Sarundajang : Piala Adipura Bukan Akhir Dari Tujuan

Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang menerima piala adipura kota manado dari Wakil Walikota Manado Harley AB. Mangindaan, SE, MSM bersama istri dan Sekretaris Kota Manado Ir. H. Sendow, MSi bersama ibu didampingi seluruh kepala SKPD, Camat dan Lurah se Kota Manado bertempat di lobi kantor Gubernur (12/6). Pada penyerahan itu Gubernur Sarundajang didampingi Asisten I, Drs. M.M. Onibala, Asisten II, Ir. Roy Roring, Asisten III, Edwin Silangen, MM dan sejumlah pejabat eselon II mengatakan bahwa kerja keras dari pemerintah dan masyarakat kota Manado dalam menggapai piala adipura kategori kota besar untuk kedua kalinya pada tahun 2013 ini sangat membanggakan bagi masyarakat sulawesi utara  karena kota manado merupakan ibukota provinsi Sulut.

“Dengan banyaknya sampah yang diproduksi dari masyarakat itu melambangkan ada kemakmuran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat serta adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kian pesat karena itu dalam menghadapi tantangan kedepan pemerintah kota manado harus lebih bekerja keras untuk menciptakan kota yang indah, sejuk dan nyaman bagi masyarakat.” Kata Sarundajang

Pada kesempatan itu Sarundajang mengharapkan agar  pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkesinambungan agar semua sampah dapat diangkut sampai di tempat pembuangan akhir sehingga tidak ada sampah yang menumpuk di tempat penampungan sampah karena piala adipura ini bukan akhir dari tujuan tetapi bagaimana mengajak agar masyarakat dapat berpatisipasi secara langsung untuk menjaga agar lingkungan bersih dan bebas dari sampah.

Pada kesempatan itu pula Gubernur Sarundajang mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan bantuan satu eskavator pada pemkot manado untuk dipergunakan di TPA. Selanjutnya Piala adipura kembali diserahkan oleh Gubernur Sarundajang kepada Wakil Walikota untuk diarak keliling kota manado.(Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, MSi selaku jubir pemprov)

SHS Apresiasi Penghargaan Adipura

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang, Selasa (11/6) Kemarin menyatakan kebanggaannya sekaligus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kota Tomohon dan Bitung serta Kabupaten Minahasa Utara atas penghargaan piala Adipura yang diterima kabupaten/kota tersebut. Pernyataan rasa bangga ini disampaikan Sarundajang ketika menyerahkan Piala Adipura kepada Walikota Bitung Hanny Sondakh, Walikota Tomohon Jimmy Eman, dan Bupati Minahasa Utara Sompie Singal di ruang VIP Bandara Pemprov Sulut.  ''Adipura identik dengan lingkungan. Berbicara soal lingkungan memiliki artian yang luas tidak hanya terkait kebersihan dan keindahan lingkungan secara fisik, tapi ada juga yang disebut dengan lingkungan hidup, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Dengan diterimanya penghargaan Adipura ini kiranya akan semakin memotovasi kita semua untuk terus menjaga lingkungan kita menjadi semakin baik, dijaga status dan predikat yang sudah ada terlebih jika dikaitkan dengan pariwisata yang menjadi leading sektor saat ini. Sekali lagi selamat untuk kita semua, terima kasih untuk semua pihak yang sudah bekerja keras sehingga piala Adipura bisa diraih, khususnya bagi teman-teman DPRD,'' ujar Sarundajang sembari memberikan apresiasi secara khusus kepada Walikota Tomohon yang berhasil membawa Kota Tomohon meraih piala Adipura untuk kali pertama. ''Soal menjaga dan menata lingkungan tidak perlu studi banding ke daerah di luar Sulut, silahkan minta ilmu dari Walikota Bitung dan Bupati Minahasa Utara yang sudah kali kesekian berhasil membawa pulang piala Adipura,'' tambahnya mantap. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

RoRo Beroperasi, Sulut Siap Sambut ASEAN Connectivity

Kabar gembira buat masyarakat Sulawesi Utara. Menyusul berbagai lobi investasi yang dilakukan Gubernur Sulut Dr. S. H. Sarundajang, kali ini giliran salah satu investor Filipina di bidang transportasi laut Rodriguez yang dipastikan akan melakukan investasi transportasi laut khususnya pengoperasian kapal roll on-roll off (Ro-Ro) dengan rute Davao-Bitung-Davao. Kepastian investasi ini disampaikan langsung oleh Rodriguez kepada Sarundajang pada saat kunjungannya ke Sulut, Selasa (11/6) Kemarin. Rodriguez yang didampingi Konsulat Jenderal Filipin Jose Burgos menyatakan sangat tertarik untuk bisa mengoperasikan kapal RoRo dengan jalur Davao-Bitung. Bahkan yang lebih menarik, ASEAN dipastikan akan terhubung dengan kapal RoRo pada 2015 nanti dimana hal ini akan semakin memantapkan Sulut menjadi pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik. ‘’Ini merupakan investasi yang positif sekali mengingat inti dari investasi ini adalah peningkatan ekonomi bersama melalui keterhubungan transportasi laut,’’ ujar Sarundajang yang dalam pertemuan itu didampingi Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil dan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rachmat Mokodongan.

Sebagaimana diketahui, jelas Sarundajang, ada sebuah proyek yang bernama ASEAN Ro-Ro Network and Short Sea Shipping, dimana proyek itu merupakan salah satu dari tiga prioritas utama Asean Connectivity yang seluruhnya diharapkan terlaksana pada 2015. Dan yang lebih hebat lagi, dari segi pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I, II, III dan IV semuanya siap menyukseskan proyek dimaksud, termasuk di dalamnya pelabuhan Bitung, di Sulut. ‘’Tujuan dari ASEAN Konektivitas adalah menyambung atau menghubungkan negara-negara di mainland dengan negara kepulauan dengan tujuan keterhubungan lintas negara ini agar ekonomi Asean tumbuh bersama,’’ jelas Gubernur dua periode pilihan rakyat ini.

Lanjut pemegang Sertifikat Executive Management Program dari Universitas of Pittsburg Amerika Serikat ini menjelaskan kapal Ro-Ro adalah kapal yang bisa memuat kendaraan  yang berjalan masuk kedalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebut sebagai kapal roll on - roll off disingkat Ro-Ro. Tak heran kapal ini dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan moveble bridge atau dermaga apung ke dermaga. Gambaran yang lazim tentang kapal Ro-Ro adalah memiliki fasilitas untuk kontainer di atas dek utamanya, memiliki kemapuan menaikkan/menurunkan muatan di dek utamanya, bahkan beberapa kapal ro-ro memiliki kargo handling, sehingga muatan mereka dapat dipindahkan dari palka dan tweendecknya melalui landasan yang direndahkan di dermaga. ‘’Bahkan banyak kapal RoRo seperti jenis Taronga dengan bobot mati 39000 ton telah dilengkapi dengan peralatan untuk memuat general kargo sebaik memuat kontainer. Kapal ini dapat dengan cepat mengubah peranannya dengan mengambil/memindahkan tweendeknya dengan alat-alatnya sendiri. Jika kapal jenis ini jadi beroperasi di pelabuhan Bitung, akan sangat membantu para masyarakat yang dulunya direpotkan dengan urusan bongkar muat barang,’’ terang Sarundajang.

Sekalipun begitu, Sarundajang tetap mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengawasi jenis dan persyaratan yang nantinya akan keluar masuk dengan kapal RoRo. ‘’Yang utama harus diperhatikan adalah jenis muatan, frekuensi lalu lintas laut, dan sistem kepabeanan. Jika kerjasama ini jadi maka dapat dipastikan bisa menekan biaya transportasi barang sampai 10 persen, pengiriman bakal lebih cepat dan aman karena tidak perlu diturunkan dari truk,’’ jelas tokoh yang pernah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Sister City Bitung and Davao City bersama Mayor of Davao City yang disaksikan oleh Presiden Ramos pada 24 September 1993 lalu ini. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)

Wagub: Lansia Sulut Akan Dibuatkan Perda

Pemerintah Provinsi Sulut, lewat Komisariat Daerah (Komda) Lansia, Provinsi Sulut, berkomitmen untuk tetap memberikan perhatian khusus  kepada orang tua kita yang sudah memasuki lanjut usia  (Lansia). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Umum Komda Lansia Sulut, dalam pertemuannya dengan pengurus serta intansi terkait Provinsi maupun Kabupaten/Kota di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Selasa (11/6) kemarin.

Kansil menyebutkan, dalam peringatan ulang tahun Komda Lansia Sulut pada 22 Juni 2013 yang akan di pusatkan di Kabupaten Minahasa Utara, pihaknya akan melantik pengurus Komda Lansia Kabupaten/Kota se-Sulut.

 Karena itu orang nomor dua di Sulut ini, mengharapkan intansi terkait seperti Dinas Sosial Kab/ko secepatnya melaporkan kepada Bupati/Walikota untuk segera menyusun organisasi ini, nantinya Wakil Bupati/Wakil Walikota ditunjuk selaku Ketua Umum sama seperti di provinsi Wagub dipercayaan sebagai Ketua.

“Nantinya setelah Kab/Ko sudah ada pengurus organisasi, kami akan mengundang untuk duduk bersama, melakukan pertemuan dalam rangka penyusunan program kegiatan, termasuk untuk minta masukan dalam rangka penyusunan perda, sebagai usul inisiatif DPRD Provinsi, sehingga nantinya organisasi ini sudah ada payung hukum”, kata Kansil, sembari menyebutkan,  mumpung Ketua Umum Lansia Sinode GMIM Ibu Zus Sualang Pangemanan masih duduk sebagai wakil rakyat di Dewan Provinsi Sulut. Ibu Zus sapaan akrab dari isteri mantan Wagub Sulut Freddy Harry Sualang ini, akan membantunya demi memuluskan pembentukan perda lansia tersebut, papar kansil.

Kansil juga berharap,  sebelum Tahun 2014 nanti, perda ini sudah ada, dan jika ini terjadi baru Provinsi Sulut yang memiliki perda lansia, bahkan satu-satunya perda yang ada di Indonesia, kuncinya.  Turut hadir Kakanwil Kemenag Sulut Drs H. Sa'ban Mauludin, Ibu Zus Sualang Pangemanan,Prof. Wokas, Kadis Diknas Star Wowor dan Kadis Sosial Kab/Ko. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).

 

   

Wagub Terima Rektor Griffith University

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Senin (10/6) kemarin, menerima kunjungan Rektor Griffith University Brisbane Australia Dr. Peter Davey yang turut didampingi Lucinda Chappell Direktur Regional Asia Tenggara. Tujuan kedatangannya mereka bedua  di daerah ini, dalam rangka membangun kerjasama bidang pendidikan dengan Pemerintah Provinsi Sulut.
Wagub yang turut didampingi Kadis Diknas Sulut Drs. Star Wowor MSi serta para alumni dari Griffith University menyambut baik atas kunjungan Rektor Peter Davey dan Lucinda Chappell di daerah ini. "Prinsinya Pemprov Sulut sangat welcom atas kedatangan Mr. Davey dan Mrs. Lucinda ke Bumi Nyiur Melambai yang ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulut.
Nanti akan kami laporkan kepada Gubernur Sulut menyangkut penanda tanganan kerjasama pendidikan dengan Pemprov Sulut. Pasti Pak Gubernur akan merespons kerjasama ini, karena Pak Gubernur orangnya sangat konserna dengan hal seperti  ini", ujar mantan Kadis Diknas Sulut.
Kansil menyebutkan,  mereka telah menawarkan kursus-kursus berjangka pendek, menengah bahkan kursus jangka panjang, program Magister dan program Doktor, kepada para pegawai yang ingin melanjutkan studynya di negara mereka. Program yang ditawarkan ini sangat baik  bagi daerah kita, karena selain pendidikan juga menyangkut lingkungan hidup, sosial, kesehatan masyarakat dan pengembangan berkelanjutan. Selain itu Wagub juga menawarkan agar Griffith University dapat membangun kerjasama dengan Unima dan Universitas Dela Sale manado, tambah jebolan DR Universitas Meredeka Malang. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemrpov).

 
    

Rapat EPPA: Rokum dan Ropemhum Masih Yang Terbaik

Rapat Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) untuk realisasi keuangan  per 31 Mei 2013 yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di rupat Wagub, senin (10/6) kemarin, setidaknya ada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima raport biru, sedangkan 10 SKPD dengan rapor hijau, 5 SKPD  rapor kuning serta 20 SKPD mendapat rapor merah.

Sementara Biro Hukum dan HAM serta Biro Pemerintahan dan Humas dinilai masih tetap yang terbaik, karena mampu mempertahankan posisinya di 10 besar sejak rapat EPPA triwulan pertama bergulir hingga saat ini. Itu artinya Biro yang dipimpin Ch. Talumepa SH MH dan Dr. Noudy RP Tendean sangat konsisten dengan apa yang menjadi harapan  dari Wagub Djouhari Kansil.

Sedangkan predikat rapor merah yang diraih oleh 20 SKPD dalam rapat EPPA kali ini antara lain Sekretariat DPRD Sulut, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Diklat, Kesbang Pol, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Nasional serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut.

Selain itu, masih ada 20 SKPD yang mempunyai deviasi keuangan 10 s/d 35 persen  yang dianggap melebihi standar yang ada, artinya  belum mencapai target yang diharapkan pimpinan, antara lain Biro SDA, Sekwan, Bappeda, Kesbang, Diklat Perpustakaan, Dinsos, Diknas, Dishub, Dispora, KPID dan RSUD Noongan.  

Wagub mengatakan, SKPD yang mendapat rapor merah dinilai malas melakukan pencairan dana padahal pelaksanaan tender sudah selesai dilaksanakan. Uang muka proyek harus segera dibayar ke pihak ketiga, jangan di tahan-tahan karena ini, sangat mempegaruhi realisasi keuangan kita, ujarnya.

Karena itu Wagub memerintahkan, Karo Pembangunan Farly Kotambunan, SE,  harus turun kembali disetiap SKPD segera berkoordinasi dengan Tim TEPPA SKPD, untuk memberikan penyuluhan terkait dengan kotrak-kontrak yang sudah ditandatangani harus ada progres, apa sudah jalan atau belum, supaya ada pengawasan dari Tim TEPPA Provinsi. Berikut laporan-laporan sebelum tanggal 5 sudah masuk di Setda, agar bisa dirangkum oleh Tim TEPPA Provinsi, sembari mengingatkan. Turut mendamping Wagub Asisten Administrasi Umum Edwin Silangen, Kaban BPKBMD Preseno Hady, dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).    

       

Onibala: Semua PNS Wajib Ikut Apel Kerja!

Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang,  melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky M. Onibala M.Si, kembali mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) khususnya yang ada di lingkungan Pemprov Sulut tentang disiplin PNS. Bahkan untuk menegaskan disiplin PNS dimaksud, Sarundajang mengeluarkan surat edaran nomor 800/2036/sekr-Ro.Org tentang disiplin apel kerja di lingkungan Setda Sulut yang ditandatangani Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rachmat Mokodongan. ‘’Disiplin PNS merupakan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin,’’ tegas Onibala sembari menambahkan bahwa surat edaran tersebut berangkat dari peraturan pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan peraturan Gubernur Sulut nomor 2 tahun 2011 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi PNS. ‘’Karena daftar hadir pada apel kerja pagi, siang, dan sore hari dijadikan dasar pemberian tambahan penghasilan PNS,’’ tambahnya.

Yang menarik, mantan Penjabat Bupati Minsel ini secara terang-terangan memberikan kritik dan peringatan tegas kepada sejumlah Pejabat eselon yang jarang hadir pada apel kerja. ‘’Semua PNS tanpa terkecuali wajib mengikuti apel kerja, apalagi PNS tersebut memegang tanggungjawab sebagai pejabat eselon, mulai dari eselon IV sampai II tanpa ada pengecualian, kecuali yang bersangkutan dalam kapasitas tugas luar,’’ tandas Onibala .

Sekalipun begitu, Onibala mengakui bahwa memang ukuran penilaian hasil kerja seorang PNS tidak semata pada daftar hadir waktu mengikuti apel kerja. Juga tergantung dari apa yang dikerjakan oleh PNS bersangkutan selama jam kerja berlangsung. Sama saja tidak kerja jika PNS hanya datang kantor untuk ikut apel kerja sementara apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya tidak mampu dikerjakan dengan maksimal. ‘’Saya percaya semua aparatur sangat tahu persis apa yang menjadi tanggungjawabnya. Secara garis besar, setiap PNS tanpa terkecuali wajib mengikuti kegiatan apel pagi, siang, dan sore dengan menandatangani daftar hadir, serta melaksanakan apa yang menjadi tupoksi dengan disertai inovasi dan kreatifitas tinggi,’’ ujarnya.

Khusus surat edaran di lingkungan sekretariat daerah provinsi Sulut, secara teknis telah diatur bahwa Kepala Biro bertanggung jawab terhadap daftar hadir pegawai di lingkungan biro masing-masing dan setelah apel sore dilaksanakan 1 rangkap daftar hadir diserahkan ke Biro Organisasi untuk direkap dan dilaporkan kepada Sekretaris Provinsi Sulut. ‘’Dengan kata lain, pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) berdasarkan disiplin kehadiran dan kinerja PNS dinilai oleh Kepala biro masing-masing dan hasil penilaian diusulkan melalui Biro Organisasi untuk diproses lebih lanjut,’’ jelas Onibala sembari menambahkan bahwa khusus para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, mengikuti apel kerja di lingkungan keasistenannya dan staf ahli di bidang masing-masing, sedangkan terkait pembayaran TKD Asisten dan Staf Ahli Gubernur diusulkan oleh Biro Organisasi. ‘’Dengan adanya aturan-aturan tentang disiplin kehadiran, kembali ditegaskan bahwa semua PNS tanpa terkecuali, staf sampai pejabat eselon wajib mengikuti apel kerja, wajib mengisi daftar hadir,’’ tegas mantan Kepala BKD Sulut ini dihadapan sejumlah PNS pada apel kerja pagi khusus Keasistenan Pemerintahan dan Kesra, Senin (10/6) Kemarin, dimana dalam apel tersebut dihadiri oleh sejumlah staf, pejabat eselon IV, III, dan II di lingungan keasistenan I diantaranya Staf Ahli bidang hukum dan politik John Palandung M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy Tendean, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dr. T. Abeng. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)