Wagub Hadiri Rapat Tahunan BKS Provinsi Kepulauan

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil Kamis (24/10) menghadiri rapat tahunan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.
Rapat tersebut dilaksanakan di Hotel SwissBell kota Batam Provinsi kepulauan Riau.

Rapat tersebut dihadiri 8 provinsi, Provinsi Kepri (sebagai tuan rumah), Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut.

Gubernur Kepri M sani dalam sambutannya menyatakan
BKS Provinsi Kepulauan bekerja keras agar terwujud
undang-undang provinsi kepulauan  Yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Wagub Kansil menyatakan pertemuan ini sangat penting guna membangun komunikasi bersama "Pembangunan provinsi kepulauan beda dengan tempat lain
hubungan provinsi kepulauan sangat penting
provinsi maritim harus diwujudkan, guna menggali potensi lain di provinsi kepulauan,"ujar Kansil

BKS ini berdiri sejak 10 Agustus 2005, dimana pada awalnya bernama Forum  Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan. Sejak Kesepakatan Ternate tanggal 20 Januari 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar diubah menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dimana Gubernur Sulut DR SH Sarundajang juga merupakan salah satu pencetus.

BKS Provinsi Kepulauan dibentuk dengan dasar pemikiran adanya kesamaan karakteristik wilayah yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat. Disamping itu kemajuan pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan secara umum masih jauh tertinggal. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlakukan khusus dari pemerintah maka BKS hadir dengan satu tekat perjuangan bagaimana memperoleh alokasi dana khusus dari pemerintah untuk membagun provinsi kepulauan.

Dalam kegiatan Raker kali ini, lanjut panitia, BKS akan memilih Ketua BKS periode 2013-2018. Dimana Ketua BKS periode sebelumnya 2005-2010 dipimpin oleh Bapak Karel Albert Ralahalu (Gubernur Maluku) dan terpilih kembali periode 2010-2013 (sampai habis jabatan sebagai Gubernur Maluku).

Pada kegiatan Raker kali ini akan dilaksanakan Seminar dengan narasumber 1. Prof. Dr. Rochmin Dahuri dengan tema “ Pengembangan Sumber Daya Kelautan dalam Membangunan Daerah Kepulauan”. 2. Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA PhD. Dengan tema “ Perlakuan Khusus Bagi Daerah Kepulauan dalam Konteks Otonomi Daerah”.

Disamping itu rapat ini juga akan membahas Program Kerja BKS kedepan, serta menyusun rencana induk pembangunan daerah berciri kepulauan 2015-2025 sebagai bahan masukan kepada

pemerintah dalam pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.
turut hadir dalam kegiatan teraebut Asisten Pemerintahan dan kesra Edwin Silangen, Kepala BAPEDA R Roring, Kepala Dinas Perikanan dan Kelauatan R Sorongan, Kepala Dinas Perhubungan J Oroh, Kepala Biro Hukum M Sendoh. (kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov)

Gubernur Terima Delegasi Perbatasan Philipina

Banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan RI dengan negara tetangga Philipina yang belum terselesaikan di tingkat bawah seperti ilegal fishing menjadi salah satu pembicaraan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang saat menerima ketua delegasi negara Philipina Commodore Antonio Habulan Jr yang juga komandan Naval Forces Eastern Mindanao (NFEM) di ruang kerja gubernur Sulut (23/10).

Sarundajang mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama antara pangkalan Angkatan Laut di bitung, pangkalan Angkatan Udara Sam Ratulangi dan Korem 131 Santiago Manado dengan Angkatan Laut Philipina di bagian Mindanao maka jaringan kejahatan, penyuludupan narkoba, ilegal fishing dan teroris dapat di cegah dengan dilaksanakannya patroli di perbatasan laut kedua negara.

Hubungan bilateral Indonesia dengan philipina berjalan sangat baik dan tidak ada isu yang mengganjal maka diwaktu yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih  ditingkatkan apalagi disektor ekonomi agar  hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik, lebih khusus bagi daerah sulawesi utara. Harap Sarundajang.

Dan saat ini sementara dilaksanakan komite perbatasan kedua negara ke 32 tingkat wakil ketua yang membahas tentang berbagai permasalahan yang terjadi di perbatasan kedua negara bertempat di hotel grand kawanua dan akan dilaksanakan selama 3 hari. Dan pada pertemuan berikutnya akan dilaksanakan pada awal Desember 2013 di Davao dan Gubernur Sulut DR. S. H. Sarundajang akan menjadi ketua delegasi dari Indonesia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Konjen Philipina di Manado Jose D. R. Burgos, Komandan Lantamal VIII Manado, Komandan Korem 131 Satiago Manado, Komandan Lanud Sam Ratulangi, Laksma Raja Murni Harahap dan kaban kesbang. (kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)

PKB KGPM Dukung Konsep Blue Ekonomi

Konsep ekonomi biru (blue economi) yang digulirkan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang saat ini, tenyata mendapat tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Pria Kaum Bapa Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM). Dalam Konsultasi Kawirausahaan Komisi PKB KGPM se- Indonesia yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (22/10) kemarin, mengangkat topik blue ekonomi.  

Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, memberikan apresiasi positif kepada PKB KGPM, karena dalam konsultasi kewirausahaan ini mampu mengangkat topik Blue Economi yang merupakan salah satu  gagasan brilian dari Gubernur Sulut. konsep tersebut menurut Kansil  telah menjadi trend dunia yang sangat menjanjikan, dan ini bukan mimpi, terutama bagi bangsa Indonesia terlebih khusus bagi daerah  Sulut yang memiliki laut yang sangat luas, kedepan tentunya harus berusaha menjadikan laut sebagai basis pengembangan ekonomi, ajaknya.

 Indonesia sebagai negara bahari atau negara maritim, karena memiliki 2/3 garis pantai sepanjang 81.000 Km, serta terdiri lebih dari17 ribu pulau serta Provinsi Sulut yang merupakan salah satu dari 7 Provinsi Kepulauan dengan luas perairan 454.481 Km2, dan memiliki 226 pulau  terus menempatkan sektor keluatan dan perikanan sebagai sektor penggerak pembangunan di daerah ini. Karena selain potensi sumberdaya melimpah, juga posisi sulut sangat strategis karena berada di bibir pasifik sehingga tepatuntuk dijadikan pintu gerbang Indonesia menuju pusat-pusat pasar ekonomi dunia, ujar orang nomor dua di sulut.

Kansil juga menyebutkan, dengan masuknya kota bitung, kab minut dan kota manado sebagai daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), telah semakin melebarkan peluang usaha dan pengembangan industri di daerah ini. Karena itu guna mendukung konsep blue economi di sulut, pemprov telah menetapkan rencana strategis sebagai pedoman sekaligus arahan terhadap pengelolaan potensi sumber daya kelautan, dengan visi “Penggerak utama penghasil produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berbudaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat”, tandas Penasehat PKB Sinode GMIM. Ketua Komisi PKB KGPM Pnt. Drs.Jan Polii, MSi menyebutkkan, PKB sangat mendukung onsep blue economi yang di gulirkan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, karena dianggap konsep tersebut karena diyakini konsep tersebut bisa mensejahterakan anggota PKB KGPM, terlebih rakyat sulut. ujarnya.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov). 

Wagub Puji Kebersamaan Jemaat BethesdaTatelu

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat menghadiri Ibadah Syukur HUT ke-11 Jemaat GMIM Bethesda Tatelu Wilayah Tatelu Minut, Minggu (20/10) memuji kebersamaan warga jemaat, yang diibaratkan masih sekolah minggu, tetapi pemikirannya sudah dewasa.

Buktinya walau hanya 8 kolom dan baru berusia 11 tahun, tetapi pertumbuhan dan perkembangan jemaat sangat maju. Hal itu lebih disebabkan karena adanya kebersamaan dalam membangun pelayanan di jemaat ini, ujar Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna.

Bukti konkrit dari adanya kebersamaan itu, para jemaat telah memberikan sarana penunjang pelayanan kepada Ketua jemaat  berupa kendaraan roda dua, dan ini jarang terjadi di jemaat-jemaat kecil seperti ini. Karena itu saya memberi apresiasi positif kepada  jemaat disini. Kesempatan itu Wagub juga telah memberikan bantuan berupa satu unit Hand traktor untuk kelompok tani jemaat yang diterima oleh Ketua Koptan Jemaat Bethesda Billy Lontoh serta memberikan bantuan uang unai Rp. 5 Juta untuk pembangunan jemaat diterima Ketua Jemaat Pdt Michael Manumpil STh, mengingat  jemaat Bethesda Tatelu memiliki potensi pertanian dan perikanan yang luas. Kiranya dengan bantuan tersebut, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh jemaat untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan jemaat, harap Ketua PKB Wilayah Mawakom. Ibadah Syukur tersebut dipimpin Ketua jemaat GMIM Bethesda  Pdt. Michael Manumpil STh.  Turut hadir dalam ibadah tersebut, Isteri Wagub Sulut Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, kadis sosial AG kawatu, Kadis Pertanian dan Peternakan J Panelewen, Kadis Perikanan dan Kelautan  Ronald Sorongan, Kadis Perhubungan Joy oroh, Direktur RS Ratumbuisang Dr. Jemmy Lampus, dan Karo SDA, Anggota Deprov Netty A Pantow dan Camat Tatelu. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Sarundajang-Kansil Jadi Penasehat Kegiatan PKB GMIM

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang dan Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd dipercayakan jadi penasehat Panitia Penyelenggaraan Grand Final Gold Medal Paduan Suara (PS), Vocal Group (VG), dan Solo serta Panitia Penyelenggara Diakonal Auto Rally Pria/ Kaum Bapa Sinode GMIM Tahun 2013. Pelantikan panitia itu dilakukan Wakil Ketua Bidang Oikumene Pdt Roy Tamaweol MTh dalam Ibadah Syukur HUT ke-51 Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM yang dipusatkan  di Jemaat Imanuel Kinali Wil.Kawangkoan Satu, Sabtu (19/10).

Selain Sarundajang-Kansil, Kapoda Sulut Brigjen Robby Kaligis serta Bupati/Walikota yang berada di wilayah pelayanan Sinode GMIM turut  pula dipercayakan sebagai penasehat. Sebagai Ketua Umum Panpel Grand Final Gold Medal PS,VG dan Solo dipercayakan kepada Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak, Sekretaris Kompol Tonny M Salawati dan Bendaraha Jantje Rau. Sementara Ketua Panpel Diakonal Auto Rally dipercayakan kepada Kombes Pol Drs. VJ Lasut MM, Sekretaris AKBP Jhon Rori serta bendahara Hangky Gerungan. Panitia itu dilengkapi pula dengan seksi-seksi.

Wagub mengatakan, Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM sebagai salah satu pilar gereja, telah mampu memainkan perannya secara optimal dalam memberikan pencerahan etik, moral dan spiritual yang berdasar pada nilai-nilai kristiani, sekaligus mampu membangun kebersamaan dan kerukunan dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat dan bermasyaraka serta ditengah-tengah kemajemukan.

Sebagai bukti dari peran PKB GMIM yaitu, telah banyak memberi kontribusi konkrit bagi kemajuan pembangunan di daerah sulut. Lewat program kegiatan yang ada PKB GMIM telah mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada seperti membantu pogram pemerintah lewat gerakan sentuh tanah, sentuh air dan sentuh budaya, termasuk mendukung program Polda Sulut untuk memberantas berbagai penyakit sosial ditengah-tengah masyarakat, termasuk program brenti jo bagate. Karena itu, melalui HUT ke-51 kali ini kiranya  perayaan iman ini, akan lebih memotivasi kita semua untuk terus berkarya memberi warna dan dinamika baru dalam mengukir karya yang terbaik bagi bangsa, daerah dan terlebih  bagi gereja itu sendiri, tandas Penasehat PKB Senode GMIM. Sebelumnya Ketua PKB Sinode GMIM Pnt. Jendry Keintjem SH mengakui keberhasilan yang boleh di capai PKB saat ini, tak lepas dari dukungan berbagai pihak baik, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta PKB itu sendiri. Karena itu apa yang sudah kita raih di periode pelayanan ini, mari kita tingkatkan di periode pelayanan berikut, harap Anggota Deprov Sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov). 

     

  

Humas dan Protokol Bakal Jadi Satu Bagian

Pemerintah Provinsi Sulut, melalui Biro Organisasi Setda Prov. Sulut kini  sedang  melakukan kajian penataan kembali struktur Organisasi di sebagian SKPD di lingkungan Pemprov Sulut. Salah satunya bagian humas dan bagian protokol bakal dijadikan satu bagian. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Nixon Watung SH pada rapat pembahasan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar Biro Organisasi di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut, Jumat (18/10) kemarin.

Watung mengatakan, pelaksanaan fungsi bagian  humas yang saat ini tertata dalam Biro Pemerintahan dan humas dalam penyelenggaraan tugas terkait erat dengan bagian protokol pada Biro Umum, namun pada satu sisi kurang sinkronisasi bahkan terjadi diskomunikasi yang diakibatkan penempatan kedua bagian tersebut secara terpisah, karena itu tahun depan kedua bagian ini akan disatukan menajdi bagian humas dan protokol dibawah biro umum, dan ini sudah dikoordinasikan di Kemendagri, sekarang sudah  masuk tahap finalisasi  dan tinggal mengajukan ke Deprov sulut. Terkati dengan hal itu Watung berharap Draf Pengajuan Rancangan Perda ke Deprov, kiranya minggu ini sudah tuntas.

Seperti dijelaskan Karo Organisasi Setda Prov. Sulut Jemmy Ringkuangan AP MSi, penataan kembali struktur organisasi di sebagian SKPD ini, merupakan permintaan sendir dari SKPD yang bersangkutan, Biro Organisasi hanya memfasilitasi saja. Lebih lanjut mantan Kabag TUP mnyebutkan, alasan ditata kembali struktur organisasi ini, tujuannya dalam rangka evisiensi anggaran serta tidak terjadinya tumpag tindi pekerjaan sembari memberi contoh UPTD yang ada di BPBD Sulut di kab/ko tugasnya sama dengan BPBD di kab/ko, kemudian poliklinik yang ada dibawah Biro Umum yang sebelumnya di bawah Biro Organisasi sekarang dialihkan menjadi UPTD Dinkes di kantor gubernur sehingga bisa melayani seluruh PNS di lingkungan Pemprov Sulut, ujar Ketua KNPI Minahasa.

 Ringkungan menambahkan, dari  data penataan kelembagaan OPD Prov. Sulut 2013 ditetapkan dengan Perda, untuk Sekretariat dari hanya tiga biro yang mengalami perubahan struktur organisasi yaitu Biro Pemhumas, Biro Organisasi dan Biro Umum. Demikian dengan  Dinas Daerah ada empat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dishub Kominfo, Diknas dan Disbudpar sedangkan untuk lembaga teknis daerah dua yaitu pembentukan RSUD Kelas C Noongan dan pembentukan kantor unit layanan pengadaan (ULP). Ditetapkan dengan peraturan Gubernur, yaitu penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RS Jiwa Prov DR. VL Ratumbuisang, pembentukan UPTD unit reaksi cepat (URC) penanggulangan bencana pada BPBD, pembentukan UPTD lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan (LLASDP) pada Dishub dan Kominfo, pembentukan pelayanan kesehatan khusus, MICE dan Korpri pada Dinkes Sulut, perubahan pergub uraian tugas Biro Perlengkapan serta perubahan pergub urian tugas biro umum, kunci ringkuangan y6ang akrab dengan wartawan. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemrpov).

      

olahraga kreasi dinas pendapatan daerah

Dinas pendaparan daerah pagi tadi (18/10) melakukan olahraga lain dari biasanya yaitu olahraga kreasi yang dipimpin langsung oleh kepala dinas pendapatan daerah provinsi sulut Drs. Marhaen R. Tumiwa, MPd di halaman kantor dispenda.
Menurut Tumiwa  maksud dilakukannya olahraga kreasi ini adalah untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan dispenda agar ada kekompakan dan kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Setelah melaksanakan kegiatan olahraga kreasi ini diakhiri dengan penarikan door price dengan hadiah-hadiah yang menarik.