Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, tampil sebagai
pembicara pada simposium Inovasi Pelayanan Publik, yang digelar Kemenpan RI di Grand
Sahid Jaya Jakarta, Selasa (17/6)
kemarin. Materi yang disampaikan Wagub dalam simposium ini yaitu “Peran Pemerintah
Provinsi Sulut Dalam Perkembangan Diseminasi dan Replikasi Inovasi Praktik
Cerdas Untuk Pelayanan Publik”. Kegiatan ini diikuti oleh peserta penerima program BASIC se- Indonesia ini. Menurut Kansil keberhasilan Pemprov Sulut dalam meningkatkan
pelayanan dasar masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan tak lepas dari
adanya kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholders kesehatan dan pendidikan
baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.
Di Sulut Kansil menyebutkan, upaya yang dilakukan Basics sepanjang 2010-2013 merupakan uji coba (membuat inovasi baru) dan
mereplikasi serta mengembangkan pendekatan yang telah sukses, di lima
Kabupaten/Kota dengan menampilkan beragam inovasi seperti di Sitaro dengan
bidan kontrak, Sangihe mengajar di Sangihe, Data base kesehatan di Minut, Desa
mapalus sehat di Minahasa, Perda Inisiatif pelayanan publik kesehatan di minut
dan minahasa Kemitraan bidan, dukun, kader posyandu di Minut, Desa Cerdas di
talaud, Perda inisiatif tentang pelayanan pendidikan di Kabupaten sitaro yang
tinggal menunggu penetapan dari DPRD setempat.
Semua program-program inovasi ini sangat membatu masyarakat
didaerah terpencil dan kepulauan, karena hal ini juga sejalan dengan program MDGs yang akan kita wujudkan.
Kansil tak hanya menyampaikan sisi keberhasilan saja tapi juga dari segi permasalahan
yang dihadapi seperti masalah dibidang pendidikan yaitu penanganan siswa putus
sekolah dan pemerataaan guru didaerah terluar, terpencil dan tertinggal. Begitu
pula dengan bidang kesehatan dimana jumlah kematian ibu dan anak masih tinggi,
hal itu lebih disebabkan karena perencanaan/penganggaran belum fokus mencapai SPM-MDGs.
Secara khusus pada kesempatan itu dijelaskan bahwa dalam upaya mendorong program MDGs dan Basics telah membuat Pergub 15/2014
Tentang bantuan keuangan khusus (BKK) bagi kabupaten/kota, yang diambil dari dana APBD Sulut melalui dua SKPD yaitu Dinas PU dan Dinkes Sulut, untuk alokasi anggarannya saat ini tinggal menunggu juknis. Dalam
Perda tersebut ada sekitar 11 Kabupaten Kota yang akan menerimanya.
Dalam pemaparan ini Wagub turut didampingi Ketua Bappeda
Sulut Ir. Roy O Roring, Kadis Kesehatan dr. Grace L Punuh, Kaban Penghubung Ir. Jemmy Kuhu dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinkes Sulut Frets Melope SE. Selain Wagub Sulut, tampil sebagai pembicara yaitu perwakilan dari Provinsi Sulsel dan Jabar. (Kabag humas DR. Jemmy Kumedong MSi selaku
jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar