Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (P3A) Prof Dr Yahana Susana Yambise PhD memberikan Pujian hasil Pemilu Legislatif 2014 di provinsi Sulut,
karena menempatkan daerah ini pada rangking pertama dalam keterwakilan jumlah anggota
DPRD perempuan yang duduk di lembaga legislatif tingkat Provinsi Sulut yaitu
sebanyak 14 orang dari 45 anggota atau sebesar 31,11 %.
Pujian Yambise itu disampaikan pada
temu koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dihadiri
Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kanil MPd di ruang rapat CJ Rantung, Selasa
(25/08) kemarin.
Yambise menyebutkan, untuk indikator gender
di Provinsi Sulut Tahun 2013 IPM/HDI berada pada angka 77,36 % atau berada pada
peringkat tiga nasional, demikian pula indeks pembangunan gender IPG/GDI69,72%
berada pada peringkat 7 Nasional. Indeks pembangunan gender IDG/GEM peringkat 4
Nasional, jelas Yambise saat menyampaikan paparan keberhasilah sulut di sector pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
Namun dibalik pujian itu Yambise juga
tak lupa memohon adanya perhatian dari Pemprov Sulut, untuk melarang petani cap
tikus Sulut, tidak lagi menjual minuman keras itu ke Papua, alasannya karena
meniman cap tikus itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tindak riminal
yang terjadi di tanah Papua. Tak hanya
itu yang dimintakan Yambise, juga terkait dengan perdagangan perempuan (Traffiking)
di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ia menilai nomor satu perempuan dari Manado.
Kiranya stikma negative itu dapat
dihilangkan, kedepan saya akan mengangkat perempuan Manado ke level yang lebih
bermartabat. Apalagi konsep pemerintahan Jokowi, pembangunan di mulai dari KTI,
tandasnya.
Senada dengan Menteri, Wakil Gubernur
Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, partisipasi perempuan di lembaga legislatif
tingkat provinsi untuk periode 1009-2014 sebesar 24,4% kemudian meningkat menjadi
33,33% pada periode 2014-2019 dan merupakan salah satu provinsi dengan angka
tertinggi nasional.
Selanjutnya untuk prosentase
partisipasi perempuan di Pemprov sebanyak 44% (khusus pejabat Eselon II Pemprov
Sulut perempuan 11 orang dan laki-laki 41 orang), sedangkan perempuan sebagai
Kepala Daerah dari 15 Kabupaten/Kota sebanyak 3 Bupati/Walikota perempuan
(Minsel, Kepulauan Talaud dan Kotamobagu), sedangkan Wakil Bupati sebanyak dua
orang yakni Minut dan Sitaro).
Kansil menambahkan, partisipasi
perempuan pada lembaga yudikatif juga cukup signifikan yaitu untuk jaksa
perempuan 43 orang (26%) dari jumlah jaksa sebanyak 167 orang dan jumlah hakim
perempuan adalah 59 orang (68%) dari jumlah hakim 78 orang.
Kepala BP3A Sulut Ir Ernie Tumundo
MSi mengatakan, Komitmen Pemda yang telah dituangkan dalam berbagai kebijakan
dan program di SKPD terkait memberikan sumbangsih yang signifikan dalam
pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini.
Termasuk penerapan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak, serta
menyediakan route yang aman bagi anak-anak ked an dari sekolah. (Kabag humas
Roy Saroinsong SH selaku jubir pemporv).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar