Sekprov: Sosialisasi Kependudukan Relevan Dengan Pilkada Sulut

Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siwa R Mokodongan mengatakan, sosialisasi kependudukan ini sangat penting, karena dianggap sangat relevan dengan Sulut yang saat ini sedang menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak Gubernur dan Bupati/Walikota di Tujuh Kabupaten/Kota pada 9 Desember 1015 mendatang. Penegasan itu disampaikan Mokodongan saat membuka Rakor Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan yang berlangsung di Sahid Kawanua Hotel Manado, Selasa (11/08) kemarin.  

Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan humas itu menurut Mokodongan data penduduk ini begitu penting dan strategis bagi peserta Pilkada untuk diketahui berapa jumlah pemilih yang ada. Pengalaman sudah ada yang mengugat hingga ke MK karena data jumlah pemilih berbeda, sembari mengusulkan agar sosialisasi ini secara ritun dilaksanakan di Kabupaten/Kota, harap Mokodongan.   

Sementara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH menyebutkan, lima hal yang menjadi tugas prioritas Dukcapil hingga akhir tahun ini yaitu menuntaskan penyelesaian pencetakan akte  kelahiran,  distribusi KTP Elektronik (KTP-El), SDM pengelola data base, keuangan serta peralatan KTP-El.

Terkait dengan pembuatan akte kelahiran di Sulut, Fakrulloh mengatakan, Dukcapil kabupaten/kota harus memberikan pelayanan pada masyarakat.

“Negara berkewajiban memberikan akte kelahiran anak, karena akte kelahiran adalah hak anak.  Apapun status perkawinan orang tua, sah atau tidak kalian tidak perlu ragu mengeluarkannya karena inilah kewajiban Negara untuk memberikan status pada anak itu sendiri,” jelasnya.

Sedangkan menyangkut,  hak asuh anak jika tidak memiliki akte perkawinan menggunakan nama ibu kandung, sebaliknya jika perkawinan itu sah harus menggunakan nama ayah kandung, namun apabila terjadi complain warga, Fakrulloh minta silahkan gugat ke PTUN.

Sementara untuk target nasional prosentasi anak Indonesia yang memiliki akte kelahiran usia 0-18 Tahun di Tahun 2015 ini harus mencapai 75 persen dan hingga Tahun 2019 mendatang sudah mencapai 85 persen, ujar Fakrulloh.     

Perekaman E-KTP secara massal yang telah  dilaksanakan dua tahap  sejak Tahun 2011 s/d 2012, khusus di Sulut hampir 20 ribu yang gagal. Karena itu program tersebut tetap dilanjutkan, khusus bagi mereka yang belum melakukan perekaman dan sudah berumur 17 Tahun atau sudah kawin. Karena salah satu syarat untuk memperoleh KTP-El yang bersangkutan harus sudah melakukan perekam, di Dukcapil setempat.  Apabila terjadi kerusakan KPT-El atau hilang maka yang bersangkutan hanya melaporkan di Dukcapil setempat untuk mendapat pengantian. Untuk serven perekaman KTP Eltonik di Kab/Ko yang mengalami rusak berat segera dilaporkan ke pusat untuk diperbaiki, sembari berharap dukungan Pemprov untuk menyelesaikan perekaman ini, melalui koordinasi dan sinkronisasi,  tandas Fakrulloh.

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE melaporkan, tujuan sosialisasi adalah memfasilitasi pemerintah Kab/Ko dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-El, kartu keluarga, dan akte kelahiran, kematian perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak. Meningkatkan peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi dalam membina aparat kab/ko dalam bidang dukcapil serta meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan aset, tambah Sanger. Turut hadir Direktur Fasilitasi pemanfaatan data dan dokumentasi Drs Dwi Setyantono, Direktur pendaftaran penduduk Drs Drajad W Setiano, Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi. (Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov).          

Watimpres Cari Informasi Pertahanan Kemanan di Sulut

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang membawahi bidang pertahanan dan keamanan negara melakukan kunjungan kerja ke provinsi Sulut. 

Kunjungan Watimpres yang di pimpin oleh Jenderal (Purn) Subagyo HS, melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil bersama pejabat lingkup pemprov Sulut, pertemuan dilaksanakan di ruang rapat CJ Rantung. 

Dalam pertemuan, tersebut Watimpres mendengarkan penjelasan dari Gubernur terkait stabilitas pertahanan dan keamanan di Wilayah Sulut, dimana Sulut merupakan daerah yang berada di perbatasan NKRI dan negara tetangga, dalam masa kepemimpinan Sarundajang 10 tahun ini suasana keamanan di wilayah Sulut bisa terlaksana dengan baik. 

Keamanan Sulut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, diantaranya para unsur Forkopimda yang selalu beekoordinasi cepat dan baik dengan Pemprov demi menjaga stabilitas keamanan sulut. Diakui kadang ada sedikit gangguan Kambtibmas namun bisa teratasi dengan cepat, khusnya di daerah perbatasan, hingga saat ini juga suasana kemananan masih terjaga dengan baik, para anggota TNI dan Polri yang bertugas di perbatasan berhasil menjaga keamanan batas negara dengan di tunjang berbagai fasilitas. 

Yusuf bidang pertahanan keamanan negara

Jenderal Purn Subagyo dalam sambutannya menjelaskan Tugas Watimpres yaitu memberikan saran kepada Presiden sesuai bidang yang di tekuni baik secara tertulis maupun langsung. Untuk itu maksud tujuan  Watimpres ke wilayah Sulut Sulut melihat perbatasan, mencari informasi terkait masalah yang terjadi di perbatasan, terkait pertahanan dan keamanan negara di daerah Sulut. Nantinya informasi yang di dapat akan disampaikan kepada Presiden sebagai pertimbangan kebijakan apa nantinya akan diambil presiden terkait menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan.(Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov sulut)

Sejumlah SKPD ‘Pandang Enteng’ Gubernur dan Wagub

Menjelang akhir masa jabatan pasangan Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil MPd (SHS-Berhasil), capaian kinerja SKPD Provinsi Sulut APBD 2015 berdasarkan deviasi keuangan, khususnya realisasi belanja langsung dan tidak langsung terus mengalami penurunan.

Buktinya  pada Rapim EPRA per 31 Juli 2015 yang dipimpin Wagub Kansil di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, tercatat 22 SKPD induk dan 40 UPTD Balai mendapat rapor merah dari Biro Pembangunan, karena realisasi keuangan maupun fisik sangat rendah.

Ini tentunya menyiratkan para Kepala SKPD terkesan mulai “pandang enteng” terhadap instruksi Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang, Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan (Golden Triangle) untuk meningkatkan kinerja dalam penyerapan anggaran maupun realisasi fisik tidak digubris alias jauh dibawa target. Keadaan ini tentunya membuat Wagub Kansil yang memimpin Rapim EPRA tersebut kesal.

Alhasil, Wagub Kansil memberikan teguran terhadap sejumlah kepala SKPD yang realisasi anggaran maupun fisik jauh dibawah target. Pada Rapim EPRA lalu saya telah menginstruksikan agar SKPD harus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran termasuk proyek fisik yang ada serta SKPD membuat tim monitoring internal guna memonitor realisasi penyerapan anggaran dan fisik  rupaynya juga tidak jalan.  “Ini harus disikapi secara serius. Kepala SKPD harus melakukan control setiap hari, jangan hanya diam dan menunggu laporan staf, harusnya jemput bola,”tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Biro Pembangunan Sulut, dari 22 SKPD yang mendapat rapor merah, sepuluh SKPD mendapatkan nilai terendah, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perlengkapan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi serta DKP, Badan Pengelola Perbatasan, Bappeda, Disbudpar dan Inspektorat. Sedangkan 40 UPTD/Balai ada 10 yang mendapat nilai terendah yakni UPTD Pembenihan dan persuteraan alam, Balai Penunjang pelayanan kesehatan, Balai pengendalian hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan, UPTD balai pelatihan teknis dan fungsional ESDM, UPTD Wilayah 1, UPTD balai pengujian, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan,  Tehnologi Informasi UPTD Amurang Dispenda, UPTD wilayah III, dan Balai pengujian dan sertifikasi hasil perikanan. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemporv).

Gubernur Rangkul Perbankan Sulut

Komitmen Pemerintah Sulawesi Utara khususnya Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang dalam pembangunan Sulut terus dilaksanakan. Khususnya di sektor ekonomi, Gubernur terus melakukan berbagai terobosan.

Salah satu terobosan yang dilakukan Gubernur dalam pembangunan sektor ekonomi, dengan terus membangun hubungan baik dengan seluruh jajaran perbankan. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya pertemuan antara Pemprov Sulut dan perbankan Sulut yang dilaksanakan Senin (10/8) bertempat di hotel sintesa peninsula.

Dalam acara yang di prakarsarai Bank Indonesia (BI), Gubernur melakukan dialog terkait pertumbuhan ekonomi Sulut dan solusi bagaimana menaikan pendapatan dari berbagai sektor guna menikatkan pertumbuhan ekonomi Sulut.

Gubernur menyatakan momentum pertemuan ini menjadi budaya baru dalam membangun sinergitas antara pemerintah dan perbankan, kegiatan ini juga diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin, agar pemerintah dan perbankan bisa tau bersama bagaimana strategi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Gubernur mengatakan Kondisi ekonomi Indonesia dan Sulut tetap bergantung pada kondisi ekonomi global, dimana sektor perkebunanpaling banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi di Sulut diikuti dengan sektor pariwisata. Untuk itu gubernur minta agar BI bersama pemerintah juga dapat menjaga bersama laju inflasi daerah, agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil. 

Kepala perwakilan BI Sulut Peter Jacobs juga menyatakan pihak BI tetap berfokus  untuk pemgembangan ekonomi Sulut,  untuk itu pihaknya bersama perbankan daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah meluangkan waktu melaksanakan pertemuan dan juga tetap mengedepankan fokus pembangunan ekonomi bagi kemajuan Sulut.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan S Parengkuan, Keban BAPPEDA Ir Roy Roring, beberapa pejabat eselon II yang membidangi perekonomian dan perwakilan musyawarah perbankan daerah Sulut.(Kabag humas Roy Saroinaong,SH selaku jubir pemprov Sulut)

SHS-Berhasil Berpamitan Dengan Jemaat GMIM Ebenhaezar Bumber

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mengajak warga GMIM untuk memanfaatkan tanah minahasa yang diberkati ini, dengan menanam tanaman bete dan batata, ubi pisang dan rica tamate, poki-poki dan sayur-sayuran untuk kita semua. Ajakan SHS tersebut disampaikan dihadapan Jemaat GMIM Ebenhaezer Bumi Beringin Manado, Minggu (09/08) saat jemaat tersebut menggelar Ibadah Pengucapan Syukur.

Tanah Minahasa ibarat tanah Israel yang diberkati Tuhan, karena itu GMIM harus mengambil peran mendorong warga jemaat untuk memanfaatkan tanah yang sudah disediakan Tuhan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan warga jemaat dan masyarakat, jelas SHS.

SHS juga memenfaatkan momentum pengucapan syukur ini, untuk mohon pamit bersama Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd kepada jemaat GMIM Ebenhaeser Bumber, karena kami berdua sudah akan menyerahkan tampuk kepemimpinan ini kepada Gubernur yang baru.

“Kepemimpinan saya dan Pak Kansil tinggal beberapa minggu lagi, karena pada 20 September 2015 nanti, jabatan kami sudah akan diserahkan kepada Gubernur yang baru siapa dia saya belum tahu,” kata SHS.

Karena itu saya berterima kasih kepada seluruh warga Jemaat GMIM Ebenhaezer, 10 tahun lamanya kita bersama-sama dan pada akhirnya kita akan berpisah, doa dan harapan kiranya kita akan tetap satu dalam Tuhan, pesan SHS. 

Sebagai bentuk ungkapan kasih maka SHS telah menyerahkan bantuan Rp.50 Juta untuk menunjang pembangunan Pastori Jemaat GMIM Ebenhaezer Bumber yang diterima oleh Ketua Jemaat. 

Sebelumnya Wakil Ketua BPMS GMIM Bidang Misi dan Oikumene Pdt DR Hein Arina, dalam khotbahnya yang diambil dari Kita Ulangan 33:24-29, mendorong jemaat untuk meningkatkan karakter budaya kerja keras (etos kerja) itulah definisi pengucapan syukur yang sesungguhnya. Sebab esensi pengucapan syukur harus jelas agar tidak terpisahkan dengan makna yang sesungguhnya. Domini Wenas telah memberkati tanah Minahasa sama seperti tanah Israel yang diberkati Tuhan, Tanah Minahasa telah dikaruniakan banyak gunug dan mata air yang luar biasa dan berbagai tanaman kiranya mampu dilestarikan oleh warga gereja untuk dinikmatinya.

Ketua Panitia hari-hari raya gereja Tajun 2015 Pnt Nya Sherly Mewengkang Nayoan menyebutkan, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi HUT PI ke-184 pekabaran injil dan pendidikan kristen meliputi ibdah pertukaran pelayanan antar kolom dan kegiatan penyegaran iman, lomba apotik hidup, lomba paduan suara antar kolom,lomba menghias buah dan sayur. Para pemenang mendapat berbagai hadiah dari panitia, jelas Isteri tercinta dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Drs Ferdinand Mewengkang. Turut  hadir, First Lady Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Wagub Dr Djouhari Kansil MPd bersama Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Ketua DPRD Sulut Drs Steven Kandow bersama Isteri dr Devy Tanos, serta Ketua Komis I DPRD Sulut Drs Ferdinand Mewengkang dan para pejabat Pemprov Sulut.  (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).        

    

Menpora Tertarik Rumah Adat Tomohon

Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi tertarik dengan rumah adat Tomohon. Buktinya sekembalinya dari membuka lomba lari maraton Tomohon Linow Lake 10 K untuk menuju Bandara Sam Ratulangi Manado, Ia menyempatkan berkunjung di rumah adat yang berjejer rapih di pinggiran jalan Desa Woloan. Kepada Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd dan Kadis Pora Drs Mecky M Onibala MSi yang ikut mendampinginya, Nahrawi mengungkapkan ketertarikannya dengan rumah adat tersebut. Menpora dan Wagub langsung menaiki tangga salah satu rumah panggung yang ada untuk melihat dari dekat kontruksi dan disain dari rumah tersebut. Bahkan  Nahrawi menyebutkan, saya begitu tertarik dengan rumah-rumah adat di sini, karena  rumah-rumah adat ini sangat menarik dan tidak ada di tempat lain selain hanya di sulut saja, katanya. Mudah-mudahan saya bisa memiliki satu unit rumah adat dari sulut.  Ketika ditanya berapa harganya kepada pemilik rumah Boy Rotikan menyebutkan berkisar Rp. 3 Ratus Juta. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemporv). 

Menpora Lepas Tomohon Linow Lake 10 K

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)  Imam Nahrawi, Jumat (07/08) pagi di Tomohon, melepas peserta lomba lari marathon Tomohon Linow Lake 10 K. Lomba lari marathon yang diprakarsai oleh Ketua Yayasan Kawanua Sedunia (KSD) Ibu Mieke Tumurang, dilepas dari depan Rindam dan finis di danaou Linow itu ikut disaksikan langsung Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Walikota Tomohon Jimmy Eman, Sekot  Arnol Poli, Kadispora Sulut Drs Mecky M Onibala MSi serta para pejabat teras Kota Tomohon berlangsung sukses.

Menpora mengatakan, kegiatan Tomohon Linow Lake 10 K, merupakan momentum penting bagi saya, karena keinginan saya untuk terus memotivasi seluruh daerah di tanah air, guna menggelar iven seperti ini sudah mulai terjawab.

“Karena itu saya memberi apresiasi yang tinggi atas prakarsa Yayasan KSD yang berhasil menggelar Tomohon Linow Lake 10 K, sembari berharap kiranya iven tersebut akan menjadi agenda tahunan bagi Kota Tomohon,“ujarnya Nahrawi

Menurut Nahrawi kegiatan olahraga dan kesenian (Orkes) harus di budayakan terus dikalangan masyarakat terutama bagi generasi muda, guna menangkal derasnya pengaruh arus globalisasi. Karena itu saya mendorong agar Kabupaten/Kota di Sulut dapat menggelar iven seperti ini, harapnya.

Ketua Yayasan KSD Mieke Tumurang yang juga selaku Ketua Umum Panitia penyelenggara mengatakan, Tomohon Linow Lake 10 K diikuti 10 ribu peserta yang berasal dari Sulut 5 pelari, pelari nasional 10 atlet, 2 pelari luar negeri yakni dari Kenya sedangkan sisanya merupakan pelari lokal.       

Tumurang menyebutkan, untuk marathon putri berhasil keluar sebagai juara I Jackline Nzivo dari Kenya, Juara II Odekta Naibaho DKI Jakarta, Juara III Ferly Subnafeu dari Kaltim. Untuk Putra Juara I Agus Prayogo dari Jabar peraih Medali Emas cabang marathon 10 K Sea Games, Juara II Jauhari Johan Sumsel dan Juara III Atjong Tio Purwanto Jatim.

Para pemenang telah mendapatkan hadiah berupa medali, Piala dari Menpora serta uang tunai Rp. 20 Juta bagi Juara I, Juara II Rp.17 Juta dan Juara III Rp.15 Juta, tambah Tumurang.

Sementara Kadispora Sulut Mecky Onibala menyebutkan, Menpora Imam Nahrawi pada 12 September mendatang kembali akan datang ke manado untuk yang ke-3 kalinya untuk membuka kejuaraan tinju sabuk emas professional memperebutkan, piala Menpora, Gubernur Sulut, Kejati dan Piala dari Kapolda Sulut. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku junir pemprov Sulut).