Wagub Akhir Desember Pembebasan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung Segera di Tuntaskan

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd  mewarning tim monitoring percepatan jalan tol manado-bitung sebelum 25 Desember 2013, segera menuntaskan beberapa segmen pembebasan lahan jalan tol manado-bitung yang masih terdapat bolong-bolong. Mengingat saat ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2013, sementara pelaksanaan tender jalan yang menjadi kerinduan bagi masyarakat sulut sudah akan dilaksanakan pada awal tahun 2014 mendatang.
Penegasan itu disampaikan orang nomor dua di sulut, saat memimpin rakorev rencana pembangunan jalan tol manado-bitung yang diikuti instansi terkait sebagai tim monitoring percepatan jalan tol-manado bitung yaitu  Dinas PU, Kanwil BPN, Balai Jalan, Kapet, BPK BMD, BKPM, Pemkot Bitung dan Pemkab Minut di ruang rapat Wagub, Rabu (18/12) kemarin.
Wagub yang turut didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE. MS dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAp, lebih lanjut mengatakan, syarat yang diberikan Menteri Keuangan agar pembebasan lahan jalan tol manado-bitung harus mencapai 29,25 Km atau 75 persen, tentuh harus kita penuhi, sementara yang terjadi saat ini tinggal beberapa segmen yang masing terdapat bolong-bolong baik yang ada di bitung maupun minut. sedangkan 75 persen yang di syaratkan oleh Kemenkeu itu harus tersambung secara utuh dari titik nol  ring road I sampai bitung. ujarnya.
Karena itu, Kansil langsung menugaskan Asisten II Sanny Parengkuan bersama anggota tim, besok (hari ini) red segera berkoordinasi dengan pemkot bitung dan pemkab minut terkait dengan masalah pembebasan lahan yang masih tersisah, sementara Kanwil BPN membekab tim untuk pengukuran dan pemetaan tanah-tanah yang masuk dalam proyek ini, demikian pula kepada BLH besok (hari ini) supaya segera melakukan sidang amdal dan saya akan hadiri langsung, tandas Kansil, sembari menyebutkan, apabila semua laporan sudah lengkap dalam waktu dekat ini Pak Gubernur sudah akan menandatanganinya untuk segera disampaikan kepada Menteri Keuangan di jakarta.
Dikatahui Anggaran sebesar Rp.1,1 Triliun dana pusat yang dititipkan di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia salah satunya untuk membiayai infrastruktur pembengunan jalan tol manado-bitung ini telah tersedia, jika kita terlambat maka akan dialihkan ke daerah lain, tutur salah satu pejabat di tim monitoring ini yang tak mau menyebutkan namanya. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemrpov).

                

Wagub: Pelestarian Bunaken Stakeholders Ikut Bertanggungjawab

Objek wisata Taman Nasional Bunaken (TNB), merupakan satu dari beberapa ikon pariwisata di Provinsi Sulut yang telah banyak memberi kontribusi positif bagi penerimaan daerah. Namun demikian, berbicara soal pelestarian tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab  Dewan Pengelola TNB saja, melainkan semua stakeholders terkait yakni pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat membuka Semiloka tentang “Pengembangan Jasa Lingkungan (Ekowisata) Taman Nasional Bunaken (TNB)” di swiss-bellhotel maleosan manado, Rabu (19/12).

“Taman Nasional Bunaken merupakan ikon Sulut yang telah mendunia, banyak sumber daya alam seperti ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung dalamnya, untuk itu kita semua perlu menjaga dan mengembangkan kelestarian daerah tujuan wisata yang menjadi kebanggan kita ini,” ujar Wagub yang juga selaku Ketua DPTNB

Banyak masalah terkait pengelolaan taman laut bunaken menjadi kendala saat ini, untuk itu melalui semiloka ini. Wagub mengharapkan, seluruh pihak terkait untuk bersatu dalam pendapat serta bersinergi mencari solusi dalam peneyelesaian masalah terkait pengelolaan TNB.

“Kita jangan hanya berfokus pada bisnis saja dalam pengelolaan Bunaken, namun kita harus memikirkan pemanfaatan kawasan konserfasi guna pengembangan produk ekosistem hutan yang bisa menguntungkan warga,” kata Wagub.

Potensi ekonomi kawasan Bunaken cukup besar dan meyakinkan, sehingga memberi kesempatan bagi warga sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan warga itu sendiri. Untuk itu semua pihat terkait bertanggungjawab dalam pengelolaannya.

Semiloka ini dilaksanakan dalam rangka peningatan dan pengembangan pengelolaan Taman Nasional Bunaken, juga untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kepariwisataan alam di daerah tersebut.   Asisten Deputy Kehutanan Kemenko Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan, pesertanya berasal dari Dishut, BLH, Disbudpar, DKP serta Pemkot Manado, Minahasa dan Pemkab Minut. Turut hadir  Asisten Ekbang Sanny Parengkuan, Ketua Bappeda Roy Roring, Kadis Budpar Suprianda Ruru SH LLM. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Disambut Puluhan Ribu Warga Kawanua, Warga Asli Kaltim Pun Siap Perjuangkan SHS

Luar Biasa, itulah mungkin ungkapan yang paling pas ketika melihat sambutan yang diberikan warga Kawanua ketika menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang ketika melakukan lawatan dua hari ke Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur, Senin-Selasa 16-17  Desember 2013 lalu. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Drs. Dicky Atotoy menjemput langsung kedatangan SHS di Bandara Sepinggan Balikpapan didampingi beberapa pejabat utama Polda Kaltim dan perwira-perwira yang berdarah Kawanua pada Senin siang. Malamnya, ribuan warga kawanua yang dikomandoi Farry Malonda telah mempersiapkan acara “Malam Bakudapa” dengan gubernur di gedung serbaguna DOME Balikpapan. Diluar dugaan, ternyata hadir pula Walikota Balikpapan Rizal Effendi juga telah hadir dalam hajatan tersebut. Effendi dalam sambutan selamat datan menyampaikan kebanggaannya menerima kunjungan Gubernur SHS di kota Balikpapan. “Saya sangat bangga dikunjungi Bapak Gubernur Sarundajang dan sekaligus saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya karena beliau telah berhasil membina semua warga kawanua yang ada di Balikpapan sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan di daerah ini”, ungkap Effendi. Dilaporkan Walikota, warga kawanua yang ada di Balikpapan dan sekitarnya berjumlah hampir 18 ribu jiwa dan kehadiran mereka sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di Kaltim pada umumnya  . Ternyata kepala daerah yang hadir saat itu bukan hanya Walikota Balikpapan, namun juga walikota Tarakan, Kalimantan Utara Udin Hianggio yang juga memberikan apresiasi positif kepada SHS sekaligus memberikan support terkait keikutsertaannya sebagai peserta konvensi calon Presiden RI dari Partai Demokrat. Hianggio mengungkapkan bahwa figure seperti SHS bias diterima di semua kalangan dan sudah tidak diragukan lagi integritas beliau dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kapolda Atotoy dalam prakatanya menyampaikan salut kepada warga kawanua yang ada di Kaltim karena membantu menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di Kaltim selama ini. Gubernur SHS sendiri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga kawanua yang ada di Kaltim dan mengajak mereka untuk turut membantu pemerintah daerah setempat dalam program-program yang sudah direncanakan. “Mari kita dukung bersama program-program pemerintah di daerah ini, warga kawanua dapat membantu juga pembangunan di Sulawesi Utara melalui setiap usahanya di Kaltim. Saya juga menghimbau agar mendukung semua program gubernur Kaltim yang nantinya akan dilantik besok”, ujar Sarundajang. Diketahui, lawatan SHS ke Kalimantan Timur juga adalah untuk menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak dan HM. Mukmin Faisyal HP pada hari Selasa (17/12) oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Samarinda. Selain tokoh-tokoh diatas, hadir pula di acara malam bakudapa tersebut Ketua DPRD Provinsi Sulut Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, Anggota DPRD Lexi Solang, Mantan Kapolda Kaltim Irjen Pol (Purn) S.Y. Wenas, Pengusaha sukses Kawanua di Balikpapan Frans Kapoyos dan beberapa tokoh masyarakan Kawanua dan Balikpapan.

(Juru Bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi) 

Kotambunan: Penyerapan Anggaran Tahun 2014 Lebih di Optimalkan

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terkahir ini serta  hasil monitoring dan evaluasi Biro Pembangunan yang dilakukan terhadap penyarapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov sulut, yang melaksanakan kegiatan dalam rangka APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan urusan bersama menunjukan bahwa penyerapan anggaran secara umum masih belum nenunjukan hasil optimal, walaupun berbagai langkah terobosan telah dilakukannya. Hal itu dikatakan Kepala Biro Pembangunan Setda Prov. Sulut Farli Kotambunan SE di Kantor Gubernur, Selasa (17/12) kemarin.
Penyerapan anggaran cenderung rendah diawal tahun, dan kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang pada setiap tahun anggaran. Pola  seperti ini tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas, pada hal dihampir setiap kesempatan baik Pak Gubernur, Wagub maupun Sekprov selalu mengingatkan kepada para Kepala SKPD, PPTK maupun Bendahara, sebut mantan Karo Umum,
Kotambunan menyebutkan, khusus realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2013 di Provinsi Sulut sampai dengan 12 Desember 2013 sebesar Rp. 6.176 milyar atau 78,64 persen dari pagu sebesar Rp.7.852 milyar (DIPA awal hanya Rp.6.950 milyar). Dari nilai tersebut realisasi untuk belanja barang sebesar Rp.1.559 milyar atau 76 persen dari pagu dan belanja modal sebesar Rp.2.409 milyar atau 71 persen dari pagu, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp.503 milyar atau 84 persen dari pagu.
Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja 2014 bagi SKPD Pemprov, Kotambunan memberikan tiga solusi yaitu pertama menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik dengan melibatkan peran aparat pengawasan internal (Inspektorat), sebagai guality assurance, kedua melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal, dan bagi SKPD pemprov batas akhir pemasukan sampai 20 Desember 2013 ini, ketiga mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap SKPD, karena itu Ia berharap penyerapan anggran di tahun 2014 mendatang perlu lebih di optimalkan dari sisi perencanaan,  kunci Kotambunan (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Wagub Salurkan Bansos PKH

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, di Kantor Pos Manado, Selasa (17/12) kemarin, menyalurkan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) kepada 605 keluarga sangat miskin tiga kec. di kota manado.

Saat menyampaikan sambutan, Kansil mengingatkan, bantuan sosial yang diterima masyarakat kiranya dapat digunakan sebaik muingkin untuk keperluan rumah tangga , karena bantuan sosial tersebut semata-mata untuk membantu keperluan keluarga miskin untuk menyekolahkan anak, dan bagi ibu hamil yang akan melahirkan.

Bagian lain Kansil juga mengajak, warga kota manado dalam rangka menyonsong hari natal 25 Desember 2013 dan menyambut tahun baru 2014, hendakhnya kita mampu menjaga bersama keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat,sembari berharap untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sehingga tidak terjadi gangguan sosial ditengah-tengah masyarakat.   

Kadis Sosial AG Kawatu SE MSi mengatakan, tahun 2013 ini penyaluran bansos PKH baru di laksanakan di tujuh kab/ko sedangan untuk tahun depan penyaluran di 15 kab/ko, dengan kelompok sasarannya untuk keluarga miskin yang memiliki anak sekolah SD dan SMP serta ibu hamil. Tujuh kab/ko dimaksud yaitu, Manado, Bitung, Minahasa, Minsel, Bolmong, Bolsel dan Sangihe. Kawatu menambahkan, total anggaran APBN selama enam tahun penyalurah bansos PKH sudah mencapai 183 M, yang merupakan program Kemensos Ri yang bekerjasama dengan pihak Kantor Pos sebagai penyalur  bansos PKH tersebut.

Kepala Kantor Pos Manado Purgianto menyebutkan, setiap ibu hamil selama setahun menerima Rp. 1 Juta dibagi empat tahap, sedangkan untuk siswa miskin SD menerima Rp.600 ribu pertahun dan siswa SMP menerima Rp. 1 Juta pertahun. Purgianto menambahkan, tiga kec, yang menerima bansos PKH ini yaitu kec, tikala, paldua dan kec, wanea. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Dihadiri Wagub Unklab Cetak 170 Sarjana

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd  mengatakan, Unklab yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi di daerah ini telah banyak memberi kontibusi bagi kemajuan pembangunan pendidikan di daerah ini, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki nilai kompetitif dan kompeten dalam menghadap persaingan global dewasa  ini. Hal itu diungkapkan orang nomor dua di sulut saat menyampaikan sambutannya dihadapan 170 wisudawan  sarjana strata 1 dan 2   Universitas Klabat Airmadidi, Minggu (15/12) kemarin.

Hal ini bisa terjadi karena didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar yang kapabel dengan kompetensi intelegensi dan kompetensi moral yang komparatif, disamping infrasturktur pendidikan yang dimiliki Unklab yang memadai serta terbinanya hubungan kemitraan yang harmonis dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Karena itu mantan Kadis Diknas provinsi Sulut ini, berharap kiranya momentum wisuda inibukan merupakan akhir dari segala kerja keras yang selama ini saudara jalani, namun jadikanlah momen wisuda ini sebagai langkah dalam mengaplikasikan berbagai ilmu melalui kreatifitas dan inovasi bahkan lebih memperdalam ilmu pengetahuan, khsusnya dalam upaya pengembangan kualitas diri, tandas Kansil (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

DIPA Sulut TA 2014 Capai Rp 17,337 Triliun

Gubernur  Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, diruang Mapalus Kantor Gubernur  Sabtu (14/12) lalu,  telah meyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran(TA) 2014 sebesar Rp. 17,337 triliun kepada Bupati/Walikota, Kepala Satker Vertikal/Kementerian, Lembaga dan SKPD di Provinsi Sulut, yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas  bupati/walikota menjadikan Sulut sebagai Provinsi pelopor sadar pajak.

Gubernur mengatakan, walaupun volume anggaran kita terus bertambah, namun perlu saya ingatkan,  Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah  dalam pemanfaatan dana DIPA tahun 2014 dapat digunakan secara maksimal terutama di sektor infrastruktur pembangunan, ketahanan pangan, transportasi publik dan program perlindungan sosial kiranya menjadi prioritas saudara, disamping terus melakukan pengurangan perjalanan dinas luar daerah yang kurang produktif , sebab dengan itu menurut Sarundajang kalian akan mendapat audit yang terbaik dari BPK untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait dengan penandatangan pakta integritas, Sulut menjadi Provinsi Pelopor  Sadar Pajak yang dilakukan oleh Buapti/Walikota, salah satu kandidat Capres Konvensi Partai Demokrat ini, berjanji bagi kepala daerah yang menjadi Champion Membayar Pajak maka Pemprov akan memberi pengharggaan kepada daerah dan pribadi kepala daerah, Ini menjadi motivasi agar saudara mampu menggali sumber-sumber PAD, termasuk secara maksimal di daerah masing-masing. 

Selain Bupati/Walikota Gubernur juga menyerahkan DIPA untuk Setda Provinsi Sulut yang terima Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan dan Instansi Vertikal/lembaga yang diterima antara lain Kakanwil Kemenag Drs. H Sa'ban Mauludin MPdi, dan Kapolda Brigjen (Pol) Robby Kaligis.      

 Kakanwil DJPBN Provinsi Sulut Irwan Ritonga melaporkan, terkait dengan belanja negara, khususnya untuk Provinsi Sulut, alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk TA 2014 mencapai Rp. 17,337 triliun terdiri dari dana non transfer Rp.6,95 trilyun naik sebesar 6,07 persen dari tahun lalu dan dana transfer Rp.9,965 trilyun naik sebesar 10,72 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan rincian dana APBN 2014, menurut Ritonga terdiri dari enam segmen yaitu satker vertikal kementerian/lembaga Rp.6.655 milyar, SKPD dalam rangka dekonsentrasi Rp.432 milyar, SKPD dalam rangka tugas pembantunan Rp. 137 milyar, SKPD dalam rangka urusan bersama Rp. 147 milyar, transfer ke daerah untuk provinsi Rp.1.384 milyar dan transfer ke daerah untuk kaupaten/kota Rp.8.571 milyar.Ritong juga menambahkan penyerahan DIPA  Sulut tercepat di seluruh provinsi di tanah air. Turut hadir Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, dan para Kepala SKPD Provinsi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).