Kemarin SKPD Pemprov Tuntaskan Laporan Penanggulangan Kemiskinan

Wagub Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, dalam penyusunan laporan pencapaian program penanggulangan kemiskinan 2005-2010, Sulut masuk Provinsi terbaik 11 se-Indonesia dan menerima pengharggaan dari Wapres Boediono, hal itu ditegaskan orang nomor dua di Sulut guna menindaklanjuti hasil pertemuan dengan BPK-RI Perwakilan Sulut Jumat lalu di Kantor Gubernur, terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulut 2010-2015 yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulut, Senin (13/7) di ruang rapat Bappeda Sulut.

Didampingi Kepala Bapedda Sulut Ir Royke O Roring MSi dan tiga Asisten Setda Provinsi Sulut, Wagub menyebutkan, pertemuan kali ini bertujuan untuk merefisi kembali setiap laporan dari SKPD terkait dengan pengentasan kemiskinan. Sesungguhnya program pengentasan kemiskinan tersebut sudah banyak dilakukan Pemprov Sulut, namun pelaporannya yang kurang baik, sehingga dianggap Pemprov Sulut lamban melakukan hal tersebut, ujar Kansil.

“Saya memberi waktu hari ini (kemarin-red) kepada seluruh Kepala SKPD, Sekretaris dan Kasubag Perencanaan semua laporan SKPD tersebut sudah tuntas dan segera  dimasukan di Bappeda Provinsi Sulut. Karena BPK akan turun memeriksa laporan-laporan tersebut,” tegas Kansil.

Kansil menyebutkan, rapat tersebut dibagi Empat Tim yang akan menyusun laporan SKPD  mulai 2010-2015 sesuai kluster kegiatan yaitu BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas dan Beasiswa masuk dalam kluster 1 yaitu Program bantuan sosial berbasiskan keluarga. Sementara PNPM masuk kluster 2 Program bantuan sosial (Bansos) berbasiskan masyarakat. KUR masuk kluster 3 yaitu Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil serta Kluster Empat terdiri dari Perumahan, Transportasi, Air Bersih, Listrik untuk rakyat miskin, nelayan miskin dan kelompok rentan di perkotaan. 

Kansil menambahkan, sesungguhnya program pengentasan kemiskinan di Sulut sudah banyak dilakukan oleh SKPD dilingkungan Pemprov Sulut, namun kendalanya hanya pada pelaporan yang kurang baik, tandas Kansil. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).