humas Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum (Sesditjen PUM)
Drs. Moh. Roem MM Rabu (13/11) kemarin di hotel gran puri manado membuka rakor
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan rapat
dekonsentrasi fasilitasi pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di
daerah. Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut diikuti
Satpol PP, Bappeda, Inspektorat, BPK BMD, Biro Pembangunan serta Kabag Administrasi
Pembangunan Kabupaten/Kota.
Menurut Roem, penyelenggaraan urusan pemerintahan di
koordinasikan kepada gubernur, baik intansi vertikal yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota wajib berkoordinasi dengan gubernur
atau bupati/walikota dalam rangka keserasian hubungan antar susunan pemerintah.
Sedangkan terkait dengan penguatan fungsi gubernur dalam pelaksanaan korbinawas
menjadi sangat strategis sebagai bagian dari upaya membangun sinergitas antara
pemerintah pusat san daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang lebih baik, dimana gubernur mempunyai fungsi menjembatani dan
memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas pemerintahan diwilayah, tandas
Roem. Karo Pemerintahan dan humas DR.
Nody RP Tendean menyebutkan, sebagai wakil pemerintah gubernur dapat melakukan
korbinawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping itu
penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah akan dapat memperkuat orientasi
pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap
fragmentasi spasial, sosial dan ekonomi di daerah. Turut Hadir Kasubag Dekonsentrasi
dan Tp Boslar Sanger dan kasubag Pemerintahan umum Christian Iroth SSTP. (Kabag
humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar