Gubernur Sampaikan Tiga Spirit Majukan Pariwisata Sulut

Pemasangan Pin Mari Jo Ka Manado

Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Dr Soni Sumarsono MDM secara sederhana menegaskan tiga spirit dalam memajukan Sektor Pariwisata di Bumi Nyiur Melambai. Tiga spirit tersebut pertama bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan, kedua bagaimana memuaskan setiap wisatawan yang berkunjung dan ketiga bagaiman menancapkan kesan rindu untuk kembali berkunjung.

Tiga spirit tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan Manado Tourism Board (Badan Promosi Wisata) Kota Manado dan Forum Diskusi dengan instansi terkait, pelaku usaha serta stakeholders pariwisata se-Kota Manado di Gedung Aula Serbaguna Pemkot Manado, Selasa (19/01) kemarin.

Guna mendukung tiga spirit tersebut Gubernur meminta seluruh stakeholders pariwisata Kota Manado lebih memperhatikan masalah kebersihan dan keindahan setiap destinasi wisata yang ada di Kota Tinutuaan agar para wisatawan yang datang bisa merasa enjoy. Apalagi Manado merupakan Ibukota Provinsi yang menjadi entry point (pintu masuk) wisatawan untuk menuju destinasi wisata di kabupaten kota lain di sulut.

Pada kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan perkembangan pariwisata Provinsi Sulut. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sulut melalui pintu masuk Bandara Sam Ratulangi pada November 2015 sebanyak 1.428 orang atau meningkat sebesar 10,10 persen dibading Oktober 2015 yang berjumlah 1.297 orang. Dan jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama tahun sebelumnya sebanyak 943 orang terhadap kunjungan bulan November 2014 meningkat sebesar 99,85 persen.

Sementara untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sulut November 2015 mencapai 62,54 persen meningkat 2,68 point dibanding TPK Oktober 2015 yang mencapai 59,86 persen. dengan TPK hotel bintang satu pada November 2015 mencapai 83,67 persen dan merupakan TPK tertinggi diikuti hotel bintang lima sebesar 69,94 persen, hotel bintang empat sebesar 64,35 persen, hotel bintang tiga sebesar 62,65 persen dan hotel bintang dua sebesar 13,89 persen.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing dan lokal dihotel berbintang November 2015 mencapai 3,98 hari, meningkat 0,21 point dibanding Oktober 2015 sebesar 3,77 hari. untuk RLMT Indonesia pada November 2015 mencapai 1,90 hari, meningkat 0,22 poin dibanding Oktober 2015 sebesar 1,68 hari. Secara keselurahan RLMT pada November 2015 sebesar 2,01 hari meningkat 0,24 poin jika dibandingkan dengan september 2015 yang mencapai 1,77 hari.

Gubernur juga menyampaikan lima tantangan sektor pariwisata di Sulut yaitu, belum adanya sharing ideolagi, keseragaman visi, misi dan langkah dari stakeholders pariwisata di daerah, infrastruktur penunjang yang belum merata dan memadai, SDM di sektor kepariwisataan perlu untuk terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, media dan sarana informasi serta promosi yang belum optimal dilaksanakan serta pengelolaan potensi wisata yang belum maksimal.
di akhir penyampainnya Sumarsono menegaskan program marijo ka manado perlu dipahami sebagi sebuah spirit ideologi yang merupakan ajakan kepada segenap masyarakat dan stakeholders pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, untuk bersama-sama memiliki kesadaran dan mengambil peranan yang aktif dalam mengangkat serta menggelorakan kembali pemanfaatan dan pelestarian potensi pariwisata di Sulut, demi percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh, kunci Sumarsono. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur : Utamakan Kontraktor Lokal

Ini merupakan angin segar bagi kalangan kontraktor lokal di daerah Sulut untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah menjadi rekanan dalam melakukan berbagai paket proyek yang ada. Karena yang diutamakan disini kontraktor lokal dan bukan kontraktor dari luar daerah atau pusat. Angin segar tersebut disampaikan penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM saat menyampaikan arahannya dihadapan para Bupati Walikota se-Sulut dalam rangka Evaluasi RKPD Tahun 2015 di Graha HV Worang Bumi Beringin Manado (19/01).

Menurut Gubernur hal ini merupakan hasil pertemuan Para Gubernur se-Indonesia, OJK dan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah dengan Presiden Joko Widodo baru lalu di Jakarta. 

"Presiden menghimbau kepada seluruh Gubernur agar supaya mempercayakan kontraktor lokal untuk mengerjakan setiap paket proyek yang ada di daerah, agar sirkulasi dana yang diberikan pusat ke daerah tidak kembali ke pusat, melainkan hanya berputar demi kemajuan pembangunan daerah."ujarnya.

Akan tetapi bagi kantraktor daerah yang kesulitan terkait dengan peralatan atau material yang harus didatangkan dari luar daerah, dapat bekerja sama dengan kontraktor nasional guna menunjang kelancaran pekerjaan yang ada.

untuk itu Sumarsono berharap peluang yang diberikan ini kiranya dapat memacu kinerja kontraktor lokal dalam berkompetisi mengerjakan tender proyek yang sudah dimenangkan dengan menyelesaikannya sesuai kontrak yang ada, serta tidak menunda-nunda  pengerjaan proyek tersebut.

Selain itu Gubernur juga menginformasikan hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi yaitu soal pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Agunan guna menggerakan roda perekonomian daerah. "jangan kita plesetkan KUR ini dengan istilah Kredit tanpa Angsuran, itu tidak benar, karena yang namanya kredit tentu harus dilunasi kembali dengan bunga yang ringan" tandas Dirjen Otda Kemendagri. (Humas Pemprov Sulut)

Mokodongan : Capaian RKPD 2015 Kabupaten/Kota Baru 80 %.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, mengakui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Sulut dari hasil evaluasi sementara rata-rata didapati pencapaian kinerja Rencana Kerja baru mencapai 80 persen. Meskipun angka ini relatif cukup baik, tetapi sangat diasdari belum maksimal dan masih jauh dari pencapaian yang kita harapkan bersama.

Penilaian mokodongan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota se-Sulut, yang dilaksanakan pemprov Sulut di Graha H.V. Worang Bumi Beringin Manado Selasa (19/01) kemarin.

Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jadikan momentum ini sebagai wadah berbagi ide, gagasan dan informasi serta rekomendasi terkait pelaksanaan RKPD Tahun 2015, agar proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang saat ini berlangsung dapat berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan output serta outcome sebagaimana yang diharapkan, ujar Mokodongan.

Mokodongan menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan  pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang dipimpinnya, yang meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dimana hal ini juga merupakan bagian dari penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah yang dipimpinnya, guna menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di daerah, serta mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan.

Sebelumnya secara ringkas Kepala Bappeda Sulut Ir. Roy O. Roring MSi melalui Sekretaris Bappeda Sulut Ir. Randy Rompas menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD di Bidang Pendidikan berhasil dijangkau sasaran Angka Partisipasi Murni SD menyentuh angka 96 persen, begitupun dengan SMP dan SMA mencapai target. Angka kelulusan disemua jenjang pendidikan dasar mencapai angka rata-rata di atas 90 persen. Untuk rata-rata lama sekolah kita bisa mendorong penduduk Sulut untuk mencapai angka 9 Tahun, jauh di atas provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia.

Sementara kita juga berhasil menekan angka penemuan penyakit malaria, TBC dan penyakit menular lainnnya. Disisilain kita juga mampu menekan angka kematian balita dan ibu melahirkan sehingga kita dapa meraih target MDG’s di tahun 2013 dan mempertahankannya sampai akhir tahun 2015. Meskipun demikian kita harus akui masih perlu kerja keras menurunkan angka kematian ibu, menekan prevalensi HIV-AIDS, menuntaskan penyakit katarak, obesitas dan stunting yang masih menjadi kendala pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Utara.

Rompas Menambahkan di bidang Pekerjaaan Umum, seluruh Kabupaten/Kota sudah memiliki Perda Tata Ruang. Dalam hal peningkatan jalan dan jembatan telah berhasil memperbaiki jalan provinsi sehingga hamper 75 persen sudah berada pada kondisi baik, bahkan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sudah memasuki tahapan pembangunan. Dalam pelaksanaan Rapat Evaluaswi tersebut, hanya tiga  Bupati dan Walikota yang memaparkan hasil pelaksanaan RKPD 2015 yaitu Bupati Kepualauan Sangihe Drs HR Makagansa mewakil cluster Kepulauan Nusa Utara, Bupati Minahasa Drs Jantje W. Sajouw mewakili cluster daratan dan Walikota Kotamobagu Ir Hj. Tatong Bara mewakili cluster BMR, sementara Wakil Walikota Bitung Maximillian Lomban menyampaikan kesiapan Bitung menyangkut pelaksanaan KEK. (Humas Pemprov Sulut)

Kamis Pemprov dan UGM gelar Workshop Panas Bumi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) pada hari Kamis  (21/01) akan menggelar Workshop Panas Bumi. Hal itu dikatakan Karo Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Dr. Jemmy S. Kumendong, MSi saat menerima tim dari UGM yang dipimpin Kepala Pusat Penelitian Panas Bumi UGM/Ketua Tim UGM-NZAID CaRED Program di bidang panas bumi Ir. Pri Utami, MSc, PhD di ruang kerjanya Senin (18/01) kemarin.
Kumendong mengatakan kegiatan yang bertemakan "Panas Bumi Energi : untuk Sulut, untuk Negeri" akan berlangsung pada kamis 21 Januari 2016 di Ruang Rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Panas Bumi di Sulawesi Utara yang telah ditanda tangani oleh Rektor UGM dan Gubernur Sulut, jelas Kumendong.
Dijelaskan pula Workshop kali ini akan menampilkan para narasumber diantaranya Wakil Rektor UGM, Peneliti Tamu dari Selandia Baru, Direktorat Panas Bumi Ditjend EBTKE, Peneliti Unsrat, Jurnalis Sains Tempo, PT. PGE dan PT. PLN Persero. Usai Workshop peserta akan mengunjungi lokasi Geothermal PT. PGE Lahendong, ujarnya.
Sedangkan pesertanya Kumendong menambahkan berjumlah 60 orang yang terdiri dari Humas Pemprov, Humas Kabupaten/Kota, Humas DPRD Provinsi dan Humas DPRD Kabupaten/Kota serta jurnalis.(Humas Pemprov Sulut).

DPRD Bolsel Konsultasikan Masalah Batas dengan Biro Pemhumas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Marsel Aliu, didampingi Ketua Komisi I Ruslan Paputungan dan Empat anggota Komisi I masing-masing Moh. Sukri Adam, Supatia Kobandaha, Marini Suryadi Harja dan Petru Keni melakukan konsultasi terkait masalah penyelesaian batas antara Kabupaten Bolsel dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi dan Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, di ruang kerja Karo Pemerintahan dan Humas, Senin (18/01) kemarin.

Sebagaimana penjelasan Kepala Biro, bahwa penyelesaian masalah batas antara Kabupaten Bolsel dan Bolmong, sudah menyesuaikan melalui tahapan-tahapan sebagaimana tertera pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, Tentang penegasan batas daerah.

Dimana dalam salah satu pasal bahwa apabila kedua bela pihak tidak ada kesepakatan bersama, maka Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Bapak Gubernur Dr Sumarsono MDM dapat memfasilitasi dan atau memutuskan untuk di usulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk proses selanjutnya, untuk penetapan Permendagri, jelas Kumendong.

Kumendong mengatakan, dukungan kedua belah pihak sudah diteruskan ke Mendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Depdagri, sembari menyarankan, kiranya Komisi 1 DPRD Bolsel dapat mengkomunikasikan dengan DPRD Bolmong lewat Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut, karena ini merupakan salah satu jalan keluar yang dianggap elegan untuk menyelesaikan masalah batas kedua daerah tersebut. 

Menanggapi pernyataan Kumendong, Ketua Komisi I DPRD Bolsel Marsel Aliu menyatakan, kami siap melaksanakan arahan tersebut, dan hendak kiranya masalah batas ini secepatnya di tuntaskan, tegas Aliu.

Sementara Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, menyebutkan, sampai saat ini masih ada beberapa segmen batas  yang harus dituntaskan sebagaimana amanat dari Pak Gubernur Sumarsono yaitu batas Minahasa-Tomohon, Minahasa-Minsel, Bolmong-Kotamobagu dan batas antara Minsel dan Boltim. Turut hadir mendampingi Karo yaitu Kabag Otda Dra Leilany Makalew, Kabag Kemasyarakatan Drs G Kontul MEd, Kasub Dekon dan TP Christian Iroth SSTP, Kasubag Pemerintahan Umum Jenny Paomey SSTP, MSi,Kasubg Dukcapil Drs Tonny Panungkelan. (Humas Pemprov Sulut).

    

   

  

Gubernur : Korpri jadi pelopor pelayanan publik

Memasuki minggu ke tiga Bulan Januari 2016 ini para pegawai di Jajaran di Lingkup Pemprov Sulut menggelar Apel Korpri di Halaman Kantor Gubernur Jl. 17 Agustus (18/01).
Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kepala Inpektorat Provinsi Sulut Praseno Hadi, SeAk.
Saat.membacakan sambutan tertulis Gubernur Sumarsono Praseno Hadi mengharapkan kepada segenap jajaran Korpri di Lingkungan Pemprov Sulut, agar senantiasa menerapkan Paradigma Baru Korpri di lingkup tugas yang diemban. yakni paradigma yang menitikberatkan pada peningkatan profesionalitas, pendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, pelopor pelayanan publik, sambil terus memotivasi diri dengan menjadikan tahun 2016 ini sebagai tonggak semangat dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan sebagai abdi negara dan masyarakat.
Inspektur Provinsi Sulut ini juga meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Sulut berupaya untuk menjadi aparatur yang profesional, demokratis dan negarawan dengan komitmen yang kuat dalam menghadapi segala tantangan di dunia pekerjaan.
Di akhir sambutannya Hadi mengajak Segenap ASN menumbuhkan sikap untuk melayani bukan dilayani. Mari akselerasikan pelayanan disegala bidang, sambil melakukan pembinaan dan pengawasan secara kontinyu, dan terus membangun hubungan yang harmonis, terkoordinasi, terintegrasi secara sinergis dengan semua stakeholders terkait yang muaranya diharapkan mampu mempercepat realisasi terwujudnya Sulut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik. (Humas Pemprov Sulut)

BKSAUA dan FKUB: Jangan Takut Dengan Teroris Namun Harus Waspada

Presidium Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara dalam  menyikap peristiwa bom yang terjadi di Ibu Kota Negara pada Kamis lalu, memberikan penyataan sikap sekaligus seruan bersama agar masyarakat Sulut tidak perlu takut dengan teroris namun tetap harus mewaspadainya.

Penegasan itu disampaikan Ketua Periodik Presidium BKSAUA Sulut Pdt Dr Richard Siwu Phd mewakili ke-dua forum tersebut, saat menggelar konferensi pers dengan wartawan liputan pemprov, Jumat (15/01) di kantor Gubernur Sulut kemarin.

“Terkait dengan peristiwa bom yang terjadi di Kompleks Mall Sarina Jalan MH Thamrin Jakarta Kamis 14 Januari 2016 lalu sehingga menelan korban jiwa manusia, kami menyatakan hal tersebut, adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan berlawanan dengan nilai-nilai agama apapun, sehingga kami mengutuk perbuatan tersebut,” ujar Pendeta Siwu, sembari mengajak warga Sulut tidak perlu takut dengan teoris namun tetap harus waspada.

Kami juga menyatakan, rasa duka dan simpati yang mendalam terhadap korban yang meninggal dan yang masih dirawat dan bisa di pulihkan, mendukung semua langkah pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada hari kejadian sekaligus menangkap para pelaku dan mengungkap aktor di balik peristiwa itu, menolak setiap kelompok yang berkedok agama dan melakukan kekerasan yang berdampak hancurnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama, antar kelompok masyarakat bahkan bangsa Indonesia serta menolak setiap bentuk tindakan terorisme yang berdampag kekerasan terhadap menusia keutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia, tegas Siwu.

Untuk itu kami menyerukan secara khusus kepada masyarakat Sulut agar terus memantapkan stabilitas dengan membina dan memelihara tiga kerukunan hidup baragama yaitu; Kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tingkatkan terus kewaspadaan terhadap isu-isu negative yang sengaja di lontarkan oleh oknum atau kelompok yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan umat beragama di Bumi Nyiur Melambai yang kita cintai, jalin kerjasama antar umat beragama untuk mengatasi setiap hal yang dapat memicu disintegrasi bangsa Indonesia di daerah ini, Tingkatkan jalinan kerjasama antar pimpinan umat beragama dengan pemerintah untuk mengantisipasi setiap gejolak social yang dapat melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam satu keterikatan Bhineka Tungal Ika, Agar setiap umat beragama di Sulut memanjatkan doa khusus di tempat ibadah masing-masing untuk keselamtan bangsa dan Negara khususnya Provinsi Sulut dari rembesan peristiwa yang telah terjadi di Provinsi DKI Jakarta, ucapnya.

Siwu menambahkan, pernyataan sikap dan seruan itu, telah ditandatangani Presidium BKSAUA dan Pengurus FKUB Sulut yaitu mewakili umat Islam KH. Abdul Wahab ABD Gafur, Lc, Ir Jemmy Lumintang MSi mewakili umat Katolik, Drs Ridwan Sofian umat Budha, DR. Drs I Dewa Ketut Anom, MSi serta mewakili umat Kristen Protestan oleh Pdt DR. Richard Siwu. Sedangkan dari Pengurus FKUB ditandatangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris Pdt DR Nico Gara  dan Drs Amin Lasena. Hadir dalam konfrensi pers tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi, Kabag Agama Olga Saisab S.Sos dan Kabag Humas Roy Saroinsong SH. (Humas Pemprov Sulut).