Keluarga Kansil Tatengkeng Gelar Ibadah syukur

Dalam rangka mengungkapkan, rasa syukur kepada Tuhan, Kerena Ketambahan Usia setahun dari Ibu Mieka Kansil Tatengkeng yang boleh memperingati Hari Ulang Tahun ke-53 di Hari Minggu (25/5) kemarin, dan syukur HUT ke-29 Ibu Inggrid Taju Kansil pada Jumat (23/5) pekan lalu. Maka Keluarga Kansil Tatengkeng menggelar Ibadah syukur secara sederhana dengan anggota Kolon 14 Jemaat GMIM Pniel Tuna Wil. Mawakom dan kerabat dan handaitolan di kediaman Rudis Wagub Bumi Beringin, Minggu (25/5). Ibadah Syukur tersebut, dipimpin Pdt. Ny. Deysi Sumombo Saranaung STh, doa Penutup disampaikan Pdt Ny. Jein Rumenser Paendong STh, sedangkan untuk  Doa makan oleh Pnt Ny. Cherly Esau Kondoy STh yang ketiganya merupakan hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Pniel Tuna.
 Ibu Inggrid Taju Kansil saat meyakan Ulthanya ke-29 lalu, hanya dirayakan   secara sederhana bersama teman-teman kantornya di Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sulut di rudis bumber, yang dipimpin Kepala BKD Sulut Drs. Roy M Tumiwa, MPd.

Saat menyampaikan kesaksian keluarga, Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, menyatakan, begitu besar Kasih Tuhan  yang boleh dialami oleh keluarga kami, dimana Isteri saya Madame Mieke dan anak Inggrid Taju Kansil boleh ketambahan usia se tahun di dalam pejalanan hidup mereka berdua.  Tentunya baik Inggrid maupun Madame Mieke, patut mensyukurinya atas ketambahan usia ini kepada Tuhan, katanya sambil mengutip ayat Firman Amsal 3:16-18,  Pnt. Djouhari Kansil menyebutkan,  Karena umur panjang ada  tangan kananya, ditangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata dan Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sebelumnya saat ibadah pagi di Jemaat GMIM Pniel Tuna  Ibu Mieke Kansil Tatengkeng telah menyalahkan lilin di kue ulang tahun ke-53 di damping suami tercinta Djouhari Kansil. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemrpov) 

           

    

Wagub Tutup Bangking Expo Sulut

Provinsi Sulawesi yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur, sangat membutuhkan  dunia perbankan yang mampu menjawab irama kebutuhan masyarakat menuju terciptanya peningkatan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas  daerah. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat menutup Banking Expo Sulut 2013 di Atrium Manado Town Square 1, Sabtu (25/5) pekan lalu.

Kita harus ingat bahwa maju dan berkembangnya perekonomian daerah dan bangsa sangat ditentukan oleh aktivitas ekonomi masyarakat, dalam kaitan itu perbankan sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan pembangunan daerah harus terus memacu kinerjanya, melalui berbagai aktifitas produktif, karena itu, saya mengapresiasi terlaksananya Bangking Expo Sulut 2013 ini, ujar mantan Kadis Diknas Provinsi Sulut ini.

Karena itu orang nomor dua di sulut ini berharap, agar  kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara kontinyu untuk memberikan pencerahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian lokal. Karena melalui media seperti ini saya yakin  akan membuka alur serta arus perekonomian daerah. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).   

Wagub: PKB GMIM Harus Mengedepankan Pelayanan Yang Melayani

Di era globalisasi saat ini, Pria Kaum Bapa (PKB) GMIM harus mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan serta dapat menerapkan kepepimpinan pelayanan di gereja dan ditengah-tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan, Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di Perayaan Hari Persatuan PKB Sinode GMIM yang digelar di lapangan SMP Negeri 5 Tumaratas Wil Langowan Kelelondei Minahasa, Jumat (24/5) kemarin.

 Acara yang di awali dengan Ibadah dipimpin Ketua Majelis Sinode GMIM Pdt. Piet H Tampie STh MSi, di tandai dengan pelepasan burung merpati dan penanaman bibit pohon serta pelepasan gerak jalan PKB GMIM.

Kepemimpinan kepelayanan yang dimaksud yaitu, yang berorientasi pada pelayanan yang  melayani dan bukan untuk mencari pujian,  penghormatan diri atau polpularitas, sebab pelayanan sejati adalah buah dari cinta kasih, ujar Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna ini.

Karena itu, sesuai dengan Visi GMIM yang bercita-cita membangun gereja yang dewasa, mandiri, misioner dan eksklusif, maka PKB GMIM perlu membangun kehidupan yang sungguh menyatuh dan peka terhadap kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya terfokus pada kegiatan ibadah dan acara seremonial saja, melainkan nampak dalam kehidupan sehari-hari. jelas Ketua PB Wilayah Mawakom.    

 Hal ini penting diingatkan, karena PKB memiliki peran sentral dalam proses pembangunan gereja, daerah  dan bangsa.  Sebagai salah satu pilar gereja, maka PKB GMIM harus dapat memainkan perannya secara optimal untuk mengatasi penyakit masyarakat seperti narkoba, HIV/AIDS, mabuk-mabukan, serta bersama pemerintah mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup, harap Penasehat PKB Sinode GMIM ini. Kesempatan itu Wagub telah menyerahkan bantuan bibit benih jagung, bibit benih cabe, dan bantuan bibit rambutan dan durian kepada kelompok tani  PKB tujuh rayon.

 Hadir Bupati Minahasa Jante Sayow, Wakil Bupati Ivan Sarundajang serta para Ketua-Ketua PKB se-wilayah GMIM. (Kabag humas  Jackson Ruaw selaku jubir pemprov). 

   

Sarundajang Buka Seminar Penanggulangan Bencana Gunung Api

Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan  dengan letak gegrafis yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik, telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana sehingga seminar  gabungan Indonesia – Jepang tentang aktifitas vulkanik dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana gunung api sangat tepat mengingat di sulawesi utara secara geografis berada di tepian pasific  dan merupakan salah satu daerah kepulauan terbesar yang memiliki beberapa gunung api yang aktif dan terdapat enam patahan aktif sehingga Sulut merupakan daerah yang rawan bencana. Seminar tersebut dilaksanakan sehari (24/5) dan  merupakan kerjasama BPBD Prov. Sulut dengan JICA Jepang bertempat di Hotel Lion Manado.

“Sosialisasi tentang bencana sangat dibutuhkan masyarakat untuk memelihara keseimbangan, keserasian dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sangatlah juga penting untuk dilaksanakan dengan melihat kompleksitas dan demografi dan pertumbuhan sosial ekonomi Indonesia maka langkah-langkah progresif yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota serta pihak swasta dalam rangka meminimalisir dampak apabila terjadi bencana.” Kata Sarundajang.

Pada kesempatan itu Sarundajang mengharapkan kiranya seminar ini dapat efektif dan mampu dimaksimalkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kegiatan ini bisa menghasilkan rumusan, konsep, kebijakan dan program kerja yang jelas dengan langkah nyata dalam pencegahan dan penanggulangan bencana agar dapat tercapai secara cepat, tepat, efisien dan efektif.

Sebelumnya didahului pengantar kata oleh Kepala BPBD Prov. Sulut Ir. H. Makarawung, MSi yang mengatakan bahwa kegiatan seminar ini diikuti oleh JICA Jepang 17 orang, BNPB 20 orang, tim peneliti Gunung Api Indonesia, Kepolisian, TNI, BPBD Sulut, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, NTT,  instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan. 

Hadir pada kesempatan itu Mr. Tokunaga Yoshio sebagai JICA Expert on Disaster Management, Dr. Surono kepala PVMBG, Ir. Pitoyo Subandrio, dari kementrian PU, Ir. Medi Herlianto dari Dir. Kesiapsiagaan BNPB, Forkompinda Sulut (diwakili) dan organisasi masyarakat.(Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).   

DPRD Minsel Lakukan Koordinasi Tapal Batas Bersama Pemprov Sulut

Guna lebih memperjelas batas wilayah antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa tenggara, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan melaksanakan konsultasi dengan pihak Pemprov Sulut.

Konsultasi tersebut dilaksanakan Jumat (24/5) bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs M.M Onibala di dampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. N.R.P Tendean, SIP,MSi dan kepala bagian Pemerintahan Drs. Lucky Taju, Msi.

Dalam pertemuan tersebut, komisi 1 DPRD Minsel yang dipimpin oleh Ketua Setly Kohdong,  meminta saran kepada pihak Pemprov Sulut agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan batas anatra desa Lobu MItra  dan Ranoketang Minsel, namun Onibala menegaskan bahwa Batas daerah antara Minsel dan Mitra telah selesai sejak lama dan telah ada putusan tetap yang telah di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri.

“Sebenarnya posisi masalah batas Mitra da Minsel telah selesai, karena sudah ada peraturan Menteri dalam Negeri nomor 60 tahun 2011 tentang batas kedua daerah ini,” jelas Mantan Penjabat Bupati Minsel ini.

Untuk itu Onibala memberikan saran agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas daerah, Pihak Pemkab Minsel dan Mitra melakukan sosialisai kepada masyarakat setempat mengenai batas wilayah kedua kabupaten tersebut. Pemprov sendiri dalam masalah batas tetap akan mengacu pada data dan peraturan yang berlaku saat ini. “Ambil solusi bersama agar masyarakat tau keputusan sebenarnya, kalau bisa DPRD berinisiatif dengan Bupati untuk berkoordinasi, jika belum ada titik temu Pemprov Sulut akan turun mengambil jalan tengah.(Kabag humas Drs Jackson F Ruaw, Msi)

Gubernur: Reformasi Birokrasi Harus Dijalankan Dengan Integritas Tinggi

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang menyatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi aparatur negara yang baik harus sepenuhnya ditunjang dengan integritas tinggi dari setiap pelaksana reformasi tersebut.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka seminar reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai pondasi dalam mewujudkan good governance dan clean goverment, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut, Kamis (23/5), bertempat di Hotel Arya Duta Manado.

“Tujuan sebenarnya dari reformasi birokrasi adalah untuk membentuk perilaku aparatur negara agar memiliki integritas tinggi,” ujar Gubernur. Selain hal tersebut perlu adanya produktivitas tinggi dan bertanggungjawab dari aparatur negara serta kemampuan memberikan pelayanan yang prima.

Dalam rangka mewujudkan satu reformasi birokrasi yang baik, tidak lupa pula melaksanakan penataan dan penguatan organisasi melalui restrukturisasi tugas unit kerja, penataan ketatalaksanaan serta sumber daya aparatur yang maksimal.

“Reformasi birokrasi memerlukan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pengawasan untuk mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih, setiap sistem perlu dievaluasi guna mengoptimalkan kinerja setiap aparatur,” jelas Sarundajang.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak lepas dari Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan peran aparat pengawas intern pemerintas sebagai quality assurance dan consulting pemerintah daerah.

Terkait Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur menegaskan peraturan tersebut memberikan arah yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana implementasi SPIP tersebut dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

“Secara implementatif, Pemprov Sulut terus melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset serta terus bertekad meningkatkan pemahaman pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana implementasinya melalui sinergitas aktif antara pihak kepolisian, kejaksaan , perwakilan BPKP dan BPK di Sulut,” papar Gubernur.

Diakhir sambutanya, Gubernur menyatakan bahwa kinci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan good governance dan clean government terletak pada komitmen mengubah, mesin perubahan, muatan perubahan, serta keunggulan proses untuk mengubah.

Turut hadir dalam acara tersebut kepala perwakilan BPKP Sulut Drs Adil Hamongan Pangihutan, anggota Forkopimda Sulut, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Beni Ruslandi, Sekda se Kabupaten kota Sulut, serta pejabat lingkup Pemprov Sulut.(Kabag Humas Drs Jackson F Ruaw, Msi)

Pnt Kansil: Abdi Negara Harus Mengedepankan Kebenaran dan Kejujuran

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, yang sehari-harinya di kenal sebagai  Ketua Pria Kaum Bapa (PKB) Jemaat GMIM Pniel Tuna, Wil. Manado Wonasa Kombos (Mawakom) mengatakan, hidup ini merupakan suatu anugerah, karena itu penderitaan apapun yang boleh kita alami harus disyukuri, sebab semua yang terjadi dalam hidup ini merupakan rencana Allah. Hal itu disampaikan Pnt. Djouhari Kansil saat memimpin Ibadah Oikumene Pegawai dilingkungan Kantor Gubernur Sulut, Kamis (23/5) kemarin.

Ibadah yang diikuti para pejabat teras dan staf itu, dimeriahkan dengan puji-pujian yang disampaikan  pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut dan pegawai dari Biro Umum, berlangsung hikmah. Kitab Mazmur 111:1-10 yang menjadi dasar pemberitaan Firman Tuhan kali ini, sangat tegas menyatakan, bahwa Tuhan sangat mengasihi kepada umat gembalaannya, karena itu pemasmur mau mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaat, ujar Ketua PKB Wilayah Mawakom, sembari mengatakan, bahwa pemasmur merasakan besar perbuatan-perbuatan Tuhan, yang diberikan-Nya kepada umat-Nya, dengan memberikan kepada merekanmilik pusaka bangsa-bangsa.

Karena itu, kita sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi contoh dan teladan dalam megedepankan kebenaran dan kejujuran, sama seperti pemasmur, yang berani mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan walaupun berada ditengah-tengah penderitaan sekalipun karena Pemasmur percaya bahwa hidup ini merupakan anugera dari Tuhan, Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, sehingga diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, jelas, Penasehat PKB Sinode GMIM. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).