Gugus Depan Pramuka Sulut Harus Tetap Di Jaga

Gugus depan gerakan  Praja Muda Karana (Pramuka) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara harus terus di jaga dan di tingkatkan Kualitas demi menyelaraskan program Pramuka dalam membangun karakter muda bangsa.

Hal tersebut disampaiakan ketua  Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sulut Vanda Sarundajang melalui Sekretaris Kwarda Drs. Maurits Bernardus,SH,Msi pada kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi akreditasi gugus depan dan tata dasar gerakan Pramuka yang digelar Rabu (10/6) bertempat di gedung pramukan Koni Sario Manado.

Demi memajukan para generasi muda yang tergabung dalam gerakan pramuka, para pembina Kwartir Cabang di setiap Kabupaten Kota agar meningkatkan keterampilan dan management organisasi demi pramuka yang lebih maju lagi, pengurus daerah terus memotivasi para anggota untuk menciptakan inovasi dalam melaksanakan setiap program pramuka.

Bernardus juga berterima kasih kepada pengurus Kwartir nasional (Kwarnas) yang banyak membantu pramuka Sulut guna memantapkan gugus depan pramuka Sulut.

Sementara itu Perwakilan Kwarnas Farid Wadjdi dalam sambutan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penilaian kelayakan program berdasar criteria yang ditetapkan, menjamin gugus depan terakreditasi sesuai standart kwarnas, memotivasi gugus depan untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu tinggi. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kwarda se Sulut.

Wagub Paparkan 5 Fokus Korsup Minerba Sulut di Sektor Pertambangan

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd  menyampaikan Pemaparan lima fokus kegiatan korsup minerba Sulut di sektor pertambangan, dihadapan peserta rapat monitoring dan evaluasi gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam Indonesia di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Kegiatan yang digelar KPK-RI di hotel maqna Gorontalo, Rabu (10/6) kemarin. di Buka oleh Wakil Ketua KPK-RI Zulkarnaen, diikuti Wagub Sulut, Wagub Gorontalo, Wagub Maluku Utara dan Sekprov Sulbar serta para kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota di Empat Provinsi ini.  

Lima fokus minerba yang disampaikan Wagub tersebut yaitu penataan izi usaha pertambangan, pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minera dan batu bara, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan mineral dan batu bara serta  pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang mineral dan batu bara.

Kansil menyebutkan, kegiatan usaha pertambangan meliputi kontrtak karya (kk) 6 buah, izin usaha pertambangan (IUP) 135 buah yang meliputi IUP eksplorasi 62 buah dan IUP operasi produksi 73 buah dengan luas total wilayah KK dan IUP 395.365,28 Ha.

Sementaraq bahan galian yang sementara di usahakan meliputi emas, pasir besi, bijih besi, nikel mangan, batu gamping, batu lembung, tanah urug dan bebatuan, jelasnya.

Demikian pula dengan penataan IUP clear dan clean  (CNC) =47 IUP yang teridir dari 41 IUP mineral logam dan 6 IUP mineral non logam dan bantuan. Non CNC=88 IUP meliputi 28 IUP mineral logam serta 60 IUP mineral logam dan batuan.

Kesempatan itu Kansil juga menyebutkan, penataan IUP Kabupaten/Kota di Sulut. Minahasa jumlah IUP 26 , Minsel 24, Mitra 13, Minut 14, Bolmong 29, Boltim 9, Bolsel 2, Bolmut 9,Sangihe 3,Talaud 2, Tomohon3. Sementara Sitaro Manado dan Kotamobagu belum ada IUP.

Kansil menambahkan, dari Kabupaten/Kota yang pemegang IUP tersebut sebagian besar bergerak pada mineral logam serta bantuan, sementaraq mineral non logam hanya 4. Turut hadir Kadis ESDM Ir Marly Gumalag, Kadis Kehutan Ir Herry Rotinsulu, Kadis Perekebunan Nixon Watung SH serta Kepala Bappeda Ir Roy O Roring MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov). 

Kansil Minta KKP Segera Cabut Transhipment Kapal Nelayan Sulut

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd tampil memukau dihadapan peserta Gerakan Nasional  Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia yang digelar KPK-RI bekerjasama dengan Kementerian KKP di hotel Maqna Gorontalo, Selasa (09/6), yang dibuka Wakil Ketua KPK-RI Zulkarnaen.

Ketika menyampaikan paparan Empat fokus area kerangka aksi pemprov sulut terkait dengan gerakan nasional tersebut. Wagub mengaungkan agar pemerintah pusat segera mencabut transhipment yang diberlakukan pada kapal-kapal nelayan sulut. Akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut sedikitnya seribu nelayan sulut sekarang ini sudah tidak melaut lagi, alias menjadi pengangguran. hal ini jika tidak diseriusi oleh pemerintah pusat, maka akan berdampag negatif terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Karena itu lewat kegiatan ini, Wagub berharap Kementerian KKP segera mencabut trnashipment tersebut, karena hanya merugikan nelayan sulut, tegas Kansil.

Kansil mengatakan, penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta  pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kansil mengatakan, sesuai targt sulut telah melaksanakan penyediaan informasi yang dibutuhkan dengan hasil tersedianya data dan terlaksananya analisis data serta pemetaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K)yang teridiri dari 13 dataset yaitu 2 dataset dasar dan 11 dataset tematik, ini menghasilkan tersedianya dokumen teknis (RZWP-3-K), yang akan diproses selanjutnya sesuai tahapan menjadi Perda.

Demikian halnya dengan rencana aksi penataan perizinan, Kansil menyebutkan, mencakup review terhadap sisitem ketatatlaksanaan perizinan; perbaikan terhadap system ketatalaksanaan perizinan sosial/hibah/subsidi. Sulut memiliki target ditahun 2015 ini telah menyelesaikan laporan hasil review dan tersedianya SOP perizinanyang baik, sehingga tahun 2016 SOP te;ah terlaksana dengan efektif dan efisien kemudian pada tahun 2017 proses pelayanan perizinan terpadu telah terlaksana. Perizinan pengelolaan usaha perikanan di sulut mencakup tiga kelompok yaitu perikanan tangkap mencakup SIUP,SIPI,SIKPI,SIUP, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mencakup SIUP pengolahan dan rekomendasi SKP (sertifikast kelayakan pengolahan) dean perikanan budidaya  mencakup rekomendasi sertifikat CBIB (cara budidaya ikan yang baik dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik).

Sedangkan untuk pelaksanaan kewajiban para pihak. Sesuai target  diharapkan teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak (pemerintah, legislatif, masyarakat, akademisi dan dunia usaha), teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak serta tercapainya kewajiban para pihak. 

Sedangkan untuk rencana aksi keempat pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat,  Kansil menyebutkan, teridentifikasinya hak-hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin dengan hak perlindungan hukum, hak mendapatkan informasi, hak akses, permodalan, hak adat laut, hak pengelolaan dan SDA laut terhadap nelayan,pembudidayaan, pelaku usaha dan masyarakat adat tahun 2015 serta tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, inisiasi Perda/Perdes tahun 3016, ujar Kansil meyakinkan.          

Sebelumnya Zulkarnaen menyebutkan, dalam renstra KPK tahun 2011 sampai 2015 KPK memasukan sektor sumberdaya sebagai salah satu fokus dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korpusi  yaitu ketahanan energy dan lingkungan berdasarkan UU No 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi semua lembaga pemerintah.

Terkait sektor kelautan KPK telah melakukan kajian system pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan pada tahun 2014 dan telah dipaparkan ke Kementerian KKP dan kementerian lembaga lainnya.   

Sedangkan tujuan  kegiatan ini adalah untuk penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat NKRI atas wil laut melalui penegasan batas wilayah laut Indonesia, pengaturan pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan  sumberdaya yang ada didalmnya serta mendorong perbaikan kelola sektor kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jelas Zulkarnaen.

Selain Kansil, tampil sebagai pembicara yaitu Gubernur Gorontalo  Rusli Habibie, Sekprov Sulbar Muh Jamil Barambangi dan Wagub Malut H.M Nasir Thaib. Turut hadir Satf Ahli Kementerian KKP Amran Razak. Kepala Bappeda Ir Roy Roroing,Kadis Kelautan dan Perikanan Rondald Sorongoan Kadis ESDM Marly Gumalag, Kadis Perkebunan Nixon Watung serta Kadis Kehutanan Herry Rotinsulu. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

Rakernas PGIW/SAG 2015 Berlangsung di Sulut

Rapat Kerja Nasional  Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sinode Am Gereja-Gereja Sulutteng (PGIW/SAG bakal digelar di Provinsi Sulut, hal itu dibernarkan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Umum Panitia melalui Ketua Harian Asiano G Kawatu SE MSi usai rapat panitia di ruker Wagub Sulut, Senin (08/6) kemarin.
Kawatu mengatakan, Rakernas tersebut akan berlangsung 25-28 Juni 2015 mendatang, dan akan dihadiri 135 peserta yang merupakan  perutusan pengurus 28 PGIW/SAG, MPH PGI, Moderamen SAG Sulutteng dan MP,BPP dan Eksekutif SAG.
Kawatu menambahkan, dalam Rakernas tersebut peserta selain akan menerima materi dari PGI juga akan mendapat pencerahan sosialisasi Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perlindungan Umat beragama serta di akhiri dengan panel diskusi. Turut hadir Sekjen SAG Sulutteng Pdt Lamberty Mandagie MTh. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov Sulut). 

Hari Ini Wagub Paparkan Rencana Aksi Sektor Kelautan di Gorontalo

Selasa (09/6) hari ini, Wakil Gubernur  Sulut Dr Djouhari Kansil MPd  akan memaparkan rencana aksi Pemprov Sulut yang memuat empat hal pokok di sektor kelautan, di Provinsi Gorontalo.

 Hal itu dibernarkan Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi, Senin (06/6) kemarin, di kantor Gubernur.

Kumendong mengatkan, kegiatan yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diikuti empat Provinsi yakni Gorontalo, Sulut, Sulbar dan Maluku Utara. Acara ini merupakan tindak lanjut Kick Off-Meeting Gerakan Nasional Penyelematan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kelautan pada 17 Februari 2015 lalu di Jakarta.

Sedangkan pada keesokan harinya, Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang akan menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan Korsupwas KPK di Grand Ballroom hotel Maqna Gorontalo, yang hanya diikuti tiga Provinsi di Sulawesi yaitu Gorontalo, Sulut dan Sulbar, jelas Kumendong sembari menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut Kick Off-Meeting Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara awal Desember 2014 di Bali. 

Kumendong menambahkan, Kehadiran SHS-BERHASIL di Provinsi Gorontalo akan didampingi beberapa pejabat terkait diantaranya Kepala Bappeda Ir Roy O Roring MSi, Kadis Kelautan dan Perikanan Ir Ronald Sorongan MSi, dan Kadis ESDM Ir Marly Gumalag MSi.  (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu, MSi).   

Golden Triangel Apresiasi Kinerja Bagian Humas

Golden Triangel Sulut yakni Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil MPd dan Sekretaris Provinsi Ir. Siswa R Mokodongan memberi apresiasi positif  terhadap kinerja Bagian Humas Pemprov Sulut yang selama kepemimpinan Gubernur Sarundajang berhasil melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan Pemprov Sulut sehinga berhasil mendapatkan apresiasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi RI.

Hal tersebut, di ungkapkan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi baru lalu.  

Menurut  Kumendong, prestasi ini diraih berkat dorongan dan dukungan dari pimpinan yang tak lelah untuk mengarahkan agar Humas Pemprov Sulut selalu memberikan pelayanan yang terbaik, serta informasi  aktual bagi masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Sulut.

Mantan Kabag humas ini juga bersyukur karena kerja keras Kabag, Kasubbag  dan Staf humas selama ini ternyata dipantau oleh pemerintah pusat, Kumendong berjanji dibawah kepemimpinannya Humas Pemprov Sulut akan tetap menjaga bahkan meningkatkan  hubungan harmonis  dengan mitra kerja yaitu para Jurnalis Independen Provinsi Sulut (JIPS) yang setiap hari melakukan peliputan di kantor Gubernur Sulut.

Hal ini juga diharapakan menjadi pendorong bagi humas yang ada di kabupaten kota se Sulut untuk lebih intens dalam mensosialisasikan kegiatan pemerintah daerah.

Diketahui Kemenpan dan RB RI memberikan apresiasi kepada Humas Pemprov Sulut karena berhasil menempati posisi teratas  dari 13 Provinsi se Indonesia Timur (Intim) dalam bidang pemberitaan kegiatan pemerintah daerah yang disampaikan saat pelaksanaan kegiatan pelatihan sinergitas kampanye revolusi mental ASN dan Reformasi Birokrasi bagi prektisi humas pemerintah provinsi dan jurnalis yang dilaksanakan di Denpasar Bali Kamis  4 Juni lalu.

Kumendong menambahkan, berdasarkan data yang ada humas Pemprov sejak Januari hingga Mei 2015 berhasil membuat brita di blog  sebanyak 366, bukan hanya 182 sebagaimana yang di lansir Kemenpan. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).