Pemerintah Provinsi Sulut bekerjasama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa pekan
depan pukul 8:30 Wita bertempat di ruang huyula Kantor Gubernur Sulut, akan
menggelar Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Pro Rakyat.
Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Sulut. Drs
Mecky M Onibala MSi, Jumat (8/8) kemarin, usai mengikuti jalan sehat bersama
dalam rangka pencanangan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke- 69 Kemerdekaan RI dan HUT
ke-50 Provinsi Sulut yang dilakukan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil
MPd, di halaman Kantor Gubernur Sulut.
Onibala mengatakan, mengingat pentingnya sosialisasi ini maka
dimintakan para Bupati/ Walikota serta Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sulut
dapat menghadirinya, karena hasil dari sosialisasi
ini akan langsung diterapkan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2014 dan APBD
2015 baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulut.
Sementara pada malam harinya di hotel sintesa peninsula
Manado para Bupati/Walikota, BPKP dan Gubernur secara bersama-sama akan
menandatangani dokumen pengawasan. Usai
acara tersebut dilanjutkan dengan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan nara
sumber berasal dari KPK, BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Polda dan Kejati Sulut serta akan dilaksanakan
pengukuhan Pengurus AIPI Sulut, ujar mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Provinsi Sulut.
Kegiatan ini merupakan
salah satu wujud dari komitmen Gubernur Sarundajang untuk membangun Sulawesi
Utara Tanpa Korupsi, tambah Onibala yang ikut didampngi Sekretaris Inspektorat
Provinsi Mieke Sendow, SE. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir
pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar