Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulut, SKPD Pemprov
sangat berperan, hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil
MPd, saat memaparkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di provinsi
Sulut 2010-2014 di ruang Ex WOC Kantor Gubernur, Jumat (10/7) kemarin.
Kegiatan yang dihadiri Bapak Ilham Ketua Tim dari BPK-RI
Perwakilan Sulut dan sejumlah SKPD terkait.
Wagub yang juga selaku Ketua TKPKD Provinsi Sulut mengatakan,
startegi penanggulangan kemiskinan di sulut yang dilakukan per SKPD sedikitnya
ada 16 program inovasi antara lain mengatasi kematian ibu melahirkan dan bayi,
posyandu cerdas, KB gratis, pengobatan Cuma-Cuma dan pemberian kaca mata gratis,
pengembangan tehnologi informasi kesehatan, perlakuan khusus bagi perawat dan
tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil perbatasan juga peningkatan
kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan, pelaksanaan wajar pendidikan 12
Tahun dengan percepatan penuntasan buta aksara melalui Bosda, pengembangan dan
peningkatan standar infrasturktur sekolah-sekolah serta pengembangan TIK,
pemberian bea siswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi yang rentan
putus sekolah dan bagi orang tua yang kurang mampu, peningkatan promosi
produksi UMKM, optimalisasi fungsi kelembagaan koperasi dan ketahanan pangan
(lumbung pangan) termasuk yang ada di kepulauan dan daerah terpencil, bantuan
bagi nelayan yang kurang mampu, PNPM mandiri termasuk industry kecil, peningkatan
jalan-jalan perkotaan dan pedesaan, pembuatan
sanitasi, peningkatan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan, lingkungan hidup dan pengelolaan limba, bedah
rumah, lansia, peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku. (Kabag
humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar