TP4D Cegah Timbulnya Kerugian Negara

Tim Pengawalan, Pengamanan pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan tim yang berperan mendukung keberhasilan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah yang bekerja untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara dalam pengelolaan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw saat memimpin rapat kerja TP4D yang diselenggarakan Senin (11/4) bertempat diruang Cj Rantung Kantor Gubernur Sulut.

TP4D yang dibentuk Kejaksaan Tinggi RI ini bertugas mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal hingga akhir, melaksanakan koordinasi dengan aparat pengawasan internal daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan serta melaksanakan penegakan hukum jika ditemukan bukti penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara.

Untuk itu seluruh SKPD yang ada di lingkup pemprov sulut untuk membangun komunikasi baik dengan TP4D, agar jalannya roda pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Provinsi ir. Siswa R Mokodongan, para Pejabat Eselon IIlingkup Pemprov Sulut, Perwakilan Kajati Sulut.

Gubernur Serahkan Bantuan Kendaraan Operasional Bencana

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Senin (11/03) kemarin,  di halaman Kantor Gubernur Sulut telah menyerahkan bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana untuk pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut.
Penyerahan bantuan kendaraan bencana tersebut di tandai dengan pemberian kunci kendaraan dari Gubernur kepada para Kadis Sosial Kabupaten/Kota. Gubernur berharap pemerintah Kabupaten/Kota dapat merawat kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk biaya pemeliharaan kendaraan, dan konsolidasi dengan Taruna Siaga Bencana (tagana), sehingga kendaraan ini bisa dipakai dalamjangka waktu yang lama.
"Kalau boleh Dapat dianggarkan lewat APBD masing-masing daerah, sehingga kendaraan ini bisa berfungsi dengan baik dalam membantu masyarakat yang terkena musiba bencana alam",  pintah orang nomor satu di Sulut ini.
Sementara Kadis Sosial Provinsi Sulut dr Lisye G Punu MKes menyebutkan bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana tersebut untuk Minahasa mendapat 1 unit mobil truk dan 1 unit motor rescue, Bolsel 1 unit mobil dapur umum lapangan (Dumlap) dan 1 unit motor trail TRC, Minsel  rescue tactical unit (RTU) dan 1 unit motorl trail TRC, Boltim 1 unit mobil Dumlap  dan 1 unit motor trail TRC, Bolmut 1 unit motor trail TRC, Minut 1 unit motor trail TRC, Kotamobagu 1 unit motor trail TRC, Talaud 1 unit mobil Dumlab  dan 1 unit motor trail TRC, Sitaro 1 unit mobil Dumlab dan 1 unit motor trail TRC, Bitung 1 unit mobil Dumlab dan 1 unit motor trail TRC, Tomohon 1 unit motor trail TRC, Sangihe 1 unit motor trail TRC, Mitra 1 unit trail TRC.
Selain itu Gubernur juga telah menyerahkan  bantuan kendaraan operasional penanggulangan bencana  untuk digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulut beruapa  mobil rescue tactical unit (RTU), 1 unit mobil Dumlab dan 1 unit motor trail TRC, tambah mantan Kadis Kesehatan Sulut ini. (Humas Provinsi Sulut).

Mokodongan: Diknas Sulut Terbaik Tingkat Kehadiran ASN

Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan mengatakan, sesuai  evaluasi tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lima SKPD pada Bulan Januari lalu Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut mendapat nilai 97,03 persen. Artinya tertinggi di banding dengan SKPD lainnya seperti Kesbangpol 96,95 persen, BKP 96,8 persen, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 96,78 persen serta Ispektorat Provinsi 96,22 persen. Sedangkan terbaik pada bulan Pebruari antara lain Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 99,12 persen, diikuti berturut-turut Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta 98,75 persen, Dinas Koperasi dan UMKM 98,68 persen, jelasnya.

Mokodongan menyebutkan, ASN yang terjaring sidak selang bulan Januari s/d Maret 8 dari Biro Umum, 4 Dinas ESDM, 3 BPK-BMD, 3 Bappeda, 1 Dispora, dan 1 dari Sat Pol.PP Sulut. Sedangkan untuk ASN yang melakukan pelanggaran berat dan masih dalam proses,  diantaranya 1 orang dari Biro Perlengkapan, 1 Biro Perlengkapan dan 1 orang dari Dispenda Sulut.

Sementara untuk data kenaikan pangkat periode 2016 sesuai usulan SKPD berjumlah 454 orang, usulan ke BKN 381 yang sudah memiliki SK sebanyak 243 orang pegawai. Sesuai dengan data pensiun 2016, terdapat 279 ASN, untuk usul pensiun selang Januari s/d Maret terdapat 63 ASN yang memasuki masa pensiun diantaranya 5 pejabat Eselon III, 9 pejabat Eselon IV, 45 orang fungsional umum dan 4 orang fungsional tertentu, sembari menambahkan jumlah tenaga harian lepas (THL) pada pemprov Sulut sebanyak 2.242 orang, dimana 1901 THL sudah diatur dalam SK Gubernur sedangkan sisanya masih dalam proses. Terkait absensi Online 31 SKPD sudah menerapkan system absensi online sementara 16 SKPD belum, termasuk Tujuh UPTD  pada UPTD Dinas ESDM, UPTD Diknas, UPTD Dinas kelautan dan Perikanan, UPTD Bappeda serta UPTD Dinas Perkebunan. Kesempatan itu Wagub telah menyerahkan SK Pensiun dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat kepada ASN diantaranya Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE dari Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d ke Pangkat Pembina Golongan IV/a, Kasubbag Otonomi Daerah Claudio DV Tamara SSTP MSi dari Pangkat Penata Golongan III/c ke Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d. (Humas Pemprov Sulut).          

Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE saat menerima SK Kenaikan Pangkat

3 Bulan Pimpin Sulut Olly-Steven Evaluasi Kinerja Pemprov

Hampir tiga Bulan Memimpin Sulawesi Utara sebagai Gubernur dan Wagub Sulut duet Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw melakukan evaluasi kinerja bagi jajaran ASN di lingkup Pemprov Sulut.

Evaluasi kinerja sekaligus bersamaan dengan pelaksanaan apel kerja perdana Bulan April 2016 berlangsung di ruang Auditorium Mapalus kantor Gubernur, Senin (11/03) dipimpin  Wagub Steven Kandouw.

Saat memberikan pembinaan Wagub mengingatkan kembali apa yang dimintakan Gubernur Sulut pada pertemuan perdana lalu dengan seluruh pejabat Eselon, agar baik pejabat maupun staf harus melakukan empat hal penting terkait dengan peningkatan kinerja tersebut. Ke-empat hal dimaksud yaitu loyalitas, dedikasi, pengorbanan dan prestasi.   

Menurut Kandouw, permintaan Gubernur tersebut sangat filosofis seperti loyalitas didalamnya mengandung kepatuhan dan kesetiaan. Artinya dalam setiap melaksanakan tugas dan kewenangannya setiap ASN harus patuh dan setia pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimintakan pimpinan. Dedikasi mengandung makna didalammnya ada pengorbanan baik tenaga pikiran dan waktu demi suatu tujuaan mulia. Sementara terkait dengan pengorbanan yaitu perbuatan mengorbankan. Sedangkan prestasi menunjukan hasil yang telah dicapai apakah dinikmati masyarakat atau sebaliknya.

Jika semua ini mampu di jalaninya dengan baik, berarti di antara sesama kita ada saling menghargai dan saling mendukung,sehingga kami senang dan kalian juga merasa senang.

“Saya dan dan Pak Olly sudah bertekad untuk memberi rasa aman kepada kalian  dengan catatan harus ada Feed Back, secara timbal balik, apa itu semua yaitu empat hal yang dimaksud tadi”, ujar mantan Ketua Deprov Sulut ini.   

Kandouw  juga turut mengingatkan kepada ASN yang sering mengangkat-angkat hal-hal yang kurang baik terhadap mantan pimpinan kita, itu harus dikuburkan jauh-jauh. Karena sebagai birokrat kita memiliki etika birokrasi. Jadi sebagai pejabat publik kita dilarang mengungkit-ungkit masah lalu dari mantan atasan kita, kuncinya.

Pada kesempatan itu Wagub telah menyerahkan, Sertifikat Akreditas A lulus penuh masa berlaku Lima Tahun kepada Laboratorium BPPK Dinkes Sulut yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Pusat yang diterima Kepada UPTD BPPK Dinkes Sulut dr Enrico H Rawung MARS.

Kadis Kesehatan Sulut dr Jemmy lampus menegaskan, pemberian akreditasi A kepada laboratorium milik pemprov ini sebagai satu-satunya yang sudah terakreditasi A. Sertifikat akreditasi ini adalah pengakuan bahwa laboratorium Kesehatan telah memenuhi standard pelayanan Labkes yang meliputi administrasi, manajemen dan pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. 

Untuk itu Lampus berharap, ini juga untuk memotivasi fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti RS, Laboratorium klinik dan Puskesmas untuk mencapai akreditasi sebagai wujud kualitas pelayanan publik. Disulut selain Labkes BPPK Dinkes, saat ini yang sudah mencapai akreditasi A yaitu RSUD RD Kandou, tambah mantan Dirut RSJ Ratumbuisang ini. (Humas Pemprov Sulut).         

Kementrian Maritim Bantu OD-SK Untuk Lestarikan Kembali Pulau Bunaken

Langkah Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam membangun provinsi sulut ke arah yang lebih baik,  terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Rizal Ramli, mensupport penuh langkah OD-SK dalam melestarikan kembali kehidupan yang ada di taman laut Bunaken guna menunjang pertumbuhan pariwisata Sulut. Pihak Kementrian Maritim dan sumber daya RI telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementrian terkait guna memperbaiki kembali potensi pariwisata terbaik Sulut.

Dukungan tersebut disampaikan Rizal Ramli saat melakukan pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur guna membahas langkah yang akan diambil dalam melestarikan pulau bunaken, pertemuan itu dilaksanakan Jumat (8/4) bertempat di Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya RI.

Menteri bersama Gubernur dan Wagub membahas sejumlah kendala yang dihadapi saat ini yang mengakibatkan kerusakan alam di pulau bunaken yang berdampak pada turunnya potensi kunjungan wisatawan. Kendala tersebut telah di surfei tim khusus dilapangan.

Dari berbagai kendala tersebut, masalah paling krusial yang menyebabkan rusaknya lingkungan taman laut bunaken dan alam sekitar pulau bunaken adalah sampah, setiap hari kiriman sampah dari Manado, Minahasa dan Minut yang ada diperairan pulau bunaken semakin banyak, khusus untuk Daerah aliran sungai tondano akan dilakukan sejumlah perbaikan agar masyarakat tidak membuang sampah di DAS yanh berujung mengotori teluk manado hingga taman laut bunaken. Disamping itu juga akan dilakukan perbaikan dalam manajemen organisasi pengelolaan lokasi wisata taman laut bunaken, agar pendapatan daerah guna menunjang pengoperasian kawasan wisata taman laut bunaken lebih jelas dan dapat juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Untuk memperbaiki sejumlah permasalahan tersebut ditargetkan
diharapkan dalam 2 tahun kedepan objek wisata di pulau bunaken akan lebih baik lagi. Untuk itu Gubernur menegaskan kapada seluruh stakeholders terkait untuk mendukung penuh langkah yang dilakukan Gubernur ini, semuanya untuk kemajuan Sulut. 

Kabupaten Kota Bangun dan Jaga Sinergitas Bersama Pemprov

Seluruh Kepala Daerah Kabupaten Kota se Sulut harus bersama membangun dan menjaga sinergitas dengan Pemprov Sulut guna mensukseskan program pembangunan demi mensejahterakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di dampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw saat memimpin rapat bersama para kepala daerah, anggota DPR RI, DPD bersama Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan Jumat (8/4) bertempat di hotel Fairmont Jakarta.

Pada kesempatan pertemuan dengan para eksekutif dan anggota legislatif asal Sulut tersebut  Gubernur juga mengingatkan agar para pemangku kepentingan di daerah untuk melakukan pembangunan skala prioritas, dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Para Bupati Walikota untuk lebih inovatif dan berinisiatif membangun komunikasi dengan Gubernur dan para Wakil Sulut di Pusat agar bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah bisa dirasakan secara maksimal.

Demi mensukseskan segala pembangunan tentunya pemerintah Kabupaten Kota harus membangun komunikasi baik dengan pemprov, sehingga visi dan misi OD-SK Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan dan Politik  serta Berkepribadian Dalam Budaya, bisa berjalan dengan baik. Para Bupati,Walikota, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD harus Saling mendukung.

Pembangunan ekonomi terus di pacu guna kesejahteraan rakyat, walaupun disadari masih ada beberapa masalah yang mengganjal seperti
masalah infrastruktur penunjang yang belum berjalan dengan baik, seperti masalah pembangunan tol manado bitung kiranya segera selesai, sehingga pembangunan jalan alternatif tersebut dapat tercapai sesuai rencana.

Selain itu juga pengembangan pariwisata menjadi target utama pembangunan, dimana pulau Bunaken menjadi fokus utama, diharapkan dalam 2 tahun kedepan objek wisata di pulau bunaken akan lebih baik lagi. Beberapa hal terkait manajemen organisasi akan diperbaiki. 

Presiden Minta Kepala Daerah Serius Jalankan Kebijakan Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para kepala daerah baru yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota ,Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak 2015 yang sudah dilantik agar menjalankan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK dengan serius.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat kerja bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4). Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw  turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Melalui keterangan pers yang di terima humas pemprov sulut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan Presiden Jokowi  memanggil para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 pada Jumat dalam rangka pengarahan kepada mereka khususnya terkait anggaran.

“Presiden memberikan arahan kepada para kepala daerah yang baru terpilih, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pramono mengatakan Presiden Jokowi memanggil kepala daerah baru dan memberi pengarahan agar apa yang menjadi kebijakan di pusat betul-betul bisa diturunkan sampai di daerah.

“Terutama adalah Presiden mau mengubah paradigma tentang anggaran karena tidak lagi sama dengan paradigma anggaran seperti yang sebelumnya,” katanya.

Ia menyebutkan pada paradigma anggaran sebelumnya, anggaran dibagi habis, maka saat ini diubah menjadi uang mengikuti program. “Sekarang diubah oleh beliau menjadi uang itu mengikuti program. Apa yang menjadi prioritas daerah, dari pemerintah,” katanya.

Selesai mengikuti rapat, Gubernur menyatakan pemerintah provinsi Sulut sangat siap menjalankan setial kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat, dimana visi dan misi pemerintqhan dari OD-SK dalam membangun sulut semua diambil berdasarkan program nawacita yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pertemuan antara Ibu Negara Iriana Joko widodo bersama para Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Pengerak PKK yan juga dihadiri oleh Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan dan ibu Dr. Devi Kandouw Tanos.