Menag dan Gubernur hadiri Wisuda Program S1 dan Pasca Sarjana STAKN

  Upacara Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana STAKN Manado, dalam Sidang Senat Terbuka sekaligus peresmian gedung kuliah terpadu, berkonstruksi 7 lantai, yang menelan anggaran 53 Milyard lebih, dilaksanakan oleh Menteri Agama RI, H Lukman Hakim Saifuddin dan Pj Gubernur Sulut, DR Soni Sumarsono,MDM, pada Senin, 07/12, di Kampus STAKN Manado.
    125 wisudawan/ti, terdiri dari 4 Program Studi yang telah terakreditasi dan 1 program studi yakni Prodi Musik Gereja masih dalam tahapan menunggu pengesahan dari Badan Akreditasi Negara.
  Penjabat Gubernur Sulut, DR Soni Sumarsono, dalam sambutannya, kepada segenap para Wisudawan, bahwa pembangunan manusia dalam menciptakan  moral ahlak dan ilmu yang berdasar pada intelektualitas dan tanggung jawab moril juga  haruslah diimplemantasikan kemampuan dan ketrampilan tersebut untuk diterapkan kepada masyarakat luas, serta mampu menjawab tuntutan jaman. Selanjutnya kepada segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado, Pj Gubernur mengajak untuk ikut serta mengsukseskan agenda pemerintah Provinsi Sulut diantaranya Sukses Pilkada, Sukses GSM dan GEBEKA, termasuk diantara yang menjadi harapan dan dambaan Civitas Akademika STAKN "Saya turut mengsupport upaya peralihan status dari Sekolah Tinggi menjadi Institut sesuai tahapan dan aspek regulasinya " harap Sumarsono.
   Selanjutnya Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam sambutannya, menilai Lembaga Pendidikan Keagamaan, merupakan suatu keharusan dalam membangun karakter bangsa. Kaitan dengan peralihan status, oleh Kementerian Agama RI, menyambut baik kegiatan Wisuda STAKN Manado untuk
  nantinya diharapkan agar  perguruan tinggi keagamaan dalam membangun manusia yang berbudaya dan beradab, berakhlak mulia,  dimana simbol dalam menggelorakan semangat pluralisme membangun Keindonesiaan yang toleran dan kerukunan antar umat beragama.
  Juga lebih jauh, oleh Menteri senada dengan harapan Pj Gubernur, agar proses pengusulan alih status dimaksud dapat memenuhi standar Nasional dalam
upaya mennjadi Lembaga Pendidikan yang representatif.
  Sementara itu Menteri Lukman Hakim Saifudin, dalam paparannya menilai Agama dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara dari bangsa Indonesia, adalah memiliki kekhasan dan menduduki posisi strategis, dimana bangsa Indonesia tak lepas dari  kebiasaan ritual keagaman.
  Hubungan antara agama dan negara, saling membutuhkan, dan berdimensi Simbiosis Mutandis, yang menjadi acuan dan pedoman dari para penyelenggara negara. Dan ini yang membedakan Bangsa Indonesia dengan bangsa2 lain. Dan negara punya  fungsi kontrol, untuk mampu menciptakan mekanisme Chek dan Balances, agar ada harmonisasi antar sesama pemeluk agama di Indonesia.
   (Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono Jadi Keynote Speaker Sosialisasi BKKBN

Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang esensinya menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diarahkan untuk mengupayakan kuantitas penduduk melalui program Keluarga Berencana dan  Kesehatan Reproduksi, serta Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai perwujudan norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera.

Hal itu ditegaskan, Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono, MDM sebagai Keynote Speaker pada acara Sosialisasi Program Revitalisasi Posyandu serta Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, yang digelar BKKBN Sulut di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur (07/12), kemarin.

“Disadari, bahwa saat ini masih terdapat berbagai permasalahan kependudukan, seperti besarnya Pertambahan Jumlah Penduduk secara Absolut, masih tingginya angka kelahiran pada ibu usia 15-19 Tahun, serta rendahnya dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi (CPR) selang wakut 15 Tahun terakhir ini, berdampak pada struktur dan kualitas penduduk, yang kurang menggembirakan”, jelas Sumarsono.

Sehingga berdampak negatif terhadap sejumlah aspek seperti penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, peningkatan subsidi pemerintah bagi kebutuhan hidup masyarakat, ketersediaan pangan, energi dan sebagainya. Jelas Dirjen Otda Kemendagri.

Terkait dengan Revolusi Mental, yang dilakukan melalui revitalisasi Program ini Sumarsono berharap peran Pengelola Program KKBPK mampu menghentar dan mengawal gerakan ini ke tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan wujud dari upaya kita dalam memperjuangkan keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga yang berkarakter dan bermartabat, dengan demikian Sulut akan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Bangsa Indonesia, menjadi Bangsa yang Berdaulat dalam bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Budaya.
Untuk itu diharapkan BKKBN segera melakukan pembinaan kader-kader di desa dengan melibatkan Aparat Desa/BPD, dinas kesehatan dan TP-PKK, dengan menghidupkan kembali Posyandu dengan Sistem Lima Meja yang dimulai dari Meja Pendaftaran sampai di meja terakhir yaitu Meja Penyuluhan yang didalamnya terdapat tenaga Medis. Menurut Penilaian Gubernur kegiatan seperti ini mulai redup di beberapa daerah, sembari mengajak mari kita kembangkan ini di daerah Sulut.
kewaspadaan keluarga sangat penting

Sementara Inspektur Utama BKKBN Pusat Dra. Mieke Sangian, M.Si memberi apresiasi pada Penjabat Gubernur Sumarsono, karena di akhir tahun telah menggelar acara ini. Sangian juga menyebutkan Putra-Putri Sulut berhasil keluar sebagai Juara I dan Juara II Duta Mahasiswa dalam rangka mensosialisasikan Salam Gendre. Sembari menambahkan bahwa petugas BKKBN se-Indonesia mengalami kekurangan tenaga, hingga kini tinggal 15.000 orang petugas BKKBN, hal itu dikarenakan ada yang sudah jadi Camat dan Bupati. Idealnya setiap 2 desa harus ada 1 Petugas BKKBN.

Sangian juga berharap BKKBN Sulut terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk terus membangun daerah tercinta Bumi Nyiur Melambai di sektor Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. (Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono Ajak Lewat Kebudayaan Kita Bangun Pariwisata Sulut

Provinsi Sulut dilihat dari segi kebudayaan dan pariwisata, mempunyai beberapa tarian tradisional seperti Maengket, Kabasaran Katrili, Poco-poco, Upacara Tulude, Masamper, Cakalele, Tari Tumatenden dan berbagai tarian daerah lainnya termasuk musik khas daerah yakni Kolintang, Musik Bambu, Musik Bia dan Rumah Adat diyakini mampu memberikan devisa besar bagi daerah serta mendorong laju gerak peningkatan ekonomi rakyat.

Hal itu ditegaskan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono, MDM pada acara Visit North Sulawesi Year Tagline “MARI JO KA MANADO” serta Seminar dan Diskusi Kajian Ekonomi Sulut di Ruang C.J Rantung Senin, (07/12)  kemarin.

Kegiatan yang digelar kerja sama Pemprov Sulut, Bank Indonesia Cabang Manado, Otoritas Jasa Keuangan dan Koran Sindo itu diikuti  kalangan perbankan, pengusaha dan para stakeholkders.

Menurut Sumarsono, maksud dan tujuan “Mari Jo Ka Manado” secara simultan akan mempersiapkan sektor pariwisata di daerah ini agar lebih baik lagi sehingga jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik akan semakin banyak. Karena itu menjadi harapan saya penataan  semua destinasi wisata di daerah Sulut baik wisata bahari, kuliner dan religi maupun objek wisata lainnya harus dilakukan sehingga bisa tampil lebih menarik.

Sumarsono mengatakan, seiring dengan ditetapkanya Sulut sebagai Destinasi Wisata Unggulan oleh pemerintah, maka program “Mari Jo Ka Manado” ini saya nilai sangat tepat dan strategis, dalam kerangka memberikan sumbangsih bagi peningkatan ekonomi daerah Sulut, ujar Dirjen Otda Kemendagri RI ini.

“Selain itu Sulut merupakan salah satu dari 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia serta memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Kawasan Asia Timur (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Asean) dan Pasifik yang menjadi pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional, serta ditunjang stabilitas keamanan yang cukup stabil”, kata Sumarsono.

Namun dalam mensukseskan branding baru ini, diharapkan juga adanya dukungan masyarakat sulut kiranya dapat bekerja sama menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban untuk menjadikan Provinsi Sulut destinasi utama sektor pariwisata di Indonesia, “disamping itu agar mampu meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata, sehingga semakin mengakselerasi terwujudnya pencapaian visi bersama yakni menjadikan Sulut semakin Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”, pungkas jebolan S3 Universitas Negeri Jakarta ini.(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Bantu Kursi Roda Bagi Penderita Disabilitas

Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono MDM, membantu dua kursi roda kepada dua orang penyandang disabilitas. Bantuan tersebut diberikan Gubernur pada acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dirangkaikan dengan Hari Disabilitas Internasional (HDI) tingkat Provinsi Sulut yang digelar di Graha Bumi Beringin Manado, Jumat (04/12) kemarin pagi.

Selain membantu kursi roda, Gubernur juga telah menyerahkan berbagai bantuan Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sulut yaitu 1 unit rumah sederhana bagi warga komunitas adat terpencil (KAT), bantuan alat olahraga, bantuan usaha ekonomis kepada tiga orang lansia yang masih produktif masing-masing Rp. 1,5 juta  bantuan program kesejahteraan sosial anak berupa tabungan untuk tiga orang anak masing-masing 1 Juta rupiah, bantuan Rp.50 Juta Panti Asuhan As-Salam, pemberian doorpraiz dari 10 kepala SKPD yang diberikan kepada 10 penyandang disabilitas.

Gubernur mengatakan, terselenggaranya peringatan HKSN tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Utara dengan tema “Ayo Kerja Bersama Membangun Sulawesi Utara Sejahtera”, yang dirangkaikan dengan Hari Disabilitas Internasional (HDI) saat ini saya pandang tepat dan konstruktif, yakni jalan sehat dari kantor Gubernur dan kegiatan “sehari berbagi- satu orang satu (sebar-S.O.S)  atau One Day One Care. Dimana didalamnya, kita juga akan membagi waktu bersama saudara-saudara kita penyandang disabilitas, ujar Sumarsono.

Oleh karena itulah, mari bersama kita sukseskan momentum  Peringatan HKSN dan HDI di Provinsi Sulut tahun 2015. Ingat, masa depan bangsa dan daerah berada di tangan saudara sekalian, tandas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini.

Kadis Sosial Provinsi Sulut dr. Grace L Punuh M.Kes menyebutkan jalan sehat bersama dari kantor Gubernur di tandai pelepasan balon oleh Gubernur, Ketua TP. PKK Sulut Dra Ny. Tri Rachayu Sumarsono, Forkopinda Sulut dan Sekprov Ir Siswa R Mokodongan.

Sedangkan tujuan HKSN dan HDI yaitu untuk membangun ingatan kolektif elemen masyarakat Indonesia tanpa kecuali, agar nilai-nilai kesetiakawanan sosial tetap kuat sebagai modal sosial, serta tersosialisasinya Undang-Undang tentang hak-hak penyandang disabilitas disegala bidang kehidupan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,  jelas mantan Kadis Kesehatan Provinsi Sulut. (Humas provinsi sulut).

Sumarsono: Pelaku Usaha Harus Jujur berikan Data Sensus Ekonomi

Penjabat Gubernur Sulut Dr Sonny Sumarsono MDM menegaskan pelaku usaha di Sulut harus jujur memberikan data yang benar saat petugas BPS melakukan sensus ekonomi 2016.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Gubernur dihadapan peserta sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 yang berlangsung di salah satu rumah kopi di kawasan mega mas Manado, Jumat (04/12) kemarin, yang diikuti para pelaku usaha seperti pengusaha hotel, restoran, mall, bank perkantoran dan pengusaha lainnya.

“Saya minta pelaku usaha terutama pengusaha hotel, harus jujur memberikan data yang benar saat dilakukan sensus ekonomi, sehingga kita bisa memberi gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, serta daya saing bisnis di daerah ini,“ ujar bung Sonny sapaan akrabnya.

Ironi rasanya karena setiap tamu yang datang ke Sulut, selalu melaporkan kepada saya sulit mendapatkan kamar hotel Karena penuh, namun pengusaha hotel sendiri menyebutkan, hunian hotel mengalami penurunan. “Mana yang benar tamu yang datang atau pengusaha hotel yang berbohong,” tegas Dirjen Otonomi Daerah ini.

Alasannya sejak bulan Oktober lalu, hampir semua Kantor Kementerian dan Badan di pusat melakukan rapat-rapat di hotel-hotel yang di Manado, kok kenapa dibilang hunian menurun, aneh kan, tanya Sumarsono.

Sebenarnya kedatangan saya disini untuk mendengarkan sosialisasi, namun diminta untuk memberikan masukan, maka yang menjadi problem utama adalah menyangkut data. Mengandalkan data BPS dinilai belum komposit, terutama menyangkut data kemiskinan. “Data BPS tidak memberikan jawaban karena datanya makro,” katanya.

Mengapa demikian karena disini belum ada gerakan sadar data, padahal dengan adanya data yang valid dan akurat akan memberi dampag yang besar terhadap potret utuh perekonomian bangsa dan daerah,  untuk dijadikan landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan regional, ujar jebolan S3 universitas Negeri Jakarta ini.

Untuk sensus ekonomi ini saya memberi dukungan dukungan penuh untuk menyukseskannya, sembari berharap masyarakat Sulut utamanya dunia usaha dapat memberikan data yang benar dengan tingkat akurasi yang tinggi, tandas Sumarsono.

Sebelumnya Kepala BPS Sulut Faisal telah menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan sensus ekonomi 2016 ini, dimana sensus dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI dan mencakup semua aktivitas ekonomi (kecuali sector pertanian) dan skala ekonomi usaha.

Turut hadir Kepala Cabang BI Manado dan Dirut Bank Sulut. (Humas pemprov sulut).