29 SKPD yang mendapat rapor merah pada
Evaluasi dan Pengaasan Penyerapan Anggaran (EPPA) posisi 31 Oktober 2014
menyatakan, sanggup merubah menjadi rapor biru pada EPPA Bulan Nopember 2014.
Penryataan kesanggupan dari 29 Kepala SKPD disampaikan didepan Wagub Dr
Djouhari Kansil MPd, didampingi Kepala BPK-BMD Ir. Olvie Ateng MSi, saat memimpin EPPA, Senin (17/11) kemarin, di ruang
Mapaluse Kantor Gubernur.
29 SKPD tersebut yaitu BKD,Diskop UMKM,
BKP, Kesbang, BPBD, Biro Ekonomi, Biro Pemhum, Distanak,BP3A, Set DPRD, Dinkes,
Dinsos, BLH, Dishut, Bandiklat, Dispora, RSJ Ratumbuisang, Dishut Kominfo,
Disperindag, Bappeda, DKP, Biro Perlengkapan, Biro Umum, BKPM, Dinas PU,
Distanak, Setda, Disbudpar. dan Biro Kesra. Sedangkan UPTD/Balai juga se banyak
45 mendapat rapor merah.
Karena itu Wagub minta yang mendapat
rapor merah, di evaluasi untuk akhir Nopember 2014 harus sanggup masuk pada
sona biru. Tak terkecuali dengan SKPD yang mendapat rapor kuning dan hijau harus
pacuh penyerapan anggaran dan fisik, mengingat saat ini tinggal tiga minggu
batas akhir dari tahun anggaran (TA)
yaitu per-15 Desember 2014, tandas Kansil.
Karo pembangunan Farly Kotambunan SE,
menyebutkan, Wagub Kansil merasa ada kebanggaan karena para Kepala SKPD tadi
telah menyatakan kesanggupan mereka untuk merealisasikan semua proyek fisik yang sedang di kerjakan saat
ini. mereka optimis bahwa 15 Desember semuanya sudah tuntas, sehingga dalam
pencairan keuangan bisa terserab, karena saat ini sementara dalam proses
pengajuan ke-BPKBMD. Sebagaimana
harapan Wagub tadi, kiranya semua SKPD harus mengikuti aturan dan ketentuan,
khususnya untuk proyek fisik di laporkan progresnya termasuk realisasi keuangan
setiap minggu harus yang masuk. Karena akan dipantau langsung oleh Wagub,
BPK-BMD dan Biro Pembangunan, jelas mantan Karo Umum, sembari menambahkan, setelah
penetapan APBD TA 2015 selesai, seluruh SKPD Pemprov segera memasukannya rencana umum pengadaan (RUP) bagi pekerjaan pelelangan
perencanaan dan kotrak untuk tenaga Cleaning Sevice, SPP sudah bisa dimasukan
di BPK-BMD supaya tidak terlambat, seperti tahun-tahun lalu, tambah Kotambunan
(Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar