Gubernur Diskusi Dengan Pimpinan BRI

Gubernur Sulut DR SH Sarundajang Kamis (22/8) melaksanakan diskusi interaktif bersama Pimpinan dan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sulut. Bertempat di aula Kantor BRI. 

Dalam diskusi tersebut Gubernur memaparkan pertumbuhan ekonomi dan peluang-peluang sektor pertumbuhan ekonomi di Sulut yang sedang berkembang dengan pesat. Gubernur juga membagikan pengalaman beliau dalam memimpin Sulut sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik.

" Potensi Sulut sangat begitu banyak, apalagi dari segi pembangunan ekonomi. Saat ini Pemprov tetap berupaya memingkatkan kualitas ekonomi sulut," ujar Sarundajang. 

Berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan menjadi andalan Sulut dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi, untuk itu Gubernur juga mendorong pihak BRI untuk membantu masyarakat yang mengembangkan potensi usaha di tiga bidang tersebut. 

Khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) Bitung, saat ini sedang mengalami proses. Gubernur meminta BRI membantu nasabah yang ada di Bitung, demi suksesnya KEK.

"Banyak investor yang antri untuk menanamkan modal di Bitung, saya harap BRI bisa bekerjasama membantu dalam hal tersebut, saya sangat optimis apa yang menjadi kerinduan kita bersama ini dapat terealisasi dan sukses, saya yakin kita akan menjadi pemain ekonomi yang besar," kata Gubernur.

Seluruh peserta merasa puas dengan apa yang disampaikan Gubernur, pihak BRI-pun akan sepenuhnya membantu program dan rencana pemerintah dalam membantu pertumbuhan ekonomi Sulut.

Gubernur Instruksikan Gerak Cepat Tuntaskan Kelangkapan KEK Bitung

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung selangkah lagi segera terealisasi. Dari hasil pertemuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung Gubernur DR. S.H. Sarundajang dengan Tim KEK pusat Rabu (21/8) sore di gubernuran Bumi Beringin, pada prinsipnya pemerintah telah setuju untuk menetapkan Bitung sebagai salah satu KEK di Indonesia. Menurut Koordinator tim dari pusat Budi Santoso, Produk hukum yang akan melandasi KEK tersebut adalah berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Budi menambahkan bahwa untuk KEK Bitung, Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung tinggal melengkapi dokumen tentang kerjasama dengan para perusahaan-perusahaan masuk dalam kawasan ini. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang mengatakan bahwa untuk perusahaan yang masuk dalam kawasan ini terbagi atas 2 yaitu uang sudah perusahaan yang sudah eksis dan yang sudah menyatakan kesiapan untuk beroperasi di KEK. "Mereka semua sangat serius untuk berinvestasi dan beroperasi dan saya jamin itu, untuk itu saya instruksikan Walikota Bitung, Asisten II dan Kepala Bappeda Provinsi serta Direktur Kapet untu segera menindaklanjuti permintaan Tim", tukas Sarundajang. Tim yang hadir dari pusat selain Budi yaitu Supriyadi, Staf Ahli Menko Perekonomian Enoh Suharto. Sekertaris Dewan Nasional KEK
Edib Muslim, Kadi sekt KP3EI
Bambang Wijarnako Kasubbag KEK
Aminudin, pelaksana KEK
Elen, kepala biro hukum kemenko perekonomian. Sedangkan dari Pihak Pemprov Sulut, Asisten II Drs. Sanny Parengkuan, MAP, Kepala BAPPEDA Ir. R.O. Roring, MSi, Direktur KAPET DR. Noldy Tuerah, Kepala Dinas Perindag Ir. Olvie Ateng, Kepala BKPM Ir. Happy Korah dan Karo Ekonomi Dra. Lynda Watania, MM. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Walikota Bitung Hanny Sondakh.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Wagub: Bidang Kesehatan Menjadi Prioritas

Tenaga Kesehatan Perawat  yang tergabung dalam wadah Himpinan Perawat Endoskopy Gastrointestinal  Indonesia (HIPEGI) menggelar Munas ke-2 di Manado, Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di Hotel Lion Manado, Kamis (22/8) kemarin diikuti 200 perawat se-Indonesia.

Wagub mengatakan, Pemprov Sulut terus menjadikan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan sulut, karena sampai saat ini terus dipacu untuk menurunkan kematian ibu melahirkan dan bayi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu hadirnya Posyandu cerdas, dan ini baru ada di sulut. Artinya Posyandu digabung dengan PAUD, sehingg anak-anak sambil bermain kesehatannya diperiksa termasuk orang tua.

Ini sekaligus menjawab permasalahan kesehatan yang kita dihadapi dewasa ini, menuntut upaya pemecahan tidak sekedar hanya dalam skala lokal atau nasional saja, melainkan sudah dituntut upaya pemecahan dalam skala global. Hal ini menuntut tenaga kesehatan untuk beradaptasi dengan perkembangan permasalahan yang ada, dan bahkan terus berupaya mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan baru di masa yang akan datang, termasuk didalamnya tenaga kesehatan perawat yang tergabung dalam HIPEGI.

 Kansil menilai Munas ini, memiliki manfaat yang sangat besar bagi pembangunan kesehatan, terutama dalam bidang Endoskopy Gastrointestinal, sekaligus sedikitnya bisa menjawab permasalahan kesehatan yang ada. Karena ilmu kedokteran dan tehnologi kedokteran saat ini berkembang sangat pesat sehingga telah menghasilkan prosedur diagnostik yang cepat dan tepat, sembari menyebutkan,Endoskopy sebagai salah satu teknik pelayanan canggih telah menjadi sarana penunjang diaknostik yang cukup handal, katanya.

Karena itu suami tercinta dari Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Manado Ibu Mieke Kansil Tatengkeng berbangga karena,  HIPEGI telah berhasil membuat konsensus bersama sebagai syarat untuk pemakaian, pelatihan petugas, ekspertise serta penerapannya dalam penanganan penderita yang secara berkala selalu dapat diperaharui sesuai dengan kemajuan ilmu, tambah Kansil. Turut hadir Ketua Umum HIPEGI Aam Sumadi Skep, Ketua Bidang Organisasi Profesi PPNI Pusat Wawan Arif Sawana serta Ketua PPNI Sulut Arthur Lapian, Skep Mkes. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov). 

        

Wagub : Desa Kauhis Jadi Kebanggaan Sulut

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, menerima kedatangan Kapitalaung Desa Kauhis Nataniel Sabanari dan Camat Manganitu Devi H Rompis SPi di kediamannya  bumi beringin manado, Rabu (21/8) kemarin. Rombongan yang dipimpin Kepala BPMPD Sulut Dr. Ricky Tumanduk MSi dan Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Pemdeskel) Voura Kumendong SH, tujuannya ingin  melaporkan keberhasilan dalam keikutsertaan pada lomba desa dan kelurahan tingkat nasional Tahun 2013, Seperti diketahui Desa Kauhis Kec, Manganitu Kab. Kepulauan Sangihe berhasil meraih Juara II Lomba Desa Tingkat Nasional Tahun 2013 ini. Karena itu Kansil memberi apresiasi positif atas  keberhasilan yang boleh dicapai desa kauhis. “Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah desa, PKK maupun warga itu sendiri”, katanya. Sembari menyebutkan atas nama Pemerintah Provinsi menyampaikan selamat atas keberhasilan ini. Saat ini tentunya desa kauhis tidak hanya menjadi kebanggaan dari warga Sangihe akan tetapi merupakan kebanggaan warga sulut, karena telah mencetak prestasi gemilang di tahun 2013 ini. Kansil juga mengakui selama beberapa tahun terakhir ini desa-desa yang ada di kepulauan nusa utara terus mencetak prestasi nasional dalam setiap penilaian lomba desa tingkat nasional dimana tahun lalu desa Kawio berhasil meraih juara III tingkat nasional yang sebelumnya desa makalehi pernah menjadi juara I lomba desa tingkat nasional. Untuk itu putra terbaik nusa utara ini berharap , desa kauhis kiranya terus berbenah, alasannya bukan tidak mungkin desa ini akan menjadi tujuan study banding bagi daerah lain, termasuk kapitalaung akan menjadi narasumber dalam pertemuan-pertemuan nanti.   

Tumanduk mengatakan, seleksi penilaian lomba desa ditingkat pusat diakuinya, sangat ketat dan memerlukan  perjuangan ekstra, karena selain di uji oleh tim penilai pusat, juga secara khusus diuji langsung oleh Ketua Dekranas sekaligus Ketua TP PKK Pusat ibu Vita Gamawan Fauzi serta dari Ibu negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga setiap peserta menjadi gregetan menghadapinya. Namun dengan semboyan So Mahe Kay Kehage (maju terus pantang mundur) akirnya desa kauhis  bisa meraih juara II lomba desa tingkat nasional tahun 2013 ini. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).  

Sutarjo: Sarundajang Paling Getol Perjuangkan CTI

Empat tahun telah berlalu sejak pelaksanaan World Ocean Converence (WOC) dan  Coral Triangle Initiative (CTI) Summit yang berlangsung di Manado Sulut pertengahan Mei  Tahun 2009 lalu. CTI sendiri merupakan perkumpulan 6 negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua New Guinea, Solomon Islands dan Timor Leste yang secara geografis membentuk 'segi tiga' dimana kawasan pantai dan lautnya terkandung terumbu karang terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang dimiliki tersebut, maka pemerintah di keenam negara tersebut berkewajiban menjaga keberlanjutan dan kelestariannya bukan hanya untuk masyarakat dan penduduk di wilayahnya saja tapi untuk seluruh dunia. Hal ini dikarenakan betapa pentingnya keberadaan terumbu karang terhadap aspek lingkungan dan perekonomian. Itu sebabnya peran Indonesia sangat vital mengingat secara geografis negara ini memiliki wilayah yang palung luas dibandingkan dengan yang lain. Hal ini diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sjarif C. Sutarjo dalam pmbukaan acara 'The 2nd CTI-CFF Regional Priorities Workshop', Rabu (21/7) di Hotel Sedona, Tateli Minahasa. Dalam progress report program-program CTI yang dipresentasikan Sjarif, Ia sendiri tidak menyangka bahwa capaian-capaian yang diperoleh melebihi dari harapan. "Saya kaget tapi senang dengan hasil capaian ini, tapi kita jangan berpuas diri dulu", ujar Sutarjo. Kesempatan itu Sutarjo juga memuji upaya dan langkah dari Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang dalam mendukung program CTI sampai ke level internasional. "Apresiasi dan penghargaan yang tinggi saya bagi Pak Sarundajang. Beliau sangat gigih memperjuangkan CTI", kata menteri. Dia menilai bahwa pelaksanaan WOC dan CTI Summit yang diselenggarakan di daerah ini beberapa tahun lalu sangatlah berhasil. Saat press conference sempat ditanyakan tentang kesiapan gedung sektretariat CTI yang sudah selesai dibangun di Kairagi apakah sudah bisa segera beroperasi, Menteri yang saat itu didampingi Gubernur Sulut dan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) DR. Sudirman Saad menjawab bahwa sudah tidak ada masalah secara prinsip. "Kita tinggal menunggu 2 negara anggota yang belum meratifikasi sekretariat CTI. Tapi infprmasi yang saya dapat bahwa dalam waktu dekat sudah akan dilaksanakan. Ini kan tujuannya baik, dan sesuai kesepakatan jadi mereka juga menindaklanjutinya dengan baik, tinggal masalah waktu saja dan saya harap tahun ini sudah jalan", ungkap pria yang akrab disapa Cicip tersebut. (Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi ).

Sarundajang: Teknologi Informatika Bagian Penting dalam Reformasi Birokrasi

Sulawesi Utara kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan salah satu iven berskala internasional. Kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mempercayakan daerah ini sebagai host untuk kegiatan "The 19th Telecomunication Regulators' Council (ATRC) and Related Meetings" yang berlangsung di hotel Sintesa Peninsula Manado tanggal 20-24 Agustus 2013. Pertemuan tingkat Dirjen yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi se-ASEAN dihadiri oleh kurang lebih 200 orang peserta representasi 10 negara anggota ASEAN serta peninjau dari Jepang dan Korea Selatan. Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang saat membawakan sambutan dalam bahasa Inggris mengatakan betapa pentingnya Teknologi Informasi bagi kehidupan manusia saat ini bahkan sudah menjadi kebutuhan. Dalam dunia birokrasi pun Teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka menciptakan transparansi daalam rangka mewujudkan 'good governance and clean governance' (pemerintahan yang baik dan bersih). Dirjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI Muh. Budi Setiawan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur atas dukungan dan kesediaan Sulut sebagai tuan rumah. Hal senada disampaikan oleh Asean Secretariat Budi Yuwono dan The 18 ATRC chair Lay Mariveu, Asean ICT Center, Than Htun Aung yang mengagumi pemikiran Sarundajang dalam bidang TIK yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi.

Wagub Terima Calon CPNS Praja IPDN

Sejalan dengan tekad pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, demi mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera,maka berbagai kebijakan di bidang pendidikan pun telah dikedepankan, termasuk diantaranya dengan mendirikan dan mengembangkan sistem pendidikan khususbersifat kedinasan, dimana IPDN menjadi salah satu lembaga pendidikan kedinasan di tanah air, yang bernaung dibawah Kemendagri. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat menerima 457 calon CPNS Praja IPDN di ruang huyula Kantor Gubernur, Selasa (20/8) kemarin.
Disebutkan, lembaga ini didirikan bukan hanya untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak negara, tetapi lebih dimaksudkan untuk menjamin tersedianya aparatur negara yang siap pakai, kompetitif, cerdas dan handal memiliki profesionalitas serta dedikasi yang tinggi, untuk dipersiapkan menjadi seorang pamong praja, jelas Kansil, sembari menyebutkan, kehadiran IPDN, dinilai telah mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dalam lingkup birokrasi di tanah air.
Saya menerima kalian, karena dianggap sebagai pemuda-pemudi pilihan dan terbaik sebagai utusan daerah masing-masing. Saya katakan terbaik, karena sebelumnya dari total pelamar sebanyak 465 peserta terdaftar yang telah diseleksi oleh tim penerima Provinsi Sulut, maka sebanyak 457 peserta telah dinyatakanmemenuhi syarat untuk menegikuti rangkaian tahapan seleksi berikutnya. karena itu kalian bersyukur karena bisa lolos di tingkat provinsi, selanjutkan akan mengikuti pantuhir di itngkat pusat. Perlu diketahui bahwa penilaian test di tahun ini semakin kompetitif, karena selain test psikologi, kesehatan, kesamaptaan dan akademik yang dilaksanakan, disamping akan dibekali dengan test integritas seta kejujuran, dimana hal ini merupakan terobosan baru yang berkolaborasi langsung dengan KPK, tandas jebolan S3 Unmer Malang. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).