Gubernur Kukuhkan Dewan Pengurus DPP-IKAPTK Sulut

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Selasa ( 18/3) kemarin, di ruang mapalus kantor gubernur,  mengukuhkan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sulut Periode 2014-2018, yang dipercayakan kepada Drs. Mecky M Onibala sebagai Ketua dan dibantu dua Wakil Ketua yaitu Drs RM Tumiwa MPd dan DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Sekretaris Jemmy Ringkuangan AP MSi, dibantu Wakil Sekretaris Maykel K Kelah AP MSi dan Claudio Danny Tamara SSTP MSi masing-masing sebagai Wakil Sekretaris I dan II, serta Tahlis Galang AP SIP sebagai Bendahara, Ronny Pantow Aj.AK AP MSi dan Andre Winowatan SSTP MSi masing-masing sebagai Wakil Bendahara I dan II. Sementara Gubernur Sarundajang dipercayakan sebagai Ketua Dewan Penasehat bersama Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, unsur Forkopimda Sulut sebagai anggota. Kepengurusan ini dilengkapi pula dengan 9 bidang yaitu bidang organisasi dan publikasi Ketua Dra. Linda Watania MSi, bidang bina etos kerja dan jiwa korsa Ketua Fabian Kaloh SSIP MSi, bidang sosial Ketua Dra Femmy Suluh MSi, Bidang Usaha Ketua Drs. Denny Mangala MSi, Bidang Keanggotaan kaderisasi dan advokasi  Drs. O ktavianus Mandagi MSi sebagai Ketua,Bidang Penelitian dan Pengembangan dipercayakan kepada DR. Jemmy Kumendong MSi, Bidang Kesejahteraan dan Kepurnabhaktian Ketua Allan Mingkid MSi, Bidang Seni dan Olahraga Ketua Drs. Roy Mewoh MSi, serta bidang kerohanian Ketua Hendrik Rondonuwu. SK kepengurusan ini telah ditandatangani oleh Ketua Umum DPN IKAPTK Prof. DR. H Djohermansyah Djohan MA dan Wakil Ketua Umum Drs. H Ahmad Zubaidi MSi. Sebelumnya, Onibala Cs telah dilantik oleh Ketua Umum DPN-IKAPTK.
Djohermansya Djohan yang sehari-harinya menjabat Dirjen Otda Kemendagri RI, minta agar pengurus provinsai  yang dipimpin oleh Mecky Onibala dalam waktu dekat segera membentuk pengurus yang ada di kabupaten/kota,  mampu memberi kontribusi positif bagi kemajuan pemerintahan daerah utamanya memberantas korupsi, serta mampu melibatkan organisasi ini dalam tugas-tugas kemasyarakatan, ujarnya.
Gubernur Sarundajang, menyambut baik pelantikan DPP-IKAPTK Sulut yang berlangsung hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Otda yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk boleh melantik dewan pengurus ini. Sarundajang mengatakan, pejabat pamong praja saat ini telah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara ini, hal ini dapat terjadi karena para pejabat pamong praja yang merupakan alumni sekolah tinggi pamongpraja baik, APDN, IIP, STPDN,Maupun IPDN memang dipersiapkan untuk menjadi kader-kader penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di negara ini, yang mengembang tugas agar terjadi tata kelolah yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Govenment), tandasnya. Kesempatan itu Dirjen Otda telah menyematkan PIN DPP-IKAPTK kepada Pengurus inti. Turut hadir Direktur IPDN DR. H Suhajar Diantoro MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

              

Warga GMIBM Jangan Golput di Pemilu Lagislatif

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil mengajak warga Jemaat Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) dalam pelaksanaan Pemilu legislatif dan Anggota  DPD-RI pada 9 April 2014 mendatang jangan sampai melakukan tindakan golput, karena hanya akan merugikan daerah dan bangsa, sebaliknya mau datang ke TPS-TPS yang sudah tersediah di setiap desa dan kelurahan untuk memberikan hak suaranya.Pengasan Wagub itu disampaikan di hadapan ibadah syukur HUT ke-101 Jemaat Zaitun Dumoga Kabupaten Bolmong, Minggu pekan lalu. Pelaksanaan Pemilu legislatif dan Anggota DPD-RI harus kita sukseskan, karena kita akan memilih  para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD yang ada di Kabupaten/Kota serta kita akan memilih juga Anggota DPD-RI yang akan duduk di senayan sebagai Anggota senator, ujar orang nomor dua di Sulut.
Karena itu saya sekali lagi mengajak seluruh warga GMIBM untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahun sekali ini, dengan memberikan hak suara kita secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) di TPS-TPS yang ada.
Bagian lain Kansil yang juga selaku Pelayan Khusus di Jemaat Pniel Tuna mengajak pula warga Dumoga untuk melakukan gerakan budaya sentuh tanah, sentuh air dan sentuh budaya, sebagaimana yang sudah di gulirkan oleh Pemprov Sulut. Dumoga memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, sebagai salah satu sentra penghasil beras terbesar di Provinsi Sulut, karena areal persawahan sangat luas. Karena itu gerakan ini  terus dibudayakan ditengah-tengah jemaat dan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga, harap Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna.
Sebelumnya Kansil telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan pastori jemaat Zaitun sekaligus memimpin Ibadah syukur HUT Jemaat, serta menyerahkan Pila Bergilir lomba Kesenian dan Olah raga memperebutkan trophy bergilir Wagub Sulut serta penanaman bibit pohon.
Hal yang sama juga telah di lakukan Ketua PKB Wilayah Mawakom  di Jemaat GMIBM Sinai Desa Dumoga Satu. Ikut hadir Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ir. Joi Korah MSi, Kaban Kesbang Gun Lapadengan, Kaban Pengelola Perbatasan Ir. Rudy Mokoginta, Sekwan Drs. Djhon Palandung, dan Karo Kesra Drs. Edwin Kindangen MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir Pemprov).

            

Wagub Tinjau Pos Pengamanan Terpadu di Dumoga

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd bersama Kaban Kesbang dan Politik Gun Lapadengan SH, didampingi Camat Dumoga Tengah Sumarni Bonde SE, Minggu pekan lalu melakukan peninjauan Pos Pengamanan Terpadu yang telah dibangun di Desa Ibolian I Kec, Dumoga Tengah Kabupaten Bolmong yang dalam waktu dekat ini akan segera di operasikan, hal itu disampaikan Wagub usai melakukan peninjauan bangunan seluas 372 M2 yang berdiri diatas lahan 1 hektar nantinya bisa menampung 100 orang personil. "hadirnya Pos Pengamanan Terpadu ini diharapkan kiranya akan dapat mengurangi kerawanan sosial yang sering terjadi di tengah-tengah warga, terutama masalah kerawanan kamtibmas seperti aksi tindak kriminal dan tawuran antar kampung di wilayah dumoga", Kata Kansil.
Lapadengan mengatakan, Pos pengamanan Terpadu tersebut bangunannya dibangun oleh Pemprov Sulut melalui DIPA Kesbang Politik selama dua tahun berturut-turut dari TA 2013 s/d TA 2014 sebesar hampir Rp.1 Milliar, sementara lahan untuk bangunan disiapkan oleh Pemkab Bolmong. Dalam pemanfaatannya nanti bangunan tersebut rencananya selain akan ditempati Brimob Polda Sulut juga ada dari unsur TNI untuk pengamanan di daerah tersebut, jelasnya.
Mantan Penjabat Bupati Bolmong ini menambahkan, langkah dan upaya pemprov menghadirkan Pos pengamanan terpadu di dumoga ini, diharapkan mampu menjaga kondisi dumoga untuk tetap kondusif, skaligus mengajak partisipasi dan empati warga untuk bersama-sama meningkatkan sistem pengamanan lingkungan (siskamling) di masing-masing kecamatan di dumoga. Camat Dumoga Tengah Sumarni Bonde dan mantan Sangadi Dumoga Ramli Manggopa mewakili masyarakat berharap pos pengamanan ini kiranya sudah dibuka sebelum pelaksanaan PemiluLegislatif dan DPD RI  9 April 2014 mendatang, mengingat tingkat kerawanan sosial saat pelaksanaan Pemilu sangat tinggi dan bisa berpotensi menimbulkan aksi tawuran ditengah-tengah masyarakat.  Dalam kunjungan tersebut ikut pula Wakil Ketua TP. PKK Sulut Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Kaban Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ir. Joy Korah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Ir. Rudy Mokoginta, dan Sekwan Drs. Jhon Palandung, dan Karo Perlengkapan Drs.Edwin Kindangen MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov)

        

Wagub Jual Kerukunan Sulut Kepada Bupati/Walikota

 Harmonisasi kehidupan masyarakat ditengah-tengah pluralitas, telah memposisikan Provisni Sulut sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia. Hal itu di katakan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd ketika menerima kunker 12 peserta orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wawali Tahun 2014.
Tujuan kedatangan rombongan yang dipimpin Syamsul Arief dari Kemendagri RI, untuk mempelajari praktek kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterapkan oleh Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wawali yang telah dicapai pada bidang pemerintahan, pembangunan, politik dan kemasyarakatan serta keuangan daerah.
Meskipun kondisi Sulut sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini disyukuri sebagai anugerah, sehingga masyarakat senantiasa hidup dalam suasana persaudaraan yang rukun, saling mengharggai dan menghormati perbedaan, ujar mantan Kadis Diknas Sulut, sembari memberi contoh implementasi kerukunan hidup beragama seperti Gubernur dan Saya beragama Kristen sementara Sekrpov beragama Muslim. Begitu pula dari sisi etnis jika Gubernur berasal dari Minahasa, Saya dari kepulauan nusa utara sedangkan Sekrpov berasal dari etnis bolaang Mongondow.  Demikian pula dengan para pendatang yang tinggal didaerah ini, mereka sangat betah dan nyaman jika ditanya, mereka akan menjawab saya orang Manado atau orang Sulut berasal dari Batak, Jawa atau daerah lainnya di Indonesia, begitupula di Minahasa ada kampun jawa tondano yang merupakan keturunan pangeran diponegoro serta ada makam Tuanku Imam Bonjol di Lota Pineleng.
Rasa kebersamaan dan persaudaraan menjadi perekat kemajemukan dan nilai-nilai kearifan lokal  menjadi garansi positif bagi berlangsungnya dinamika ekonomi dan pembangunan didaerah Sulut, tandas orang nomor dua di sulut. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MSI, Kepala Bappeda Ir. Roy O Roring, Kari Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean serta sejumlah Pejabat Eselon II dan III lainnya. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

   

Seprov Minta SKPD Jangan Hambat Pemeriksaan BPK

Sekretaris provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R Mokodongan minta,  SKPD Pemprov hendaknya dapat menyiapkan dokumen secara lengkap, terkait dengan pemeriksaan yang mulai dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sulut. Permintaan Mokodongan, itu disampaikan pada pelaksanaan apel korpri bulan maret 2014, Senin (17/3) kemarin di halaman kantor gubernur sulut.
Apel Korpri yang diikut para pejabat  Eselon II, III dan IV serta staf di SKPD yang berkantor di Jalan 17 Agustus ini,  perlu perhatian  serius dari seluruh jajaran pemerintah provinsi agar mampu melayani dengan baik, terutama semua dokumen yang diminta oleh pihak pemeriksa harus diberikan, jangan sebaliknya terkesan tidak peduli apalagi coba-coba mau menghambat lancarnya pemeriksaan ini, jika ketahuan SKPD tersebut akan mendapat peringatan keras dari pimpinan. "Jangan sampai ketidak pedulian kita menghambat komitmen pemerintah provinsi untuk mendapatkan predikat Opini WTP yang ke-Empat kalinya", Kata Mokodongan.
Sementara terkait dengan tunjangan kinerja daerah (TKD), jika sampai saat ini masih terdapat keterlambatan dalam pembayarannya, hal ini dikarenakan perlu penyesuaian terhadap aturan yang baru, disamping itu setiap SKPD terutama pengelola keuangan perlu lebih pro aktif untuk mempelajari aturan, terutama penjabaran terhadap indikator-indikator penilaian. Karena hal ini berkaitan dengan penilaian individu pegawai, maka setiap PNS harus menyusun rencana kinerja yang ditetapkan setiap bulan sebagai tolok ukur penilaian, hal ini juga untuk menghindari subyektifitas dan mengedepankan objeksifitas dalam penilaian kinerja setiap PNS, sembari meluruskan. Sebelumnya Inspektorat provinsi telah melakukan pemeriksaan terhadap APBD 2013 serta Inspektorat Kementerian telah melakukan pemeriksaan dana dekonsentrasi yang ada di hampir seluruh SKPD. Bertindak selaku Komandan apel Korpri Kasubag Perencanaan dan Keuangan BPMPD Sulut Akri Rawung, S.Sos. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

     

Gubernur: “Siapkan Mental, Siap Menang-Siap Kalah!”

Pertarungan 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal dalam bentuk Kampanye Umum Rapat Terbuka secara resmi dimulai pada tanggal 16 Maret 2014 dengan ditandai dengan Deklarasi Kampanye Damai dan Karnaval pembukaan kampanye yang dilaksanakan serentak di 33 Provinsi se-Indonesia yang dikoordinasikan oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu. Demikian halnya di Provinsi Sulawesi Utara, Deklarasi Kampanye Damai dan karnaval partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilaksanakan secara meriah namun tertib bertempat di Kawasan Megamas, Sabtu (15/3). Diawali dengan apel siaga pasukan pengaman pemilu yang dipimpin Kapolda Sulut Brigjen Pol. Jemmy Palmer Sinaga, SH,MH, Kapolda meminta kepada setiap calon legislative, calon anggota DPD dan Partai Politik yang menjadi peserta pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 nanti agar senantiasa kooperatif dan selalu taat pada aturan-aturan yang sudah diterapkan. “Pihak Polri tidak akan segan-segan menindak segala bentuk pelanggaran jika sudah terindikasi dapat mengganggu ketertiban umum. Porli juga akan selalu bersikap netral dan melaksanakan tanggunjawab pengamanan sesuai koridor serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten”, ujar Sinaga.

Para pimpinan parpol dan calon anggota DPD pun sepakat untuk melaksanakan Kampanye secara Damai menjelang Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 serta akan manaati jadwal serta ketentuan yang telah dikeluarkan KPU. Komitmen tersebut ditandai dengan ditandatanganinya pernyataan bersama tentang Deklarasi Kampanye Damai oleh pimpinan parpol dalam kegiatan tersebut. Beberapa pimpinan parpol tingkat provinsi nampak hadir langsung dalam pendeklarasian tersebut antara lain: Prof. DR. O.C. Kaligis, SH,MH (Partai Nasdem), Olly Dondokambey, SE (PDIP), Drs. Stevanus Vreeke Runtu (Golkar), DR. G.S.V. Lumentut (Partai Demokrat), Glenny Kairupan (Gerindra), H. Djafar Alkatiri (PPP).

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundayang dalam sambutannya meminta kepada seluruh peserta pemilu legislatif baik para calon anggota DPR-RI, Calon anggota DPD dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulut agar selalu menjaga suasana yang kondusif baik sebelum maupun pasca pelaksanaan pemilu nanti. Menurutnya parpol dan para calon tidak hanya bertanggunjawab ketika dirinya nanti terpilih duduk dalam parlemen saja, namun terlebih daripada itu, memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan pendidikan dan pemahaman politik yang benar pada masyarakat atau konstituen. Salah satu hal penting menurut Sarundajang yang perlu ditunjukkan oleh para caleg adalah keteladanan dan mentalitas. “Menghadapi Pemilu Legislatif tanggal 9 April nanti, hal terpenting yang harus disiapkan adalah siap mental. Saya minta agar masing-masing calon dapat mempersiapkan mental yaitu Siap menang dan siap kalah!”, kata gubernur SHS. Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu mengatakan bahwa gubernur juga meminta agar masyarakat jangan “Apolitik” dalam menghadapi pemilu legislatif nanti. “Gubernur mengajak seluruh masyarakat yang wajib pilih agar tidak ‘apolitik’, artinya agar tidak ‘golput’. Seluruh wajib pilih dianjurkan untuk dapat menggunakan haknya pada tanggal 9 April nanti, karena dengan demikian maka kita juga turut serta menentukan nasib bangsa ini 5 tahun kedepan”, tandas Siwu.  

Hadir dalam acara deklarasi damai tersebut selain para peserta dari parpol dan calon anggota DPD, tampak pula anggota-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara: Danrem 131 Santiago Brigjen. TNI. Musa Bangun, Ketua DPRD Provinsi Sulut Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, Kepala BIN Daerah Brigjen Marinir Widad. KPUD Sulut yang diketuai Yessy Y. Momongan juga tampak hadir lengkap personilnya pada acara tersebut.

(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)

Wagub Ajak WKI GMIM Perangi Penyakit Sosial

Wanita Kaum Ibu (WKI) Sinode GMIM, Sabtu (15/3) menggelar Konven Perempuan WKI Sinode GMIM. Kegiatan yang diikuti ribuan  Ketua-Ketua WKI yang merupakan perutusan jemaat dan wilayah dipusatkan di Aula Kantor Bupati Minut, turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Isteri Wagub Ny Mieke Kansil Tategkeng dan Bupati Minut Sompie Singal. Telah divuka oleh Wagub Sulut yang ditandai dengan pemukulan tetengkoren.
Saat menyampaikan sambutan Wagub Djouhari Kansil mengajak WKI GMIM mendukung program pemerintah  untuk memerangi berbagai penyakit sosial yang ada di tangah-tengah masyarakat. Penyakit sosial dimaksud oleh orang nomor dua di sulut menyebutkan, seperti judi togel, traffiking dan HIV AIDS serta  mabuk-mabukan. Berbagai penyakit sosial tersebut menjadi pekerjaan rumah dari para pelayan khusus wanita GMIM, karena akibat dari mabuk-mabukan saat ini banyak terjadi tawuran warga dengan menggunakan panah wajer sehingga mengakibatkan jiwa manusia melayang. Karena itu sekali lagi saya mengajak peran pelayanan khusus wanita dapat membantu pemerintah untuk memerangi berbagai penyakit sosial ini, Selain itu Kansil juga mengajak dalam upaya meningkatkan ekonomi warga GMIM kiranya WKI GMIM dapat menggembangkan gerakan sentuh tanah, sentuh air dan sentuh budaya sebagaimana yang sudah digulirkan oleh pemerintah provinsi waktu lalu.
Ketua Panitia Konven Perempuan WKI Sinode GMIM Pnt. Jeane O Rumagit Mantiri SPD MPd mengatakan, Ibadah yang dipimpin Ketua Sinode GMIM Pdt. Marthen Tampi STh Msi berlangsung dalam bentuk fragmen dengan mengangkat cerita tentang realita kehidupan seorang pelsus wanita dalam  menjalankan tugas pelayanan. Usai ibadah dilanjutkan dengan penanaman pohon di lokasi kantor bupati minut yang dilakukan oleh Wagub nersama Ibu Mieke kansil Tatengkeng Sulut, Ketua Sinode GMIM  Pdt Piet H Tampi bersama Ibu, Ketua WKI Sinode GMIm periode 2010-2013 Pnt Ibu. Nini Siwu Damongilala, dan Ketua WKI SinodeGMIM periode 2014-2017. Ibu Meita Walla,  tambah Ketua WKI Wlayah Tatelu. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).