SHS : Laut Media Mensejahterakan Masyarakat

Laut merupakan potensi masa depan yang harus dikelola dengan benar agar tumbuh dan berkembang dengan baik karena laut menyimpang begitu banyak kekayaan alam yang harus terus dijaga untuk itu pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang pada acara Deklarasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Poros Maritim dan membuka Seminar dan Lokakarya Kemaritiman Nasional II di Bapelkes (25/9) Manado.

Sarundajang mengatakan bahwa luas laut di Indonesia 80 % dari luas wilayah keseluruhan yang berarti luas daratan hanya 20%, dan segala potensi yang ada di laut harus mampu dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, disadari bahwa ketimpangan pembangunan antara pulau besar dan kecil maupun pulau terdepan dan pedalaman kian tampak dan mengenai Ekonomi maritim merupakan model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Paradigma Ekonomi Maritim mengajak belajar dari alam dan menggunakan logic of ecosystem didalam menjalankan pembangunan menuju penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien.
Lebih lanjut Sarundajang mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dimana akan diberlakukan perdagangan bebas di negara-negara ASEAN, untuk itu diharapkan kesiapan seluruh masyarakat karena jika tidak siap kita akan menjadi tamu di daerah sendiri, Sarundajang juga mengingatkan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris yang dapat membantu dan menjadi bekal dalam persaingan di dunia tenaga kerja.

Sebelumnya Sarundajang mengapresiasi PMII yang sangat konsisten melihat laut sebagai kehidupan manusia mengharapkan agar kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader potensial dari PMII Sulawesi Utara untuk menjadi pemimpin yang mengerti tentang bangsa Indonesia yang merupakan bangsa maritim.

Sebelumnya didahului laporan panitia pelaksana oleh Zainudin Pai yang mengatakan bahwa maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk menggali berbagai ide, gagasan dan pemikiran yang diharapkan akan berkontribusi bagi upaya pembangunan bangsa indonesia atas dasar kepentingan nasional yang berbasis maritim dan akan dilaksanakan selama 3 hari samapi Minggu 28 September 2014. (DR. Jemmy S. Kumendong, MSi Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Watania Buka Bimtek Kependudukan Berbasis Siak

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dra Linda Watania MM MSi mewakil Gubernur Sulut, Kamis (25/9) kemarin, di hotel Sahid Kawanua Manado, membukan Bimtek  Penyusunan Indikator Kependudukan Berbasis Siak.   

Watania mengatakan, sejalan dengan otonomi daerah dimana daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan sangat diperlukan kesiapan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan indikator, serta kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan indikator, serta memanfaatkannya dan mengoperasionalkan tehnologi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan bimtek dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendayagunaan data base kependudukan untuk penyusunan indikator. Diakui bahwa komputerisasi dengan kemajuan tehnologinya sangat membantu memudahkan segalanya, jelas mantan Karo Ekonomi Setda Provinsi Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov.) 

Sekprov: Pejabat Eselon III Ibarat Koki Kebijakan

Pemerintah Provinsi Sulut kembali menggelar roling khusus bagi pejabat Eselon III, kali ini Empat Pejabat Eselon III yang dilantik Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan di Aula Mapaluse, Kamis (25/9) kemarin, hanya melibatkan Dua SKPD saling bertukar  posisi yaitu dari BPK-BMD ke Inspektorat Provinsi.

Ke-empat pejabat yang bertukar posisi tersebut yaitu Jainudin Saleh Hilimi, SE dari Kabid Anggaran diangkat menjadi Sekretaris Inspektorat, jabatan yang ditinggalkan Hilimi diisi oleh JH Pangemanan SE yang sebelumnya menjabat Kabid Akuntansi. Sedangkan Mieke Sendow SE dari Sekretaris Inspektorat dipercayakan menjadi Irban Wilayan IV  menggantikan jabatan yang ditinggalkan  Dammy RS Tendean SE Ak kini dipercayakan sebagai Kabid Akuntansi. Pelantikan tersebut beradasarkan Keputusan Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/265/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemprov Sulut Tanggal 24 September 2014.

Mokodongan mengatakan, pejabat eselon III dapat diibaratkan, sebagai “juru masak kebijakan (koki)”, sehingga berhasil dan berjalannya suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh komitmen, integritas dan loyalitas para pejabat Eselon III dalam menemukan dan meramu bahan baku yang tepat untuk setiap rancangan kebijakan yang tepat, untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan, sembari meminta pejabat yang baru dilantik ini kiranya mampu melakukan perubahan dan peningkatan kinerja.

Kesempatan itu Mokodongan juga menyinggung Kepala SKPD laki-laki agar ada budaya malu terhadap Kepala SKPD Perempuan, karena dalam bidang pengawasan mereka lebih teliti dari kalian, tandas salah satu putra terbaik bumi totabuan. Turut hadir Kepala BKD Provinsi Dr Noudy RP Tendean SIP MSi serta pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pem;prov Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).    

   

  

Sulut Raih Penghargaan AKIP 2014

Komitmen Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang dan  Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil, MP dan Sekretaris Daerah Ir SR Mokodongan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik kembali mendapat apresiasi baik dari pemerintah pusat.
Kali ini Sulut mendapat penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Baik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono di dampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar langsung di istana Wakil Presiden Rabu(24/9). Penghargaan tersebut diterima Wagub DR Djouhari Kansil di dampingi Asisten Administrasi Umum N Watung dan Karo Organisasi Jemmy Ringkuangan, AP, Msi. Penghargaan ini bisa dikatakan bergengsi karena hanya Provinsi Sulut yang meraih predikat baik dari seluruh provinsi yang ada di pulau Sulawesi dan di Indonesia kawasan timur.
Dalam sambutan Wapres menekankan penghargaan ini diberikan bagi daerah yang memberikan pelayanan baik di daerah. Pelayanan pada masyarakat harus lebih diperbaiki.
Upaya pemerintah saat ini dalam memberikan pelayanan yang baik sudah cukup banyak, kunci dari pembangunan salah satu dari sektor publik, ketika sektor publik di bangun dengan baik maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik juga.
Harus ada keseimbangan antara penghargaan dan kinerja, berikan penghargaan yang baik bagi para pegawai yang ada di lapangan, mereka yang bekerja sehingga pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.
Penilaian kinerja kali ini lebih memperdalam sasaran penilaian dengan mengukur tingkat pencapaian hasil yang akan menciptakan dampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Wapres mengingatkan juga kepada daerah atau lembaga yang belum mendapat penghargaan untuk lebih memantapkan kinerja.
Wagub Kansil setelah menerima penghargaan menyatakan rasa terima kasih kepada jajaran pemerintah Provinsi Sulut yang telah bekerja memberikan pelayanan terbaik sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kedepan Wagub mengharapkan sistem akuntabilitas yang ada di Pemprov Sulut akan terus ditingkatkan, perencanaan dan penerapan E Goverment akan terus dikembangkan.
Penghargaan ini juga merupakan kado bagi Sulut yang baru saja merayakan HUT emas 50 Tahun. Wagub mensyukuri kerja keras Pemprov mebuahkan hasil positif.
Karo Organisasi Jimmy Ringkuangan di dampingi Kabag Tata Laksana Judhistira AK Siwu, SE, MSi juga menyatakan penghargaan ini dilaksanakan atas penilaian Indikator kinerja utama, dokumen perencanaan, renstra, Renja sampai hingga RPMJ dan pengawasan terhadap kinerja instansi yg dilakukan inspektorat. Pelaksanaan semua kegiatan tersebut di pemprov Sulut sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi pemprov terus akan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat.

Tahun Depan Bansos Lansia di Alihkan ke Kabupaten/Kota

Bagi para kaum Lanjut Usia (Lansia) penerima dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Sulut,  mulai tahun depan penerimaannya sudah di alihkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut. Hal tersebut, di sampaikan Kepala BPK-BMD Praseno Hadi SE AK, Rabu (24/9) kemarin, di Kantor Gubernur Sulut.
"Jika selama ini lansia mengambil dana bansos di Pemprov Sulut, maka mulai tahun depan sudah kami alihkan pelayanan  pengambilan dana bansos tersebut di kabupaten/Kota se- Sulut sesuai proposal yang  masuk di Pemprov," kata Hadi sembari menyebutkan semua proposal yang ada nantinya akan kami distribusikan dalam waktu dekat ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili dari lansia itu sendiri.
Sedangkan terkait dengan anggaran bansos tersebut Hadi menegaskan, semuanya berasal dari dana APBD Provinsi, Kabupaten/Kota hanya menyalurkan saja, sembari menambahkan, untuk pengambilan dana bansos tahun ini anggarannya sudah habis, nanti tahun depan realisasinya. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

 

Kadiv Humas Bakal Irup Siarah Tahun Emas di Kalibata

Untuk mengenang  jasa dari para mantan Gubernur Sulawesi Utara, Pahlawan Nasional serta pejuang asal Sulut yang dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta, maka Pemerintah Provinsi Sulut dalam rangkaian agenda kegiatan memperingati HUT ke-50 (Tahun Emas) Provinsi Sulut, akan menggelar upacara siarah.

Hal itu ditegaskan, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu MSi yang didampingi Isteri tercinta Dra Suzan Toding di sela-sela Upacara Peringatan Tahun Emas di halaman Kantor Gubernur, Selasa (23/9) lalu.  Upacara siarah di TMP Kalibata Jakarta rencananya akan berlangsung antara 27 atau 28 September 2014 mendatang, bertindak sebagai Inspektur Upacara Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Ronny Sompie, sedangkan ketua rombongan dipimpin Kalakhar Bakorkamla Laksdya Maritim Dr DA Mamahit MSc. Ada 94 orang yang dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta yang terdiri para mantan Gubernur Sulut yaitu FJ Tumbelaka, Welly Lasut, GH Mantik dan AA Baramuli sedangkan Pahlawan Nasional antara lain Pier Tendean, Jhoni Lie, Babe Palar, Mononutu, Lapian dan AA Maramis serta para pejuang asal Sulut lainnya.

Menurut Kuhu, upacara siarah sengaja melibatkan para "Tonaas Wangko"  yang sementara memegang jabatan penting dan strategis di pusat di akuinya memiliki momen spesial yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Momen spesial kali ini bagi warga kawanua di Jakarta di jadikan bahan refleksi untuk terus menopang perjalanan Pemerintahan Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan SHS-DjK. Karena daerah yang kita cintai ini boleh merayakan Ulang Tahun Emas, sembari menambahkan, setiap tahun Badan Penghubung Pemprov Sulut di jakarta melakukan tabur bunga di pusara para mantan Gubernur, Pahlawan Nasional dan pejuang asal Sulut, tambah mantan Sespri Gubernur SHS.(Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).      

Tahun Emas Sulut di Warnai dengan Peresmian Berbagai Proyek

Upacara peringatan  Ulang tahun Emas, HUT ke-50 Provinsi Sulut yang berlansung dihalaman kantor Gubernur Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (23/9) kemarin, diwarnai dengan peresmian berbagai proyek pembangunan oleh Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang selaku Inspektur Upacara.

Proyek-proyek yang diresmikan Gubernur tersebut meliputi, gedung Graha Gubernuran Mayjen TNI HV Worang di Gubernuran Bumi Beringin, Prasasti Peringatan 50 Tahun (Tahun Emas) Provinsi Sulut, Gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Gedung (PIP2B), Gedung Kantor UPTD Metrologi Disperindag Sulut, Pembangunan gedung Kantor Tim Pembina Samsat Sulut, Pembangunan Jalan Desa Popodu, Toluaya, Pintadia (HERS) Kec, Bolaang Uki Bolmong, Gedung Kantor Capilduk kota Tomohon, Peresmian Pekerjaan Rekonstruksi Tanggul Penahan pantai Likupang dua dana bansos berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2013, serta gedung PT RD Pasific Intenational Bitung.

Disamping itu Gubernur juga telah melaunching pranko SHS-DJK dan sampul Tahun Emas dari Kantor Pos Manado serta menyerahkan, piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10-30 Tahun kepada pejabat pemprov, serta pengharggaan lainnya.

Sarundajang mengatakan, ditengah-tengah keberhasilan capaian pembangunan yang boleh di capai provinsi sulawesi utara, namun diakui potret kemiskinan didaerah inisangat dimanis, dimana angka kemiskinan mengalami penurunan, walaupun sempat ada masa angka ini meningkat. Ditahun 2007 angka kemiskinan berada pada 11,42 persen atau 250.100 jiwa, yang disebabkan krisis kenaikan harga minyak dunia. Sedangkan Tahun 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 9,79 persen (sekitar 218.206 penduduk). Akan tetapi kita harus terus bekerja secara maksimal untuk berupaya mencapai angka nol di daerah yang kita cintai ini. Bertindak selaku Komandan Upacara Kepala BKD DR Noudy RP Tendean SIP MSi. (Kabag humas Dr Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).