Wakili Gubernur, Kotambunan Terima Kunker Komisi IX DPR RI

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Staf Ahli Gubernur bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan Farly Kotambunan menerima kunjungan kerja Tim Komisi IX DPR RI yang dipimpin Sumarjati Arjoso di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Jumat (3/5/2019) siang.

Dalam sambutannya, Kotambunan menerangkan komitmen Pemprov Sulut dalam mengoptimalkan setiap aspek potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk menunjang pencapaian pembangunan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, serta penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

Disamping itu, Kotambunan juga memaparkan sejumlah pencapaian Pemprov Sulut di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Usia harapan hidup masyarakat Sulut meningkat hingga mencapai 71,04 tahun, presentasi balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % dari total 28 kasus gizi buruk di  tahun 2018, angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 sebesar 49 kasus di bawah target AKI 2018 yaitu 70 kasus dan target nasional yaitu 228/100.000, Angka Kematian Bayi tahun 2018 sebesar 135 kasus. Capaian kinerja ini dikategorikan berhasil karena turun dari 161 kasus sebelumnya," kata Kotambunan.

"Selanjutnya, akreditasi pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2018 sudah terakreditasi 112 Puskesmas dari total 195 Puskesmas dan sudah ada 32 RS yang terakreditasi dari total 46 RS, di tahun 2018 telah serahkan bantuan BPJS kepada 61.593 orang di Kab. Kepl. Sitaro, Kab. Kepl. Talaud dan Kab. Bolaang Mongondow Utara dan penyediaan layanan hallo sehat sebagai tempat pengaduan masyarakat di bidang kesehatan," sambung Kotambunan.

Adapun pencapaian di sektor ketenagakerjaan, yaitu Pemprov Sulut telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi kepada 1.408 orang, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Sulut yang diikuti oleh 1.445 orang, pelatihan keterampilan bagi warga transmigrasi sebanyak 60 orang, pemagangan dalam negeri pada perusahaan sebanyak 180 orang dan pemagangan luar negeri ke Jepang pada tahun 2018 sebanyak 25 orang, kegiatan penempatan tenaga kerja antar kerja lokal melalui Pameran Bursa Kerja/Job Fair sebanyak 1.023 orang dan penempatan tenaga kerja jasa konstruktif 21.000 orang

Kemudian ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut tahun 2019 melalui Keputusan Gubernur Sulut Nomor 433 Tahun 2018 tentang Penetapan UMP Sulawesi Utara Tahun 2019 sebesar Rp.3.051.076,- (mengalami kenaikan dibanding UMP Provinsi Sulut tahun 2017 sebesar Rp.2.824.286,-) dan penetapan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan.

Untuk diketahui, atas pencapaian positif tersebut, Pemprov Sulut menerima berbagai penghargaan dibidang ketenagakerjaan, yakni Penghargaan Rekor Dunia MURI atas perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi 35.000 Pekerja Lintas Agama di Provinsi Sulut tahun 2018, data sampai akhir bulan Desember 2018 jumlah Pekerja Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 yang diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan bertambah menjadi 60.229 Pekerja.

Kunjungan kerja tim Komisi IX DPR RI turut dihadiri jajaran RSUP Prof. R. D. Kandou, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BKKBN, Balai Besar POM, BP3TKI dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Buka Musda REI, Wagub Kandouw Optimis Prospek Property di Sulut Bergairah

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) yang berada di level 6,1% melampaui nasional, dibarengi dengan meningkatnya investasi di bidang perumahan, ini diungkapkan  Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Drs Steven Kandouw, mengacu laporan Biro Perekonomian, tercatat bahwa 20% dari investasi didominasi oleh properti. 

"Ini berarti properti mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara," kata   Wagub Kandouw Kandouw saat membuka Musyawarah Daerah IX Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di GKIC Manado Jumat (3/5/2019) pagi

"Saya berani katakan, Sulawesi Utara tahun ini bahkan tahun depan mempunyai masa depan yang cerah. Menurut hemat saya prospek perumahan di Sulawesi Utara ini terang benderang," ujar Kandouw.

Di sisi lain, sebagai bentuk perhatian kepada pengembang, Kandouw menyebut bahwa Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE totalitas dalam membangun infrastruktur. 

"Pak Gubernur berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan berupaya menaikkan status jalan, yang tadinya hanya jalan kampung menjadi jalan provinsi. Tujuannya, agar jalan tersebut dapat ditangani oleh provinsi, tandasnya.

Di sisi lain, Kandouw menjelaskan ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan, yakni ekspor, government expenditur dan investasi.

"Ekspor di Sulawesi Utara diwarnai dengan anjloknya harga komoditas   produk kelapa. Di mana selama sejarah, baru sekarang paling rendah. Tidak diketahui kenapa. Demikian juga dengan perikanan, karena moratorium, Sulawesi Utara yang masuk dalam 12 industri perikanan besar di Indonesia di mana tujuh diantaranya ada di Bitung, ekspornya juga jauh panggang dari api. Tetapi dengan pertumbuhan properti, hal ini telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Sulawesi Utara dari aspek penduduk, ungkap Kandouw hanya dihuni 2,6 juta penduduk. Tetapi daerah ini merupakan wilayah hinterland, yang menghubungkan Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat bahkan Kalimantan Timur.

"Makanya tidak heran jika orang orang berduit, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta di daerah-daerah itu, selalu berpikir untuk punya second home di Manado. Boleh dicek bagaimana perumahan-perumahan kita 30% dibeli oleh saudara-saudara kita dari hinterland," kata Kandouw.

Kandouw juga berharap, REI dapat menjawab kebutuhan perumahan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat dari 16 ribu ASN ada 5.000-an belum memiliki rumah.

Sementara itu, Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida, berharap musda dapat berjalan lancar dan dapat memilih pengurus yang amanah.

"Selamat terima kasih kepada Bapak Rudy Kululu beserta jajaran yang telah mengabdi secara ikhlas selama 3 tahun dan selamat kepada ketua dan pengurus yang terpilih nanti untuk mengabdi di Sulawesi Utara 3 tahun ke depan. Kiranya tetap menjaga kesatuan dan kekompakan," tukasnya.

Menjelang Munas di bulan November 2019 mendatang, Totok berharap REI tetap dapat membingkai kebersamaan dan kekeluargaan dalam persatuan.

 "Itu yang kita harapkan untuk lebih berfungsi kepada anggota, agar program-program yang kita siapkan dapat kita kerjakan. Khususnya untuk MBR dan rumah menengah atas, diharapkan itu bukan untuk pribadi pengurus, bukan untuk pribadi ketua, maupun DPD," ujarnya.

Terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan yang akan menetapkan harga unit rumah MBR dengan harga baru, Totok meminta pengusaha bersabar. "Mohon bersabar, regulasinya sudah diteken. Sebentar lagi pasti keluar," katanya sembari merinci harga baru tersebut dipatok sebesar Rp145-147 juta dari harga sebelumnya sebesar Rp136 juta.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara, Benigno M Polii, mengatakan pembangunan perumahan dan permukiman yang dikerjakan REI adalah untuk kesejahteraan rakyat di Sulut.

"Diharapkan kehadiran REI sebagai wadah berkumpulnya para pengembang khususnya di bidang pembangunan perumahan baik rumah komersil maupun rumah subsidi dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, sebutnya telah direalisasikan melalui pembangunan ribuan unit rumah baru. Setiap tahun secara langsung berkontribusi bagi penyediaan ratusan bahkan ribuan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

"Selain itu REI memiliki peran sentral dalam penyediaan rumah yang layak huni serta berwawasan lingkungan," tukasnya sambil menambahkan

Diketahui tahun ini REI diikuti 112 perusahaan anggota yang terdaftar di DPD,  sebanyak 102 anggota diantaranya adalah peserta yang memiliki hak suara.

Selanjutnya, Ketua DPD REI Sulut masa bakti 2016-2019, Rudy S Kululu, mengatakan REI mengalami pertumbuhan signifikan, menyusul terbuka infrastruktur.

"Jumlah keanggotaan REI dari 80 anggota sekarang menjadi 130 anggota. Ini membuktikan banyak pengembang yang bertambah yangbergerak di bidang developer. Sebab pemerintah hadir mendukung program Jokowi lewat Pak Gubernur Olly dondokambey," ujarnya. 

Dalam operasionalnya yang didukung pembangunan infrastruktur, ungkap Kululu, secara langsung REI mendapatkan banyak  profit.

Hadir pada kesempatan ini, Kapolda Sulut, Sulawesi Utara ( Sulut) Irjen (Pol) Remigius Sigit Tri Hardjanto, CEO PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Manado Haris A Handoko, Perbankan dan Pengusaha Real Estate. ( Humas Pemprov Sulut) 

Serahkan SK Plt Bupati Talaud, Wagub Steven Sampaikan Pesan Gubernur Olly

Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw menyerahkan surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepada Wakil Bupati Talaud Petrus Simon Tuange sebagai Bupati Talaud mengganti Sri Wahyumi Manalip yang sekarang ini sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak KPK.

Penyerahan surat penunjukan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi kepala Biro Pemerintahan Jemmy Kumendong, Kabag OTDA Rollies Rondonuwu, Kamis (2/5/2019) siang tadi tepatnya di ruang wakil gubernur Sulut.

"Pesan pak Gubernur Olly kepada pak bupati Petrus Tuange agar roda pemerintah di daerah Talaud harus tetap berjalan dengan baik dan bekerjalah sesuai dengan kepentingan rakyat sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Saya rasa pak wakil Bupati tak asing lagi memimpin daerah kepulauan Talaud tersebut," pesan Gubernur Oly melalui Wagub Sulut itu.

Sementara itu Plt Bupati Talaud Petrus Tuange menyampaikan banyak terima kepada pak gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (OD-SK) yang sudah percayakan dirinya sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud.

"Kepercayaan ini saya akan pegang teguh sesuai dengan amanat pimpinan. Setelah saya dipercayakan sebagai Plt Bupati Talaud langka awal saya akan menggelar rapat dengan Forkompinda Talaud dan tokoh masyarakat serta seluruh jajaran Pemkab Talaud," tandasnya.

Lanjut Plt Bupati Talaud Petrus Tuange dengan tegas mengatakan pada Senin pekan depan, dirinya akan menindaklanjuti Surat Mendagri Tjahjo Kumolo beberapa waktu yang lalu tentang pelantikan 305 PNS di lingkup Pemerintahan Kabupaten Talaud yang telah melanggar aturan.

“Senin depan saya akan kembalikan jabatan 305 PNS di Talaud dan mencabut SK Bupati terkait 305 pejabat yang telah dilantik Bupati SWM, sesuai dengan edaran Mendagri yang menyatakan pelantikan tersebut menyalahi aturan,"tegasnya.

Jadi Irup Pada Peringatan Hardiknas, Wagub Steven Sampaikan Amanah Mendikbud

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 di lapangan Kantor Gubernur, Kamis (2/5/2019).

Diikuti oleh utusan siswa SD, SMP dan SMA serta para kepala sekolah, Wagub Steven dalam arahannya menyampaikan amanah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dihadapan peserta upacara yang hadir.

"Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," ucap Wagub sebagaimana pesan Mendikbud.

Disamping itu juga, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta generasi Z (yang terlahir di era digital dan teknologi) Mendikbud sebagaimana yang dibacakan Wagub Steven, mengharapkan agar para guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia melalui Tri Pusat Pendidikan.

"Tri pusat pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus salin mendukung dan menguatkan," sahutnya.

Untuk diketahui, Hardiknas merupakan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperingati Ki Hadjar Dewantara sebagi tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. 

Nampak pula pada peringatan tersebut penyerahan SK kenaikan pangkat guru serta pengawan dan penyerahan SK pensiunan guru dan pengawan. Serta peluncuran aplikasi SimPAK online yang diserahkan secara simbolis oleh Wagub Steven dan penyerahan kartu identitas guru. 

Disamping itu juga, mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Wagub Steven menyerahkan hibah tanah kepada Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA) Zona Maritim Tengah seluas 70.000 m2. (humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw Hadiri Peringatan Hari Buruh

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri kegiatan MAY DAY Together We Grow tahun 2019 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut dalam memperingati Hari Buruh, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (01/05/2019). 

Dalam sambutannya Wagub Kandouw menyampaikan bahwa dewasa ini perjuangan para kaum buruh semakin efektif, semakin baik, semakin mantap dari waktu ke waktu.

"Atas nama Pak Gubernur Olly Dondokambey dan atas nama rakyat Sulut, mengucapkan selamat, salut, turut bergembira dan berbahagia dengan segenap kaum buruh yang hari ini memperingati hari buruh sedunia," kata Kandouw

Lanjut Kandouw, yang menjadi kendala untuk perjuangan kaum buruh menurut hemat saya yang pertama adalah apatisme dikalangan buruh sendiri. Apatisme yakni termasuk ketidaksadaran tentang hak-haknya, masih banyak kaum buruh tidak sadar dengan hak-haknya, padahal kalau semua kaum buruh menyadari haknya pasti tidak ada seluruh komponen masyarakat di dunia ini yang mampu melawan kehendak kaum buruh ini. 

" Anggapan terhadap kaum buruh yang kategorinya dianggap fatalistis atau sebuah sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan atau hidup Apabila paham seseorang dianggap sangat putus asa dalam segala hal",   ujar Kandouw

Lebih lanjut Kandouw mengatakan, percuma kita  mau berbuat, percuma kita masuk dalam satu wadah asosiasi buruh, tapi hak-hak kita tidak akan terealisasi itu salah,

Semua di dunia ini termasuk di negara Indonesia sekalipun sudah ada koridor - koridor untuk komponen masyarakat dalam memperjuangkan hak - haknya.

" Jadi saya imbau supaya kaum buruh mari bersama sama jangan jadi aliran fatalime, mari salurkan keinginan  kita untuk mewujudkan hak-haknya juga bergabung dengan asosiasi buruh, jangan diluar itu,  harapnya." himbau kandouw. 

Untuk itu saya mengajak kepada seluruh stakeholder agar bersama - sama peduli terkait dengan perjuangan para kaum buruh ini,  tutup Wagub Kandouw itu.

Semetara itu, Kadisnakertrans Daerah Sulut Erny Tumundo mengatakan peringatan MAY DAY,  1 Mey ini seperti tahun tahun sebelumnya dan sudah berjalan sukses sesuai rencana pak Gubernur Sulawesi Utara bapak Olly Dondokambey.

"Kegiatan seperti ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Dan semua berjalan sukses. Syukur setiap tahun ada inovasi dari Pak Gubernur Olly Dondokambey. Tahun ini pekerja informal bukan penerima upah sekira 10 ribu naker, target pertama setelah kita verifikasi bisa bertambah dan semua akan dicover oleh pemprov tentunya," katanya.

Diketahui peringatan MAY DAY yang digelar oleh Pemprov tersebut dilaksanakan juga pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, MOU Pemprov Sulut dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk non ASN, MOU Pemprov.Sulut dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah, penyerahan jaminan kematian bagi ahli waris pekerja sosial keagamaan, orasi bagi masing konfederasi, serta lomba yel-yel, hiburan serta pemberian doorprize.

Turut hadir Forkopimda Provinsi Sulut, Para Pejabat Eselon II di Lingkup Pemprov Sulut dan Seluruh Asosiasi Buruh yang ada di Sulut .(Humas Provinsi Sulut)

Gubernur Olly Dinobatkan Kepala Daerah Inovatif di Ajang Government Award 2019

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif di ajang Government Award 2019 dari MNC Group yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (30/4/2019) malam.

Government Award 2019 kategori Jaminan Sosial diberikan kepada Gubernur Olly karena menjadi gubernur satu-satunya di Indonesia yang mengcover jaminan sosial kepada 35.000 pekerja lintas agama hingga berhasil mencetak rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia).

Pemimpin Redaksi Majalah SINDO Weekly, Nevy Hetharia menjelaskan Government Award merupakan event tahunan yang dilaksanakan secara rutin MNC Group yang dimotori Majalah SINDO Weekly. Menurutnya, kegiatan ini lahir dari niat pihaknya untuk mempromosikan sekaligus mengapresiasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Sebab kami sadar, sesungguhnya salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional  adalah tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah di Indonesia sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional,” kata Nevy.

Untuk diketahui, penyelenggaraan Government Award yang ke-6 pada tahun 2019 ini, sebanyak 31 penghargaan diberikan kepada para gubernur, bupati dan walikota se Indonesia. Total penghargaan Government Award yang telah diberikan sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2014 sudah mencapai 224 penghargaan.

Adapun motivasi pemberian Government Award ini didasarkan atas keberhasilan kepala daerah dalam membangun daerahnya. (Humas Pemprov Sulut)

Pertemuan CTI-CFF, Wagub Kandouw Serukan Penyelamatan Terumbu Karang

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw membuka secara resmi agenda 1st Renewal of CTI-CFF Regional Plan of Action (RPOA) Consultative Workshop back to back with 3rd Regional Priority-Setting Workshop, Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG) Meeting and CT Atlas Workshop di Manado, Selasa (30/4/2019) pagi.

Pada kesempatan itu Wagub Kandouw menyerukan pentingnya upaya konservasi lingkungan kelautan dan wilayah pesisir untuk mendukung agenda kerja pemerintah Indonesia di bidang perikanan berkelanjutan.

Termasuk adaptasi perubahan iklim, dan ketahanan pangan melalui platform kerjasama Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF).

"Keberadaan CTI sangat penting karena kondisi lingkungan semakin menurun sehingga perlunya penyelamatan terumbu karang," kata Kandouw.

Karenanya, menurut Kandouw, Pemprov Sulut mendukung penuh kegiatan yang menandai 10 tahun berdirinya CTI dan sekaligus akan meletakkan dasar-dasar kerja sama kawasan di bidang kelautan dan perikanan untuk periode 10 tahun mendatang.

"Pemerintah mensupport penuh pelaksanaan pertemuan CTI-CFF ini untuk menghasilkan kebijakan penyelamatan terumbu karang dan keamanan pangan," ungkap Kandouw.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat CTI Hendra Yusran Siry menerangkan kegiatan yang dihadiri perwakilan dari 12 negara ini membahas pentingnya pengelolaan sumberdaya hayati laut - terumbu karang dan konservasi pesisir dan laut.

Walaupun tantangan yang dihadapi negara-negara anggota CTI juga tidaklah mudah, seperti pesatnya pembangunan wilayah pesisir, menurunnya kesehatan laut dan penangkapan ikan berlebih.

Di bagian lain, masalah adaptasi perubahan iklim juga menjadi perhatian utama CTI-CFF. Salah satunya melalui berbagai kegiatan diskusi dan perumusan kebijakan di tingkat regional dan internasional yang diterjemahkan kedalam kesepakatan regional dan nasional masing-masing negara.

Hal ini sesuai dengan semangat tujuan rencana aksi regional CTI-CFF yaitu tercapainya acuan adaptasi perubahan iklim bagi kawasan Segitiga Karang.

Harapannya masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir dapat mengantisipasi perubahan iklim akibat pemanasan global yang sedang terjadi – termasuk di dalamnya alternatif sumber mata pencaharian dan mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Adapun pertemuan ini turut dihadiri Ms. Nora Ibrahim, Deputy Executive Director Program Services (Malaysia), Mr. Gregory Bennet, Technical Program Senior Manager (Salomon Island) dan perwakilan negara lainnya. (Humas Pemprov Sulut)