Kansil : Natal Bukan Seremonial Tiap Tahun

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djouhari Kansil, MPd mengatakan bahwa Natal merupakan suatu anugerah dan kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang telah diajarkan Tuhan dengan melayani dan memberikan pelayanan  hidup bagi orang lain dalam konteks melayani tanpa memandang suku, ras maupun golongan sebab Kristus telah lahir dan datang melayani serta memberikan hidupNya untuk semua manusia. Demikian dikatakannya saat menghadiri Ibadah Natal Oikumene Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara (5/12) di Graha Bumi Beringin Manado.

Natal bukan acara seremonial setiap tahun tetapi Peristiwa Natal membangkitkan harapan dalam hidup sekaligus memanggil kita untuk tetap mengupayakan kesejahteraan semua orang dan kita juga terpanggil serta diutus untuk menjadi terang dan membawa pengharapan bukan kecemasan yang membawa bencana dalam kehidupan keluarga kristen. Kata kansil.

Kansil mengharapkan agar seluruh pengurus dan anggota dharma wanita persatuan provinsi sulut bahwa dalam menyambut dan merayakan natal bukan dengan materi semata tetapi yang utama adalah  merayakan natal dengan penuh sukacita iman dan penuh kerendahan hati dalam menyambut natal dan harus ada kerendahan diri dan hati yang tulus. .(Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, MSi selaku Jubir Pembprov)

Kansil Hadiri HUT Dhama Wanita Persatuan

Laju pembangunan bangsa dan daerah harus melibatkan dan di dukung sepenuhnya oleh segenap komponen bangsa , termasuk didalamnya dharma wanita persatuan provinsi dan kab/kota se Sulawesi Utara yang merupakan salah satu organisasi dengan karakter khusus yakni wadah perkumpulan para istri pegawai negeri sipil dan  memiliki tujuan yang sejalan dengan visi bangsa serta daerah yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta berkesimbangan antara material dan spiritual. Demikian dikatakan wakil gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil, MPd pada perayaan HUT Ke 15 Dharma Wanita Persatuan di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan (5/12) di Graha Bumi Beringin Manado dan diikuti oleh seluruh Penasehat Dhama Wanita Prov. Sulut Ny. Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Pengurus Dh. Wanita Provinsi, Ketua Dh. Wanita Kab/Kota dan pengurus dan anggota dh. wanita.

“Keterlibatan Dharma wanita dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan berbagai kegiatan produktif patut diberika apresiasi  sebagai wujud eksistensi dan sumbangan positif yang telah ditunjukkan oleh dharma wanita persatuan sulut dalam kurun waktu 15 tahun ini.” Kata Kansil.

Pada kesempatan itu Kansil mengharapkan kedepan dalam menghadapi berbagai tantanagn dan hambatan jangan sampai menyurutkan semangat berkarya tetapi harus dihadapi secara cerdas dan bijaksana  guna pencapaian organisasi yang lebih baik, untuk itu seluruh pengurus dan anggota dharma wanita persatuan provinsi sulut untuk terus bersatu, bekerja keras dan cerdas untuk membangn organisasi yang kuat.(Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, MSi selaku Jubir Pembprov)

Humas Pemerintah Harus berubah

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, di era keterbukaan informasi dewasa ini, peran humas pemerintah harus merubah paradigma. Penegasan itu disampaikan Wagub saat membuka Rakor Kehumasan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di Aula Huyula Kantor Gubernur, Jumat (5/12) kemarin.

Kegiatan yang diikuti Bagian Humas Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kasubag Umum SKPD lingkup Pemprov Sulut. Menurut Kansil humas bukan lagi sebagai lemabaga yang melakukan sensor berita dan anti kritik. Tapi, humas harus menganut prinsip keterbukaan, transparan dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Apalagi dengan hadirnya UU No.14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan infomrasi publik (KIP) membawa konsekwensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi setiap WNI termasuk lembaga publik pemerintah maupun non pemerintah, jelas Kansil.

 disinilah tantangan humas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik. tentu saja hal ini tidak mudah untuk merubah perilaku pemberi informasi, dalam hal ini adalah pejabat publik, yang semula mereka “lebih senang” dilayani, kini dengan adanya UU KIP mereka harus melayani informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, tandas Kansil.

Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu MSi mengatakan, maksud dan tujuan rakor tersebut, untuk meningkatkan penyampaian informasi secara optimal dan transparan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi. Nara sumber utama Koordinator Tim Media Sekretariat Dewan Nasional KEK Kemenko Perekonomian Raja Hendrik Napitupulu ME. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung dan Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu Msiselaku jubir pemprov).    

Wagub Sidak Kantor Gubernur

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, Jumat (5/12) kemarin, usai melepas kontingen PON Remaja Sulut,  melakukan sidak di kantor Gubernur Sulut, khususnya di bagian luar gedung yang menjadi ditempat kerja BPK-BMD dan BKD Sulut. Didampingi Kaban BPK-BMD Ir Olvie Ateng MSi, Kaban BKD DR. Noudy RP Tendean dan Karo Perlengkapan Edwin Kindangan SE. Wagub melihat  saluran pembuangan air conditioning (AC) yang menjadi penyebab dinding kantor menjadi kotor, karena pipa saluran pembuangan tidak terintegrasi hingga ke selokan, namun langsung dialiri lewat dinjding.

Karena itu Wagub minta Karo Perlengkapan, segera membenahi saluran pembuangan tersebut, karena selain bisa merusak dinding gedung tapi juga merusak keindahan dari gedung putih, tandas Kansil. (Kabag humas  Drs Jahya Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Olah Raga Jadi Gaya Hidup Orang Sulut

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, Jumat (5/12) kemarin, di loby Kantor Gubernur melepas keberangkatan kontingen Sulut yang akan mengambil bagian pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja yang akan berlangsung dari 9 s/d 15 Desember 2014 di Surabaya Jawa Timur.

Wagub mengajak para atlit harus berani tampil, kita harus berani membuktikan, bahwa sulut mampu berkiprah di pentas nasional, karena olahraga merupakan kegemaran dan bagian dari gaya hidup orang sulut.

Karena keikutsertaan kontingen sulut di ajang bergengsi yang baru pertama kali di gelar ini, merupakan bentuk komitmen strategis untuk melihat sejauhmana kualitas SDM di bidang olah raga, sekaligus memberikan kesempatan kepada para atlet/pelatih, bahkan pengurus  KONI sulut untuk mengukir prestasi dan kreasi olahraga, serta tentunya sebagai upaya pelestarian nilai-nilai olah raga dalam kerangka pembinaan dan pengembangan potensi lokal yang  diharapkan mamapu mengangkat citra dan eksistensi sulut di kanca nasional.

Kadis Pora Mecky M Onibala MSi mengatakan, kontingen sulut yang berkekuatan 94 orang atlet, pelatih dan offisial akan terjun di 9 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Cabor tersebut meliputi, atletik, anggar, bukutangkis, pencak silat, tenis lapangan, tenis meja, renang, menembak.sepak bola dan birdge (eksebisi). (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).            

Camat Dan Kepala BPBD di Harapkan jangan Tinggalkan Wilayah

Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengharapkan,  Camat dan Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sulut, janganlah  meninggalkan wilayah terlalu lama, mengingat curah hujan yang terjadi saat ini masih tinggi. Harapan orang nomor dua di Sulut, disampaikan kepada sejumlah wartawan liputan pemprov usai membuka Rakor  Teknis BPBD se- Provinsi Sulut yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (4/12) kemarin.

Kiranya Camat dan Kepala BPBD agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim  pada musim penghujan di bulan Desember, Januari hingga bulan Pebruari 2015 mendatang, dengan terus memantapkan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif serta meningkatkankapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, agar dapat meminimalisir resiko bencana yang timbul.

Menurut Kansil ini penting untuk diingatkan, kepada seluruh stakeholder termasuk para Camat dan Kepala BPBD di kabupaten/Kota sehingga apabila terjadi bencana kita siap mengantisipasinya, sembari berharap camat dan kepala BPBD melakukan sosialisasi sampai ke-tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, juga di sekolah-sekolah, pasar dan hotel yang paling penting harus disampaikan dalam sosialisasi tersebut ketika terjadi bencana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, ujar Kansil.

Kansil juga tak lupa mengimbau agar masyarakat dimusim penghujan ini mampu menjaga pelestarian lingkungan dengan tidak se-enaknya menebang pohon termasuk pemberian ijin-ijin kepada para pengemban harus di perketat, karena dari pemantauan kami banyak alur sungai saat ini terjadi pengecilan karena ulah pengembang. Ini sangat berbahaya apabila terjadinya banjir, tegas Wagub. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

    

Pemprov Siapkan 55 M Untuk Pemulihan Pasca Bencana 2014

Pemerintah Provinsi bersama BNPB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 55 M untuk pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di kota manado dan sekitarnya, pada awal Tahun 2014 ini. hal tersebut diungkapkn Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat membuka Rakor teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, yang berlangsung di Aula huyula kantor Gubernur, Kamis (4/12) kemarin.
"Pemerintah Provinsi telah berkomitmen dengan BNPB untuk menyediakan anggaran kurang lebih sebesar 55 Milyar, dengan alokasi distribusi pada sektor permukiman yaitu penyediaan lahan relokasi permukiman, jalan, air bersih dan listrik sebesar 49 milyar dan disektor infrastruktur 1,2 Milyar serta sektor lainnya yaitu perbaikan kantor sebsar 4,3 Milyar", jelas Kansil.
Kansil menyebutkan, kegiatan-kegiatan ini telah berprosesdan tertampung dalam DPA mulai tahun Anggaran 2014,2015 dan 2016. Demikian pula halnya komitmn pemerintah kabupaten/Kota dengan BNPB, untuk pemulihan pasca bencana, yaitu menyediakan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, yang terdiri dari Manado 119,5 M, Minahasa 23 M, Minsel 24 M, Minut 22 M serta Tomohon 0,5 M.
Kesempatan itu Kansil berharap, kepada Deputi Rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB kiranya segera mempercepat realisasi bantuan dana bansos sebesar 209 M dari BNPB yang diperuntukan untuk perbaikan sektor perumahan. Dimana anggaran tersebut sudah sangat dibutuhkan dan betul-betul sedang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana, disamping dana sektor infrastruktur ekonomi dan sosial senilai 325 M kiranya mendapat perhatian dari kepala BNPB sebab kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam rangka pemuliahn prasarana dan sarana umum sosial di provinsi sulut, ujar salah satu putra terbaik Sitaro,
kegiatan yang diikuti instansi terkait dari kabupaten/kota se-Sulut turut dihadiri Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah, Kapusdiklat BNPB Bagus Cahyono, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPBSusanto, Kasubdit Mitigasi Pengurangan Resiko Bencana  Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ir Anita Pane ME, serta kaban BPBD Sulut ir Noldy Liow, (Kabag humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).