Peringatan HLH Sedunia Tingkat Provinsi Sulut di Warnai Dengan Pemberian Pengharggaan

Peringatan Haril Lingkungan Hidup Sedunia untuk tingkat Provinsi Sulut yang digelar dihalaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (23/6) kemarin,  di warnai dengan pemberian pengharggaan Adiwiyata kepada 11 sekolah penerima, pemberian pengharggaan kalpataru tingkat kapuaten, kantor berwawasan lingkungan, penyerahan tong sampah bagi delapan tempat ibadah, penyerahan motor sampah serta penyerahan bibit pohon kepada kelompok masyarakat peduli lingkungan. Kegiatan yang dihadiri Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Wakil Ketua TP PKK Sulut Ny. Mieke Kansil Tantengkeng, serta para pejabat dari kabupaten/kota se- sulut.
Meneg lingkungan hidup Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA dalam sambutan tertulis yang disampaikan Wagub Djouhari Kansil menyatakan, salah satu penyebab kerusakan lingkugan hidup yang perlu diantisipasi adalah perubahan iklim yang diakibatkan, karena pemanasan global telah memberi dampag terhadap kehidupan di muka bumi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, ketidak pastian musim hujan maupun kemarau, dan munculnya berbgagai bencana seperti kekeringan, badai, banjir dan longsor. Sementara pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dampag yang timbul berupa badai, banjir dan kenaikan permukaan air laut, jelasnya.
Selain itu pada sektor pertanian, akibat kekeringan, banjir dan perubahan pola hujan menyebabkan, penurunan 2 persen produksi pertanian pada dekade ini. Pada sektor perikanan akibat ikan didaerah tropis mengalami kematian, jelas Kambuaya sembari manambahkan, dalam mengatasi perubahan iklim, pemerintah telah menetapkan kebijaan berupa penurunan emisi dari kondisi business as usual pada tahun 2020 sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dari 41 persen dengan dukungan negara lain. Untuk itu Kambuaya menekankan akan mengembsngkan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang antara lain melalui Perpres No. 61 Tahun 2011 Tentang rencana aksi nasionalpenurunan gas rumah kaca serta Perpres No. 71 Tahun 2011 Tentang penyelenggraan investasi gas rumah kaca nasional yang seiring dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sementara Kaban Lingkungan Hidup Provinsi Sulut DR. Adry Manengkey SE MSi menyebutkan, Tema peringatan HLH sedunia Tahun ini ditetapkan oleh United Nations Environment Programe (UNEP) yaitu Badan lingkungan hidup PBB. Tahun ini ditetapkan Tema " Raise Your Voice, Not The Sea Level". di Indonesia disesuaikan menjadi "Satukan langkah, lingkungan ekosistem pesisir dari dampag perubahan iklim. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

            
 

Wagub Hadiri Pameran TTG Samarinda

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhary Kansil, MPd bersama Wakil Ketua TP.PKK Sulut Ny. Mieke Kansil Tatengkeng,  menghadiri Pembukaan Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono di Samarinda Kalimantan Timur, Kamis (19/6), Kegiatan tersebut turut dihadiri dihadiri Mendagri Gamawan Fauzi serta Sejumlah Menteri KIB II beserta pajabat tinggi Negara lainnya, Gubernur Kaltim H Awang Farouk Ishak serta para Gubernur se- Indonesia.   
Gelaran TTG kali ini, mengangkat Tema Dengan Teknologi Tepat Guna Kita Tingkatkan Produktivitas dan Daya Saing Bangsa Menuju Kemandirian Masyarakat. TTG sendiri akan berlangsaung selama lima hari hingga 23 Juni mendatang.

TTG ini juga diisi lokakarya tentang TTG Nasional yang dihadiri para pakar dan pemerhati bidang Iptek TTG. Lokakarya tersebut membahas tentang pengembangan dan penerapan TTG di masyarakat.

Wagub Djouhari Kansil  mengharapkan, bahwa penyelenggaraan TTG ini kiranya akan menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat,  karena akan berdampak positif terhadap perubahan mendasar pemanfaatan teknologi bagi masyarakat, katanya sembari menambahkan, bahwa dengan adanya TTG akan membawa perubahan mendasar antara lain pada sikap mental, nilai juang, pola pikir, daya saing, kreativitas, inovasi, dan daya bangkit ekonomi sehingga berimplikasi terhadap kecenderungan peningkatan produktivitas, penghasilan, dan taraf hidup masyarakat dari pemanfaatn teknologi.
 Disamping itu masyarakat akan berperan aktif dalam upaya pemanfaatan dan penguasaan teknologi dalam rangka membangkitkan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, khususnya masyarakat di perdesaan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang pada gilirannya akan memacu persaingan ekonomi di berbagai tingkatan, yakni mulai lokal, regional, bahkan di tingkat global yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, pungkas salah satu putra terbaik nusa utara.

Sebagaimana dipahami bahwa kegiatanTTG akan menghasilkan banyak hal, antara lain tersebarnya informasi tentang teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelaku ekonomi usaha kecil, menengah, koperasi, dan kelompok masyarakat lainnya; meningkatnya komunikasi dua arah antara sumber/penemu/penggagas/pencetak dan pengguna teknologi dengan biaya yang relatif murah di lingkungan masyarakat atau pelaku ekonomi; tercapainya komitmen politik dan nurani dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan terbinanya proses pemahaman dan persepsi yang sama di antara para peserta, terutama mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pendayagunaan teknologi tepat guna pada kondisi dan situasi ekonomi yang berkembang saat ini. (Kabag Humas DR. Jemmy Kumendong MSi sebagai Jubir Pemprov).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhary Kansil, MPd bersama Wakil Ketua TP.PKK Sulut Ny. Mieke Kansil Tatengkeng, dalam acara Pembukaan Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) di Samarinda Kaltim

Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Penyusunan APBD 2015

Dalam rangka mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Sulut melaksanakan sosialisasi Permendagri nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah, Angggota DPRD se Sulut dan kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut digelar Kamis (19/6) bertempat di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan.

Dalam sambutan pembukaan Sekprov mengingatkan kepada seluruh stakeholder terkait untuk tetap mengedepankan prinsip penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu, transparan, pertisipatif, keadilan dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Mokodongan berharap Permendagri nomor 37 ini bisa dipahami dengan betul oleh semua pihak yang terkait dengan proses pengelolaan keuangan daerah di tingkat Kabupaten kota serta Provinsi. Agar tidak terjadi kesalaan sejak proses penyusunan dan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan pertangungjawaban pelaksanaan  sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

Ketepatan waktu penetapan APBD , kualitas pendapatan dan belanja serta pertanggungjawaban pelaksanaan APDB, semuanya perlu pierhatikan dengan tujuan agar pengelolaan keuangandaerah dapat dilakukan secara baik dan benar serta tidak akan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga akan mencegah berbagai implikasi yang kurang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diakhir sambutanya Sekprov berharap melalui kegiatan ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan bisa memahami dengan benar teknis pelaksanaan dan bisa memiliki persamaan persepsi terhadap pelaksanaan penyusunan APBD tahun 2015, sehingga pengelolaan keuangan tetap pada jalur yang tepat dan benar dalam bingkai peraturan tersebut.(Kabag humas DR Jemmy Kumendong, MSi Selaku jubir Pemprov Sulut)

Dishub Buka Pendaftaran Calon Taruna

Ini tentunya berita menggembirakan bagi para generasi muda khususnya lulusan SMU sederajat. Menyusul Kementrian Perhubungan RI melalui Dinas Perhubungan Sulut, membuka pendaftaran bagi calon taruna Perhubungan.
“Saya mengajak para generasi muda di Sulut, yang ingin melanjutkan pendidikan, ayo ambil kesempatan dan peluang ini. Pendaftaran masih akan dibuka sampai tanggal 20 Juni 2014,”kata Kepala Dinas Perhubungan Sulut Joy Oroh, Rabu (18/06/2014).
Dikatakan Oroh, saat ini pendaftar sudah mencapai 50-an calon siswa baru. Berlaku untuk pria dan wanita. Tempat pendaftaran di kantor perhubungan Pemprov Sulut, setiap hari jam kerja.
“Lulusan Taruna baru perhubungan program Diploma 3 LLASDP Kementrian Perhubungan RI, berhak mendapatkan gelar Ahli Madya LLSADP,”kata Oroh.

Kadis Perhubungan Pemprov Sulut Drs Joi Oroh

Pemprov Bahas Potensi Konflik Pertambangan

Manado- Pemprov Sulut mengundang Kabupaten dan Kota se Sulut untuk membahas sejumlah potensi konflik pertambangan di Sulut. Rapat tersebut menurut Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Sulut, Ir Erni Tumundo, untuk mensinergikan peraturan terkait pertambangan.
Karenanya terang Tumundo usai rapat Rabu (18/06/2014) di kantor gubernur menyarankan, Kabupaten dan Kota yang memiliki potensi pertambangan untuk melengkapi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku.
“Yang penting untuk disikapi dalam pertambangan adalah Amdal,”ingatnya.
Rapat yang juga menghadirkan para akademisi tersebut ikut membahas polemik Pulau Bangka di Kabupaten Minut.
Dikatakan Tumundo, saat ini Kabupaten Minut sementara menyusun peraturan rencana sonasi pulau -pulau kecil.”Sementara berproses. Dulunya, sudah ada peraturan Perda pesisir dan pulau kecil tahun 2006 sesuai UU tahun 2004. Sekarang sudah punya rencana detail rinci pulau Bangka,”jelasnya.
Disebutkannya, status pulau Bangka dalam Perda RTRW Kabupaten Minahasa Utara dan Perda RTRW Pemprov Sulut nomor 1 Januari 2014 memang masuk kawasan pertambangan.
Selain itu, permasalahan penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di daerah masing-masing ikut menyeruak. Karena terang Tumundo, PETI ini sangat sulit untuk menertibkannya, serta pentingnya pengaturan pengelolaan limbah PETI.
“Kabupaten dan Kota mempersoalkan maraknya peredaran Zianida dan Mercury. Karenanya Kabupaten dan Kota disarankan untuk mendata siapa saja penggunanya supaya bisa terkontrol, serta menertibkan tata niaga peredaran Mercury dan Zianida, termasuk penataan ijin pertambangan,”katanya seraya menyebutkan, untuk pemanfaatan lahan suaka alam, daerah konservasi, hutan lindung, cagar alam, harus ijin Menteri Kehutanan RI. (DR Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Kepala Biro Sumber Daya Alam Setda Prov Sulut Ir Erni Tumundo

Dinkes Sulut Siap Antisipasi Gangguan Kesehatan Saat Pilpres

Dalam rangka menanggulangi masalah yang dapat timbul selama pelaksaan pemilu pilpres nanti, Dinas Kesehatan Provinsi Sulut bekerjasama dengan stakeholder terkait melaksanakan galdi lapangan penangu\gulangan masalah kesehatan akibat konflik social terkait pemilu 2014.

Kegiatan tersebut digelar Rabu (18/6) bertempat di lapangan Kantor Gubernur Sulut, dibuka oleh Wakil Gubernur  DR Djouhari Kansil.

Dalam sambutan pengarahannya, Wagub menegaskan seluruh pihak untuk tetap sigap menghadapi agenda nasional  terkait juga masalah penanganan masalah kesehatan yang mungkin saja akan terjadi. Undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengkategorikan konflik dalam satu jenis bencana yaitu bencana social.

Kansil mengingatkan dalam situasi bencana khususnya konlik social, peran petugas kesehatan salam upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban akan lebih baik jika terdapat koordinasi mobilisasi seumberdaya yang optimal dari seluruh stakeholder yakni TNI, Polri, PMI, SAR, Rapi, dalam satu komando.

 Untuk itu melalui kegiatan gladi bersama ini Kansil mengharapkan hasil yang maksimal terhadap kesigapan menghadapi bencana, meningkatkan kemampuan seluruh aparatur, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat dalam penanganan bencana serta semakin solidnya koordinasi antar lembaga sehingga dapat mewujudkan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana khususnya bencana konflik social.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Dr. Grace Punuh, M.Kes dalam laporannya mengatakan kegiatan melibatkan 300 orang yang berasal dari unsure Dinas Kesehatan Provinsi, Pusat penanggulangan krisis KEmenkes RI, Sejumlah rumah sakit, dalmas Polda Sulut, Sat Pol PP, Rapi, Damkar, SAR,PMI, Korem, Kodim, Diskominfo.
Senada dengan Punuh juga Sekretaris Dinkes Sulut Dr. Juni Tampemawa, M.kes  mengatakan kegiatan ini diselenggarakan guna mendukung lancarnya pemilu pilpres nanti dimana seluruh pihak harus siap dalam berbagai situasi termasuk potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat dan masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan, Tampemawa juga mengatakan anggaran kegiatan ini di dukung dengan biaya dari pusat penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes RI.

Rangkaian kegiatan meliputi pertemuan, table top exercise, pelatihan petugas kesehatan dan awam serta kegiatan gladi penanganan kesehatan saat konlik sosial bersama yang turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulut. ( Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku jubir Pemprov Sulut)