Buka Rakor Evaluasi Pelayanan Publik 2019, Sekprov Silangen Harap PD Terus Ciptakan Inovasi

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Publik 2018 dan Persiapan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019, diruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Senin(18/03/2019).

Dalam sambutannya, Sekprov Silangen memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulut yang telah memberi perhatian kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terlebih atas kesediaannya melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah Provinsi untuk melengkapi persyaratan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan, khusus dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kesejahteraan bangsa.

"Seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang, pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah strategis dan menerapkan beberapa program, mulai dari optimalisasi pelaksanaan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009, peningkatan peran Ombudsman, hingga mendorong setiap instansi untuk menciptakan satu inovasi(one agency,one innovation),"kata Sekprov

Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan publik dilingkungan perangkat daerah untuk memenuhi kriteria atau standar pelayanan, seperti: SOP, Alur Pelayanan, Dasar hukum, Persyaratan, Sarana Prasarana, Produk Pelayanan dan Kualifikasi pelaksana termasuk peningkatan kebersihan dan perubahan mindset Aparatur.

saat ini, kita harus merubah image, bahwa pelayanan tidak harus face to face, karena sekarang zamannya sudah digital jadi kita harus memanfaatkan itu semua guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. kita juga harus merubah sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta bekerja dengan menggunakan standar," terang Sekprov 

Lebih Lanjut sekprov Silangen, berharap kepada setiap perangkat daerah dilingkup pemerintah provinsi sulawesi utara untuk kedepannya lebih serius merespon perintah standar pelayanan publik ini, memenuhi kriteria ataupun komponen standar pelayanan sebagaimana amanat UU No.25 tahun 2009, serta terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga Penghargaan Zona Hijau Pelayanan Publik di tahun 2018 dapat kita pertahankan di tahun 2019.

untuk diketahui bersama bahwa penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada Pemerintah Provinsi Sulut ditahun 2019 ini, akan menggunakan metode penilaian indeks persepsi masyarakat Maladminitrasi, dimana metode ini diterapkan kepada Pemerintah Provinsi yang sudah berada di zona hijau.

kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda R Tirajoh SH, Ketua Komisi I DPRD Prov. Sulut Drs Ferdinand Mewengkang dan Para Pejabat Pemprov Sulut. (humas provinsi sulut)

Gubernur Olly, Wagub Steven dan Sekprov Edwin Serahkan Laporan SPT Tahunan PPh OP 2018

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE bersama Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekprov Edwin Silangen, SE, MS menyerahkan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) Tahun 2018 kepada Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggomalut, Agustin Vita Avantin di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur, Senin (18/3/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapreasiasi Kanwil DJP Suluttenggomalut yang memilih Kantor Gubernur sebagai lokasi pengisian bersama SPT Tahunan untuk seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulut.

"Saya sebagai gubernur menyambut baik dan gembira karena kegiatan ini dilakukan di kantor supaya seluruh ASN dapat lebih cepat melengķapi semua proses penyampaian SPT yang sudah berjalan baik di Direktorat Jenderal Pajak," kata Olly.

Lanjut Olly, ASN sebagai motor penggerak roda pemerintahan harus tampil sebagai teladan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk dalam penyampaian laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

"Pajak ini harus kita support penuh. Kita harus taat pajak. Karena pajak yang kita bayar digunakan untuk membangun negeri ini," beber Olly.

Untuk diketahui, batas waktu penyampaian SPT Tahunan sudah semakin dekat, yakni tanggal 31 Maret 2019. Sesuai dengan UU Nomor  28 Tahun 20017, serta PP 53 Tahun 2010, ASN yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-52 GMIM Eben Haezer Bumi Beringin

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE didampingi Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS menghadiri ibadah syukur HUT ke-52 serta pentahbisan dan peresmian pastori Jemaat GMIM Eben Haezer Bumi Beringin Manado, Minggu (17/3/2019) pagi.

Dalam sambutannya Gubernur Olly mengucapkan selamat kepada jemaat GMIM Eben Haezer atas momentum sukacita tersebut. Menurutnya, pertambahan usia pelayanan sebagai wujud nyata dari komitmen jemaat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Segenap komponen Jemaat mampu terus melembagakan persatuan yang telah ditunjukkan selang 52 tahun perjalanan pelayanan, termasuk selama proses pembangunan fisik Pastori yang ditahbiskan dan diresmikan hari ini," kata Olly.

Untuk itu, Olly mengajak jemaat GMIM Eben Haezer untuk terus memperkuat persatuan dan keutuhan Jemaat sekaligus rasa persaudaraan dan harmonisasi pelayanan yang saling menopang serta senantiasa menggantungkan pengharapan kepada Tuhan.

Masih dalam sambutan, Olly mengajak jemaat GMIM Eben Haezer untuk semakin responsif dan antisipatif terhadap dinamika tantangan serta perkembangan zaman saat ini, seperti : degradasi moral, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, miras, tindak kekerasan dan kriminalitas.

Lebih jauh, Olly meminta jemaat GMIM Eben Haezer untuk terus memberdayakan potensi, talenta dan sumber daya yang dimiliki untuk ikut membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mengoptimalkan berbagai sumber daya dan keunggulan daerah, utamanya pariwisata.

Usai beribadah di GMIM Eben Haezer Bumi Beringin, Gubernur Olly bersama rombongan mengikuti ibadah syukur HUT ke-86 GMIM Nasaret Tuminting.

Dalam sambutannya, Olly mengapresiasi pertambahan usia jemaat GMIM Nasaret hingga ke-86 tahun sebagai pencapaian luar biasa yang harus disyukuri oleh jemaat GMIM Nasaret.

Olly juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjadi berkat dan pemersatu jemaat dan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Ketua BPMS GMIM Pdt. Hein Arina, M.Th, BPMJ GMIM Eben Haezer Bumi Beringin, BPMJ GMIM Nasaret Tuminting dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Kunker Ke Sangihe, Gubernur Olly : Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang didampingi Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sabtu (16/3/2019) dalam rangka menghadiri kegiatan Me'daseng di Kampung Pananaru, Kecamatan Tamako.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapresiasi Me'daseng sebagai kegiatan yang mampu mensosialisasikan program pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sehingga harus dilaksanakan berkelanjutan.

"Kegiatan ini sangat baik dan perlu dilaksanakan terus menerus. Tugas pemerintah adalah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani masyarakat," kata Olly.

Lanjut Olly, searah dengan spirit Me'daseng, kedatangannya ke Sangihe juga untuk menyampaikan program pembangunan dari pemerintah pusat yang dipimpin pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta memastikannya dapat berjalan lancar di Sangihe.

Karenanya, Olly mengingatkan pentingnya penguatan sinergritas dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di segala bidang.

Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 6,01 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 5,27 persen. Angka kemiskinan juga menurun, dimana hingga akhir tahun 2018 berada pada angka 7,59 persen, atau menurun jauh jika dibandingkan kemiskinan pada tahun 2016 yang berada pada angka 8,20 persen. Selain itu, angka pengangguran juga mampu ditekan hingga 6,86 persen di tahun 2018, dari sebelumnya 7,18 persen pada tahun 2017.

Lebih jauh, Olly juga menyinggung tentang pembangunan pariwisata di seluruh kabupaten dan kota di Sulut sehingga tidak terpusat di wilayah tertentu saja.

"Sangihe akan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata unggulan sehingga turis yang akan datang tidak hanya berhenti di Manado tapi akan sampai ke Sangihe," ungkap Olly.

Selain kegiatan Me'daseng, Gubernur Olly bersama rombongan menghadiri kegiatan PKH (Program Keluarga Harapan) dan pertemuan dengan tenaga Pendamping Desa dan guru-guru di SMK Negeri 1 Tahuna.

Pada kesempatan ini, Olly mengatakan bahwa PKH dan Dana Desa merupakan program pemerintah pusat yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

"Untuk itu kita berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas semua pelaksanaan program-program yang mampu mensejahterakan masyarakat," beber Olly.

Adapun kunker di Sangihe ini dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti peresmian bangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 3 Tahuna, SMKN 2 Tahuna, laboratorium IPA (DAK 2018) SMAN 3 Tahuna barat, ruang kelas baru SMAN 1 Manganitu dan bangunan Rehabilitasi 2 ruang belajar (DAK 2018) SMAN 1 Tahuna.

Gubernur Olly juga menyerahkan bantuan dari Pemprov Sulut berupa uang hibah sebesar 712 juta rupiah kepada 32 jemaat GMIST, Gereja Katholik St. Petrus Kahakitang Tatoareng sebesar 200 juta rupiah dan kepada penyandang disabilitas sebesar 30 juta rupiah serta bantuan lainnya.

Kunker tersebut turut dihadiri Bupati Sangihe Jabes Gaghana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Edison Humiang dan para pejabat Pemprov Sulut serta Pemkab Sangihe. (Humas Pemprov Sulut)

Sekdaprov Silangen Ajak Insan Pers Tangkal Berita Hoax

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS mengajak seluruh insan pers ikut menangkal berita hoax. Menurutnya, ketepatan informasi harus selalu dinomorsatukan karena mampu memperkuat tingkat pemahaman serta persepsi sosial budaya masyarakat.

"Marilah kita menghindari hoax atau berita bohong. Media massa dan pemerintah selaku pembuat kebijakan memiliki peran dalam menangkal hoax," kata Silangen saat menghadiri Media Gathering yang mengangkat tema peran media dalam menangkal berita hoax di Hotel Mercure, Kabupaten Minahasa, Jumat (15/3/2019) malam.

Dalam kegiatan yang diikuti Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) ini, Silangen secara khusus memuji peranan insan pers dalam mewujudkan kerukunan masyarakat Sulut dengan tidak menggiring persepsi masyarakat melalui informasi yang tak berdasar.

"Kerukunan masyarakat Sulawesi Utara sudah menjadi barometer nasional. Keadaan ini tentunya karena peranan media massa di Sulut yang ikut menangkal hoax dalam penyajian beritanya," ungkap Silangen.

Lebih jauh, Silangen mengapresiasi kegiatan media gathering sebagai agenda yang mampu memperkuat semangat kerja seluruh peserta.

"Setelah selesainya gathering akan memperkuat semangat kerja kita semua. Semuanya akan dijalani dengan penuh sukacita," imbuh Silangen.

Sementara itu, Kepala Biro Protokol dan Humas Dantje Lantang dalam laporannya menerangkan tujuan dilaksanakannya media gathering.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas Pemprov Sulut dengan media massa yang meliput di lingkungan Pemprov Sulut," kata Lantang.

Media gathering turut dihadiri Kepala Biro Umum Clay June Dondokambey, Staf khusus Gubernur Pdt. Lucky Rumopa dan akademisi Taufik Tumbelaka. (Humas Pemprov Sulut)

AIPI CABANG MANADO BERSAMA KPUD PROVINSI SULUT GELAR DISKUSI “PEMILU 2019 ISSUE, PROBLEM DAN KESIAPAN PENYELENGGARA PEMILU.

Asosiasi Ilmu Politik Cabang Manado secara Rutin Melakukan Edukasi Politik dalam Rangka mensukseskan Pemilu tahun 2019 kali ini dengan Menggandeng KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar diskusi guna melakukan Sosialisasi serta Pendidikan Pemilih dengan Tema  “Pemilu 2019 Issue, Problem dan Kesiapan Penyelenggara Pemilu”.

Kegiatan Ini sendiri di Buka Langsung Oleh Wakil Ketua AIPI Cabang Manado DR. Ferry Daud Liando yang menyampaikan Permohonan Maaf Ketidak Hadirian Ketua AIPI CABANG Manado Drs.Steven O.E Kandow Karena Di luar Kota, dalam kesempatan ini juga Liando Mengajak Untuk semua Stake Holder Bersama-sama untuk Menciptakan Pemilu yang Berintegritas.

Demikian Juga yang di sampaiakan oleh DR.Ardiles M.R Mewoh,Msi Selaku Ketua KPU mengajak semua elemen masyarakat berpartisipasi Mlnensukseskan pemilu dengan cara menjadi pemilih yang cerdas, anti politik uang dan SARA serta memerangi Hoax.

Sedangkan DR.Michael Mamentu yang menjadi Narasumber Utama dalam diskusi kali ini memaparkan beberapa issue yang cukup sensitive yang muncul dalam proses pemilu tahun 2019 ini di antaranya KPU harus mengantisipasi masalah yang akan muncul  pasca pemilu berkaitan dengan masuknya orang yang menderita sakit jiwa dalam DPT serta adanya 17,3 juta orang DPT yang memiliki tahun dan tanggal lahir yang sama, Hoax tentang Pemilu adanya berita yang menyerang pribadi penyelenggara pemilu, tentang logistik pemilu di mana regulasi yang ada tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan di mana kondisi geografis dan Topografi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda serta Issue tentang WNA yang memiliki hak pilih.

Mamentu sendiri menilai KPU selaku Penyelenggara sudah cukup siap untuk menghadapi Proses Pemilu iali ini akan tetapi Mamentu Kembali mewarning agar KPU secara baik mempersiapkan kemungkinan-oemungkinan pasca pemilu 17 April 2019 mendatang.

Gubernur Olly Hadiri Penyerahan Dokumen Stranas Pencegahan Korupsi di Istana Negara

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019) sore.

Pada agenda tersebut, Presiden Joko Widodo meminta tak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Jangan ada lagi ego-ego sektoral karena rakyat tidak sabar lagi menanti dan merasakan indonesia yang bebas dari korupsi," kata Jokowi.

Kepala Negara berterima kasih kepada seluruh menteri kabinet kerja dan kepala daerah yang hadir karena telah bekerja mencegah dan memberantas korupsi. Menurut dia, upaya tersebut sudah terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang naik dari 34 pada 2014 menjadi 38 pada 2018.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan angka pungutan liar mengalami penurunan.

Pungli di layanan kesehatan turun dari 14 persen ke angka 5 persen. Sementara pungli di lingkungan pencatatan sipil turun dari 31 persen ke 17 persen. Namun Jokowi belum puas dengan hasil itu.

"Kita ingin semua angka ini turun jadi Corruption 0 persen. Kita ingin lebih cepat dan giat dalam pemberantasan korupsi karena kita tahu korupsi musuh kita bersama sebagai bangsa," kata Jokowi.

Ke depannya Jokowi berharap seluruh aparat penegak hukum dapat terus menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi yang sudah dituangkan dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2018.

"Yang namanya strategi itu hanya jadi dokumen berdebu kalau kita tidak melaksanakannya," kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo sekaligus Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi mengatakan bahwa stranas tersebut punya tiga fokus.

"Perpres mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mempunyai 3 fokus yaitu pertama perizinan dan tata niaga, kedua keuangan negara dan ketiga penegakan hukum," kata Agus.

Satgas sudah merumuskan 11 aksi dan 24 subaksi yang harus dilakukan secara cepat.

"Pertama menyelenggarakan kemudahan perizinan. Dalam kemudahan perizinan ini fokus utama adalah 'online single submission' (OSS) dan PTSP (perizinan terpadu satu pintu). Kami harapkan yang tergabung dalam OSS ini bukan hanya pemda tapi juga kementerian-kementerian di pusat," ungkap Agus.

Kedua, keuangan negara dengan melakukan integrasi e-budgeting dan e-planning.

"Ketiga penegakan hukum. Kami ingin agar penegakan hukum terpadu mulai polisi, jaksa, pengadilan sampai lapas terintegrasi dengan baik. Hari ini masing-masing bagian sudah punya sistem informasi tapi tidak terintegrasi, mudah-mudahan memperbaiki penegakan hukum kita dan reformasi bisa dilakukan," tambah Agus. (Humas Pemprov Sulut)