SHS: Pilkada DPRD Kemunduran Demokrasi

Demikian pernyataan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang pada Jumat sore (26/9), Sarundajang menyatakan bahwa ia menyayangkan hal tersebut dan Sarundajang menganganggap demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran ketika ditetapkannya oleh DPR RI Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Sarundajang menyatakan bahwa masih ada langkah yang bisa di tempuh yaitu uji materi ke ke MK atau MA, Sarundajang juga menyatakan bahwa pastinya sebagian masyarakat akan berpikir sama dengan dia bahwa bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi, karena melalui pemilihan langsung sebenarnya rakyat banyak belajar tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi sehingga mampu mendewasakan masyarakat untuk belajar menghargai perbedaan, Sarundajang berharap bahwa pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi pemenang. (DR Jemmy Kumendong, MSi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Kansil-Silangen Ikut Meriahkan Lomba Mancing

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil Mpd bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MA, ikut meriahkan lomba mancing yang di gelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut di Balai Benih Ikan air tawar Tateli Minahasa, Jumat (26/9) kemarin.

Bahkan Kansil dan Silangen bersaing ketat dalam lomba mancing tersebut, Wagub berhasil mengumpulkan nilai 9,5 kg ikan mas dan mujair sementara Silangen hanya memiliki nilai 6 Kg. Sedangkan Kadis PU Ir Eddy Kenap, Kepala BPM Ir HTR Korah, Kadis Pora B Mononutu, Kadis Sosial Drs Star Wowor, Kadis Perhubungan Joi Oroh, Kadis Kesehatan dr Grace L Punuh MKes, Kadis Diknas AG Kawatu SE MSi, Kadis Perkebunan Ir Jenny Karouw, Kepala Kesbang Pol Gun Lapadengan SH, Kepala Bakorlu Ir Senduk, SDA Ir Erni Tumundo MSi serta Kadis DKP Ir Ronal Sorongan sebagaituan rumahhanya berhasil mengumpulkan nilai rata-rata dibawah 5 Kg karena ikan mas dan mujair yang perolehnya kecil-kecil.

Wagub mengatakan, lomba macing kreatif ini sekligus untuk menghilangkan kepenatan ditengah-tengah kesibukan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebab dengan lomba mancing ini kita ikut melestarikan budidaya perikanan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih khusus mensejahterakan petani ikan.

Apalagi menurut orang nomor dua di Sulut, daerah kita dikenal luar dengan dengan wisata kuliner ini menjadi peluang untuk ditingkatkan, karena itu aparatur Dinas Kelautan dan perikanan untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas dalam melestarikan sektor perikanan di daerah ini, ujar Kansil.

Kadis Keluatan dan Perikanan Provinsi Sulut Ir. Ronald Saroinsong, mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka ikut memeriahkan peringatan Tahun Emas Provinsi Sulut. (kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).         

SHS : Laut Media Mensejahterakan Masyarakat

Laut merupakan potensi masa depan yang harus dikelola dengan benar agar tumbuh dan berkembang dengan baik karena laut menyimpang begitu banyak kekayaan alam yang harus terus dijaga untuk itu pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang pada acara Deklarasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Poros Maritim dan membuka Seminar dan Lokakarya Kemaritiman Nasional II di Bapelkes (25/9) Manado.

Sarundajang mengatakan bahwa luas laut di Indonesia 80 % dari luas wilayah keseluruhan yang berarti luas daratan hanya 20%, dan segala potensi yang ada di laut harus mampu dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, disadari bahwa ketimpangan pembangunan antara pulau besar dan kecil maupun pulau terdepan dan pedalaman kian tampak dan mengenai Ekonomi maritim merupakan model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Paradigma Ekonomi Maritim mengajak belajar dari alam dan menggunakan logic of ecosystem didalam menjalankan pembangunan menuju penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien.
Lebih lanjut Sarundajang mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dimana akan diberlakukan perdagangan bebas di negara-negara ASEAN, untuk itu diharapkan kesiapan seluruh masyarakat karena jika tidak siap kita akan menjadi tamu di daerah sendiri, Sarundajang juga mengingatkan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris yang dapat membantu dan menjadi bekal dalam persaingan di dunia tenaga kerja.

Sebelumnya Sarundajang mengapresiasi PMII yang sangat konsisten melihat laut sebagai kehidupan manusia mengharapkan agar kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader potensial dari PMII Sulawesi Utara untuk menjadi pemimpin yang mengerti tentang bangsa Indonesia yang merupakan bangsa maritim.

Sebelumnya didahului laporan panitia pelaksana oleh Zainudin Pai yang mengatakan bahwa maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk menggali berbagai ide, gagasan dan pemikiran yang diharapkan akan berkontribusi bagi upaya pembangunan bangsa indonesia atas dasar kepentingan nasional yang berbasis maritim dan akan dilaksanakan selama 3 hari samapi Minggu 28 September 2014. (DR. Jemmy S. Kumendong, MSi Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Watania Buka Bimtek Kependudukan Berbasis Siak

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dra Linda Watania MM MSi mewakil Gubernur Sulut, Kamis (25/9) kemarin, di hotel Sahid Kawanua Manado, membukan Bimtek  Penyusunan Indikator Kependudukan Berbasis Siak.   

Watania mengatakan, sejalan dengan otonomi daerah dimana daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan sangat diperlukan kesiapan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan indikator, serta kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan indikator, serta memanfaatkannya dan mengoperasionalkan tehnologi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan bimtek dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendayagunaan data base kependudukan untuk penyusunan indikator. Diakui bahwa komputerisasi dengan kemajuan tehnologinya sangat membantu memudahkan segalanya, jelas mantan Karo Ekonomi Setda Provinsi Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov.) 

Sekprov: Pejabat Eselon III Ibarat Koki Kebijakan

Pemerintah Provinsi Sulut kembali menggelar roling khusus bagi pejabat Eselon III, kali ini Empat Pejabat Eselon III yang dilantik Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan di Aula Mapaluse, Kamis (25/9) kemarin, hanya melibatkan Dua SKPD saling bertukar  posisi yaitu dari BPK-BMD ke Inspektorat Provinsi.

Ke-empat pejabat yang bertukar posisi tersebut yaitu Jainudin Saleh Hilimi, SE dari Kabid Anggaran diangkat menjadi Sekretaris Inspektorat, jabatan yang ditinggalkan Hilimi diisi oleh JH Pangemanan SE yang sebelumnya menjabat Kabid Akuntansi. Sedangkan Mieke Sendow SE dari Sekretaris Inspektorat dipercayakan menjadi Irban Wilayan IV  menggantikan jabatan yang ditinggalkan  Dammy RS Tendean SE Ak kini dipercayakan sebagai Kabid Akuntansi. Pelantikan tersebut beradasarkan Keputusan Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/265/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemprov Sulut Tanggal 24 September 2014.

Mokodongan mengatakan, pejabat eselon III dapat diibaratkan, sebagai “juru masak kebijakan (koki)”, sehingga berhasil dan berjalannya suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh komitmen, integritas dan loyalitas para pejabat Eselon III dalam menemukan dan meramu bahan baku yang tepat untuk setiap rancangan kebijakan yang tepat, untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan, sembari meminta pejabat yang baru dilantik ini kiranya mampu melakukan perubahan dan peningkatan kinerja.

Kesempatan itu Mokodongan juga menyinggung Kepala SKPD laki-laki agar ada budaya malu terhadap Kepala SKPD Perempuan, karena dalam bidang pengawasan mereka lebih teliti dari kalian, tandas salah satu putra terbaik bumi totabuan. Turut hadir Kepala BKD Provinsi Dr Noudy RP Tendean SIP MSi serta pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pem;prov Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).    

   

  

Sulut Raih Penghargaan AKIP 2014

Komitmen Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang dan  Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil, MP dan Sekretaris Daerah Ir SR Mokodongan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik kembali mendapat apresiasi baik dari pemerintah pusat.
Kali ini Sulut mendapat penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Baik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono di dampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar langsung di istana Wakil Presiden Rabu(24/9). Penghargaan tersebut diterima Wagub DR Djouhari Kansil di dampingi Asisten Administrasi Umum N Watung dan Karo Organisasi Jemmy Ringkuangan, AP, Msi. Penghargaan ini bisa dikatakan bergengsi karena hanya Provinsi Sulut yang meraih predikat baik dari seluruh provinsi yang ada di pulau Sulawesi dan di Indonesia kawasan timur.
Dalam sambutan Wapres menekankan penghargaan ini diberikan bagi daerah yang memberikan pelayanan baik di daerah. Pelayanan pada masyarakat harus lebih diperbaiki.
Upaya pemerintah saat ini dalam memberikan pelayanan yang baik sudah cukup banyak, kunci dari pembangunan salah satu dari sektor publik, ketika sektor publik di bangun dengan baik maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik juga.
Harus ada keseimbangan antara penghargaan dan kinerja, berikan penghargaan yang baik bagi para pegawai yang ada di lapangan, mereka yang bekerja sehingga pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.
Penilaian kinerja kali ini lebih memperdalam sasaran penilaian dengan mengukur tingkat pencapaian hasil yang akan menciptakan dampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Wapres mengingatkan juga kepada daerah atau lembaga yang belum mendapat penghargaan untuk lebih memantapkan kinerja.
Wagub Kansil setelah menerima penghargaan menyatakan rasa terima kasih kepada jajaran pemerintah Provinsi Sulut yang telah bekerja memberikan pelayanan terbaik sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kedepan Wagub mengharapkan sistem akuntabilitas yang ada di Pemprov Sulut akan terus ditingkatkan, perencanaan dan penerapan E Goverment akan terus dikembangkan.
Penghargaan ini juga merupakan kado bagi Sulut yang baru saja merayakan HUT emas 50 Tahun. Wagub mensyukuri kerja keras Pemprov mebuahkan hasil positif.
Karo Organisasi Jimmy Ringkuangan di dampingi Kabag Tata Laksana Judhistira AK Siwu, SE, MSi juga menyatakan penghargaan ini dilaksanakan atas penilaian Indikator kinerja utama, dokumen perencanaan, renstra, Renja sampai hingga RPMJ dan pengawasan terhadap kinerja instansi yg dilakukan inspektorat. Pelaksanaan semua kegiatan tersebut di pemprov Sulut sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi pemprov terus akan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat.

Tahun Depan Bansos Lansia di Alihkan ke Kabupaten/Kota

Bagi para kaum Lanjut Usia (Lansia) penerima dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Sulut,  mulai tahun depan penerimaannya sudah di alihkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut. Hal tersebut, di sampaikan Kepala BPK-BMD Praseno Hadi SE AK, Rabu (24/9) kemarin, di Kantor Gubernur Sulut.
"Jika selama ini lansia mengambil dana bansos di Pemprov Sulut, maka mulai tahun depan sudah kami alihkan pelayanan  pengambilan dana bansos tersebut di kabupaten/Kota se- Sulut sesuai proposal yang  masuk di Pemprov," kata Hadi sembari menyebutkan semua proposal yang ada nantinya akan kami distribusikan dalam waktu dekat ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili dari lansia itu sendiri.
Sedangkan terkait dengan anggaran bansos tersebut Hadi menegaskan, semuanya berasal dari dana APBD Provinsi, Kabupaten/Kota hanya menyalurkan saja, sembari menambahkan, untuk pengambilan dana bansos tahun ini anggarannya sudah habis, nanti tahun depan realisasinya. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).