Pemprov Gelar pertandingan Persahabatan dan Buka Bersama Forkopimda Sulut

Dalam rangka menjaga keselarasan hubungan antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Jajaran Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Sulut, Pemprov mengadakan pertandingan Tenis dan catur serta buka puasa bersama dalam rangka HUT Bhayangkara ke 69.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Jumat (10/7) sore, bertempat di lapangan tenis kompleks Gubeernuran Bumi Beringin.

Kegiatan dibuka dengan pertandingan tenis antara Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang melawan Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Manado Pattinasarani, dimenangkan Gubernur dengan skor 5-3.

Suasana kekeluargaan terlihat selama kegiatan berlangsung, para pejabat baik dari pemprov, polda, korem 131 Santiago, pengadilan tinggi, larut dalam kebersamaan menyaksikan permainan tenis Gubernur.

Gubernur Sarundajang mengatakan kegiatan ini diselenggarakan guna terus menjaga hubungan baik sesama Forkopimda selama ini. Terbukti Kebersamaan Forkopimda hingga dapat menjaga Sulut dari berbagai gangguan sosial. Sarundajang berharap kebersamaan ini tetap terjaga dengan baik demi Sulut yang aman dan sejahtera.

Selesai pertandingan Tenis dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Turut hadir dalam acara Wagub Sulut DR Djouhari Kansil, Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung, Danrem 131 Santiago Brigjen Binarko Sugihanto,  unsur Forkopimda, serta pejabat eselon II Pemprov Sulut. (kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)

Wagub: SKPD Berperan Menanggulangi Kemiskinan di Sulut

Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulut, SKPD Pemprov sangat berperan, hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, saat memaparkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulut 2010-2014 di ruang Ex WOC Kantor Gubernur, Jumat (10/7) kemarin.

Kegiatan yang dihadiri Bapak Ilham Ketua Tim dari BPK-RI Perwakilan Sulut dan sejumlah SKPD terkait.

Wagub yang juga selaku Ketua TKPKD Provinsi Sulut mengatakan, startegi penanggulangan kemiskinan di sulut yang dilakukan per SKPD sedikitnya ada 16 program inovasi antara lain mengatasi kematian ibu melahirkan dan bayi, posyandu cerdas, KB gratis, pengobatan Cuma-Cuma dan pemberian kaca mata gratis, pengembangan tehnologi informasi kesehatan, perlakuan khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil perbatasan juga peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan, pelaksanaan wajar pendidikan 12 Tahun dengan percepatan penuntasan buta aksara melalui Bosda, pengembangan dan peningkatan standar infrasturktur sekolah-sekolah serta pengembangan TIK, pemberian bea siswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi yang rentan putus sekolah dan bagi orang tua yang kurang mampu, peningkatan promosi produksi UMKM, optimalisasi fungsi kelembagaan koperasi dan ketahanan pangan (lumbung pangan) termasuk yang ada di kepulauan dan daerah terpencil, bantuan bagi nelayan yang kurang mampu, PNPM mandiri termasuk industry kecil, peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan,  pembuatan sanitasi, peningkatan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,  lingkungan hidup dan pengelolaan limba, bedah rumah, lansia, peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).     

29 SKPD dan 34 UPTD Rapor Merah

Evaluasi dan pengawasan realisasi anggran posisi 30 Juni 2015, yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Jumat (10/7) kemarin,  sebanyak 29 SKPD dan 34 UPTD/Balai diganjar mendapat rapor merah, karena daya serapnya sangat rendah.

29 SKPD yang mendapat rapor merah antara lain, Sekretariat Korpri,  Sekretriat DPRD, DKP, Perindag, Dispora, Badan Perpustakaan, BLH, BPBD, ESDM, Dishup-Kominfo, RSJ Ratumbuisang, Biro Perlengkapan, Biro Hukum.  Sedangkan UPTD/Balai antara lain, PU BPP,PU Wil III, Budpar Museum, UDinsos anak, Balatkop, Upenda Boltim, Upenda Talaud. RSUD Noongan, Udipenda Airmadidi, UIndag Promosi, UBPMK, UDKP Tangkap, PU Air.

Wagub mengatakan, data yang bersumber dari Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Sulut ini perlu segera mempercepat realisasi penyerapan anggaran maupun fisik, sehingga daya serapnya menjadi tinggi oleh SKPD dan UPTD/Balai yang mendapat rapor merah tersebut.

Mengingat kita sudah akan memasuki triwulan ke-3, diharapkan seluruh SKPD lebih meningkatkan pengawasan internal.

“Tiap minggu Kepala SKPD meminta laporan kepada PPK untuk pertanggungjawaban, sekaligus sebagai bahan monitoring internal pimpinan kepada bawahan, tujuannya agar  capaian realisasi keuangan maupun fisik bisa diketahui termasuk kendala yang terjadi”, jelas Wagub.

Wagub juga minta, Kepala Bappeda Sulut mengevaluasi anggaran yang berasal dari dana APBN yang dikelola SKPD maupun intansi vertikal karena daya serapnya juga masih rendah.  

Begitu pula dengan 13 SKPD yang mendapat catatan khusus dari BPK-RI Perwakilan Sulut, segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan administrasi keuangan paling lambat 29 Juli. Ini bagian dari monitoring dan pengawasan administrasi keuangan dan fisik secara rutin supaya prestasi WTP dapat dipertahankan, kunci Kansil.

Sementara Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE mengatakan, secara rutin tiap bulan TEPRA akan memantau setiap paket-paket konstruksi yang ada di setiap SKPD.

Karena itu Tiap minggu para PPTK melaporkan kegiatan realisasi keuangaan maupun fisik kepada PA/KPA lewat Sekretaris atau KTU Dinas/Badan dan Biro untuk dilaporkan ke Biro Pembangunan.

Kotambunan menambahkan menjadi harapan Wagub untuk bulan depan minimal 40 persen belanja langsung  (belanja publik) bisa terealisasi.

Sedangkan penyerapan anggaran Sulut Kotambunan mengakui secara nasional Sulut masih berada di atas rata-rata. Karena itu kita harus punya kiat-kiat khusus untuk meningkatkan penyerapan anggaran tersebut antalaian agar paket lelang yang sudah ada segera dilakukan lelang, jangan di tahan-tahan, kemudian SKPD membuat tiap minggu membuat laporan internal control kepada pimpinan, tambah mantan Karo Umum. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Sulut Dukung FKP2DPN Bangun Daerah Perbatasan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR Djouhari Kansil MPd yang menghadiri Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara (FKP2DPN) Rabu ( 8/7) malam di Hotel Borobudur, Jakarta mengatakan diperlukan kebersamaan untuk membangun daerah perbatasan.
"Melalui kegiatan FKP2DPN diharapkan terciptanya  koordinasi antar kepala daerah di wilayah perbatasan dengan pemerintah pusat yaitu sinkronisasi program-program yang melibatkan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan daerah yang ada di wilayah perbatasan negara,"ujarnya.
Kansil meyakinkan bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara siap mendukung FKP2DPN di dalam membangun dan mengembangkan potensi dari wilayah perbatasan yang ada di daerah ini.
Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat membuka kegiatan tersebut.
Bahkan secara tegas Menteri Marwan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mendengar lagi suara-suara pilu masyarakat di daerah perbatasan.
"Ke depan, kisah-kisah pilu itu tidak perlu terjadi lagi kedepan. Karena pada dasarnya wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat potensial dan kita bisa melakukan hal yang terbaik dari yang sebelumnya," tegas  Marwan.
Menurut Menteri ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengisi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan. Salah satunya adalah dengan melakukan transmigrasi.
"Kita diberi mandat untuk melakukan Transmigrasi dengan sekuat tenaga sebagai upaya pemerataan pembangunan, yakni dengan melakukan transmigrasi di wilayah perbatasan," tandasnya.
Langkah kedua menurut Menteri Marwan, adalah dengan melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Penguatan perbatasan salah satu caranya adalah dengan menguatkan level koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan koordinasi akan meningkatkan kesejahteran buat rakyat kita," ujarnya.
Langkah selanjutnya, adalah menguatkan sarana dan prasarana di perbatasan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik.
"Oleh karena itu dari forum ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa diwujudkan melalui program yang produktif dan monumental," imbuhnya.
Selain infratruktur, dalam forum yang dihadiri oleh beberapa pemerintah daerah di perbatasan, Menteri Marwan mengingatkan pentingnya rencana kerja yang komperhensif dalam membangun perbatasan.
"Membangun perbatasan harus juga memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Menjadikan Nawacita sebagai pegangan ideologis, bahwa negara harus hadir dimanapun termasuk di daerah perbatasan," tandasnya.
Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik berbatasan darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan dengan laut, Indonesia berbatasan dnegan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dna Australia.
Terdapat 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/ kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan.
Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 Kecamatan berbatasan dnegan darat, dan 4 Kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 Desa/ Kelurahan. (Kabag humas Drs JahjaRondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Pemprov Sulut Bentuk Tim Penanganan Konflik Sosial

Dalam rangka menangani konflik social yang terjadi di provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulut membentuk tim penanganan konflik social, melalui keputusan Gubernur Sulut nomor 85a tahun 2015.

Tim yang terdiri dari unsure Forkopimda ini melakukan rapat perdana yang digelar Kamis (9/7) di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut ir Siswa R Mokodongan. Dalam rapat itu dibahas bersama tentang pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Penanganan koflik yang dilakukan antara lain dari berbagai sumber yakni permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, social dan budaya, perseteruan umat beragama, antar suku dan antar etnis, sengketa batas wilayah daerah, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan pelaku usaha, distribusi sumber daya alam dalam masyarakat.

Sekprov berharap kepada seluruh kepala instansi Vertikal dan SKPD yang masuk dalam tim terpadu penanganan konflik social di Sulut untuk segera menindaklanjuti setiap rencana aksi yang tercantum dalam dokumen rencana aksi terpadu penanganan konflik social.

Turut hadir dalam rapat tersebut, unsur Forkopimda Sulut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs John Palandung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. Gun Lapadengan, Kadis Diknas AG Kawatu, Kadis Sosial Star Wowor, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong. (Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu selaku jubir pemprov sulut)

Gubernur Hadiri Gelar Pasukan Pengamanan Idul Fitri Polri

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang, Kamis (9/7) menghadiri apel gelar pasukan pengamanan idul Fitri 1436 H tahun 2015 yang diselenggrakan di halaman upacara Mapolda Sulut.

Dalam gelar pasukan tersebut, Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung membacakan sambutan Kapolri Jendra Badrodin Haiti  mengatakan bahwa operasi Idul Fitri yang dinamakan operasi ketupat diharapkan berjalan dengan sukses. Idul Fitri atau lebaran mempunyai cirri khas dimana aktivitas warga meningkat sejak puasa, takbira, solat Ied bahkan mudik lebaran.

Untuk itu anggota Polri yang ada di daerah diharapkan menjaga kamtibmas, menjaga objek vital saat lebaran nanti. Lebaran kali ini harus mewejudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, keselamatan dalam lalu lintas. Kapolri mengharapkan para anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan lebaran ini agar menjaga kondisi fisik dan metal,  melayani masyarakat dengan baik, serta tetap waspada dan sigap menghadapi gangguan keamanan.

Gubernur Sarundajang mengatakan dengan adanya gelar pasukan ini membuktikan juga anggota Polri yang ada di Sulut siap dalam melaksanakan tugas mengamankan Sulut. Polda Sulut juga diharapkan terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan stakeholders terkait dalam rangka memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur berharap perayaan lebaran di Sulut tahun ini berjalan dengan aman, masyarakat tetap saling menghormati, jika terjadi gangguan kamtibmas segera melapor kepada petugas keamanan agar gangguan cepat teratasi, demi keamanan bersama.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)

SHS Safari Ramadhan di kota Bitung

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang melaksanakan buka puasa bersama dengan pemerintah dan masyarakat kota Bitung melalui acara safari ramadhan pada hari Rabu, 8 Juli 2015 bertempat di BPU Pemerintah Kota Bitung. Turut hadir dalam acara tersebut,  forkompimda provinsi dan kota Bitung serta tokoh – tokoh masyarakat dan agama.

Dalam sambutannya, gubernur mengajak segenap pemerintah dan masyarakat kota Bitung untuk menjaga kerukunan dan suasana kondusif di bulan ramadhan ini. Disampaikan gubernur bahwa kota bitung sejak dahulu kerukunan antar umat beragama sudah terbangun dengan baik dan mudah mudahan ini tetap dapat dipelihara dan tetap dijaga agar menjadi milik kita dan menjadi kekuatan kita dalam rangka pembangunan di waktu yang akan datang.

Bitung yang akan menjadi kota dunia dan menjadi pintu gerbang di asia pasific dan pemerintah nasional telah menetapkan KEK berada di bitung, juga jalan tol bitung manado dan nantinya rel kereta api. Ini konsekwensi bitung sebagai pintu gerbang dan kita bersyukur dan selama pembangunannya pasti pemerintah dan masyarakat kota bitung akan mendukungnya. Sekarang di Indonesia sedang giat giatnya membangun terutama infrastruktur karena tanpa infrastruktur ekonomi tidak bertumbuh sebagaimana yang diharapkan dan tanpa ekonomi tidak ada pemerataan pembangunan dan tidak ada kesejahteraan.

Marilah masyarakat di kota bitung dari berbagai sub etnik bersama pemerintah menciptakan suasana yang lebih baik dan lebih kondusif dan solid sehingga segala sesuatu dapat diatasi demi pembangunan infrastruktur ini. Sekarang ini jalan hampir tidak dapat menampung lagi kendaraan dan dalam waktu tidak lama dari kilometer 7 sampai 13 dan seterusnya untuk jalan tol dan pintunya di manembo nembo dan tanjung merah.

Di Bulan penuh berkah dan rahmat dan penuh kasih sayang ini saya menyampaikan selamat berpuasa untuk umat muslim dan marilah kita bina persatuan dan kesatuan agar benar – benar kita dapat menjadi masyarakat yang mandiri demi pembangunan.

Saya juga berpamitan karena ini safari ramadhan terakhir saya di bitung pada jabatan Gubernur karena pada bulan desember sudah akan dilaksanakan pilkada serentak dan semoga pelaksanaan pilkada langsung dapat terlaksana dengan aman. Inilah momentum bagi kita semua khususnya masyarakat kota bitung untuk menjemput pemimpin yang baru baik untuk kota bitung maupun provinsi, ujar Gubernur.

Gubernur SHS juga memberikan bantuan berupa 2 ton beras untuk keluarga dan kaum duafa, 2 paket alquran untuk masjid dan 50 juta rupiah untuk panti asuhan mariah muhammadiyah kota Bitung. (Kabag Humas Pemprov Sulut Drs. Jahja Rondonuwu)