Pemprov Sulut saat ini semakin dituntut untuk bisa
menghasilkan laporan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki nilai
akuntabilitas dan transparan tinggi. Untuk dapat menghasilkan laporan tersebut
maka pemprov sulut selama lima hari menggodok para PPTK, bendahara dan Satker
SKPD dilingkungan Pemprov Sulut untuk mengikuti waorkshop penerapan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAPBA). Kegiatan yang digelar Badan Pengelola
Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provin si Sulut, telah dibuka Sekprov
Sulut Ir. Siswa R Mokodongan yang diwakili Kepala BPKBMD Praseno Haddy SE AK,
di Hotel Arya Duta manado, Senin (21/4) kemarin.
Kegiatan yang turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Sulut
Adil Hamonangan Simanjuntak serta pejabat terkait lainnya, menurut Mokodongan,
penerapan SAPBA, menjadi semakin penting
dan sangat diperlukan, mengingat selama ini pengelolaan dan penatausahaan
administrasi keuangan cenderung masih belum tertata dan terpola dengan baik.
Hal ini ditandai dengan masih banyaknya unsur-unsur laporan keuanganyang belum dapat
disajikan dengan baik sebagaimana diamanatkan peraturan dan
perundang-undanganyang berlaku.
Untuk itu Mokodongan, minta kegiatan ini kiranya akan menjadi
jawaban
solutif bagi perbaikan dalam pengembangan, penyusunan dan penyajian
laporan keuangan SKPD dilingkungan pemprov sulut, sembari berharap, dengan
adanya penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) ini, maka setiap SKPD akan
mampu menyusun laporan keuangan yang meliputi kebijakan akuntansi pelaporan
keuangan dan kebijakan akuntansi akun sebagaimana
diatur dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang penerapan akuntansi
pemerintahan berbasis akrual pada pemprov dan juga melakukan pembenahan
manajemen keuangan, karena paling lambat Tahun 2015 Pemprov akan menjadi pilot projek SAPBA, kunci putra terbaik bumi totabuan. (Kabag humas DR. Jemmy
Kumendong MSi selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar