Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesra Drs. Mecky M Onibala MSi, mewakili Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry
Sarundajang menerima kunjungan 36 peserta Kuliah Kerja Forum Strategi II
Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Sesko TNI Angkatan Laut (Seskoal)
di ruang huyula Kantor Gubernur, Selasa (28/5) kemarin.
Kunjungan Pasis Dikreg Seskoal di Sulut kali ini, dipimpin Komandan Seskoal Laksda TNI Mamahit yang diwakili
oleh Perwira Penuntun (patun) Kol Laut
TNI Ganief Deswantoro, juga diikuti dua orang peserta dari luar negeri
yaitu Amerika Serikat dan Pakisten serta seorang lagi dari TNI AU. Sementara
Onibala sendiri turut didampingi Kaban Kesbang Pol. Gun Lapadengan SH, Kaban
Perbatasan B Mononutu SH, Karo Pemerintah dan Humas DR. Noudy RP Tendean dan
Karo Umum Drs. Rudy Roring.
Selama lima hari berada di daerah
ini peserta Pasis Seskoal akan mengadakan pertemuan dengan jajaran Korem 131
Satiago, Lantamal VIII, Polda, Lanudsri serta Pemprov Sulut, kemudian pertemuan
dengan Pemkot Bitung serta perusahaan-perusahaan yang ada di kota cakalang.
Kesempatan itu Onibala, telah
menyampaikan pemaparan tentang peran pemerintah daerah guna mengantisipasi
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dalam rangka mendukung
penyelenggaran pemerintahan negara.
Provinsi sulut sebagai bagian
integral dan NKRI memiliki letak wilayah yang strategis dalam pengembangan
ekonomi. Karena secara geoposisi berada di bibir pasifik (pasifik rim) sebagai
jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa, sehingga sangat
prospektif bagi perdagangan regional, mapun internasioal, ujar mantan penjabat
Bupati Minsel ini.
Dari aspek administrasi
pemerintahan, provinsi sulut memiliki 15 daerah otonom yang terdiri dari 11
kabupaten dan 4 kota. Dengan luas wilayah sebesar 15.466,25 km dan jumlah
penduduk kurang lebih 2.296.666 jiwa. Sulut juga memiliki 262 pulau, dimana 59
pulau berpenghuni dan 227 pulau belum berpenghuni, serta memiliki 11 pulau
terdepan, dimana dua diantaranya pulau miangas dan marore berbatasan langsung
dengan negara tetangga kita philipinaserta menempatkan sulut sebagai salah satu
dari tujuh provinsi kepulauan, kata Ketua Pordasi Sulut.
Sementara peran pemrov dalam mengantisipasi AGHT Onibala menegaskan, pemprov telah mengambil langkah-langkah pemecahan masalah, antara lain telah menetapkan renstra pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2011-2025, sebagai pedoman terhadap pengelolaan perbatasan jangka panjang dengan visi terwujudnya perbatasan negara di utara NKRI sebagaiwilayah yang aman, tertib dan maju dan mengembangkan sistercity dalam kerangka conektivity ekonomi antara pemerintah Indonesia dan Philipina. . Acara diakhiri dengan tanya
jawab dan pertukaran cendera mata. (Kabag humas Jackson Ruawa selaku jubir
pemprov.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar