Hadiri Peringatan HKG PKK ke 47, Wagub Kandouw Harap Pemerintah Kabupaten/Kota Dukung Program PKK

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulawesi Utara (Sulut) sangat mendukung program pemerintah. Bahkan, tak sedikit kegiatan yang menyangkut dengan kesejahteraan rakyat terus dilaksanakan. Namun, sayangnya masih ada pemerintah daerah yang tidak memberikan anggaran bagi TP-PKK di masing-masing daerah . 

Hal ini  dikatakan Wagub Kandouw saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tahun di Graha Gubernuran, Selasa (2/4/2019) siang. 

Wagub Kandouw menyatakan hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, sudah menjadi kewajiban dan target dari Gubernur Olly Dondokambey agar PKK mendapat anggaran yang signifikan.

“Disesalkan yang kurang dapat perhatian. Tapi, tak usah cemas ada variable menghindari hal itu. APBD kabupaten/kota harus laksanakan konsultasi di provinsi, janji kami akan evaluasi akan dilihat kalau kurang tak signifikan diperbaiki dulu harus ada program yang mendukung kegiatan PKK,” kata Wagub Kandouw.

Namun demikian, Wagub tetap mengapresiasi kinerja TP-PKK Sulut dibawah kepemimpinan Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan.

“Dari evaluasi saya sendiri PKK Sulut patut diapresiasi, targetnya 10 yang terjadi 20, salut untuk TP PKK Sulut,” ungkap wagub.

Di sisi lain, Wagub mengingatkan PKK ikut menyukseskan pemilihan umum 17 April 2019 mendatang, karena suara PKK juga menentukan nasib bangsa kedepan.

Sementara itu, sambutan Ketua Umum TP-PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo yang dibacakan langsung oleh Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Dondokambey-Tamuntuan menyampaikan bahwa melalui kegiatan HKG ini diharapkan agar kegiatan ini bukan semata-mata merupakan kegiatan rutin tahunan saja, kegiatan ini harus menimbulkan gelora yakni membawa semangat baru dan energi baru dalam setiap gerak langkah dan kridanya gerakan PKK.

Lebih jauh lagi ibu Rita menambahkan bahwa gerakan PKK sesungguhnya modal sosial bagi bangsa indonesia, dengan memahami serta menyadari atas potensi yang kita miliki itulah kemudian dipelihara dan kembangkan serta gelokan secara terus menerus.

Begitu juga dalam menghadapi dinamika pembangunan keluarga besar gerakan PKK harus tetap berpegang pada prinsip dan semangat pengabdian selaku relawan yang bersikap rendah hati namun tidak rendah diri.

Sesuai dengan tema HKG PKK tahun 2019 "Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras dengan Program Pemerintah" ibu Rita mengajak seluruh jajaran TP-PKK untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan fasilitasi berkelanjutan kepada kader-kader PKK termasuk kader dasawisma agar tetap sinergi dengan program-program pemerintah," tutupnya

Dalam kesempatan tersebutKetua TP-PKK Sulut dibawah kepemimpinan Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan bersama Wakil Ketua TP PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos memasang lilin tanda peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dharma Wanita Sulut Ivone Silangen-Lombok, para pejabat Pemprov Sulut dan para PKK dari 15 kabupaten/kota se Sulut.(humas provinsi sulut)

OD-SK Tantang Bappenda Sulut Identifikasi Varian Baru Yang Bisa Datangkan PAD Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw memberi tantangan kepada seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Sulut untuk terus bekerja mengidentifikasi subjek atau varian baru yang bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Sulut. 

Penegasan tersebut disampaikan Wagub Steven Kandouw saat memimpin rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Aparatur Pengelola Dalam Rangka Optimalisasi PAD Provinsi Sulut di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Selasa (2/4/2019).

Wagub Kandouw mengatakan PAD sangat penting guna menunjang pertumbuhan satu daerah. Untuk itu jajaran Bappenda Provinsi Sulut perlu banyak melakukan terobosan, menjalankan visi dan misi pemerintahan OD-SK. 

Salah satu faktor penting yang membuat perekonomian daerah meningkat adalah government expenditure, hal tersebut terlihat dari APBD yang pendapatannya meningkat setiap tahun, Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang diberikan tugas mulia untuk mengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada.

"Untuk itu perlu adanya inventarisasi sekaligus identifikasi terhadap varian-varian baru sumber pendapatan yang berpotensi menjadi PAD. kualitas kerja dari tiap-tiap personil harus terus ditingkatkan, dengan adanya reward yang tinggi harus dibarengi dengan output dan outcome yang jelas," Tegas Wagub.

Selain itu, Wagub  memberi apresiasi kepada Jajaran Bappenda yang terus bekerja berpacu mencapai target PAD,  Wagub juga berpesan kepada jajaran Bappenda Sulut untuk bekerja dengan integritas, loyalitas, dan prestasi yang baik, ciptakan suasana kerja nyaman serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Turut hadir dalam rapat tersebut Kaban Bappenda Sulut Olvie Atteng, Para Kepala UPTD dan pejabat struktural Bappenda Sulut.(humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw Ajak Pemuda GPdI Sulut Peka Responi Perkembangan Zaman

Seluruh pemuda Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) harus memiliki sikap hati yang murni dan peka meresponi tantangan zaman yang semakin kompleks. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw saat memberikan sambutan dalam acara youth conference dan KKR dalam rangka feetival paskah nasional pemuda GPdI tahun 2019, bertempat di hotel Four Point Manado, Selasa (2/4/2019).

Para pemuda GPdI diharapkan bisa merefleksikan diri dan merenungkan kembali peran dan tanggungjawab sebagai generasi penerus kerajaan ALLAH di dunia. Wagub mengajak pemuda GPdI paham menjadi generasi pendobrak berbagai sendi kehidupan, memiliki idealisme tinggi dan hati yang murni. 

Pemuda GPdI harus memperkuat mental, moral, etika, iman dalam menghadapi tantangan zaman yang sedang bergulir. Disamping itu Wagub juga mengajak kepada pemuda GPdi untuk terus membangun persatuan, solidaritas, dan kebersamaan dalam persaudaraan, menjadi mitra kerja pemerintah dalam mendukung dan mensukseskan berbagai kebijakan dan orogram yang telah dan akan dilaksanakan. 

Dukungan dan parsitipasi positif yang diberikan oleh pemuda GPdi akan memberikan daya ungkit dan dorongan yang signifikan dalam pembangunan daerah, Serta memberi kontribusi terhadap pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Gubernur Olly : Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Utara Membaik

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di Manado, Selasa (2/4/2019) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan bahwa kerjasama segenap komponen pembangunan di Sulut terbukti mampu membawa Sulut lebih maju dengan pencapaian positif pada sejumlah indikator makro pembangunan.

"Indeks Pembangunan Manusia Sulut tahun 2017 naik pada angka 71,66, tingkat pengangguran tahun 2018 turun pada angka 6,86 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,01 persen di tahun 2018, Inflasi di tahun 2018 sebesar 3,38 persen," kata Olly.

"Selain itu gini rasio Sulut sebesar 0,372 di tahun 2018, tingkat kemiskinan turun signifikan menjadi 7,59 persen pada tahun 2018 dari sebelumnya berada pada angka 8,20 persen di tahun 2016," sambung Olly.

Menurut Olly, untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMD tahun 2016-2021, Pemprov Sulut tengah menyusun RKPD tahun 2020 yang mengangkat tema memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan infrastruktur.

Lanjut Gubernur, untuk melaksanakan Tema tersebut, telah ditetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah.

"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; pemantapan sumber daya manusia; pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif; pemerataan infrastruktur; trantibmas dan sukses Pilkada; reformasi birokrasi dan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup," ungkap Olly.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly mengatakan bahwa Musrenbang RKPD mampu meningkatkan peran semua pihak dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Untuk diketahui, dalam penyusunan RKPD Tahun 2020, Provinsi Sulawesi Utara telah menggunakan sistem melalui pemanfaatan informasi berbasis online, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, yaitu e-planning melalui Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Integrated.

Adapun hasil kesepakatan penyelarasan program dan kegiatan Prioritas Provinsi dengan usulan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota pada pembahasan Pra-Musrembang Provinsi Sulawesi Utara, berjumlah 985 usulan telah diakomodir dan disetujui oleh Pemprov Sulut dari total jumlah 1376 usulan Kabupaten/Kota yang dibahas. Adapun 391 usulan yang ditolak beserta alasan pada desk pembahasan Pra-Musrenbang.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan-SDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2020. Menurutnya, kegiatan tersebut akan memperkuat sinergitas seluruh pemerintah daerah dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

"Melalui Musrenbang ini tentunya RKPD Provinsi Sulawesi Utara 2020 akan jauh lebih baik. Ini adalah forum yang sangat bagus karena ada sinkronisasi antara pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota," kata Setyabudi.

Musrenbang RKPD 2020 yang dilaksanakan Bappeda Sulut ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, para bupati dan walikota serta pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Kunjungan Presiden Jokowi ke Sulut Sukses, Gubernur Olly: Terima Kasih Masyarakat Sulut.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey   memimpin rapat Evaluasi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Sulawesi Utara di ruangan C. J. Rantung kantor Gubernur senin (01/04) siang.

Dalam rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh  Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw , unsur Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen Pejabat TNI dan Polri serta Pejabat Pemprov Sulut.

Gubernur Olly menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap unsur Forkopimda beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulut terlebih masyarakat Sulawesi Utara yang telah bekerja sama dalam mensukseskan dan menjaga keamanan serta kenyamanan daerah pada kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi dan ibu Negara Iriana.

"Saya sebagai Gubernur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik, serta sambutan masyarakat yang begitu hangat sehingga kunjungan bapak Presiden Jokowi beserta dengan seluruh rombongan telah terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Presiden sudah kembali untuk melanjutkan tugasnya dengan tidak kurang apa-apa," kata Gubernur Olly.

Keberhasilan tersebut atas kerjasama semua stakeholders dalam menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di Sulawesi Utara. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin dalam pengamanan antara aparat TNI/Polri serta pemerintah provinsi.

"Kita sudah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan komitmen bersama dan untuk seluruh panitia pengamanan mungkin di awal-awal kita telah saling bicara baik-baik secara bersama sehingga yang menjadi tugas dapat terlaksana dengan baik dimana sebelumnya ada pengalaman-pengalaman begitu serius yang telah dievaluasi sebelumnya, dan inilah hasil yang kita dapati bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Tidak ada agenda yang kita tetapkan bersama terlewati dan malah tadinya pak Jokowi rencananya akan pulang jam 06.00 pagi tapi oleh pak Jokowi mengatakan "ya pak biar ajalah jam 09.00," jelas Gubernur Olly.

Menurut Gubernur  Presiden Jokowi merasa senang dan puas pada kunjungannya di daerah Nyiur Melambai dengan melihat antusias dari masyarakat sulut yang begitu senang saat menyambut kedatangan saya dan Presiden Jokowi  mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulut atas sambutannya.(humas provinsi sulut)

Buka Musrenbang Regional, Wagub Kandouw Harap Ada Komitmen Bersama Antar Pimpinan Daerah se-Sulawesi Perkuat Ekonomi Daerah

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandouw berharap Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2019 melahirkan komitmen bersama antara Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota se-Sulawesi untuk memperkuat ekonomi daerah masing-masing dengan mengelaborasi potensi, keunggulan bahkan kekurangan dalam pembangunan.

Wagub Kandouw beralasan, setiap Provinsi di Sulawesi memiliki potensi dan keunggulan tersendiri sehingga keunggulan yang dimiliki setiap daerah bisa disinkronisasi dengan kebutuhan daerah lainnya.

"Harapan saya, acara yang begitu penting ini, bisa kita ikuti dengan baik sampai tuntas. Karena rasa-rasanya, tidak ada daerah yang bisa berdiri sendiri baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Semua harus saling suplementer, komplementer karena ada resiprositas, ada timbal balik dan ada sebab akibatnya," ungkap Wagub Kandouw saat membuka Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2019 dan Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut di Hotel Peninsula Manado, Senin (01/04/2019) siang.

Menurut Wagub Kandouw, peningkatan infrastruktur untuk Pembangunan sumber daya dan peningkatan ekonomi wilayah Sulawesi sangat penting untuk kemajuan daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Untuk itu, dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi serta mencermati keunggulan pun kekurangan yang ada pada setiap daerah, justru semakin memperkuat tercapainya harapan pembangunan yang lebih baik kedepan.

"Kalau perlu, kita sama-sama mengidentifikasikan, mencermati dan kita mengelaborasi masalah-masalah di setiap daerah, pun keunggulan yang ada sehingga kita dapat menciptakan cluster-cluster keunggulan masing-masing daerah di Sulawesi," tandas Wagub Kandouw.

Bahkan, Wagub Kandouw mengajak pemerintah dan masyarakat di Sulawesi untuk menggunakan produk lokal dari hasil keunggulan daerah seperti minyak kelapa dan ikan dari Sulut, hasil industri dan perkebunan dari Makassar, pun tenaga listrik yang surplus yang bisa dishare dan diinterkoneksi ke daerah lain yang masih membutuhkan listrik.

Selain itu, Wagub Kandouw juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan anggaran ke daerah daerah yang hingga kini masih menggunakan skala perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan. Padahal, dari setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang membutuhkan daya dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat.

"Karena hingga kini, ada daerah yang belum mampu membiayai pembangunan dengan menggunakan keuangan daerahnya. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh pemerintah pusat," ujar Wagub Kandouw.

Diapun menggelitik Kebijakan Kementerian Kelautan terkait moratorium perijinan tangkap di atas 30 GT.

"Saya kira, jikalau Gubernur se-Sulawesi sepakat dan mengambil kebijakan yang sama guna membantu para nelayan dan usaha tangkap, maka Kementerian KP dan Ibu Menteri Susi, bisa mengerti kondisi ini bahwa ada kebijakan yang sama yang berlaku di Sulawesi terkait perijinan yang berlaku atas kesepakatan para Gubernur se-Sulawesi," terang Wagub Kandouw.

Demikian halnya dengan pembentukan UPT Kementerian seperti Balai-Balai, yang sehakekatnya, menurut Wagub Kandouw, tidak perlu lagi. Dia berharap, pengelolaan sarana infrastruktur yang ada di daerah yang hingga kini masih melekat pada masing-masing Kementerian, dapat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Sulut DR Ricky Toemandoek MSi melaporkan bahwa tujuan pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mengidentifikasi isu-isu strategis nasional dan regional yang dihadapi oleh masing-masing provinsi di wilayah Sulawesi.

Selain itu, memecahkan permasalahan dan isu strategi dalam pemerintahan dan pembangunan antar profesi di wilayah Sulawesi kemudian mengusulkan upaya-upaya pemecahan permasalahan antar Provinsi sesuai tingkat kewenangannya kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

"Bahkan, bisa menjalin kerjasama pembangunan antar provinsi di wilayah Sulawesi, target dan sasaran, kinerja sebagai terciptanya keterpaduan dan sinergitas perencanaan antar provinsi di wilayah Sulawesi," tutup Toemandoek.

Kegiatan Musrenbang Regional Sulawesi dan Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut tahun 2019 dihadiri Staf ahli Bidang Strategi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Widyasanti PHd, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Drs Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata Kemenpar RI Dadang Rizky Ratman, Mewakili Kementerian PUPR Irwan Nurmanto, Wakil MPR RI EE Mangindaan, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Walikota, Kepala Bappeda dan instansi terkait se-Sulawesi.

Didampingi Gubernur Olly, Presiden Jokowi Resmikan KEK Bitung

Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Morotai, Rusun Mahasiswa IAIN Manado dan UKIT Tomohon. Peresmian seluruh proyek itu dilakukan di Bandara Sam Ratulangi Manado, Senin (1/4/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Jokowi menerangkan bahwa dengan diresmikannya KEK akan diikuti dengan masuknya investasi pabrik pengolahan bahan jadi.

“Investor baru bermunculan, lapangan pekerjaan baru bertambah. Kalau tadinya kita mengirimkan bahan mentah, dengan adanya KEK kita ekspor bahan jadi hasil olahan bahan mentah tersebut,” kata Jokowi.

Terkait KEK Bitung, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur Jalan Tol Manado-Bitung untuk menunjang KEK sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

“Jalan Tol Manado-Bitung ternyata sudah rampung 80 persen. Saya minta untuk bisa dioperasikan di bulan Oktober ini,” beber Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi memuji pesatnya pembangunan Sulut. Menurut dia, pada kunjungan kerjanya kali ini, aktivitas perekonomian Sulut lebih baik dari sebelumnya.

“Saya lihat jalan-jalan lebih lebar. Pada malam hari juga kegiatan ekonomi tetap ramai," imbuh Jokowi.

Untuk diketahui, KEK Bitung memiliki kegiatan utama industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan logistik. Dibangun di area seluas 534 hektar. KEK Bitung ditargetkan mampu menarik investasi sebesar Rp 35,2 triliun dan mampu menyerap hingga 34.710 tenaga kerja. KEK Bitung diproyeksikan memberikan efek terhadap perekonomian nasional dengan peningkatan output sebesar Rp 92,1 triliun pada 2025.

KEK Bitung telah mendatangkan beberapa investor dengan total komitmen investasi sebesar Rp 3,8 triliun. Salah satunya adalah Futai Indonesia yang bergerak di bidang industri pengolahan kertas daur ulang dengan komitmen investasi sebesar Rp 2,8 triliun.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung keberlangsungan KEK Bitung diantaranya adalah Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Jalan Tol Manado-Bitung.

Pada Pelabuhan Hub Internasional Bitung, telah dibangun Terminal Petikemas Bitung dengan kapasitas 500.000 Teus/tahun. Sementara itu, Jalan Tol Manado-Bitung sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan dapat beroperasi di bulan Oktober 2019. Jalan Tol yang dibangun sepanjang 39,9 kilometerdengan jumlah 2 lajur 2 arah (lebar lajur 3,6 m) ini berkapasitas 14.000 kendaraan per hari.

Peresmian tersebut turut dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, perwakilan Forkopimda, Ketua TP PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, Walikota Bitung Max Lomban, Sekretaris Dewan Nasional KEK, jajaran Jasa Marga Manado-Bitung, Pemda Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kalimantan Timur. (Humas Pemprov Sulut)