MOKODONGAN : WARGA SEHAT BISA SERAP PROGRAM PEMERINTAH

Demikian disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara Ny. Hj. Masye Ester Mokodongan Turang, saat melaksanakan bhakti sosial pengobatan gratis Sabtu Siang (5/6) di Kelurahan Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Lebih lanjut dikatakan bahwa Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut peduli dan bertanggung jawab terhadap usaha peningkatan kesehatan masyarakat di Sulawesi Utara, termasuk masyarakat di wilayah Kotamobagu. "jika masyarakat sehat dan kuat, disamping mereka dapat mampu berusaha meningkatkan kehidupan keluarganya, juga mampu mendukung dan menyerap semua program pemerintah," ujar istri tercinta Sekdaprov Sulut Ir. S.R. Mokodongan. Menurut Ibu sekprov, dharma wanita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu mensukseskan kesepakatan dan program dunia yaitu 8 program Millenium Development Goal's (MDG's), terutama dalam bidang meningkatan kesehatan ibu dan anak serta menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kegiatan bhakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis ini, pemberian kacamata gratis, adalah bagian dari upaya implementasi pencapaian MDG's tersebut di atas. kemiskinan dan kesehatan sangat bertalian erat, sehingga upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan, karena dengan masyarakat yang sehat, dapat meningkatkan pendapatan, untuk hidup yang lebih baik.  Terkait dengan tudingan kegiatan ini tidak legal dan berbau kampanye, menurut Ibu Sekprov, "kegiatan ini bukan bagian dari kampanye salah satu calon walikota kota kotamobagu, kami datang malahan untuk membantu visi, mis dan program kerja Pemkot Kotamobagu dalam bidang kesehatan, dan acara ini legal mendapatkan ijin dari Polda Sulut melalui Surat Ijin Nomor SI/41/V/2013 tanggal 27 Mei 2013. ini kepedulian kami, telah dilakukan diberbagai kabupten/kota se sulut, " ujar Baay Bintang, sebutan akrab dari bahasa mongondow utk Oma dari cucunya yg bernama Bintang.  Dalam akhir sambutannya Ibu Sekprov menyampaikan terima kasih atas dukungan pemkot Kotamobagu, Kec Kotaobagu Timur dan Kel. Moyag dalam mensukseskan acara bhakti sosial ini.
Acara yang dihadiri jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut, yang disambut meriah dan diiikuti oleh ribuan masyarakat Kelurahan Moyag dan sekitarnya, dilakukan pula pemberian bantuan bibit tanaman perkebunan, alat-alat rumah tangga, dan diakhir oleh kegiatan doorprize meriah dengan berbagai hadiah menarik.

(Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, MSi)

 

 

Wagub: Jadikan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Pendidikan

Semangat dan kebersamaan dari Jemaat GMIM Petra Ranomuut Wil. Manado Timur Dua dalam mensyukuri Ulang tahun ke 17 saat ini, berhasil membangun sarana tempat ibadah yang representatif, mendapat apresiasi positif  dari Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat meresmikan gedung gereja tersebut, Minggu (2/6) kemarin.

 sementara Ibadah Pentahbisannya dipimpin langsung Ketua Majelis Sonode GMIM Pdt Piet H Tampie STh MSi yang ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Wagub dan Ketua Sinode, dilanjutkan dengan penekanan tombol pembukaan selubung papan nama serta penguntingan pita dilakukan Wakil Ketua TP. PKK Pro. Sulut Ny. Mieke Kansil Tatengkeng.

“Gereja ini unik didalamnya dipenuhi dengan berbagai relief yang menceritakan tentang perjalanan penginjilan Yesus. Jika nantinya jemaat akan melakukan lomba CCA antar kolom, tidak sulit untuk menjawab pertanyaan, karena jawabannya sudah ada di didalam gereja”, kata Pnt Kansil.

Lebih lanjut, Ketua PKB Jemaat GMIM Pniel Tuna Wilayah Mawakom ini mengatakan, peresmian gereja ini, merupakan perwujudan iman jemaat kepada Tuhan, dan inilah salah satu bentuk kasih karunia Tuhan sehingga hari ini jemaat boleh meresmikan sarana tempat ibadah ini.  Karena itu dalam kebersamaan ini saya mengajak jemaat untuk menjadikan tempat ibadah ini sebagai sarana pendidikan bagi warga jemaat. Apa artinya kita membangun gereja dengan mega seperti ini, jika hanya dimanfaatkan  empat kali sebulan, ujar Ketua PKB Wilayah Mawakom, sembari memberi contoh gereja di Korea dipakai setiap hari sebelum dan sesudah pulang kerja, jemaat datang untuk berdoa atau melakukan pertemuan-pertemuan pembinaan jemaat. Kiranya juga jemaat petra dapat melakukan hal yang sama menjadikan gereja ini sebagai tempat pembinaan generasi muda, sehingga mereka tidak terjebak dengan berbagai penyakit masyarakat seperti seks bebas, mabuk-mabukan dan HIV/AIDS, harap  Penasehat PKB Sinode GMIM.

Pdt Tampie dalam khotbahnya yang terambil dari Kitab Yosua 24:14-24, mengajak jemaat untuk boleh belajar dari keteladanan Yosua, sebagai pemimpin umat dan bangsa dalam persiapan  memasuki tanah kanaan, dengan tanpa paksaan kepada jemaat oleh Yosua disuruh memilih untuk menyambah Allah yang kudus yang telah menyelamatkan umat Israel dari laut teberau atau memilih allah-allah lain. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua Tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah, tetapi kepada Allah Israel, dan Firman-Nya akan kami dengarkan.

Ketua Panitia Alwi N Pontoh, SE MSi mengatakan, pembangunan gedung gereja ini menelan anggaran Rp.2,9 M dengan kontruksi beton bertulang dua lantai lebar 14,5 m dan panjang 26 m dan ruang konsistori 6,5 m X 14,5 m serta kantor jemaat berukuran yang sama dilantai dua bagian belakang. Puji-pujian dari Paduan Suara Zpemdua Jemaat Petra dan Vocsal Gorup Talita binaan Ibu Mieke Kansil Tatengkeng. Turut Hadir Kadis Nakrestrans Harol Monareh, Kadis Perikanan dan Kelautan Ronald Sorongan, Kaban Perbatasan J Mononutu, Kaban Perpustakaan Max Gagola  dan Karo Umum Rudy Roroing masing-masing bersama Ibu. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).

                 

Wapres: Semangat Gotong Royong Mulai memudar

Puncak acara Peringatan  Bulan Bhakti Gotong Royong X dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-41 Tingkat Nasional 2013 di Kalimantan Selatan, Kamis (30/5) kemarin,  di hadiri Wakil Presiden RI Boediono dan isteri Herawati Boediono, Mendagri Gamawan bersama isteri Vita Gamawan Fauzi serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar.

Kegiatan yang dipusatkan dilapangan Murjani Kota banjar Baru itu  turut pula dihadiri para Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia, sedangkan Provinsi Sulut di hadiri Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd, Wakil Ketua TP PKK Sulut Ny. Mieke Kansil Tatengkeng, Walikota Manado Vecky Lumentut, Bupati Minahasa Yance W Sayow serta Bupati Bolmong Salihi Mokodongan.

 Wapres megatakan, Semangat gotong royong wajib dilestarikan, karena ini sudah  merupakan bagian dari komitmen  kita kepada nenek moyang bangsa kita, yang  telah menanamkan nilai-nilai luhur  yang tinggi kepada masyarakat. Namun  sekarang ini memang dirasakannya semangat gotong royong itu mulai memudar , karena terjadi pergeseran norma kehidupan bermasyarakat.

Kedepan budaya gotong royong harus kita ajarkan kepada anak-anak didik kita di sekolah, seperti kerjasama (mapalus) antara lain melalui kegiatan kepramukaan. karena ini bisa lestari hanya tergantung pada satu hal yaitu kepada anak-anak kita, Sebab merekalah yang nantinya akan melaksanakannya budaya gotong royong ini. “Karena itu Ia menajak para guru dan tenaga pendidik di tanah air untuk memasukan budaya gotong royong ini dalam kurikulum pembelajar di sekolah, mari kita siapkan generasi muda kita yang lebih siap menghadapi tantangan baru ”, katanya.

 Sementara terkait dengan peran TP PKK, dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera, Boediono mengakui lewat 10 program PKK itu, telah banyak membantu pemerintah terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.  

Wagub Djouhari Kansil, selaku tokoh pendidik di daerah ini, mendukung apa yang disampaikan Wapres Boediono, budaya  gotong royong harus diajarkan di sekolah.  Anak-anak didik sejak dini harus kita tanamkan budi pekerti yang baik sehingga nantinya mereka  akan menjadi manusia-manusia baik. Sebab dewasa ini nilai-nilai budaya dan semangat gotong royong itu seakan mulai luntur ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga saat ini beragam penyakit masyarakat  seakan silih berganti terus terjadi didaerah ini.  “Kalau dulu orang tua-tua kita dalam melakukan pekerjaan lebih mengedepankan semangat gotong royong, seperti di Sangihe Mapaluse, di Bolmong dikenal dengan Moposad serta Minahasa dengan Mapalus, ini yang harus kita lestarikan kembali, tandas Kansil. Usai acara Wapres melakukan peninajaun stand pameran TP.PKK se Indonesia. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).

             

Mokodongan Kembali Ingatkan Soal Netralitas PNS

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang kembali dengan tegas mengingatkan soal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penegasan Sarundajang ini disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa Rachmat Mokodongan, terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Sulut. ‘’Aturan yang ada sangat jelas mengatur tentang netralitas PNS dalam Pilkada. Karena dalam waktu dekat ini akan ada 5 daerah yang akan melaksanakan Pilkada jadi dihimbau dan ditegaskan agar para PNS dapat mengikuti aturan main yang ada,’’ tegas Mokodongan.

PNS termuda penyandang pangkat tertinggi birokrat se Indonesia ini menjelaskan, untuk menjaga netralitas PNS dalam Pilkada, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS yang mengatur tentang larangan bagi PNS dalam Pilkada yaitu PP nomor 53 tahun 2010. PP ini diharapkan dapat membentengi dan meminimalkan PNS korban Pilkada. Dalam Pasal 4 PP nomor 53 tahun 2010 dijelaskan soal batasan yang dimaksud dengan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seperti terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Menurut Mokodongan, dalam PP yang sama juga diatur tentang hukuman disiplin yang akan diberikan kepada PNS yang melanggar aturan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15, diantaranya pemberian hukuman disiplin sedang bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon. ‘’Kegiatan yang dimaksud sesuai Pasal 4 angka 15 huruf a yakni bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lainnya,’’ jelas mantan Penjabat Walikota Kota Mobagu ini sembari menambahkan bahwa kegiatan yang juga mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 angka 15 huruf d.

Selain disiplin sedang juga diatur tentang pemberian hukuman disiplin berat yakni dengan cara  menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf b) dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf c). Selain PP 53 tahun 2010, terkait dengan larangan PNS dalam Pilkada, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) juga menegaskan bahwa dalam kampanye , dilarang melibatkan Hakim pada semua peradilan; Pejabat BUMN/BUMD; Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; serta Kepala Desa. ‘’Jika ditemui ada yang menyalahi aturan ini akan ditindak secara tegas berdasarkan aturan yang ada,’’ ujar Mokodongan sambil mengatakan bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tentang larangan bagi PNS dalam Pilkada, secara legal formal telah cukup kuat posisi bagi PNS untuk bersikap netral dalam Pilkada. Tetapi kadang didapati persoalannya, apakah aturan tersebut siap dilaksanakan oleh para kandidat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara konsisten dan adil terhadap seluruh PNS, apakah pendukung atau bukan pendukungnya, termasuk setelah kandidat tersebut terpilih yang sementara ini juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah kekuasaannya. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

Tendean Diskusi dengan Propam Polda

Dalam rangka mensukseskan jalannya pemilihan umum tahun 2014 nanti, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melaksanakan Rakernis bidang Propam.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Rabu (29/5) bertempat di Polres Manado, pada kesempatan itu Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut DR N.R.P Tendean berkesempatan memberikan materi dan diskusi panel mengenai tahapan dan pelaksanaan pemilu.

Dalam kesempatan tersebut tendean menjelaskan kepada peserta bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu serta undang-undang yang mengatur jalannya pemilu tersebut.”Dengan adanya diskusi panel  ini saya harapkan bisa terjadi sinergitas baik antara pemerintah dan pihak Kepolisian, diharapkan juga anggota Propam dapat mengoptimalkan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan pemilu tahun 2014 nanti,” ujar Tendean.

Pelaksanaan Rakernis tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah dan persepsi guna mewujudkan internal Polri yang solid, serta mampu mencegah berbagai pelanggaran disiplin, kode etik profesi.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan juga divisi Propam Sulut sesuai dengan perannya dapat mengantisipasi potensi gangguan pada proses pentahapan pemilu yang sudah dimulai, suksesnya pemilu 2014 nanti tentunya tidak lepas dari peran fungsi Propam yang harus dapat mencegah penyimpangan dan mengamankan pelaksanaan tugas anggota Polri. Turut hadir dalam diskusi tersebut Kabid Propam Polda Sulut AKBP Yusuf Setyadi, Pemred Manado Post Marlon Sumaraw, Ketua Banwas Sulut H Malonda, Akademisi V Sondakh. (Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, MSi)

Mokodongan Buka Jambore Sanitasi 2013

Program sanitasi lingkungan merupakan salah satu upaya dalam mencapai MDGS karena sanitasi dan kebersihan adalah kunci sukses dari keberlangsungan dan pertumbuhan anak. Saat ini terdapat 6,2 miliar penduduk dunia yang belum menikmati sanitasi yang baik sehingga kondisi ini yang menyebabkan jutaan anak meninggal setiap tahun akibat penyakit yang sesungguhnya dapat di cegah. Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka Lomba Poster dan Karya Tulis serta Pemilihan Duta Sanitasi  dalam rangka Jambore Sanitasi 2013 Prov. Sulut (29/5) di Arya Duta Hotel.

“Kepada adik-adik pelajar SLTP yang mengikuti lomba agar dapat meningkatkan kepedulian akan Sanitasi dan kebersihan sebagai kunci kelangsungan hidup dan memaksimalkan potensi dalam kampanye dan edukasi sanitasi serta mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat di bidang sanitasi melalui peran aktif dari adik-adik pelajar.” Ajak Mokodongan.

Mokodongan mengharapkan kiranya kegiatan Jambore Sanitasi ini dapat membawa langkah konkrit demi meningkatkan kepedulian masyarakat di bidang sanitasi melalui aktualisasi anak-anak peserta lomba dalam mempersembahkan  karya-karya terbaik demi kemajuan bangsa dan negara khususnya di daerah dalam rangka menunjang eksistensi Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik menuju masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Sebelumnya didahului laporan panitia pelaksana Raimond Kodoati, ST mengatakan bahwa  acara ini dilaksanakan oleh Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan  Dinas PU Prov. Sulut dan diikuti siswa-siswi SMP se Prov. Sulut berjumlah 80 orang yang merupakan hasil seleksi dari siswa-siswi berprestasi di 15 Kab/Kota dan acara dilksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2013. Peserta lomba poster 34 orang dan lomba Karya Tulis 46 orang.

Hadir pada kesempatan itu Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Mieke Suswono (istri Menteri Pertanian), Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya diwakili oleh Ir. Emah Sutjimah, Kasis PU Prov. Sulut Ir. J. E. Kenap, MM, Kaban Lingkungan Hidup Ir. O. Ateng, TP. PKK dan Dh. Wanita Prov. Sulut dan Dnas Kesehatan.(Kabag Humas Jackson Ruaw selaku Jubir Pemprov)

 

SHS Ajak China Berinvestai

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang, kembali berhasil meyakinkan China untuk melakukan kegiatan investasi di Sulut. Lewat pertemuan resmi antara Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao yang digelar di rumah dinas Gubernur Sulut pada Selasa (28/5) Kemarin, Sarundajang tanpa malu mengatakan kepada Chao bahwa Sulut masih sangat membutuhkan investor dari luar. ‘’We need investor,’’ tegas Sarundajang sambil meminta kepada Chao agar bisa membawa Investor untuk berinvesatsi sebanyak mungkin di Sulut. Tak pelak, begitu berhasil diyakinkan Sarundajang, Chao langsung menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi di Sulut dalam 3 bidang yakni infrastruktur, pertanian/perikanan, dan pariwisata. ‘’Selama ini saya hanya mendengar tentang Sulut dari cerita orang lain, tapi setelah hari ini datang langsung ke Sulut, saya dapat katakana bahwa daerah ini punya potensi yang luar biasa, dan China siap untuk berinvestasi,’’ ujar Chao dengan penuh semangat.

Kerja sama pertama yang akan diseriusi pemerintah China yakni pada bidang infrastruktur khususnya pembangunan  jalan tol dan rel kereta api Manado-Minut-Bitung serta pelabuhan Bitung. Bahkan setelah mendengar pemaparan Sarundajang tentang  berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Sulut, dijadwalkan selesai menghadiri pertemuan Asia Media Summit, Dubes China beserta rombongan akan langsung melakukan peninjauan ke Bitung. ‘’Peninjauan ini nantinya akan ditindaklanjuti secara formal administrasi, kami akan mengundang Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini bapak Gubernur untuk berkunjung ke China dan melakukan beberapa penandatanganan kerjasama,’’ aku Chao sembari menambahkan bahwa secara pribadi dia meyakini kalau kerjasama investasi antara Sulut dan China akan berjalan lancar karena dilihat dari aspek jalur transportasi udara, jarak China-Sulut tidak lebih dari 3 jam dengan pesawat udara. Begitu juga dengan jalur laut yang sangat strategis dan tidak membuang waktu lama untuk menempuh perjalanan.

Selain berinvestasi dalam bidang infrastruktur, Pemerintah China juga tertarik melakukan kerjasama investasi dalam bidang pertanian perikanan dan Pariwisata. Menariknya, ketertarikan China berinvestasi dalam bidang perikanan, selain dilatarbelakangi dengan potensi ikan laut yang luar biasa di Sulut juga ketertarikan China dikarenakan adanya penemuan ikan purba Coelecanth di laut Sulawesi Utara. ‘’Ikan ini termasuk ikan purba yang sudah lama dianggap punah tapi ternyata masih hidup dan ditemukan di laut Sulut. Ini sungguh luar biasa hebat,’’ terang Chao.

Dalam bidang Pariwisata, China mengaku merasa tertarik melakukan kerjasama dikarenakan cerita Gubernur Sarundajang tentang budaya Tapikong, yakni suatu tradisi dari budaya Cina yang berkembang di Manado. Menurut Chao, di China sendiri pertunjukan ini sudah jarang sekali dilihat, tapi justru di Sulut menjadi kalender of iven yang dipertunjukkan secara rutin setiap tahun. ‘’Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Sulut sangat bersahabat dengan budaya China, bahkan saya salut dengan bapak Gubernur yang sangat bagus menjelaskan tentang tradisi Tapikong ini,’’ terang Chao sembari menambahkan kebahagiaannya bisa berkunjung di Sulut bahkan melakukan investasi.

Dalam pertemuan tersebut Sarundajang didampingi beberapa Kepala SKPD terkait seperti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jimmy Roeroe. Momen penting ini benar-benar dimanfaatkan Sarundajang untuk mengajak pemerintah China membawa sebanyak mungkin investor ke Sulut karena Putra terbaik Sulut ini percaya kalau dengan memajukan iklim investasi Sulut akan semakin maju, masyarakat hidup sejahtera. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)