Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil MPd, Kamis
(7/8) kemarin, menerima kunjungan Anggota DPD-RI asal Sulut Dra. Sientje
Sondakh Mandey di ruang kerjanya. Kedatangan mantan First Lady Sulut ini, dalam
rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan penerapan UU No. 29 Tahun
2009 tentang pelayanan publik, khususnya di Provinsi Sulu.
Dalam pertemuan itu Isteri dari Gubernur Sulut Periode 2000-2005
Drs. Adolof Youke Sondakh, telah mendapat banyak masukan dari
intansi terkait antara lain dari Bappeda,
Dinas Kehutanan, Kepala Balai 11 Jalan dan Jembatan Ir. Jhoni Wenur, dan Dinas
Perhubungan serta kantor Pelayanan satu atap. Dimana masing-masing instansi tersebut telah menyampaikan berbagai kendala dalam melaksanakan tugas masing-masing seperti
belum singkronnya kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah
daerah, terutama menyangkut soal perijinan, termasuk adanya keterbatasan SDM
serta pembiayaan. Karena itu ke- empat SKPD tersebut mengusulkan agar DPD-RI
dapat, memperjuangkan kedala-kendala tersebut kepada pemerintah pusat.
Kesempatan itu Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil
menyebutkan, capaian pelayanan publik di daerah ini sudah banyak meraih prestasi,
namun demikian bukan pengharggaan yang kami kejar tapi implementasinya di
lapangan. Untuk itu Ibu Sientje berharap masukan-masukan itu dapat dibuat
secara tertulis, karena Komite akan dibahas dengan Kementerian terkait dalam
waktu dekat ini, harapnya. Hadir dalam pertemuan itu Kaban BKD DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Karo Pemerintahan dan Humas Dra Linda Watania MM MSi, karo Organisasi Jemmy Ringkuangan AP MSi. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir
pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar