Karo Hukum Se-Indonesia Gelar Rakor di Sulut

Untuk meningkatkan kualitas hasil penyusunan produk hukum daerah  sebagai instrumen hukum yang dijadikan pedoman penyelenggaraan bagi seluruh aparatur pemda, maka akan dilaksanakan koordinasi serta bimtek penyusunan produk hukum daerah.

Untuk itu, kementrian hukum dan HAM RI melaksanakan rapat koordinasi regional dalam rangka mewujudkan perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan perda yang aspiratif, implementatif dan akuntabel. Kegiatan yang di gelar Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulut akan berlangsung  di Swis Bell Hotel Maleosan Manado dari 1 sampai 3 Oktober 2015.

Hal tersebut di sampaikan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulut Glady Kawatu, SH,MSi, Rabu (30/9).

Rapat regional ini dilaksanakan sebagai forum untuk membangun kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen dalam asistensi penyusunan produk hukun daerah, menjaring aspirasi daerah terkait pembentukan hukum daerah. Para peserta yang akan hadir merupakan kepala biro hukum se Indonesia dan akan membahas sejumlah topik.

Rencananya kegiatan ini juga akan dibuka secara langsung oleh Penjabat Gubernur Sulut DR Sumaraono,MDM yang juga merupakan Dirjen Otda Kemendagri.(kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

Sumarsono: Wilayah Perbatasan Bagian Integral Pembangunan Nasional

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM menegaskan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Penegasan disampaikan Sumarsono saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, di Hotel Gran Puri Manado, Rabu (30/09) kemarin.

“Karena wilayah perbatasan  mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional,” ucapnya.

Sebagaimana identifikasi pulau-pulau, terdapat 17.508 pulau di seluruh Indonesia dengan 7.353 pulau bernama dan 10.155 pulau belum bernama.

“Didalamnya terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan 10 pulau didalamnya perlu mendapat perhatian khusus karena terletak di perbatasan terluar, termasuk pulau Miangas dan Marore yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Philipina,” ungkapnya.

Lanjut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini, Sulawesi Utara memiliki 286 pulau, 59 berpenghuni dan 227 belum  berpenghuni dengan 11 pulau terluar, dimana 4 pulau berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, 4 pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud, sementara Kabupaten kepulauan Sitaro, Minahasa Utara, dan Bolaang Mongondow Utara masing-masing memiliki 1 pulau terluar.

“Oleh sebab itu, pelaksanaan sosialisasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan udara saat ini bernilai penting dan strategis,” tutur Sumarsono sembari berharap momentum ini dijadikan Media Sharing informasi, ide dan gagasan yang konstruktif, sehingga benar-benar dapat memberikan lompatan bermakna dalam upaya optimalisasi pengelolaan batas wilayah Negara di Provinsi Sulawesi Utara,” tandasnya. turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Kaban Kesbang dan Politik Edwin Silangen SE MA serta Kaban Perpustakaan Maxi Gagola SH MH.   (Kabag humas Drs Roy Saroinsong sebagai Juru Bicara Pemprov)

Pemerintah Tambah Alokasi Pagu Subsidi Beras Keluarga Miskin

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, pemerintah Provinsi Sulut melakukan berbagai terobosan diantaranya dengan menetapkan tambahan alokasi pagu program subsidi beras bagi maayarakat berpendapatan rendah Kabupaten Kota se Sulut.

Hal tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur Sulut nomor 241 tahun 2015. Perihal penetapan tambahan alokasi pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten kota se provinsi sulut tahun 2015.
Disampaikan Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulut  Jane Mendur, SE Rabu (30/9).

Penetapan pagu subsidi beras jni dilaksanakan menunjuk pada instruksi Presiden RI nomor 8  tahun 2008 tentang kebijakan perberasan nasional serta surat Menkokesra tanggal 18 September 2015 perihal tambahan alokasi pagu Raskin ke 13 dan 24 tahun 2015.

Dalam surat keputusan yang ditanda tangani Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono,MDM itu menetapkan tambahan alokasi pagu program subsidi beraa bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten kota se Sulut berdasar pertimbangan kondisi daerah Sulut ditetapkan sebanyak 161.089 rumah tangga sasaran dan setara 4.832.670 kg beras.

Setiap Rumah Tangga Sasaran akan menerima tambahan alokasi raskin sebanyak 15 Kg perbulan untuk 2 bulan (Raskin 13 dan 14) dengan harga Rp. 1600/Kg dititik distribusi. Keputusan ini berlaku sejak 28 september 2015.

Sumarsono Ziarah ke Makam CJ Rantung

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM bersama Isteri Ny Tri Rachayu Sumarsono melakukan penaburan bunga di pusara mantan Gubernur Sulut dua periode Mayjen (Purn) Cornelis Jhon Rantung di TMP Kairagi Manado, Rabu (30/09) kemarin.

Penaburan bunga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-70 itu menurut Sumarsono, untuk mengenang perjuangan dari para prajurit.

“Sebagai bangsa yang besar tahu menghargai perjuangan dari para pendahulu kita. Oleh karena itu, untuk memperingati Hari Ulang Tahun TNI, sudah menjadi tradisi untuk melakukan ziarah. Apa lagi di TMP kairagi ada makam dari  mantan Gubernur Sulut, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Almarhum CJ Rantung selama kurun waktu satu dasawarsa  patut diapresiasi dan di hargai,” ungkap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur bersama istri menabur bunga kepada pusara para Prajurit TNI yang telah gugur.

Sebelumnya, Danlantamal VIII Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir SE MSc bertindak sebagai inspektur upacara ziarah dalam rangka HUT TNI ke 70.

Sedangkan yang bertindak sebagai komandan upacara yakni Mayor Laut (KH) Sudarmanto Perwira Jasrek Lantamal VIII. Hadir dalam upacara siarah tersebut unsure forkopimda Sulut serta peleton satuan TNI/Polri, Anggota Korpri dan Pramuka (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

Lepas Sarundajang-Kansil, Ribuan Pegawai Penuh Haru.

Suasana haru penuh bahagia dan bangga menyelimuti kantor gubernur sulut Rabu, (30/9) pagi saat ribuan pegawai yang ada di lingkup Pemprov Sulut melepas  purna tugas Gubernur Sulut periode 2005-2015 DR Sinyo Harry Sarundajang dan Wakil Gubernur Sulut periode 2010-2015 DR Djouhari Kansil.

Para pegawai baik dari eselon II, III, IV staf hingga tenaga honorer, berbondong-bondong dan berdesakan menghampiri arak-arakan  “bendi” yang dinaiki Sarundajang dan kansil dari lobby  hingga pintu gerbang keluar kantor gubernur untuk memberikan jabat tangan dan penghormatan terakhir kepada dua sosok yang telah banyak membangun Sulut selama kurun waktu 10 dan 5 tahun terakhir.

Raut muka Sarundajang dan Kansil terlihat haru saat mendapat salam perpisahan dari para pegawai. Berkali kali hanya tedengar kata terima kasih keluar dari bibir Sarundajang dan kansil saat menyapa para pegawai di samping mereka. Tak ketinggalan juga para pegawai mengajak foto “selfie” dengan dua tokoh visioner Sulut yang banyak memberi gagasan, karya dan kerja bagi kemajuan masyarakat sulut yang semakin berbudaya danberdaya saing sejahtera ini sebelum Sarundajang-Kansil menaiki mobil  masing-masing untuk meninggalkan kantor gubernur.

Para pejabat eselon II baik pria dan wanita tak kuasa juga menahan haru mereka saat berjabat tangan dengan Sarundang dan ibu Deitje serta Kansil bersama ibu Meike, beberapa pejabat terdengar menyampiakan permintaan maaf jika selama ini melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak, kedua mantan pimpinan TP PKK Sulut ini pun membalas dengan ucapan maaf serta terima kasih telah mendukung mereka dan bapak selama menjabat gubernur dan wagub.

Sebelumnya dilakukan upacara pelepasan, bertindak sebagai inspektur upacara ialah Sarundajang. Dalam sambutannya, Sarundajang menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dirinya bersama Kansil selama menjabat, kiranya berbagai prestasi yang telah diraih dapat ditingkatkan dan kekurangan dapat diminimalisir.

Hadir juga dalam acara tersebut Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono,MDM bersama Ibu Tri Rahayu yang juga memberikan cenderamata dan pengalungan bunga kepada Sarundajang-Kansil sebagai simbol terima kasih atas pengabdian selama ini. Sama halnya juga dengan Sekprov sulut Ir Siswa R Mokodongan yang memberikan cenderamata kepada Sarundajang-Kansil.(kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

Pj Gubernur hadiri Apel Akbar BMI dan Parade Budaya Nusantara

   Ratusan Anggota Brigade Manguni Indonesia (BMI) se Indonesia, sebagai salah satu Ormas terbesar yang berorientasi pada budaya dan Adat Keminahasaan, tumpah ruah di Lapangan KONI-Sario Manado, guna menghadiri Apel Akbar "Wangko" sekaligus menyemarakan Pagelaran Parade Budaya Nusantara, yang Pembukaannya di hadiri Penjabat Gubernur  Sulut,Dr Soni Sumarsono beserta Ny Tri Rahayu Sumarsono, pada Selasa Petang, 29/09.
   Pj Gubernur Sulut yang didaulat memberikan Sambutan dihadapan para Pimpinan dan Anggota serta para Tonaas Wangko Umbanua BMI se- Indonesia, secara lugas dan fasih, diawal arahan dengan mengumandangkan Yel2 salam Kebesaran Ormas tersebut, I Yayat U Santi, dalam menggelorakan suasana yang disambut aplaus dan antusias . Lebih jauh dalam sambutannya Dr Soni Sumarsono menyambut gembira dan penuh rasa bangga akan prakarsa kegiatan ini, sebagai bagian dari kekayaaan budaya Nusantara, utamanya, Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulut yang menjadi Etalase Bangsa dan cermin Kebhinekaan serta salah satu tempat yang menonjolkan Kedinamisan Budaya yang kaya akan kearifan lokal, " karna potensi keindahan alam berpadu dengan kehidupan masyarakatnya yang pluralis namun terbuka, demokratis dan egaliter, sehingga makna Historis Cultural akan ivent ini memperkokoh komitmen rasa persatuan dan kekeluargaan antar sesama dalam kemajemukan" ujar Dr Soni Sumarsono.
   Diakhir sambutan Pj Gubernur, mengharapkan agar eksistensi Organisasi BMI, dapat menjadi pelopor terciptanya kehidupan politik yang santun, elegan, etis dan demokratis, terlebih daerah ini akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2015, agar berlangsung sukses, aman dan dinamis.
   Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Tonaas (DPT) BMI, Tonaas Wangko Dicky  J Maengkom, dalam paparannya, menyatakan keikutsertaan perwakilan Suku dalam Parade Budaya Nusantara, diantaranya  Suku Dayak,Bali, Papua, Banten, Ternate, Gorontalo dan suku2 lainnya, juga pada kesempatan tersebut tegas, Maengkom, Apel Adat ini, guna menunjukan jati diri serta identitas budaya Minahasa teraktualisasi dengan menonjolkan Ornamen khas, yang mengambarkan keaneka ragaman berupa replika patung Cakele, Maskot Burung Manguni,dstnya, sekaligus menantang kepada Legislative, agar dapat menerbitkan Perda menyangkut Budaya dan Adat lokal, khususnya Sulut.
    Acara ini turut di hadiri Perwakilan Forkompimda Sulut, Ketua Deprov Sulut  Drs Steven Kandouw dan Pejabat teras lainnya. Serta diselingi Atraksi Budaya Maengket, Tari Dinamis dr Tanah Papua dan dr Perwakilan Pulau Dewata Bali.
   Demikian Humas Pemprov Sulut Memberitakan ( Roy RL Saroinsong,SH selaku Juru Bicara)

Gubernur: Investasi Generasi Penting Bagi Masa Depan Bangsa

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM mengatakan, biasanya orang lebih suka berbicara masalah pertumbuhan ekonomi, ketimbang berbicara  menyangkut pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Padahal masalah IPM tak kalah pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi, karena dalam IPM terkait dengan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan serta kemampuan daya beli masyarakat.

Hal itu dikatakan Gubernur saat membuka Rapat Evaluasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulut, di hotel Grand Puri Manado, Selasa (29/09) kemarin.

Indikator majunya suatu bangsa atau daerah tentunya memerlukan  adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, namun demikian investasi generasi berkualitas melalui program Keluarga Berencana (KB) juga tak kalah penting, karena terkait dengan masalah penduduk di dalamnya.

“Apapun investasi yang kita lakukan, jika jumlah penduduk tidak terkendali maka tak ada gunanya,”ujar Dirjen Otda Kemendagri RI.

Karena itu Sumarsono menyebutkan, investasi generasi berkualitas, jangan hanya dilihat sebelah mata, karena negara tidak akan maju apabila jumlah penduduk tidak terkendali, sembari mengatakan, investasi generasi berkualitas hanya bisa tumbuh dari anak yang berkualitas dan anak Indonesia yang berkualitas dilahirkan oleh ibu yang berkualitas pula.

"Khusus di Sulut terkait dengan masalah investasi generasi berkualitas  itu bisa di lihat dari IPM kita berada di urutan tiga nasional setelah DKI Jakarta dan Jogja, namun demikian Sumarsono meminta adanya komitmen dari Bupati/Walikota se- Sulut untuk mendukung program KB ini lewat dana ABPD masing-masing Kabupaten/Kota,"tandas Sumarsono.    

Sebelumnya Irtama BKKBN Pusat Dra Mieke Sangian MSi sebagai salah satu upaya untuk mencapai salah satu misi dalam nawacita pemerintah yang terkait dengan kependudukan yakni meningkatnya kualitas hidup manusia Indonesia dengan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung, Kaban Kesbang Pol Edwin Silangen SE MA, Kaban Perpustakaan Drs Maxi Gagola SH serta Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).