Wagub: Sepanjang 2014 Inflasi Sulut Bergejolak

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan,  sepanjang Tahun 2014 perkembangan inflasi di Sulut yang di wakili oleh Kota Manado bergejolak. Itu disampaikannya pada rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi bersama TPID Kabupaten/Kota di hotel peninsula Manado, Kamis (23/4) kemarin.

Dikatakannya,  puncak inflasi tertinggi pada 2014 itu terjadi pada bulan Desember yang tercatat mencapai angka 3,83 % (Month-to-Month) dan 9,67 % (Year to Year) dalam setahun yang berada diatas inflasi nasional. “Namun demikin Wagub menjelaskan secara raata-rata dalam setahun inflasi sulut masih berada di bawah rata-rata laju inflasi nasional,” katanya.

Secara Umum orang nomor dua di Sulut menyebutkan, inflasi yang terjadi di Sulut terutama brasal dari sisi suplay dibanding sisi permintaan. Dimana kompon utama pembentuk inflasi  berasal dari harga komoditi yang diatur oleh pemerintah dan harga pangan yang bergejolak, ujar kansil.

Kansil menyebutkan, dalam dua tahun terakhir, inflasi pada kelompok Administered Prices terutama disumbang oleh komoditas angkutan dalam kota, tariff listrik dan harga BBM, sedangkan untuk kelompok Volatile Foods, komoditas utama penyumbang inflasi yaitu dari bawang merah, rica dan tomat (barito) termasuk sayur mayur.

Disamping itu inflasi Sulut juga tidak lepas dari pengaruh Shocks yang tidak dapat dihindari seperti gangguan produkksi karena bencana alam, yang pada akhirnya berpengaruh pada kelompok Volatile Foods, tandas Kansil.

Kepala Cabang BI Manado Luctor E Tapiheru mengatakan, tantangan pengendalian inflasi dikarenakan antara lain budaya makan pedas.

“Budaya makan dengan bumbu pedas bagi masyarakat Sulut sudah menjadi ciri khasnya. Karena orang sulut sejak dulu sudah terkenal dengan budaya makan rica, apabila makan tanpa rica dianggap tidak lengkap,” jelas Tapiheru.

Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Drs Sanny Parengkuan berharap, pengendalian inflasi di daerah perlu dijaga keberlangsungannya agar sasaran dan tujuan pertumbuhan perekonomian dapat terjaga.

Turut hadir Karo Ekonomi Janne Mendur SE, Sekda Kabupaten/Kota selaku Ketua TPID Kabupaten/Kota serta anggotanya, Bulog Divre Sulut, Pertamina Manado, Asosiasi Barito serta Hiswana Migas. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Palandung Buka Rakor Pembinaan Keluarga Berencana Provinsi Sulut

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Provinsi Sulut tahun 2015, Kamis (23/4), yang dilaksanakan di Ruang Rapat ex WOC Kantor Gubernur Sulut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut Drs John H Palandung MSi mewakili Sekretaris Daerah. Pada kesempatan itu Palandung mengatakan bahwa Program KB merupakan program nasional yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keluarga kejahtera dan keluarga berkualitas. Disamping itu pula, misi dari pelaksanaan program tersebut untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan pembangunan nasional. “Pelaksanaan program ini  membutuhkan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak terkait baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” tandas Palandung. Asisten mengajak pada semua pihak terkait untuk mengangkat semua permasalahan-permasalah yang ada di masyarakat, agar berbagai permasalahan dan perubahan yang konstruktif di bidang KB dapat diselesaikan melalui manajemen strategis yang tepat sasaran. “Saya berharap melalui kegiatan ini, menjadi wahana untuk berbagi ide, gagasan, dan informasi serta saling memotivasi dalam pelaksanaan peran, tugas dan tanggung jawab kedepan, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara”, kata Asisten I. Sehubungan dengan itu, Kepala Biro Kesra dr Bahagia R Mokoagouw MSi MKes mengatakan Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pembangunan kesejahretaan rakyat di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB serta melalui kegiatan ini dapat mewujudkan koordinasi sistem informasi manajemen capaian kinerja program pembangunan bidang kesejahteraan rakyat yang bersinergi dengan stakeholder pembangunan lainnya. Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulut Drs Humprey Apon MPA, Karo Kesra dr Bahagia R Mokoagouw MSi Mkes, dan peserta rapat dari Kabupaten/kota. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)

Wagub Terima Kunjungan Tim Survei KEK dari Korea

Wakil gubernur sulut DR Djouhari Kansil,Mpd Kamis (23/4) menerima kunjungan tim survei dari negara Korea untuk melakukan survei sejumlah proyek pembangunan Kawasan Ekononi Khusus (KEK).Rombongan tersebut diterima wagub di ruang kerja.

Dalam pertemuan, tim korea yang berjumlah 10 orang di dampingi oleh wakil ketua dewan KEK Bitung. pertemuan dengan wagub ini dilaksanakan guna memberi laporan terkait bantuan teknis dari korea untuk penyempurnaan KEK Bitung dimana para
konsultan korea, mengumpulkan data dan mempresentasikan bantuan serta metologi dan pengorganisasian sejumlah proyek yang akan dibangun seperti pelabuhan dan jalan guna menunjang KEK Bitung dan Minahasa Utara.

Wagub menyatakan pemerintah suluy berterima kasih dan sangat serius membangun KEK,  dengan kerjasama ini, sulut ternyata sangat dipercaya investor luar negeri, bantuan ini harus terus di tindaklanjuti, dengan adanya kehadiran tim ini bisa berjalan dengan baik, sulut siap membangun KEK di bitung dan minut.  Wagub menyampaikan terima kasih untuk keseriusan korea dalam membantu sulut.

lebih lanjuy wagub menyampaikan sulut mempunyai potensi besar terutama dibidang perikanan. pemerintah juga menjamin keamanan di wilayah sulut agar para investor bisa mengembangkan investasinya dengan baik di sulut. Selain itu juga dalam kerjasama kedepan nanti, wagub berharap ada penerbangan langsung manado korea. Kerjasama ini diharapkan berjalan dengan baik secara terua menerus.

Sementara itu tim korea yang dipimpin oleh Jung Chun Woo menyampaikan bahwa tim memilih bitung untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah Indonesia yang membangun dari pinggir daerah. Tim akan
melakukan survei secara detail untuk pembangunan jalan, bandara dan sejumlah hal lainnya untuk menunjang KEK.  Sebelumnya juga TIM telah melaksanakan pertemuan dengan gubernur sulut DR Sinyo Harry Sarundajang.

SHS berkunjung ke Morotai Maluku Utara

Memenuhi undangan Bupati Halmahera Utara dalam resepsi pernikahan anaknya, Gubernur SHS Rabu, 22 April 2015, menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Kabupaten Pulau Morotai. Kunjungan gubernur ini untuk melihat perkembangan yang terjadi di wilayah pulau morotai yg telah berdiri sendiri sebagai Kabupaten, yang  sebelumnya merupakan wilayah kabupaten halmahera utara. Gubernur disambut oleh Bupati ,Forkopimda Kab Pulau Morotai dan perangkat pemda serta masyarakat pulau morotai. Kunjungan SHS kali ini memiliki arti penting dan penuh makna karena merupakan kunjungan kenangan yang mengingatkan pemda dan masyarakat saat kehadiran SHS sbg penjabat Gubernur Maluku Utara.

Dalam pertemuan dgn Bupati dan Forkopimda serta kepala skpd Kab pulau morotai yang bertempat di ruang kerja Bupati, Gubernur memberikan apresiasi atas perkembangan yg cukup pesat yang terjadi di kabupaten pulau morotai. Menilik kembali kondisi tahun 2003 yang lalu saat SHS menjabat sebagai Penjabat Gub Maluku Utara dan sebagai penguasa darurat sipil, SHS menekankan kembali masa-masa sulit saat konflik horisontal yg terjadi antara kelompok masyarakat dan kelompok agama saat itu agar jangan terjadi kembali dan menjadi pelajaran. Indonesia adalah bangsa yg ajaib dimana dengan jumlah 17.504 pulau, mampu menjaga integritas bangsa, walaupun mengandung potensi disintegrasi. Disintegrasi antara lain adanya kelompok yg ingin mengambil peran dan menguasai ekonomi. Hal mana perlu diwaspadai karena mengandung potensi ancaman.jelasnya.

Oleh karena itu morotai harus membuka diri bagi berkembangnya kekayaan budaya dan memelihara kerukunan beragama serta terbuka terhadap investasi. Daerah ini harus terus membangun, merubah menuju kondisi yg lebih maju. Pemda dan masyarakat harus memiliki komitmen untuk menjadi daerah maju. Integrasi akan terancam oleh potensi krisis yg diawali oleh krisis elit politik yg nantinya akan berlanjut menjadi krisis politik , bahkan dapat berlanjut menjadi Krisis ekonomi dan menuju disintegrasi. Hal ini yg haruslah selalu diwaspadai, tutup SHS.(Kabag Humas Pemprov Drs. Jahja Rondonuwu, M.Si)

Wagub: BKKBN Harus Solusikan Masalah Kependudukan

Wakil gubernur Sulawesi utara DR Djouhari Kansil, Mpd menyatakan agar BKKBN Sulut mampu mensolusikan berbagai masalah terkait kependudukan yang ada di sulut. Hal tersebut disampaikan wagub saat membuka rapat kerja daerah BKKBN Sulut yang diselenggarakan Rabu (22/4) bertempat diruang rapat CJ Rantung kantor gubernur sulut.

Laju pertumbuhan penduduk yang ada di sulut mencapai 1,4 persen per tahun, ini menunjukan laju pertumbuhan penduduk yang ada di sulut bergerak cukup pesat. Ini menjadi tanda awas yang harus disolusikan dan diantisipasi melalui program kerja dan kebijakan strategis. Untuk itu wagub berharap BKKBN sulut harus lebih proposional menyimak kembali kebijakan kependudukan yang sesuai proposisi jumlah penduduk ideal dan berkualitas.

Kesemuanya itu harus dikerjakan secara maksimal guna pembangunan masyarakat Sulut, agar kedepan masyarakat sulut menjadi terdepan dalam berbagai aspek, karena disadari bersama kemajuan satu daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Melalui rakerda ini wagub berharap BKKBN mamu memberikan gagasan, informasi dan motivasi dalam mempercepat visi pembangunan kependudukan di sulut.

Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra. M Sangiang,MM didampingi Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulut Humprey Appon, MPa mengatakan rakerda ini bertujuan untuk mensosialisasikan sejumlah arah kebijakan dan strategi pembangunan RPJMN 2015-2019 dengan melakukan penguatan dan pemaduan pelayanan KB, penyedian sarana fasilitas KB, peningkatan pelayanan KB,peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, advokasi program kependudukan, peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta sejumlah kegiatan lainnya. salah satu pembicara dalam raker tersebut Bupati Minut Sompie Singal. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Polri Buka pendaftaran terpadu anggota Polri Tahun 2015

Kepolosian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2015 ini membuka pendaftaran bagi para unsan muda yang ingin bergabung menjadi taruna akpol, brigadir dan tamtama polri.

pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 8 hingga 25 april 2015. untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di situs www.penerimaan.polri.go.id.

kepala biro pemerintahan dan humas pemprov sulut Dra. Lynda Watania, MM,Msi mengatakan pemprov sulut mendukung pelaksanaan penerimaan anggota polri ini karena pemprov sulut juga telah melakukan kerjasama melalui penandatanganan kesepakatan bersama untuk pengawasan seleksi penerimaan taruna akpol, sekolah inspektur polisi sumber sarjana, brigadir dan tamtama polri panda sulut. Ditekankan juga penerimaan ini tidak dipungut biaya, untuk itu kesempatan terbuka bagi semua pihak yang ingin menjadi bagian dalam institusi polri, informasi dan persyaratan lainnya dapat diperoleh di polresta manado dan polres jajaran polda sulut, atau biro SDM polda sulut.

Ibu Dey: Bebaskan Kartini Sulut Dari Kanker

Ketua TP PKK Sulut Ny Adeline Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengajak masyarakat mari bebaskan kartini-katini sulut dari penyakit kanker.

Ajakan First Lady Sulut , disampaikan pada temu wicara kanker mulut rahim tingkat Provinsi Sulut yang digelar TP PKK Sulut bekerjasama dengan Dinkes Sulut dan BPJS di Puskesmas Tuminting Manado, Selasa (21/4) kemarin.

“Program gerakan nasional pencegahan kanker pada perempuan Indonesia merupakan inisiatif dari Ibu Negara RI  Hj. Iriana Widodo, dan untuk tingkat pusat dilaksanakan di Jogja hari ini (kemarin-red) oleh organisasi aksi solidaritas era (OASE) kabinet kerja di pimpin Ibu iriana. Program ini akan berlangsung selama 5 tahun kedepan,” jelas Ibu Dey.

Khusus untuk Sulut pencanangannya di pusatkan di Puskesmas Tuminting Manado, bertempatan dengan peringatan Hari Kartini, ujar Isteri tercinta dari Gubernur Sulut ini.

Menurut Ibu Dey kanker mulut rahim atau serviks saat ini memiliki resiko paling tinggi yang melanda kaum wanita Indonesia, alasanya karena banyak orang khususnya wanita belum tahu apa pentingnya menjaga kesehatan organ vital wanita itu.  

Karena itu Ibu Dey berharap, segala informasi dan akses pelayanan terhadap penyakit kanker mulut rahim maupun kanker payudara dapat diterima secara cepat, sehingga penanggulangan penyakit secara umum bisa dilakukan dengan deteksi dini.

Wakil Ketua TP PKK Sulut, Ibu Mieke Kansil Tatengkeng mengimbau, masyarakat khususnya kaum perempuan untuk memeriksa kesehatan secara teratur.  

Kadis Kesehatan Sulut dr Grace L Punu M Kes, mengatakan, di Sulut untuk target 2015 ada sekitar 33.429 perempuan untuk diperiksa, dan sampai tahun 2019 mendatang di targetkan 50 persen perempuan sulut sudah diperiksa.

Sedangkan terkait dengan penyakit kanker dr Grace menambahkan telah menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).