Rapim EPPA 17 SKPD Rapor Merah

Rapat Pimpinan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Aanggaran (EPPA) per 30 April 2014 yang dipimpin Asisten Dua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Paregkuan MAP di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Rabu (14/5) kemarin setidaknya 17 SKPD mendapat rapor merah antara lain Dishut, Dinsos, Perindag, Sekda dan Biro Kesra. Sementara Dinas ESDM, Badan Perbatasan, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Dipenda, Bakorlu dan Sat Pol PP masuk di 15 SKPD yang mendapat rapor biru.
Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menyebutkan, tiga alasan sehingga ke-17 SKPD tersebut mendapat rapor merah pertama karena terjadi pergeseran anggaran, kedua masalah tenaga operator masih kurang di SKPD, dan ketiga masih dalam proses paket-paket lelang. karena itu selesai lelangdiharapkan akhir bulan ada tandatangan kontrak secara kolektif bagi kontraktor yang menang lelang untuk tahap kedua, sehingga secara otomatis realisasi keuangan akan meningkat, jelas Kotambunan.
Karena itu Kotambunan berharap evaluasi bulan yang akan datang realisasi penyerapan anggaran akan selib baiksesuai dengan pernyataan para kepala SKPD dan Evaluasi Tim TEPPA Provinsi Sulut.
 Sanny Parengkuan juga berharap, para kepala SKPD dalam pengelolaan barang dan jasa hendaknya secara transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel sehingga  di akhir Tahun Anggaran tidak akan terjadi penumpukan permintaan SPP, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung sesuai rencana dan berkualitas serta bisa selesai tepat waktu.
Diingatkan pula, agar pelaksanaan rapat desk, pra rapim SKPD harus hadir dengan maksug untuk meminimalisir segala permasalahan yang dihadapi sekaligus dapat dituntaskan secepatnya dan tidak berlarut-larut, tandas mantan Kedia Perindag Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).