Pemprov Sulut Verifikasi RKPD Perubahan 2017

Optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Utara di Tahun 2017 terus dikerjakan.

Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada kegiatan verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (3/8/2017) pagi.

"Saya harap bapak dan ibu dapat melaksanakannya dengan baik guna penyempurnaan RKPD perubahan tahun 2017," katanya kepada para Kepala SKPD yang mengikuti pertemuan itu.

Setiap perubahan rencana kerja itu, menurut Olly, dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dalam evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan.

"Sesuai peraturan perundang-undangan, perubahan RKPD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly menegaskan pentingnya 10 program prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif.

Adapun kesepuluh program itu adalah Pembangunan dan pengembangan infrastruktur, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Revitalisasi pertanian untuk membangun ketahanan pangan.

Kemudian, Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil, Pengembangan industri pariwisata,peningkatan MICE serta pelestarian budaya lokal, Peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif, Reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik dan Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). (Humas Pemprov Sulut)

Pengukuhan Delapan Guru Besar, Gubernur Olly Harap Unsrat Jadi Agent Of Change

Universitas Sam Ratulangi kembali melahirkan delapan Guru Besar yang dikukuhkan oleh Rektor Unsrat Prof.Dr. Ellen Joan Kumaat, MSc. DEA di Auditorium Unsrat, Kamis (3/8/2017) pagi.

Kedelapan guru besar yang baru dikukuhkan itu merupakan tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara yang Diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut dr. Jemmy Lampus, M.Kes menegaskan bahwa peran perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia sangatlah besar utamanya sebagai penghasil agen-agen perubahan (agent of change) yang mampu merancang, mendorong dan mempelopori perubahan serta sebagai pencipta dan pendukung gagasan-gagasan baru bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat.

Di tempat yang sama, Rektor Unsrat mengatakan bahwa peristiwa pengukuhan ini merupakan kehormatan bagi perguruan tinggi. Karena seiring dengan bertambahnya guru besar akan diimbangi  dengan meningkatnya mutu perguruan tinggi itu sendiri. Menjadi guru besar merupakan dambaan semua dosen ujarnya.

Dikatakan Kumaat, bahwa sejak dirinya menjabat Rektor Unsrat pada tahun 2015, ada 30 guru besar yang dikukuhkan sehingga  jumlah guru besar di Unsrat saat ini mencapai 101orang. Lanjut Kumaat,  bertambahnya guru besar, maka atmosfir akademik haruslah makin baik, jumlah penelitian lebih banyak serta lebih peka terhadap permasalahan yang muncul di  masyarakat, apalagi belum lama ini Unsrat telah mendapat kepercayaan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Turut hadir dalam acara pengukuhan guru besar tersebut Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, SH, Forkopimda Sulut, para Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan  Unsrat. (LiMa). (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Steven Kandouw Hadiri Rakernas Kementerian LHK di Buka Oleh Presiden

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Landmark Hutan Indonesia dilanjutkan dengan  Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Manggala  Wanabakti  Senayan Jakarta Pusat yang dibuka oleh Presiden RI  Jokowi Widodo Rabu (02/07/2017) Kemarin.

Dalam sambutan Presiden mengatakan agar seluruh jajaran di Kementerian LHK ‎untuk menghentikan orientasi proyek dalam program kerja di kementerian, ‎jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek, sudah, hentikan itu, kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi meminta dilakukan terobosan pengelolaan hutan dan lingkungan berjalan bersama-sama, agar ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat, .
Dan juga menjaga hutan-hutan primer Indonesia. "‎Jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat," ujarnya.

Karena mayoritas warga miskin justru berasal dari kawasan-kawasan hutan di Indonesia. Sebab itu, ia meminta agar Kementerian LHK melakukan evaluasi besar-besaran agar hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rakernas KLHK rencananya berlangsung dari tanggal 2-4 agustus 2017, rapat kerja ini dimaksud untuk konsolidasi seluruh agenda nasional terkait lingkungan, kehutanan dan perubahan iklim,  dengan tema " Untuk  Hutan Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan"  dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani, Menteri Lungkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar dan Menteri -Menteri terkait.
Sesuai jadwal yang menjadj pembicara dalam Rakernas ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua Komisi VII DPR RI, Menkopolhukam, Menko Bidang Pereknomian, Menko Bidang Pembangunan, Menko Bidang Kemaritiman , Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas, Menterj Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI.
( Humas Pemprov Sulut )

Tersedia 2.580 Loker, Gubernur Olly Ajak Masyarakat Manfaatkan Job Fair

Kabar gembira untuk para pencari kerja di Sulawesi Utara. Pasalnya, Pemprov Sulut menawarkan sebanyak 2.580 lowongan kerja (loker) yang berasal dari 54 perusahaan berskala regional maupun nasional dalam bursa kerja atau job fair di Manado yang dibuka secara resmi pada Rabu (2/8/2017) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. John Palandung, M.Si berharap seluruh pencari kerja bisa memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan itu dengan mematuhi semua aturan yang ditetapkan.

"Saya harap seluruh pencari kerja mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menunjukkan segala bentuk keahlian atau keterampilan yang dimiliki," katanya.

Gubernur Olly juga mengapresiasi keterlibatan puluhan perusahaan untuk membuka lowongan kerja dalam bursa kerja. Hal itu tentunya berdampak pada naiknya penyerapan tenaga kerja di Sulut.

"Ini sangat mendukung program Pemprov Sulut dalam rangka penyerapan tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Berkurangnya angka pengangguran tersebut, menurut Olly disebabkan keberhasilan pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya.

"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulut mengalami penurunan dari 7,82 persen pada Bulan Februari 2016 menjadi 6,12 persen di Bulan Februari 2017," bebernya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly menyebutkan sejumlah sektor yang berperan dalam menyerap tenaga kerja di Sulut. Satu diantaranya adalah sektor industri.

"Sektor industri, pertambangan, listrik, gas, air dan pertanian, konstruksi, tranportasi, pergudangan dan komunikasi sangat mempengaruhi penurunan jumlah pengangguran, termasuk usaha mandiri dari masyarakat itu sendiri," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Sulut, Ir. Erny Tumundo, M.Si. Dia menjelaskan, bursa kerja yang berlangsung hingga Jumat (4/7/2017) ini digelar untuk memfasilitasi pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan.

"Kita membantu pengguna tenaga kerja di Sulut untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, profesional sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Selain itu juga, keberadaan bursa kerja ini untuk mengetahui trend atau kecenderungan kualitas pencari kerja dan jenis pekerjaan serta lowongan pekerjaan yang tersedia sebagai bahan informasi dasar dalam perencanaan tenaga kerja dan juga mengurangi angka pengangguran melalui penempatan tenaga kerja.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri perwakilan dari perusahaan-perusahaan, Disnakertrans kabupaten dan kota serta para pencari kerja di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Kunjungan Kerja di Sitaro

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey  melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Kepulauan Sitaro kemarin selasa (01/08/2017) kemarin. Kedatangan Gubernur di sambut oleh oleh Bupati Tonny Supit dan Forkopimda.
Selanjutnya kemudian melakukan tatap muka dengan guru-guru  dan murid SMA Neger I  Sitaro untuk melihat sarana prasarana serta proses belajar mengajar disana dan memberikan bantuan 1,7 miliyar dari dana DAK  untuk pembangunan dan fasilitas sekolah SMA.

Kemudian gubernur  bersama rombongan menuju kantor pemkab sitaro dalam rangka tatap muka dengan para pejabat dan pegawai ASN/THL bertempat di auditorium pemkab

 Dalam sambutan Gubernur mengatakan , saya ingin melihat langsung program-program kegiatan pembangunan dan infrastruktur.

  pemerintah provinsi yang telah di lakukan oleh para SKPD, apakah program-progaram tersebut berjalan sudah sesuai dengan harapan Visi dan Misi dari ODSK

Lebih lanjut Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat memperhatikan, keinginan dan harapan masyarakat yang ada di kepulauan, itu sudah komitmen saya akan mengunjungi masyarakat yang ada di pulau-pulau, begitu juga masyarakat di sitaro karena ada .sarana prasarana dan infrastruktur.

"Jalan - jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi akan diperlebar  ujar Gubernur Olly Dondokambey,


Saya menghimbau kepada para Pegawai ASN dan THL  agar tetap disiplin kerja dan menjaga , memelihara kekompakan jangan terjadi perpecahan karena kita adalah abdi pelayan masyarakat , dan harus menjaga kerukunan antara sesama karena torang samua ciptaan Tuhan.

Sebelumnya Bupati Kepulauan Sitaro Tonny Supit mengatakan, sangat  berterima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey  yang boleh datang di daerah ini,  karena dengan kedatangan ini akan membawa keuntungan serta kemajuan pembangunan daerah ini, katanya 

Turut hadir dalam acara ini Asisten Pemeritahan dan Kesra John Palandung ,Kepala Dikda Sulut Gammy Kawatu Kadis Perhubungan I Joy Oroh, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir Ronald Sorongan dan Kasat Pol PP  Edyson Humiang.

( Humas Pemprov Sulut )

Pemprov Sulut Harap ATR/BPN Permudah Sertifikasi Tanah

Percepatan layanan pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diharapkan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen, SE, MS pada kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dengan ATR/BPN Manado tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah-tanah milik GMIM yang dilaksanakan di GMIM Bukit Moria Tikala, Selasa (1/8/2017) siang.

"Saya menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur agar MOU (Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman) ini tidak hanya direalisasikan kepada aset gereja saja tetapi juga kepada seluruh masyarakat Sulut yang sedang mengurus sertifikat tanah," katanya.

Silangen juga menyebutkan target dari Presiden RI Joko Widodo kepada ATR/BPN untuk menerbitkan sebanyak lima juta sertifikat di Indonesia pada tahun 2017. Artinya seluruh masyarakat Sulut juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan sertifikat.

"Apalagi bapak presiden sudah menetapkan target sebanyak 5 juta sertifikat di Indonesia tahun ini," tandasnya.

Lebih jauh, Silangen menyebutkan selain bentuk kerjasama pengurusan sertifikat dengan ATR/BPN, nantinya pemerintah daerah akan bekerjasama dengan Sinode GMIM di bidang pertanian.

"Ada dinas pertanian yang dapat langsung melibatkan masyarakat. Ketika pemerintah akan membagikan benih bisa bekerjasama dengan BPMS dan BPMJ," imbuhnya.

Disamping itu, menurut Sekdaprov Silangen, bentuk kerjasama lainnya dapat dilakukan di bidang pelatihan tenaga kerja.

"Begitu juga juga ketika kita akan melatih tenaga kerja yang nantinya ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Bitung. Ini juga bisa bekerjasama dengan BPMS dan BPMJ," tandasnya.

Semua bentuk kerjasama itu diharapkan Silangen mampu menanggulangi persoalan di Sulut, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan, mengatasi pengangguran serta menyiapkan pangan yang cukup untuk masyarakat Sulut.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM, Dr. H.W.B. Sumakul menjelaskan pentingnya pengurusan sertifikat tanah-tanah yang menjadi aset GMIM. Menurutnya, dengan adanya sertifikat dapat menunjang kelancaran pelayanan.

"Kita tidak hanya menangani masalah spiritual saja tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti masalah sertifikat tanah. Karena itu, kita harus segera menyelesaikannya karena nantinya dapat berdampak kepada pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Manado, Patrick A.A. Ekel, A.Ptnh., M.Si menyebutkan kemudahan bagi seluruh masyarakat Sulut yang ingin mengurus sertifikat tanah. "Semua layanan pertanahan kami berikan kepada masyarakat sesuai persyaratan yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, penandatanganan kesepakatan bersama tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah-tanah milik GMIM dilakukan oleh Kepala ATR/BPN Manado, Patrick A.A. Ekel, A.Ptnh., M.Si dengan Ketua BPMS Sinode GMIM, Dr. H.W.B. Sumakul.

Adapun, acara itu turut dihadiri , Walikota Manado, Dr. Vicky Lumentut dan Anggota DPRD Sulut, Dra. Adriana Dondokambey, M.Si., Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW) dan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GMIM se Manado. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut mantapkan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat persiapan kawasan ekonomi khusus Pariwisata Tanjung Pulisan, rapat ini digelar  guna memantapkan dan membahas tentang peran masing masing sektor dalam bekerja sama untuk terealisasinya kawasan ekonomi khusus pariwisata ini.

Rapat yang di gelar di ruang Rapat Wakil Gubernur Sulut ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Rudi Mokoginta SE, M.Si Selasa (01/08) kemarin, dihadiri seluruh SKPD terkait, pemerintah kabupaten Minahasa Utara dan pihak pengembang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Mokoginta dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pembangunan KeK ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk memajukan Pariwisata yang nantinya akan memiliki continious effect terhadap perekonomian Rakyat sulawesi Utara.
Lebih lanjut menurut Mokoginta, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata diharapkan akan semakin menarik perhatian para wisatawan lokal maupun mancanegara, serta mampu memikat para investor untuk berinvestasi pada pariwisata daerah, ujar Mokoginta.

Dalam rapat kali ini, tahapan kegiatan mulai dari pengisian Formulir Aplikasi KEK pada dewan nasional KEK, Perencanaan pengembangab KEK, pemetaan lokasi, studi kelayakan , pembiayaan, AMDAL, bahkan peran lintas sektor yang terkait dalam pembangunan KEK Pariwisata ini.
(Humas Pemprov Sulut)
dryp