Kamis, 14 Februari 2019

Pemprov Sulut Gandeng KPK Untuk Cegah Praktek Korupsi di bidang Penerimaan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) program pencegahan bidang optimalisasi penerimaan daerah di Provinsi Sulut bertempat diruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Kamis (14/02/2019).


Mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen SE MS, membuka sekaligus juga memimpin rakor tersebut.

Pelaksanaan koordinasi program pencegahan korupsi dibidang optimalisasi penerimaan daerah di Provinsi Sulut ini, memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas, serta bernilai konstruktif dalam memantapkan tekad dan menyatukan komitmen  untuk senantiasa memiliki budaya anti korupsi dan menjadi komponen pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif, serta disisi lain memiliki fokus menyelaraskan arah, serta gerak langkah sebagai komponen penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam upaya pencegahan tindak korupsi di negara Indonesia.


Lanjutnya, melalui rakor ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif, disamping itu sebagai momentum penyatuan visi mensinergikan langkah dan memperkokoh komitmen untuk terus bekerja bersama dan bersama bekerja demi kepentingan bersama.

dengan semangat kerja bersama, tentu akan semakin mengoptimalkan setiap strategi, program dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi serta dalam membangun daerah dan bangsa menuju pencapaian visi.


Lebih jauh lagi Sekprov Silangen mengajak kepada peserta rakor untuk senantiasa menjaga jalinan koordinasi yang tercipta saat ini dan bergandengan tangan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demi kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya.


Turut hadir dalam rakor tersebut Satgas koordinasi dan supervisi KPK RI Dian Patria, Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba, Asisten administrasi umum Praseno Hadi, Kaban Bapenda Sulut Olvie Atteng, Direksi Bank SulutGo, Perwakilan Kabupaten Kota Se-Sulut.(humas provinsi sulut).

Gubernur OD Bertemu Pengusaha Perikanan, Ini Yang Dibahas ...

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha perikanan di kediamannya, Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (14/3/2019) siang.

Pada pertemuan ini Gubernur Olly meminta masukan dari para pemilik pabrik pengolahan ikan dan kapal penangkap ikan tentang kendala yang dihadapi di lapangan. Olly berharap produksi perikanan sulut dapat meningkat sekaligus menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Karenanya, Olly meminta seluruh pengusaha perikanan dapat menandatangani pakta integritas untuk memperkuat komitmen dalam menjaga produksi ikan di wilayah kerja para pelaku usaha perikanan.

"Harus betul-betul ada komitmen antar sesama pengusaha. Termasuk tidak saling membajak awak kapalnya. Nantinya apabila ada yang melanggar dari apa yang disepakati akan mendapat sanksi," ungkap Olly.

Olly menuturkan, pemerintah selalu berupaya memberikan solusi atas kendala para pengusaha perikanan termasuk mengambil langkah untuk mempercepat pengurusan ijin kapal pajeko berkapasitas 30 sampai 60 GT. Tambah dia, kapal berkapasitas di atas 60 GT sedang diupayakan perizinannya.

"Saya ingin mengambil langkah untuk mempermudah para pelaku usaha perikanan di Sulut. Inilah tujuan utama pertemuan ini," beber Olly.

Lebih jauh, Olly mengatakan hasil pertemuan bersama pelaku usaha perikanan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama jajaran Forkopimda.

"Supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan setelah kita mengambil keputusan ada hambatan di tengah jalan," imbuh Olly.

Pertemuan ini turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, jajaran Bakamla RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut dan Bitung. (Humas Pemprov Sulut)

Pengumuman Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinatoer Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM)


Dalam rangka pelaksanaan Program Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Bappeda Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat untuk pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A, pada Daerah Irigasi untuk Tahun Anggaran 2019.
Kepada yang berminat dapat mendaftarkan diri pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara, pendaftaran mulai tanggal 13 Februari s/d 21 Februari 2019. Dengan persyaratan sbb :
  • Usia 25 – 45 Tahun;
  • Pendidikan min. D3 diutamakan lulusan S1;
  • Mempunyai pengalaman dibidang Pendampingan Masyarakat;
  • Foto Copy KTP (Kabupaten DI setempat)
  • Surat lamaran ditulis tangan, bermaterai Rp. 6000,- yang ditujukan kepada Sekretariat kegiatan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Bappeda Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019;
  • Daftar Riwayat Hidup;
  • Pas Photo warna terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar;
  • Surat Keterangan Pengalaman Kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Irigasi, Pertanian dan Pembangunan Pedesaan;
  • Surat Rekomendasi dari Ketua GP3A/Tokoh Masyarakat/Pemerintah Desa setempat; (Lokasi di Irigasi)
  • Foto Copy Ijazah terakhir (dilegalisir oleh pihak berwenang) sebanyak 1 lembar;
  • Surat rekomendasi dari dari Bappelitbangda Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Minahasa Selatan;
  • Photo Copy KTP sebanyak 1 lembar  (berdasarkan Rekomendasi);
  • Surat Keterangan Bukan PNS, TNI dan Polri dari Desa / Kelurahan setempat;
  • Karya Tulis dengan Tema “Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pengelolaan Irigasi dan Pertanian” ( isi minimal lima halaman ukuran kertas Kwarto, ditulis dengan rapih dan jelas, diketik manual atau computer spasi 1,5 );
  • Tenaga Pendamping Masyarakat(TPM) yang akan diterima sebanyak 15 Orang dengan 4 Koordinator (KTPM);
  • Semua Persyaratan di masukkan kedalam map berwarna Merah (untuk Kategori D3) dan map berwarna Biru (untuk Kategori S1) diserahkan langsung selama hari kerja pkl. 09.00 – 15.00 WITA ke Sekretariat Panitia perekrutan TPM dan KTPM program IPDMIP Tahun 2019 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
Lokasi penempatan adalah pada Daerah Irigasi (DI) wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow.   
  
NO.
KEGIATAN 
WAKTU
1.
PENGUMUMAN 
13 FEB S/D 15 FEB 2019
2.
PENDAFTARAN CALON 
13 FEB S/D 21 FEB 2019
3.
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI / PENGAMBILAN KARTU UJIAN 
22 FEB 2019
4.
TEST TERTULIS 
25 FEB 2019
5.
PENGUMUMAN YANG BERHAK MENGIKUTI TEST WAWANCARA 
27 FEB 2019
6.
TEST LISAN/WAWANCARA 
28 FEB 2019
7.
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI 
4 MARET 2019

Rabu, 13 Februari 2019

Dukung Program Jokowi, Gubernur OD Serahkan 1.313 Sertipikat PTSL di Minahasa Utara

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menyerahkan 1.313 sertipikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui perwakilan warga penerima sertipikat di Likupang, Rabu (13/2/2019) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly menerangkan bahwa Program PTSL merupakan salah satu program unggulan nasional yang digagas Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai implementasi program Nawacita guna percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan sertipikat hak atas tanah atau legalisasi aset.

"Ini adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyararakat," kata Olly.

Olly juga memuji keberhasilan jajaran ATR/BPN mencapai target 100 persen program PTSL di Minut.

"Saya memberikan apresiasi atas kerja kerasnya sehingga target program di Minahasa Utara mencapai 100 persen sekaligus mencegah terjadinya sengketa tanah karena pendataan yang akurat," ungkap Olly.

Lebih jauh, Olly mengatakan, selama tiga tahun memimpin Sulut, pertumbuhan ekonomi Sulut hingga di triwulan III tahun 2018 mencapai 6,01 persen, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,27 persen. Tambah dia pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulut yang didukung sektor pariwisata ini akan lebih meningkat lagi setelah dibangunnya kawasan pariwisata di Likupang.

"Saya sangat mengharapkan agar yang menikmati pembangunan di Sulut khususnya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang akan dibuka di Likupang adalah masyarakat Likupang dan sekitarnya," beber Olly.

Untuk diketahui, selama empat tahun pelaksanaan program PTSL, Kementerian ATR/BPN sudah membagikan sekitar 11,4 juta sertipikat tanah kepada masyarakat, dengan rincian : tahun 2015 sebanyak 967.490 sertipikat; tahun 2016 sebanyak 1.168.095 sertipikat; tahun 2017 sebanyak 5,4 juta sertipikat; dan tahun 2018, selang bulan Januari hingga September sebanyak 3,96 juta sertipikat.

Adapun kegiatan ini turut dihadiri Sekkab Minut Jemmy Kuhu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulut Fredy Kolintama, ST dan para penerima sertipikat. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Terus Jaga Komitmen Bersama KPK Berantas Korupsi

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS, memimpin rapat  evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang rapat Inspektorat Daerah Provinsi Sulut, Rabu (13/02/2019).

Atas nama Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw Sekprov menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim KPK yang telah berkoordinir bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulut dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi. 


Pada pertemuan itu juga Sekprov Silangen mengungkapkan mendukung penuh program KPK ini, momentum ini menjadi kesempatan bagi Perangkat Daerah di Pemprov Sulut untuk lebih memahami pencegahan korupsi, dalam hal pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, proses perijinan terpadu satu pintu, pengelolaan pendapatan daerah, dan pelayanan publik. Untuk itu Pemprov terus menjaga komitmen bersama KPK untuk memberantas praktek korupsi di daerah.

Lanjut Sekprov, sudah menjadi komitmen dan upaya dari Pemprov Sulut untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (clean government).


Rapat tersebut turut dihadiri oleh Korpsugah KPK RI Wilayah Sulut Ibu Irawati, Plt Asisten administrasi umum sekaligus Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi, Kaban BPKAD Sulut Asiano G Kawatu, Kaban Bapenda Sulut Olvie Atteng, Kaban BKD Sulut Femmy Suluh, Kadis Kominfo Sulut Jetty Pulu, Kadis Pemberdayaan masyarakat dan Desa Roy Mewoh, Karo Pengadaan barang dan jasa Jemmy Ringkuangan.(humas provinsi sulut)

Terima LHP, Gubernur OD Apresiasi BPKP

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE mengapresiasi peranan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulut yang selama ini telah membantu Pemprov Sulut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini disampaikan Gubernur Olly saat menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPKP Semester II Tahun 2018 dari Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Kwinhatmaka di Kantor Gubernur, Rabu (13/2/2019) siang.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah hal penting lainnya, antara lain mengenai pelaksanaan proses perizinan usaha di kabupaten dan kota se-Sulut. Untuk itu, Olly meminta BPKP untuk dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses perizinan tersebut untuk membantu peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulut menerangkan, bahwa Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester II Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Utara memuat empat fokus pengawasan yang menjadi tugas BPKP, yakni Pengawasan Pembangunan Nasional, Kontribusi untuk Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah, serta Mendorong Perbaikan Governance System.

Laporan Hasil Pengawasan BPKP ini diharapkan mampu memberikan input bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pertemuan itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, dan Inspektur Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi. (Humas Pemprov Sulut)

Selasa, 12 Februari 2019

Tiga Tahun Memimpin Sulut, OD-SK Bersyukur

Acara peringatan tiga tahun kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) yang digelar di Halaman Kantor Gubernur, Selasa (14/2/2019) siang berlangsung khidmat.

Gubernur Olly dalam sambutannya mengatakan, tiga tahun kepemimpinan OD-SK di Provinsi Sulawesi Utara merupakan kasih dan berkat Tuhan yang perlu dijawab dengan kerja dan karya yang semakin paripurna.

"Tanpa terasa tiga tahun telah berlalu sejak saya dan Bapak Steven Kandouw, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2016-2021. Tiga tahun lalu kami pertama kali memasuki Kantor Gubernur ini menggunakan roda sapi, sebagai simbolisasi bahwa 5 tahun kepemimpinan yang akan kami jalani, akan senantiasa kami warnai dengan kerja bagi masyarakat," ungkap Olly.

Olly menuturkan, semua pencapaian yang diperoleh hingga kini karena dukungan segenap komponen masyarakat Sulut terhadap visi dan misi Pemprov Sulut yang ditetapkannya bersama Wagub Kandouw diawal kepemimpinan ODSK pada tahun 2016.

"Yang menjadi visi kami adalah terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam berbudaya." kata Olly.

Lanjut Olly, untuk mewujudkan visi bumi nyiur melambai ini ditopang melalui 7 Misi sebagai berikut :

Pertama mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumber daya kemaritiman, serta mendorong sektor industri dan jasa. Kedua, memantapkan SDM dan berdaya saing. Ketiga, mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Keempat, mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri. Kelima, memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Keenam, mewujudkan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. Dan Ketujuh adalah mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Olly menegaskan, visi dan misi tersebut mampu mendorong pembangunan Sulut di berbagai sektor.

Terbukti, secara umum pertumbuhan ekonomi Sulut terus menunjukkan geliat positif, sejalan dengan perkembangan global dan nasional. Tahun 2017, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh hingga 6,32% dan merupakan tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Di triwulan III tahun 2018, ekonomi Sulawesi Utara mencapai 6,01%, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,27%.

Sementara itu, berkat program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mampu kita tekan hingga 7,59% di tahun 2018, dari sebelumnya berada pada angka 8,20% di tahun 2016. Begitu pula pengangguran yang menembus angka 6,86% di tahun 2018, dari sebelumnya sebesar 7,18% di tahun 2017.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran telah turut menjadikan program ODSK mendulang sukses, dimana program ODSK telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pemerintah Daerah, serta Penghargaan Adhi Purna Prima Award, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se-pulau Sulawesi.

Dalam bidang pekerjaan umum, realisasi fisik pembangunan Bendungan Lolak sampai dengan tahun 2018 sebesar 60%, dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Sementara, realisasi fisik pembangunan Bendungan Kuwil sampai dengan tahun 2018 sebesar 36,5%;

Selanjutnya, di sektor pariwisata, Olly mengatakan, di tahun 2018, Sulut berhasil melampaui target jumlah kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara. Adapun target RPJMD untuk jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara adalah 1,5 juta dan hasil yang dicapai adalah 1.958.899 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 berjumlah 1.698.523 orang. Sedangkan target untuk jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah 100.000 orang dan hasil yang dicapai adalah 127.879 orang, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 87.976 orang.

Lebih lanjut, Olly menerangkan, setiap keberhasilan yang telah dicapai selama tiga tahun kepemimpinan ODSK harus semakin memotivasi untuk terus berbuat dan berkarya bagi kemajuan daerah tercinta, dan setiap tantangan dan hambatan harus senantiasa menjadi pembelajaran untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, perayaan 3 tahun kepemimpinan ODSK berlangsung meriah. Ribuan ASN dan THL Pemprov Sulut bersama tamu undangan dari Jajaran Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga masyarakat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang diawali dengan Ibadah syukur yang dipimpin Ketua BPMS GMIM, Pdt. Hein Arina.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly dan Wagub Kandouw ikut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi dan perusahaan diantaranya Silk Air atas kerja sama melayani selama 25 tahun penerbangan Manado-Singapura, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan instansi lainnya.

Selain itu, turut diserahkan bantuan matras kepada korban bencana, alat pertanian berupa traktor dan hand traktor bagi kelompok tani serta dana hibah kepada sejumlah lembaga dan organisasi keagamaan diantaranya Keuskupan Manado, Sinode GMIST, Sinode Germita, Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG-LKK), Masjid Raya Ahmad Yani, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah dan FKUB.

Disamping itu, Gubernur Olly, Wagub Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Pembangunan Rumah Sakit Mata Umum dengan PT. SMI.

Sebelum diakhiri dengan atraksi hiburan, ramah tamah dan doorprize juga dilakukan penyerahan buku OD-SK 3 Tahun Kepemimpinan kepada jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat serta pemotongan kue ulang tahun oleh Gubernur Olly, Ketua TP PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wagub Kandouw dan Wakil Ketua TP PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos. (Humas Pemprov Sulut)