Kansil Serahkan 24 Sapi Qurban

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,  melalui Wakil Gubernur  Dr. Djouhari Kansil MPd dalam rangka memperingatiHari Raya Idul Adha 1434 H/2013 M telah menyerahkan 24 sapi qurban kepada pengurus PHBI Provinsi Sulut, selanjutnya diteruskan kepada para Imam dan Pengurus Masjid di Kabupaten/Kota se- Sulut.

Penyerahan sapi qurban yang berlangsung di halaman belakang Kantor Gubernur Sulut, Senin (14/10) itu, menurut Kansil momentum peringatan ini kiranya dapat dijadikansebagai suatu wahana religius untuk menggugah hati sanubari kita semua, agar rela berkorban dengan hati yang tulus iklas, saling mengasihi, saling membantu dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi ismail ketika itu. Sembari mengajak “Marilah kita lebih meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha esa, serta semakin menumbuh-suburkan rasa kepedulian terhadap sesama dengan cara mau berkorban untuk membantu saudara-saudaranya yang berkekurangan”, kata Kansil yang  terpilih kembali sebagai Penatua Pria Kaum Bapa Jemaat Pniel Tuna periode pelayanan 2013-2016. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS dan Karo Kesra Dr. Bahagia Mokoagow. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

     

Pemprov Sulut Rintis Kerjasama Provinsi: Sulut dan Tottori Jepang

Kerjasama antar daerah dalam satu negara, bahkan dengan daerah di negara lain, menjadi semakin penting di era otonomi dan globalisasi ini. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam PP No. 50 tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah. Gubernur Sulawesi Utara Dr. S.H Sarundajang melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas menyatakan bahwa, terkait dengan kebijakan dan terobosan strategis bapak Gubernur untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik, maka pengembangan kerjasama daerah dengan negara lain adalah sangat penting dalam kerangka perdagangan internasional, dan peluang dengan Jepang adalah sangat strategis.

Dalam kaitan itu, pada kesempatan mengikuti Program Local Government Exchange and Cooperation Seminar 2013 di Jepang,Pemprov Sulut yang  dihadiri oleh  Kepala Biro Pemerntahan dan Humas Dr. Noudy R. P Tendean, SIP,M.Si, melakukan rintisankerjasama daerah provinsi antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Prefecture Tottori Jepang. Prefecture  dalam sistem pemerintahan Jepang adlah setingkat  provinsi di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung selama seminggu 5 s/d 11 Oktober 2013, diikuti oleh 6 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunai Darrussalam,  Singapura, Thailand, Kamboja, dan ditambah India. Program ini merupakan  kerjasama Kementerian Dalam Negeri  dan Council of Local Authorities for International Relation (CLAIR) Jepang, dengan tujuan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemerintahan local diberbagai Negara dan memberikan peluang untuk mengembangkan networking dengan pemerintah Jepang melalui program yang difasilitasi CLAIR dalam rangka pengembangan daerah di era global saat ini.

Menurut  Tendean, program ini terbagi dalam 2 hari kegiatan seminar berlangsung di kantor Pusat CLAIR (Council of Local Authorities for International Relation) di Tokyo, dan 3 hari kunjungan lapangan ke Prefecture Tottori dan Chizu City, ke beberapa kawasan industry Yasuda Precision Co.Ltd, Tottori Institute of Industrial Technology, dan kawasan wisata Tottori Sand Dunes  and Museum, Uradome Kaigan, The Natural Garden, Hanakairo Flower Park, dan Misasa Hotsprings.

Dalam kunjungan ke Prefecture Tottori, Delegasi Local Government Exchange diterima langsung oleh Gubernur Prefecture Tottori Dr.Shinji Hirai, beserta jajaran, yang dilanjutkan dengan upacara penyambutan dengan Japanesee Style dengan minum teh Jepang , dan malamnya dilakukan Welcome Dinner di Hotel The New Otani Tottori.

Pada hari kelima dilanjutkan dengan session opinion exchange dan sharing pengalaman. Antara lain bagaimana pemerintah Provinsi Tottori  melakukan  pengembangan  ekonomi, industry dan ekspansi menuju pasar Southeast Asian, serta Strategi Promotion Tourism yang sangat berhasil.  Dalam kesempatan pembahasan tentang international cooperation telah disampaikan usulan rintisan peluang kerjasama Sister Province antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Prefecture Tottori Jepang, khususnya dalam pengembangan local government,  sector industry, dan pariwisata, dan disambut baik oleh Gubernur Prefecture Tottori Shinji Hirai, beserta jajaranPemerintah Prefecture Tottori, yang menyatakan Jepang dan khususnya Pemerintah Local Tottori sangat menyambut baik setiap upaya pengembangan kerjasama dalam berbagai bidang dari daerahdalam lingkup internasional. Karena tujuan dari program CLAIR iniantara lain adlah bagaimana menginternasionalisasikan kemajuan Jepang yang dapat bermanfaat bagi Negara-negara lain, khususnya lingkup ASEAN.  Tendean menambahkan, ada banyak pengalaman dan pembelajaran penting yang dapat diaplikasikan di daerah dari pelaksanaan kegiatan ini, dan peluang ini ke depan tentunya akan ditindaklajuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan sector dan dinas terkait, Sulut dengan segala potensi sumberdaya alam yang besar, tidak kalah dengan Jepang  harus mampu mengambil manfaat dari peluang kerjasama ini untuk kemajuan daerah.

Semua rangkaian kegiatan diakhiri dengan Farewell Dinner bersama Team Leader CLAIR, dengan pertukaran cenderamata antar delegasi dan Pimpinan CLAIR, yang berlangsung di Hotel Izanro Iwasaki Misasa Town.

Presiden Tugaskan Anggota Watimpres Temui SHS, Hasibuan: Stabilitas Polkam Sulut Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Politik Hukum dan Keamanan DR. Albert Hasibuan, SH melakukan kinjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10-12 Oktober 2013. Ketika ditanyakan tentang maksud kunjungan di kantor gubernur Jumat (11/10), Hasibuan mengatakan bahwa dirinya ditugaskan langsung oleh presiden SBY untuk belajar tentang kerukunan dan stabilitas politik dan keamanan di daerah ini. "Stabilitas polkam dan kerukunan di Sulut sampai saat ini sudah terkenal dan menjadi contoh bagi daerah lain, itulah sebabnya Bapak Presiden menugaskan saya untuk mempelajari faktor-faktor apa yang menyebabkan ini. Tentunya ini tidak lepas dari peran Pak Sarundajang sebagai Gubernur daerah ini", ungkap suami tercinta dari Louise Walewangko tersebut. Hasibuan mengadakan tatap muka bersama BKSAUA dan FKUB serta tokoh-tokoh masyarakat di ruang WOC kantor gubernur setelah bertatap muka dengan Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang. Dalam penjelasannya kepada Hasibuan saat berdiskusi, Sarundajang mengungkapkan bahwa situasi aman dan rukun yang tercipta di Bumi Nyiur Melambai adalah berkat kerjasama dan toleransi yang tinggi dari semua komponen daerah ini. "Semua elemen memililiki andil besar terhadap kerukunan yang tercipta selama ini. Saya bersyukur karena para pimpinan agama, tokoh masyarakat selalu bersinergi dengan kami pemerintah mewujudkan ini. Selama hampir satu dekade ini juga khususnya saat saya menjadi Gubernur, Forkopimda juga menjalankan perannya dengan baik dan senantiasa terus berkoordinasi", ujar Gubernur terbaik Indonesia ini. Baik Sarundajang maupun Hasibuan berharap agar kerukunan Sulut dapat menjadi "episentrum" bagi daerah lain sehingga bisa terwujud seperti apa yang diharapkan presiden SBY dalam pidato kenegaraan pada HUT Proklamasi tanggal 17 Agustus lalu yaitu 'Toleransi Bangsa'. Turut hadir dalam tatap muka tersebut Asisten Pemerintahan Provinsi Sulut Edwin Silangen, SE, MS.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Kansil : DPRD adalah Mitra Pemerintah.

DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan pergantian yang terjadi merupakan bagian dari proses demokrasi serta tuntutan konstitusi yang harus terus dijalankan sehingga dari konteks kedudukan  dan fungsi DPRD, anggota yang baru diambil sumpahnya tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam eksistensinya sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Demikian disampaikan Waki Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil, MPd saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulut dalam rangka pengucapan sumpah/janji penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Prov. Sulut (10/10) di Ruang Rapat DPRD.

Kansil mengharapkan agar kedepan tetap mengedepankan prinsip demokrasi yang santun dan etis serta tetap bersama tumbuh kembangkan proses politik yang berkeadaban dalam ruang dan waktu perjalanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di sulawesi utara. Dan melalui kemitraan yang positif serta dinamis antara pemangku kepentingan di sulawesi utara maka pasti daerah ini akan semakin maju, semakin terdepan dengan daerah lain dan menjadikan sulawesi utara terdepan dikancah pembangunan, menjadi terdepan dalam perekonomian dan menjadi terdepan dalam berdemokrasi untuk menggapai sulut yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Ibu Sus Sualang Pangemanan, SPd melakukan pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Prov. Sulut Frangky Donny Wongkar, SH yang menggatikan James Sumendap, SH yang kini menjabat Bupati Mitra. (kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)

Mokodongan : Tingkatkan Mutu dan Keamanan Ikan

Kawasan pantai dan perairan laut yang ada Sulawesi utara merupakan tempat bertelur ikan-ikan migran (highly migratory fishes) seperti tuna, cakalang, lumba-lumba dan berbagai jenis ikan paus dan penyu sehingga wilayah kelautan yang di provinsi sulawesi utara amat kaya dengan spices ikan dengan potensi sumber daya biologi yang dinyatakan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan di wilayah Sulawesi Utara (10/10) di swiss-bellhotel manado.

Mokodongan yang didampingi Kaban Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Narmoko Prasmaji, SH, MH dan Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Sulut Ir. Ronald Sorongan, MSi mengatakan bahwa Pembangunan perikanan harus dipertahankan kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan didukung dengan gerekan pengembangan komoditas unggulan berbasis agribisnis meliputi ikan tuna, cakalang dan ikan layang sehingga sangat tepat untuk menerapkan blue ekonomi dengan pembangunan melalui sektor laut dengan melihat potensi dan kekayaan alam kelautan sulut.”

Mokodongan mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mendorong perilaku masyarakat yang sadar akan mutu dan keamanan serta karantina ikan dalam mengelola serta mengolah hasil perikanan sehingga boleh tercipta sinergitas  bersama dengan unit terkait dan dapat menyamakan visi dalam produksi  dan pemanfaatan  hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. (kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)

Kansil: Bulan Depan Penyerapan Anggaran Diatas 75 Persen

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, berharap seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Sulut bulan depan mampu merealisasikan penyerapan anggaran APBD maupun APBN sudah diatas 75 persen. Penegasan tersebut disampaikan Kansil saat memimpin Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Provinsi Sulut untuk posisi 30 September 2013, di ruang Rapat Wagub, Selasa (8/10) kemarin.

Menurut Kansil, saat ini kita sudah memasuki semester IV di triwulan akhir ini. Karena itu kegiatan yang ada harus kita pacu agar bisa tuntas dengan baik. Karena itu saya percaya seluruh SKPD, mampu merealisasikan ini,  mengingat kita juga akan mengadapi dana ABT untuk kegiatan di akhir tahun ini, ujarnya.

Senada dengan Wagub, Karo Pembangunan Setda Provinsi Sulut Farly Kotambunan SE, merasa optimis jika penyerapan anggaran masing-masing SKPD bisa tercapai dengan baik di akhir bulan ini, sehingga apa yang menjadi harapa  pimpinan bulan depan penyerapan anggaran dari semua SKPD ini bisa terealisasi, pungkasnya.

Diketahui, dari hasil evaluasi kali ini hanya Empat SKPD yang mendapat rapor merah, ke-empat SKPD tersebut yaitu Disbudpar, Dispora, Diknas dan Sek.Korpri. Tiga SKPD masuk sona kuning, 6 SKPD masuk sona hijau serta 36 SKPD di posisi aman dengan rapor biru diantaranya, Biro Perekonomian, Biro Pemerintahan dan Humas,  Biro Hukum, Biro SDA serta Satpol PP.  Ikut mendampingi Wagub, Asisten Ekonomi Pembangunan Sanny Parengkuan, Kaban BPKBMD. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

(Kabag Humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).    

Mokodongan: SKPD Wajib Miliki IKU

Untuk mengukur  keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran  organisasi, maka setiap SKPD dilingkungan Pemprov Sulut diwajibkan harus memiliki Indikator  Kinerja Utama (IKU), penegasan  Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Ir. Siswa R Mokodongan itu disampaikan dihadapan para Sekretaris dan pejabat yang membidangi perencanaan dinas, badan dan kantor dilingkungan pemprov sulut, Selasa (8/10) kemarin, di ruang rapat Ex WOC.

Indikator tersebut merupakan strategi dari suatu organisasi untuk bisa mengukur sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai melalui   tujuan dan sasaran dari organisasi itu sendiri yaitu Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), ujar Mokodongan sembari memintakan agar Biro Orgganisasi, tahun depan bisa memilih satu SKPD untuk menjadi contoh dalam penerapan IKU.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pula setiap SKPD wajib menyusun dan menetapkan IKU  sesuai dengan perencanaan strategis SKPD masing-masing, tambah Mokodongan.

Karo Organisasi Jemmy Ringkuangan MAP MSi, menyebutkan Kegiatan yang di prakarsai Biro Organisasi Setda provinsi Sulut itu, juga turut menghadirkan dua pembicara dari Kemendagri yaitu, DR. Royadi,SH MH Kasubid Perencanaan Pengembangan Daerah Wil IV Ditjen Ditjen Bina bangda serta Tenaga Ahli Ir. Guritno, serta Kaban BPK BMD Praseno Hady SE AK. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).