Bersama KPK, Pemprov Sulut Bertekad Cegah Korupsi Dari Awal

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kerja sama terkait pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama dituangkan dalam rapat koordinasi dan supervisi "Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi" yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Rabu (21/2/2018) pagi.

Gubernur Olly Dondokambey, SE mengapresiasi peranan KPK dalam penyelenggaraan rakor itu di Sulut. Ia optimis dengan kerja sama ini dapat mencegah tindak pidana korupsi di bumi nyiur melambai.

"Hal ini sangat membanggakan bagi kami karena menjadi provinsi yang dipilih KPK sebagai tempat penyelenggaraan rakor. Acara ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas bebas dari perilaku koruptif. Ini akan membawa hal yang maju untuk Sulut," kata Olly.

Disamping itu, menurut Olly, agenda rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi ini bernilai konstruktif dalam memantapkan tekad dan menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan di Sulut untuk senantiasa memiliki budaya anti korupsi.

"Kegiatan ini akan menyamakan gerak langkah kita dalam upaya pencegahan tindak korupsi, terlebih dengan menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, dimana tidak dapat dipungkiri menyangkut oknum pejabat eksekutif dan legislatif," tandasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, rakor yang diluncurkan di Sulut itu ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap 15 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

"Ini komitmen kita bersama antara KPK dengan Pemprov Sulut untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulawesi Utara," kata Basaria.

Dijelaskannya, KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan selalu mengamati seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih jauh, Basariah menuturkan, KPK berharap dengan koordinasi ini, upaya pencegahan akan meningkat dengan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

KPK memandang upaya untuk mencegah korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan transparan, yang dapat diwujudkan melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting.

Sementara itu Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dirinya optimis agenda itu mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Kemendagri menyampaikan terimakasih kepada KPK yang berkomitmen melaksanakan pencegahan korupsi di Sulawesi Utara. Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih. Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK," ungkapnya.

Menariknya, rapat koordinasi itu dirangkaikan dengan penandatanganan 10 komitmen pemberantasan korupsi di Sulut oleh Gubernur Olly, Ketua Deprov Andrei Angouw, Kajati Mangihut Sinaga, SH, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito serta bupati dan walikota.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif serta para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Berikut 10 Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Kami, pimpinan pemerintahan daerah/kabupaten /kota dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi:

1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perjanjian penelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.

4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.

5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite  integritas, pengendalian gratifitasi, dan pelaporan LHKPN.

7. Membangun sinegritas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Optimis Pilkada Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018) siang.

Rakornas yang diikuti sebanyak 171 kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan menjelang pilkada.

‘’Semua kepala daerah telah sepakat untuk mewujudkan proses Pilkada yang sehat damai dan tertib, dengan harapan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas,’’ ujar Olly.

Diketahui, sebanyak 6 kabupaten dan kota di Sulut bakal menyelenggarakan pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan, rakornas diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada serentak 2018.

"Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan Pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," tegas Sumarsono di hadapan ratusan peserta rakornas.

Peran pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul, karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.

Ditegaskannya lagi, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.

Setidaknya ada tiga tujuan diselenggarakan rapat itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada. Memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.

Selanjutnya, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Selain itu, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Edison Humiang dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sidang Majelis Sinode GMIM Ke-79 Terus Di matangkan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kemarin Senin (19/2) menggelar tatap muka bersama Panitia Sidang Majelis Sinode GMIM ke- 79  dan Panitia Aras Sinode yang dilaksanakan di ruang CJ Rantung. Dalam pertemuan tersebut juga di langsungkan simulasi pengunaan sistem elektronik voting (e-voting). Wakil Gubernur Sulut  Steven O.E Kandouw yang juga Wakil Ketua Panitia  diberi kesempatan pertama kali melakukan simulasi penggunaan sistem e-voting.

Dalam acara Wagub Kandouw mengatakan semua harus bersyukur terhadap bimbingan roh kudus. Menurutnya Tuhan masih menyempatkan untuk acara yang mulia ini. Bebernya, hari ini Ketua Panitia yang juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey tidak bisa hadir, karena masih ada acara yang tidak bisa di tinggalkan.

"Saya mengingatkan segala yang kita putuskan bukan parsial tetapi holistik. Kita tetapkan saja semua sesuai kebutuhan, jangan lakukan pemborosan. Panitia juga jangan larut dengan kegiatan yang hedonisme dan matrealisme. Jadi kita lakukan penghematan dalam kegiatan ini," ucap Kandouw.

Dirinya juga mengatakan, untuk teknologi e-voting ini yang akan digunakan itu adalah sumbangan dari teman yang ingin berpartisipasi demi suksesnya kegiatan ini. Karena menurut Wagub kita sama- sama anak Tuhan untuk melakukan  pekerjaan, yang mulia ini.

"Jadi ini sumbangan, kalau tidak percaya silahkan cek di buku pengeluaran ini murni sumbangan, jadi anggaran untuk e-voting ini jangan ada yang beranggapan  yang macam-macam  dan sistem ini akan menciptakan kecurangan. Ini sistem yang bagus, dan akan menghemat, baik anggaran maupun waktu. Jadi saya berharap, sistem ini bisa berlangsung dengan bagus," ungkapnya.

Pimpin Sertijab, Silangen Minta ASN Fokus Pertahankan Prestasi

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS memimpin serah terima jabatan (sertijab) para pejabat di Lingkup Pemprov Sulut yang digelar di ruang C.J. Rantung, Senin (19/2/2018) pagi.

Sertijab itu merupakan tindaklanjut dari pelantikan yang dilakukan pada 8 Februari lalu. Silangen menegaskan, sertijab dilakukan untuk memenuhi kepentingan organisasi dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan umum.

Serta tentunya sebagai salah satu bentuk pembinaan karier pegawai yang pasti akan memberikan motivasi lebih, bagi para aparatur untuk terus berkarya dan bekerja dalam pengabdian.

"Saya atas nama Pemprov Sulut mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru melaksanakan serah terima. Saya juga memberikan apresiasi atas sinergitas kerja selama ini yang mampu diwujudnyatakan dalam implementasi tugas dan tanggungjawab masing-masing," katanya.

Lanjut Silangen, dirinya meminta seluruh ASN Pemprov Sulut termasuk pejabat yang telah melaksanakan sertijab agar mampu mempertahankan berbagai prestasi gemilang yang diraih Pemprov Sulut pada tahun 2017.

"Tahun lalu, Pemprov Sulut mendapatkan beberapa penghargaan. Ini merupakan kontribusi dari seluruh ASN Pemprov Sulut. Semoga apa yang diraih di tahun 2017 dapat kita pertahankan bahkan kita lampaui di tahun 2018 ini," tandas Silangen.

Diketahui, sejumlah penghargaan yang diraih Pemprov Sulut di tahun 2017 diantaranya : penghargaan dari Kemenkumham RI sebagai provinsi peduli HAM, penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan.

Selanjutnya, penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil, Penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan serta berbagai penghargaan lainnya.

Disamping itu, Silangen juga mengingatkan seluruh ASN Pemprov Sulut untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat terlayani dengan baik.

"Sebagai ASN, selain melayani internal, kita juga harus melayani masyarakat dengan optimal," paparnya.

Agenda Sertijab turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang dan Kepala BKD Dr. Femmy Suluh serta para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Berikut daftar pejabat yang melaksanakan Sertijab berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 Tanggal 8 Februari 2018.

1. Adrianus N. Watung.S.H
Menjadi : Komite Audit PT. Bank SulutGo

2. Praseno Hadi, Ak, M.M
Menjadi : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3. Asiano Gemmy Kawatu, SE., M.Si
Menjadi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. Drs. S. J. M. Lucas
Menjadi : Staf Ahli Direksi PT Bank SulutGo

5. Jani Niclas Lukas, S.Pi, M.Si
Menjadi : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Utara

6. Marlone Marsyl Sendoh, SH, M.Si
Menjadi : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara

7. Farly Richard Kotambunan, S.E.
Menjadi : Plh. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembagunan, Ekonomi dan Keuangan

8. Glady Nova Lynda Kawatu, SH, M.Si
Menjadi : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

9. DR. Grubert T. Ughude, SH, MH
Menjadi : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

10. Dra. Lynda D. Wantania, MM, M.Si
Menjadi : Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

11. Drs. Marhaen Royke Tumiwa, M.Pd
Menjadi : Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

12. DR. Jeti Pulu, S.Sos, M.Si
Menjadi : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

13. Evans Steven Liow, S.Sos
Menjadi : Kepala Satuan Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

14. Drs. Meiki M. Onibala, M.Si
Menjadi : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

15. Ir. Noldy W. D. Liow
Menjadi : Komite Pemantau Resiko PT. Bank SulutGo

16. Drs. Joi Eltiano Bernadin Oroh
Menjadi : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

17. DR, Drh. Fredrik D Rotinsulu
Menjadi : Widyaiswara Utama Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

18. Fery Roby Jones Sangian, S.Sos, MAP
Menjadi : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Diterima Wagub Kandouw , Dubes Rusia Undang Pemprov Sulut Ikut Festival Indonesia Di Moskow

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai banyak dilirik oleh beberapa pihak. Kali ini Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Rusia kemarin Senin (19/2) mengunjungi Sulut dan melihat potensi yang ada di bumi nyiur melambai tersebut. Dubes RI untuk Rusia Wahid Supriyadi  mengatakan, kunjungan yang dilakukan hari ini adalah memenuhi janjinya.

"Jadi sebelum saya kembali ke Rusia, saya berjanji untuk mengunjungi Manado, Tomohon dan Bitung. Karena saya melihat peluang yang sangat besar ada di Sulut. Apalagi saat di Rusia, saya mendapatkan bahwa perdagangan antara Rusia dan Indonesia meningkat hingga 40 persen," ucapnya.

Dirinya juga mengatakan, eksport ke Rusia juga adalah produk yang unggulan. Seperti bahan dasar kosmetik serta rempah rempah. Apalagi menurutnya Sulut menjadi produsen hasil perkebunan Pala terbesar di Indonesia.

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw yang secara langsung menerima Dubes tersebut, menyambut baik dengan niat baik Dubes Wahid Supriyadi untuk membantu kerja sama antara Sulut dan Rusia dibeberapa sektor. Dirinya juga langsung memerintahkan kepala dinas yang terkait untuk berkoordinasi dengan Kabuapaten /Kota untuk ikut berpartisipasi di Festival sekaligus untuk mempromosikan Sulut di Moskow.

"Jadi kita akan bawa produk unggulan dari Sulut untuk ikut dalam festival seperti Cengkeh Pala Ikan Tuna dan lain lain, yang menjadi hasil unggulan kita," sebutnya.

Wagub Kandouw Hadiri Pelantikan Gembala GKMI Pusat Langowan

Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw menghadiri Pelantikan Gembala Gereja Kristen Maranatha Indonesia Pusat Pdt Ny  Honeke D Runtuwarou -Suwuh SE S.Th di Gereja Pusat Langowan  minggu  (18 /02/2018 ) kemarin.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan pertama bersyukur kedua bersyukur dan ketiga bersyukur karena kita boleh beribadah dan memuji Tuhan.
Mewakili Bapak Gubernur  dan Jajaran Pemerintah Provinsi Sulut 15 Kabupaten /Kota dari Miangas sampai Tontulow Pinagoluman mengucapkan selamat dan salam kepada Gereja Kristen Maranatha Indonesia.
" Terima kasih sekali  kami merasakan peran serta gereja sebagai komponen masyarakat yang sangat kondusif buat daerah terutama Sulawesi Utara", kata Kandouw.

Lanjutnya, tahun lalu sulut mendapat predikat nomor 3 dari 35 provinsi menjadi provinsi paling berbahagia dan peringkat satu paling toleran di Indonesia.
" Jadi GKMI jangan kita hanya mantap institusi , mantap gedungnya,  SDM, .programnya., strukturnya.tapi keropos substansial ", ujar Kandohw.

Lebih lanjut Kandouw katakan , dari segi fisik dan aset mungkin kita besar tapi apakah betul GKMI sudah mendatangkan sukacita, kedamaian sejahtera, kasih ,harapan  kepada jemaat dan  mengajarkan tentang kerja keras dan kesempatan yang sama untuk hidup serta mengajarkan kepada jemaat untuk meleo leosan masawa sawangan dan malinga lingaan  kata orang Tondano  ( baku- baku bae ,baku- baku sayang, baku- baku kase inga ).

" Sekali saya ingatkan jangan hanya mantap institusi tidak mantap substansi" harap Wagub Kandouw.

Wagub Kandouw juga mengingatkan kepada pejabat atau siapa saja yang berkuasa  untuk hati -hati pada Power Syndrom karena lebih bahaya dari Post Power Syndrom.
" Saya ingatkan  orang yang ada kuasa , jabatan apa saja jangan sampai mendapat power syndrome kalau post power syndrome hanya dia yang alami tapi power syndrome seluruh orang disekitar kita  dapat,  karena dikala berkuasa ada jabatan kita salah gunakan kekuasaan,  tegas Wagub Kandouw.
Wagub Kandouw juga meminta kepada Jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia untuk menjadi berkat kepada semua orang, tutupnya


Dalam kesempatan tersebut atas nama Pemerintah Provinsi Sulut, Bapak Gubernur, Wagub Kandouw memberikan sumbangan untuk pembangunan Gereja sebesar 30 juta rupiah



Turut hadir  Mantan Bupati Minsel Ramoy Luntungan , pejabat eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut dan tamu undangan.

Hadiri HUT Ke-31Jemaat GMIM Zaitun Sumalangka, Wagub Kandouw : Jadi Apa Saja Dalam Masyarakat Harus Hidup Kudus

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw bersama Wakil Ketua TP-PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS menghadiri HUT Ke -31 Jemaat GMIM Zaitun Sumalangka Wilayah Tondano V  Kecamatan Tondano Utara  Kabupaten Minahasa minggu ( 18/02/2018 ) Kemarin.
Dalam sambutan Kandouw mengatakan tiada kata selain berbahagia,  bersyukur, puji Tuhan karena bisa  beribadah, memuji Tuhan bersama-sama, katanya

Menurut Kandouw 31 Tahun  mustinya secara iman harus matang , ada yang bilang  jemaat GMIM Zaitun  juga sudah matang secara  institusi, gerejanya bagus kalau dinominalkan  bisa diatas  1 milyar, ujarnya

Lanjutnya, mantap institusi tapi jangan keropos substantial,  mantap struktur jangan lupa substantial, mantap program jangan lupa substansial. 

"Maksudnya jangan cuma gerejanya bagus strukturalnya lengkap tapi tidak mendatangkan kedamaian ,sukacita, harapan dan etika protestan kerja keras ,gotong royong  hemat semua punya kesempatan itu nilai -nilai protestan, tegasnya.

Lebih jauh kandouw mengatakan kalau konsekuen protestan yang dibawah oleh Riedel dan Schwarz adalah Calvinis yang Puritan atau yang kudus.

"Oleh karena itu ,menjadi apa saja dalam masyarakat harus hidup kudus, baik jadi pegawai, petani pedagang, pendeta  apa saja harus kudus jangan curang dalam kehidupan bermasyarakat, harap Kandouw.


Ibadah syukur ini bertindak sebagai Khadim Bupati Minahasa Jantje W Sajow yang mengambil dari pembacaan Alkitab  2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 . Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Steven Kandouw  atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  dan pribadi memberikan sumbangan  untuk pembangunan gedung serbaguna Jemaat GMIM Zaitun Sumalangka sebesar 50 juta rupiah .

Turut Hadir Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut  dan  Kabupaten Minahasa , Anggota DPRD Minahasa  dan Tamu Undangan.