Wagub Dukung Program Basics-Cida

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Selasa lalu di ruang kerjanya telah menerima kunjungan Deputy Project Direktor Basics Jhon Duff di dampingi Kadis Kesehatan dr. Grace L Punuh M.Kes. Tujuan Kedatangan Duff kepada orang nomor dua di Sulut untuk melaporkan program kegiatan Basics Cida yang sedang dan yang akan dilaksanakan di daerah ini.  Duff mengatakan, kehadiran Besics Cida di Provinsi Sulut adalah untuk mempercepat pencapaian program MDGs dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khusus pendidikan dan kesehatan di Kabupaten/Kota se- Sulut. dan saat ini kami sementara melakukan kegiatan di Kabupaten Talaud dan Mitra. Kedepan kegiatan kami akan dilanjutkan di Kabupaten Minahasa, Minut, Bitung, Sitaro dan Sangihe, jelas Duff sembari menyebutkan, selama melaksanakan tugas di daerah ini tidak ada kendala yang ditemui, justeru  pemerintah kabupaten/kota surprise dengan kehadiran kami.

Ia juga menambahkan, untuk tahun ini, khusus bidang kesehatan ada bantuan keuangan, karena dananya sudah. Alasan inilah segingga kami menemui Pak Wagub untuk membicarakan bagaimana sistem penyalurannya kepada masyarakat.    

Kansil mengatakan, program Basics-Cida didaerah ini diakuinya sudah ada sejak lama semenjak masih menjabat Kadis Diknas Sulut, dan kegiatan mereka sangat membantu pemerintah daerah dibidang pendidikan dan kesehatan. Karena itu saya atas nama Pemerintah Provinsi sangat mendukung kegiatan ini untuk terus berlalan di daerah ini, sembari menyebutkan, kegiatan ini sangat menyentuh dengan infrastruktur dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, apa lagi mereka ikut membantu penyusunan SPM, tandas Kansil. 
Kadis Kesehatan Sulut dr. Grace Punuh M.Kes menambahkan, kegiatan Basics-Cida untuk mempercepat pencapaian MDGs dan Basics ini membantu meningkatkan capacity building di Kabupaten/kota. Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuang MAP, serta Pejabat Diknas Provinsi. (Kabag Humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).   

Pemprov Siap di Periksa BPK

Prestasi Pemerintah Provinsi Sulut dalam mempertahankan predikat opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama tiga kali dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI kembali diuji.
Tim BPK akan melakukan pemeriksaan laporan pertanggunganjawab keuangan dan aset Pemprov Sulut tahun 2013, selama satu bulan kedepan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa, Amri Lewa dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR. Djouhari Kansil, MPd diruang kerja  Wagub, Rabu (12/2).
Wagub Djouhari Kansil, menyatakan Pemprov Sulut siap dan terbuka untuk memberikan dokumen pemeriksaan sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa BPK.  “Jika ada SKPD yang lalai dalam pelaksanaan pemeriksaan nanti kiranya jangan segan-segan untuk ditindaklanjuti,” tegas Wagub.
Mantan Kadis Diknas Sulut ini menyatakan, semoga dari hasil pemeriksaan ini dapat membantu Pemprov Sulut agar tidak salah dalam penanganan masalah keuangan termasuk aset sehingga  bisa tetap meraih Predikat WTP untuk ke empat kalinya.
Amri Lewa juga menyatakan Tim BPK dalam pemeriksaan kali ini akan terus berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sulut guna mendapatkan kelengkapan dokumen secara lengkap. “Kami berharap pemeriksaan kali ini tetap berjalan dengan lancar, sehingga laporan yang nantinya akan kami berikan bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang positif bagi pihak Pemprov Sulut,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan Kepala Inspektorat Sulut Drs.MM Onibala,Msi,Kepala Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah Praseno Hadi, SE.Ak, beserta tim BPK Perwakilan Sulut.(Kabag Humas Judhistira Siwu, Selaku Jubir Pemprov Sulut).

Wagub Ajak Pengusaha Hotel ikut Sukseskan Iven WCRC

Pelaksanaan Iven Internasional World Coral Reef Conference (WCRC) yang akan berlangsung di Provinsi Sulut 14-17 Mei 2014, tinggal tiga bulan. Pemerintah Provinsi Sulut terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait guna suksesnya iven ini, salah satunya dengan para pengusaha perhotelan di daerah ini. Pertemuan yang dipimpin Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd  didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Ronald Sorongan MSi dan Sekretaris Disbudpar Darwin Muchin di ruang Ex WOC, Selasa (12/2) kemarin.

Kansil mengatakan, World Coral Reef Conference (WCRC) atau konferensi terumbuh karang dunia, merupakan tindaklanjut dari iven International World Ocean Conference (WOC) dan CTI-Summit yang telah berlangsung sukses lima tahun lalu di daerah ini. Karena itu untuk lancarnya kegiatan ini, diharapkan para pengusaha hotel ikut terlibat  didalamnya. Mengingat ada ribuan peserta yang merupakan pakar dan pengusaha dibidang kelautan yang  berasal dari seratus negara akan hadir, maka tentunya penyiapan akomodasi hotel menjadi bagian penting, ujar Kansil, sembari menyebutkan, kiranya tarif hotel dapat dipertimbangkan untuk tidak dinaikan selama berlangsungnya iven ini, disamping menyiapkan menu makan dan musik yang bernuansa daerah. Apa lagi iven internasional ini merupakan ide dan gagasan brilian dari Gubernur Sulut untuk bisa berlangsung di daerah ini. Karena itu Kansil berharap pihak hotel dapat membuat leaflet, bener atau baliho serta brosur objek wisata, sehingga akan mempermudah bagi peserta berkunjungan di objek-objek wisata di daerah ini. Sebelumnya Kadis Ronald Sorongan telah menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan iven internasional ini dengan lima agenda utama. (kabag Humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Kamis-Jumat PNS Pemprov Kembali Jadi Relawan

Pemerintah Provinsi Sulut melalui Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang terus memberikan perhatian khusus, terkait recovery pasca bencana di Kota Manado. Karena akibat dari bencana banjir bandang manado sebagai ibu kota provinsi masih membutuhkan  dukungan warga untuk membersihkan kota ini dari lumpur dan sampah yang masih tersisa. Hal itu disampaikan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di selah-selah memimpin Rapim EPPA di rupat Wagub, Selasa (12/2) kemarin.

Menurut Kansil, masa recovery pasca bencana saat ini penanganannya tentu tidak hanya dalam waktu yang singakat, karena itu sesuai arahan Bapak Gubernur seluruh PNS dilingkungan Pemprov Sulut selama dua hari, yaitu Kamis dan Jumat ini kembali akan menjadi relawan untuk dikerahkan membantu pemerintah kota manado guna membersihkan sisa-sia lumpur dan sampah yang masih ada. Sementara titik lokasinya masih seperti lalu, yaitu Pak Gubernur di wilayah utara, pak Wagub di wilayah selatan dan saya sendiri akan memimpin langsung di wilayah tengah, jelas Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan.

Karena itu Mokodongan yang juga selaku Ketua Umum Korpri Sulut mengimbau seluruh anggota kopri untuk ikut ambil bagian dalam kerja bhakti nanti, dengan membawa peralatan kerja bahkti seperti skop, pacol dan lain sebagainya.       

Mokodongan menambahkan, untuk menghindari terjadinya penyalurah bantuan yang tidak tepat sasaran, maka kedepan penyaluran bantuan pemprov kepada korban bencana akan didampingi petugas dari pemprov, sembari menyebutkan ini semua kami lakukan demi transparansi kepada masyarakat, tandasnya. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Wagub: SKPD Segera Masukan Program 2014

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menegaskan, seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Sulut, segera memasukan program kegiatan Tahun 2014 di Biro Pembangunan.  Penegasan orang nomor dua di sulut itu disampaikan pada saat memimpin Rapim EPPA di rupat Wagub, Selasa (11/2) kemarin.

 Kegiatan yang diikuti para Kepala SKPD dan Kepala UPTD di lingkungan Pemprov Sulut, turut pula dihadiri Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan,  Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP, Inspektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi, Kepala BPK-BMD Praseno Hady dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE. Menurut Kansil, mengingat bulan maret nanti kita sudah akan memasuki pelaksanaan tender proyek, karena itu program kegiatan itu, terutama yang berkaitan dengan rencana umum pengadaan (RUP) supaya segera di masukan, agar tidak menghambat pelaksanaan tender proyek nanti, disamping ikut pula menyiapkan administrasi keuangan secara baik dan lengkap  agar sewaktu-waktu ada pemeriksaan dilakukan semua bisa berjalan lancar, ujarnya.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan menyebutkan, Rapim tersebut setidaknya telah membahas dua hal yaitu monitoring dan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran yang menitik beratkan pada evaluasi rencana umum pengadaan (RUP) juga monitoring laporan administrasi keuangan terkait dengan daya serap anggaran bulan Januari 2014. Mantan Karo Umum juga menambahkan, semua SKPD segera memasukan semua program kegiatan yang dimintakan oleh Pak Wagub tadi, paling lambat esok hari (hari ini). (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Gubernur Janjikan Bantuan Bagi PNS Pemprov Korban Bencana

Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di sejumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut yang menjadi korban bencana banjir bandang di Kota Manado pertengahan Januari 2013 lalu,  bakal menerima bantuan dari Pemprov Sulut. Hal itu disampaikan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang saat memimpin apel kerja bulanan PNS Pemprov di ruang Mapalus, Senin (10/2) kemarin. Sebelumnya saya telah memerintahkan Kepala BKD Sulut Ir. Sandra Moniaga MSi untuk ikut mendata jumlah PNS yang menjadi korban bencana termasuk rumah tinggal yang rusak atau hilang, dan data dimaksud sudah masuk tinggal dilakukan verifikasi berapa besar tingkat kerusakan yang terjadi. Mudah-mudahan waktu dekat ini bantuan itu sudah bisa diterima oleh pegawai, mengingat mereka sangat membutuhkan bantuan itu. ujar Sarundajang, sembari memberikan apresiasi kepada PNS pemprov yang telah ikut berpartisipasi membersihkan lumpur dan sampah di kota manado selama dua minggu, bahkan pada sabtu lalu, saat Gubernur menggelar kerja bhakti manado bangkit mereka juga ikut terlibat.
Disamping itu Gubernur juga tak lupa memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati/Walikota se- Sulut yang telah ikut membersihkan kota manado serta telah membantu warga melalui obat-obatan, makanan dan pakaian
Kepala BPBD Sulut Ir. Noldy Liow menambahkan, sebelumnya PNS Pemprov telah menerima bantuan berupa makanan, obat-obatan, matras, selimut serta pakaian dari posko BPBD, posko Dinas Sosial, posko kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut serta bantuan dari posko kantor gubernur. Bahkan bantuan-bantuan ini ada yang diserahkan langsung oleh Pak Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Pak Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan selaku Ketua Umum Korpri Sulut, serta bantuan dari Ibu Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK Sulut Ny. Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun bersama Ibu Mieke Kansil Tatengkeng dan dari Ketua DWP Sulut Ny. Esther Mokodongan Turang. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

     

Korban Bencana Enam Kab/Ko Terima Bantuan Pusat

Korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Enam Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut pertengahan Januari lalu, menerima bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp.1,150 M di tambah matras dan selimut. Penyaluran bantuan itu diberikan langsung oleh   Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang kepada enam perwakilan kab/ko penerima, di selah-selah Apel Kerja Bulanan Pegawai Pemprov di Kantor Gubernur, Senin (10/2) kemarin.

 Gubernur mengatakan, penyerahan bantuan saat ini adalah merupakan arahan dari pemerintah pusat, diberikan untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami musiba bencana, di masa transisi tanggap darurat, dan semua penyaluran bantuan dari pemerintah pusat setiap hari di audit oleh Inspektorat provinsi, jelas Sarundajang sembari menyebutkan, “kita harus berhati-hati dengan penyaluran bantuan bencana ini, agar dikemudian hari tidak akan menimbulkan masalah. Karena itu bantuan yang masuk melalui pemerintah provinsi penyalurannya mendapat audit dari inspektorat”, katanya.

Karena itu Sarundajang berharap Bupati/Walikota dapat memanfaatkan dana bantuan dan logistik yang diberikan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya, untuk membantu warga yang menjadi korban bencana, tapi untuk membiayai upaya pembersihan sisa-sisa lumpur yang ada.

Sarundajang juga berharap, SKPD terkait supaya melakukan sosialisasi  terkait dengan usulan Gubernur kepada Wapres Boediono saat berada di Manado waktu lalu, dimana usulannya agar warga yang kehilangan rumah mendapat bantuan Rp.50 Juta. Menurut salah satu kandidat Capres Partai Demokrat  “itu masih merupakan usulan” dan belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, karena hasil inventarisasi dan verifikasi perumahan secara by name, by adress, by foto dan by koordinat  baru masuk ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat  ini sudah ada jawaban, sembari menyebutkan, untuk korban gunung sinabung bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat pemerintah pusat memberikan bantuan Rp. 40 juta.    

Enam Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sebagai berikut:

Manado, uang tunai Rp. 400 Juta ditambah bantuan logistik berupa 600 matras dan 600 selimut, sementara Minahasa, Minsel, Minut, Sangihe dan Sitaro masing-masing menerima uang tunai Rp.150 Juta serta matras dan selimut masing-masing 200 lembar. Turut hadir Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Seprov Ir. Siswa R Mokodongan serta pejabat Eselon II, III dan IV.(Kabag humas judisthira Siwu selaku jubir pemprov).