Presiden Apresiasi Kinerja Gubernur Olly Dondokambey, Sulut Raih penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi

Kerja keras Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam membangun Sulut dalam bidang ekonomi  mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Apresiasi tersebut diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo karena Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut menjadi terbaik untuk wilayah Sulawesi, penyerahan penghargaan diberikan dalam acara Rakornas TPID yang diselenggarakan Kamis, (26/7/2018) di Jakarta.

Rakornas TPID merupakan kegiatan rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Pokjanas TPID yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.

Rapat dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri serta seluruh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) seluruh Indonesia. Rakornas bertujuan untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian harga.

Pada tahun ini Rakornas TPID mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas”.

Dalam sambutannya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan pengendalian inflasi pada tahun-tahun mendatang, sehingga perdagangan antar daerah dan penggunaan teknologi dalam pemasaran menjadi hal yang penting untuk dapat dikembangkan. Menteri Koordinator Perkonomian, Darmin Nasution menambahkan bahwa inflasi yang terkendali pada tahun-tahun terakhir, memiliki efek positif lainnya yakni turunnya angka kemiskinan, angka ketimpangan dan pengangguran.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran anggota TPID di daerah yang telah mampu mengendalikan inflasi sehingga dapat terjaga dibawah 4% selama 3 tahun terakhir.

Presiden juga mengimbau agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan. Bersamaan dengan kegiatan Rakornas, Presiden juga memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dengan baik sehingga mampu menjaga stabilitas harga.

Selesai mengikuti kegiatan, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait dan tim TPID Sulut yang selalu bekerja keras dalam menjaga inflasi daerah. Terkendalinya bahan makanan menjadikan faktor rendahnya inflasi di tahun 2017 karena produktivitas dan produksinya terjaga dengan baik.

"Sejak dilantik sebagai Gubernur Sulut, Inflasi menjadi fokus perhatian di Propinsi Sulawesi Utara karena tingkat inflasi di Sulut selama itu paling tinggi di Indonesia berkat kerja keras semua Tim TPID inflasi Sulut bisa ditekan," ujar Gubernur.

Lanjut Gubernur Olly dalam 2 tahun pemerintahannya, inflasi di Sulut  bisa dikendalikan mulai dari produksi sampai dengan distribusi logistiknya di atur dengan baik, seperti contoh "Barito" tim TPID bekerjasama dgn tim PKK Sulut serta semua lembaga masyarakat menyiapkan bibit untuk Petani 5 bulan sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan seperti  Natal dan Lebaran, sehingga kebutuhan Barito dapat tersedia dan juga dimonitor bahan apa yg menyebabkan inflasi.

Dengan prestasi ini Gubernur berharap Tim TPID dapat terus bekerja keras dalam menekan angka inflasi daerah. Diketahui pada Januari 2018 Sulut mencatat inflasi sebesar 0,49 persen (mtm) atau secara tahunan sebesar 1,83 persdsen (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Desember yang tercatat sebesar 0,51 persen (mtm) atau secara tahunan 2,44 persen(yoy), dan dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2017 sebesar 1,10 persen (mtm).

Diketahui juga dengan kerja keras, kriteria penilaian dari Kementerian Koordinator Pereekonomian dan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dinilai terbaik dalam hal; mengendalikan dan menjaga stabilitas harga, ketetsedian pasokan kebutuhan pokok, rantai distribusi (kerjasama perdagangan), dan komunikasi yang efektif dari Tim Ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder penggerak pertumbuhan eknomi di daerah, termasuk sektor bidang pertanian,  perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang infrastruktur (perhubungan dan ke-PUan) mampu berkolaborasi dengan baik. Tim TPID Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey mampu menekan tingkat kemiskinan 7,8% ditahun 2018 dibanding dengan tingkat kemiskinan Nasional 9.8%, artinya Sulut masih relatif lebih baik. Turut mendampingi Gubernur dalam acara Sarasehan Nasional dan Rakornas TPID Roy Tumiwa Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan & SDM dan Franky Manumpil Karo Ekonomi & SDA.(humas provinsi sulut)

*Poin penilaian TPID Terbaik:
1. Outcome (bobot 40%). Meliputi:
- [ ] Realisasi Inflasi (di akhir tahun, Sulut mencapai 2,44% yoy)
- [ ] Volatilitas Inflasi (dilihat secara bulanan)
2. Process (bobot 60%). Meliputi:
- [ ] Koordinasi (antar seluruh anggota TPID dan Stakeholder terkait, dinilai dari kegiatan koordinasi TPID terutama High Level Meeting yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah sebagai Ketua TPID)
- [ ] Rekomendasi Kebijakan (hasil dari koordinasi anggota TPID yang dibakukan dalam Risalah Rapat lalu menjadi Nota Rekomendasi Kebijakan yang disusun oleh Biro Ekonomi selaku Sekretariat TPID)
- [ ] Inovasi Program (terobosan yang strategis, kreatif, dan memiliki dampak signifikan, dilahirkan melalui Koordinasi anggota TPID dan tercantum dalam Nota Rekomendasi Kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi daerah)
- [ ] Akuntabilitas (dinilai dari Laporan TPID setiap triwulan/semester yang dilaporkan kepada Pokjanas TPID selama tahun berjalan dengan memenuhi syarat dokumentasi yang berlaku). (humas provinsi sulut)

Meeting Program PPSP, Mokoginta Serahkan Sanitasi Award

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar agenda meeting program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (25/7/18)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan M. Rudy Mokoginta membuka jalannya rapat.

Dalam sambutannya Gubernur mengungkapkan bahwa sejak bergabung dengan program PPSP pada tahun 2012, secara bertahap dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara, 14 diantaranya telah memiliki dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) yang telah dimutakhirkan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir akses sanitasi layak terus meningkat. Angka BABS di Sulawesi Utara telah mengalami penurunan, bahkan terdapat banyak kelurahan /desa yang telah mencapai target 0 BABS.

"Satu tahun menjelang tahun pencapaian target universal access, yaitu tahun 2019, sudah selayaknya bersama-sama kita mengevaluasi kinerja secara paripurna, guna percepatan pembangunan sanitasi sebagaimana yang ditargetkan," papar Gubernur.

"Lewat rapat ini saya mengharapkan dapat dicapai beberapa tujuan tercapainya kesamaan persepsi dan terevaluasinya pelaksanaan program PPSP 2018 dari tingkat Pokja Provinsi hingga Kabupaten/Kota," harap Gubernur dalam sambutannya.

Dalam agenda kegiatan juga dilakukan pemberian penghargaan Sanitasi Award kepada Kabupaten/Kota yang mampu menunjukkan kinerja membanggakan atas pelaksanaan program PPSP tahun 2017.

Penerima Anugerah Sulawesi Utara 'Sensanitasional Award' Tahun 2017 peringkat pertama di raih oleh Kota Bitung, kemudian posisi peringkat dua di tempati Kota Manado dan peringkat ketiga di isi oleh Kota Kotamobagu.

Turut hadir dalam acara Kepala Bappenas Ricky Toemanduk selaku narasumber, pejabat eselon Biro Pembangunan dan Bappeda, Pokja PPSP Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Utara. (Humas provinsi sulut)

Ratusan ASN Talaud Sampaikan Uneg-Uneg di Gedung Putih

Lantaran tak puas dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip yang diduga sewenang-wenang memberhentikan dan mengganti sedikitnya 305 pejabat eselon II, III dan IV usai Pilkada Serentak menyebabkan ratusan ASN Pemkab Talaud yang telah dicopot dari jabatannya itu beramai-ramai mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (25/7/2018) pagi.

Kedatangan para ASN bersama Wakil Bupati Petrus Tuange ke gedung putih diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah ilegal karena melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

“Penggantian ini telah melanggar UU nomor 10 tahun 2016. Dimana dikatakan bahwa ketika petahana menjadi calon dan bertarung dalam pilkada, maka petahana dilarang melakukan mutasi pejabat sejak 6 bulan sebelum penetapan dan sampai akhir masa bakti, kecuali ada izin dari Menteri Dalam Negeri,” kata Tuange.

Lanjut Tuange, penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Manalip adalah bentuk arogansi kekuasaan sehingga membutuhkan campur tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Tidak benar ada stagnasi di Pemerintahan Kabupaten Talaud sehingga harus ada pengantian ratusan pejabat. Yang ada adalah arogansi dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Ini harus segera diselesaikan," bebernya.

Sementara itu, Toni Gagola yang dinonjobkan dari jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Talaud menyampaikan uneg-uneg kepada pemerintah untuk bertindak tegas dengan memberhentikan jabatan Bupati Manalip.

"Kami minta Bupati Sri Wahyuni Manalip dapat diberhentikan dari jabatannya," beber Toni.

Diketahui, dari ratusan pejabat yang telah diganti tersebut diantaranya meliputi 18 pejabat eselon II, 9 camat. Juga 100 guru dipindahkan dari tempat mengajarnya. Selain itu pemberhentian dan penggantian juga dilakukan kepada sekitar 315 THL di lingkungan Pemkab Talaud.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten I Edison Humiang menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey, SE agar seluruh ASN Pemkab Talaud tetap menjaga suasana kondusif.

"Kami mengikuti setiap gejolak yang muncul. Bapak Gubernur mengimbau semuanya setelah kembali ke Talaud tetap ciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tetap kondusif," ungkap Humiang.

Lanjut Humiang, pelayanan terhadap masyarakat Talaud harus diutamakan meskipun terjadi penggantian pejabat.

"Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Jauhkan ego pribadi dan fanatisme sempit," ucapnya.

Terkait tuntutan sebagian pejabat Pemkab Talaud agar Bupati Manalip diberhentikan, Humiang meminta semua pihak tetap menghormati ketentuan yang berlaku.

"Kita harus melihat ketentuan yang mengatur semuanya. Yang pasti semua usulan diproses sesuai peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Meiki Onibala dan Kepala Biro Hukum Grubert T. Ughude. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Tinjau Proyek Tol Manado-Bitung

Kabar gembira bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai. Pasalnya proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang merupakan jalan tol pertama di Sulawesi Utara sepanjang 39,9 km itu terus dikebut pengerjaannya dan diperkirakan bakal rampung tahun 2019.

Pembangunan jalan tol Manado-Bitung ini dibagi menjadi dua tahap yakni, Seksi 1, Manado-Airmadidi dan Seksi 2, Airmadidi-Bitung. Kehadiran jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung yakni dari 1,5 hingga 2 jam melalui jalur darat saat ini menjadi 40 menit.

Gubernur Olly Dondokambey, SE meninjau langsung proses pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Selasa (24/7/2018) pagi. Olly berharap dioperasikannya jalan tol ke depan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Manado, Minahasa Utara, dan Bitung serta menjadi jalan akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional Bitung.

"Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang akan dibangun," kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, proyek jalan tol Manado-Bitung terus dikerjakan hingga kini sesuai tahapan yang ada.

“Cuma masih ada kendala sekarang tinggal pembebasan lahan yang ada di wilayah Bitung. Wilayah Bitung baru mencapai 65 persen. Dari titik nol sekira 7 Km sudah mencapai 99 persen. Jadi, seksi 2 juga 1B sudah mencapai 96 persen, sedangkan seksi 2A mencapai 98 persen, tinggal wilayah Bitung, seksi 2 B mudah-mudahan bulan Desember tuntas,” ungkap Olly.

Diketahui, pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas agar terjadi pemerataan pembangunan.

Peninjauan proyek jalan tol Manado-Bitung turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan perwakilan BPJN XV. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Adakan Evaluasi LPPD Tahun 2017

Senin (23/7/2018) Bertempat di ruang F.J. Tumbelaka, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, M.Si yang turut juga didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si membuka acara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Dalam sambutan yang dibacakan, Gubernur mengingatkan bahwa LPPD ini menjadi suatu hal bersifat krusial yang pada prosesnya diperlukan upaya serta langkah strategis. Khususnya dalam menyikapi kemungkinan terjadinya permasalahan terkait akurasi dan kualitas data dalam LPPD.

Oleh karenanya Gubernur mengajak agar semua peserta dapat melihat tujuan utama dari evaluasi kinerja ini, yakni melihat dan mengevaluasi kembali materi yang terkandung dalam LPPD tahub 207, mencermati kesesuaian data dengan dokumen pendukung dalam LPPD tahun 2017, mengedintifikasi dan menginvetarisir berbagai permasalahan dan kendala serta kelemahan yang ditemui dalam penyusunan LPPD 2017.

Sehubungan dengan kegiatan evaluasi ini, Kasubit Evaluasi Kinerja Wilayah 1 Dirjen OTDA Kemendagri selaku ketua tim Suryawan Hidayat menyampaikan bahwa evaluasi kinerja bukan sesuatu evaluasi yang tidak ada perencanaannya melainkan masuk dalam siklus perencanaan terlebih dalam perencanaan LPPD ini. (humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Hadiri Hari Bakti Adhyaksa Kejati Sulut

Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke 58 Senin (23/7/2018) seluruh pegawai di lingkup Kejaksaan Tinggi Daerah Sulawesi Utara mengadakan upacara yang berlangsung di halaman Kantor Kejati Sulut.

Dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE kegiatan yang dilangsungkan juga dengan penyematan dan penyerahan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun berlangsung hikmat dan lancar.

Jasa Agung RI H.M. Prasetyo dalam sambutan yang dibacakan, menghimbau serta mengingatkan kepada seluruh jajaran yang ada di lingkup Kejati mengenai tanggung jawab dalam mendukung, menjaga serta mengawal setiap program kerja pemerintah.

Sejalan dengan itu hendaknya peristiwa ini diartikan sebagai saat yang baik dan berkelanjutan untuk melakukan intropeksi dalam badan kejati sendiri.

Dalam rangkaian acara selanjutnya masih di hari yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen menghadiri Acara Syukuran HUT Adhyaksa di Graha Gubernuran Bumi Beringin.

Dalam kesempatan itu Gubernur Olly didaulat untuk memberikan potongan tumpeng kepada kategori Pegawai Kejaksaan Tertua, selanjutnya Gubernur memberikan doorprize hadiah utama berupa sepeda motor kepada pemenang dari Kejari Minut, ditutup dengan penyerahkan Sertifikat Tanah BPN oleh Gubernur kepada Kejati Sulut.

Acara berlangsung meriah diisi dengan hiburan tari-tarian tradisional dan paduan suara serta penampilan dari penyanyi jazz Ermy Kullit.

Nampak hadir dalam acara Kepala Kejati Sulut, Ketua DPRD Provinsi Sulut, unsur Forkopimda, para pegawai kejaksaan se Sulawesi Utara serta para undangan. (Humas provinsi sulut)

Bunda Rita Sambut Hangat Siswa PAUD Walanda Maramis

Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2018, Bunda PAUD Sulawesi Utara, Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menyambut anak-anak PAUD Walanda Maramis dengan penuh perhatian.

Sapaan dari Bunda Rita ditanggapi antusias anak-anak sembari berlomba menyalami Bunda PAUD mereka. Kunjungan Bunda Rita yang juga Ketua TP PKK Sulut itu dalam rangka penerimaan sebanyak 20 siswa angkatan pertama PAUD Walanda Maramis binaan TP PKK Sulut.

Dalam arahannya, Bunda Rita menerangkan bahwa pendidikan anak usia dini penting dilaksanakan karena merupakan dasar dari proses pembentukan kepribadian manusia secara utuh yang meliputi pembentukan karakter, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti serta ketaqwaan terhadap Tuhan.

"Dalam pelaksanaannya, pendidikan anak usia dini menerapkan prinsip belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaannya sesuai dengan tahap perkembangan anak," katanya.

Menurut Bunda Rita, penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas.

"Yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan optimal saat memasuki pendidikan dasar hingga masa dewasa," ujarnya.

Lanjut Bunda Rita, tujuan PAUD tersebut sesuai dengan 10 program pokok PKK, khususnya program Pokja II yaitu berperan serta dalam upaya peningkatan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Lebih jauh, Bunda PAUD Sulut mengapresiasi penuh seluruh orangtua dan siswa angkatan pertama PAUD Walanda Maramis.

"Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar kepada anak-anak PAUD Walanda Maramis. Juga saya ucapkan terimakasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya di PAUD Walanda Maramis," imbuhnya.

Adapun pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh dan pengurus TP PKK Sulut. (Humas Pemprov Sulut)